mamen4d

Negara Liliput dunia nyata

Melihat Aturan yang Membuat Menhub Digugat Rp92,6 M oleh Gapasdap******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat Rp92,6 miliar oleh pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dan Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan agar Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Lantas seperti apa aturan yang membuat Budi Karya digugat Rp92,6 miliar dan bayar Rp942 juta per hari itu?

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 mengatur tentang besaran tarif penyeberangan kelas ekonomi.

Dalam beleid yang ditandatangani pada 28 September 2022 itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok tarif yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022 tarifnya adalah Rp20 ribu.

Sebelumnya Khoiri Soetomo selaku ketua umum Gapasdap memprotes penurunan tarif ini. Menurutnya, tarif baru itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negotiablesaja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa meng-coverstandar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Di Tiga Kerajaan

Acara Wisata Dongkrak Ekonomi NTB, Gubernur Doakan Sandi Jadi Presiden******

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengapresiasi langkah konkret Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bersama Presiden Joko Widodo dalam menghadirkan beragam acara wisata bertaraf internasional. Mulai dari MotoGP, MXGP, World Superbike hingga sejumlah event internasional lainnya.

Banyaknya kegiatan wisata itu berdampak positif terhadap perekonomian NTB, terutama setelah pandemi Covid-19 yang 'menginfeksi' sejak 2020 silam. Tak hanya mendongkrak perekonomian, kehadiran event-event tersebut membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat NTB.

Hal tersebut disampaikan Zulkieflimansyah ketika mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) Kemenparekraf di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (15/12).

Doa tersebut dibalas oleh Sandiaga sembari tertawa. "Waduh ini yang berat," kata Sandiaga.

Lebih lanjut Zulkieflimansyah mengatakan, tak hanya membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dampak positif lainnya dari kehadiran beragam event internasional, yakni pembangunan infrastruktur di NTB. Di antaranya penyempurnaan Bandara Internasional Lombok, peningkatan kapasitas sejumlah pelabuhan hingga pembangunan rumah sakit di NTB.

"Dari host MotoGP itu memberi syarat runway bandara diperpanjang, maka mau tidak mau Angkasa Pura dan BUMN intervensi runwaynya diperpanjang, dan rumah sakitnya juga harus standar internasional," ungkap Zulkieflimansyah.

"Logistiknya juga besar, jadi pelabuhan kami standarnya harus standar internasional, Pelindo harus intervensi sehingga kita punya pelabuhan yang kualitasnya internasional," paparnya.

Tak hanya itu, infrastruktur lainnya juga dibangun seiring agenda-agenda internasional tersebut. Termasuk jaringan listrik oleh PLN dan data komunikasi seluler dari Telkom.

Karena itu, Zulkieflimansyah menyebut pemerataan pembangunan yang semula mustahil di wilayah Indonesia bagian timur kini terbantahkan. Dia yakin, berkaca kepada NTB, pembangunan di wilayah timur seperti Sulawesi hingga Papua akan menjadi nyata.

"Kami memberikan apresiasi luar biasa kepada pemerintah pusat yang membuat apa yang mustahil dilakukan di Indonesia Timur sekarang kita sudah buktikan, bahwa di NTB bisa. Provinsi Sulawesi Tenggara, Utara, Tengah, Papua juga bisa melakukan itu semua," pungkas Zulkieflimansyah.

kaisar kuno

Sandiaga: Tiket Masuk Pulau Komodo Rp3,75 Juta Batal******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan rencana kenaikan tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodosebesar Rp3,75 juta batal.

Tadinya, tarif 'selangit' itu akan diberlakukan mulai 1 Januari 2023 mendatang. "Sudah ditarik dan dibatalkan," ujar Sandi, dilansir Antara, Kamis (15/12).

"Jadi, tidak ada kenaikan untuk tarif masuk Pulau Komodo," lanjutnya dalam Rakornas Kemenparekraf.

Sebelumnya, pada Juli lalu, Pemprov NTT mengumumkan akan memberlakukan harga tiket masuk TN Komodo sebesar Rp3,75 juta yang berlaku selama satu tahun.

Rencana itu menuai protes dari sejumlah kalangan, termasuk pelaku wisata di Labuan Bajo. Mereka menggelar aksi mogok sebagai bentuk protes hingga akhirnya Pemprov NTT menunda kenaikan tarif tersebut.

Harga tiket masuk Taman Nasional Komodo saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, yaitu sekitar Rp150 ribu.

Sebulan sebelumnya, publik juga dikejutkan dengan rencana kenaikan tarif masuk Candi Borobudur sebesar Rp750 ribu bagi WNI dan US0 bagi turis asing untuk membatasi jumlah wisatawan yang masuk hanya sebanyak 1.200 orang per hari.

Lantaran diprotes banyak pihak, rencana itu pun akhirnya dibatalkan.

[Gambas:Video CNN]

Monster Apartemen Sehari-hari

4 Syarat Naik Kereta Api untuk Liburan Nataru 2023, Wajib Booster******

Kereta api kerap menjadi moda transportasi yang digunakan untuk berpergian ketika libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Namun sebelum berpergian, ketahui dulu syarat naik kereta api untuk liburan Nataru 2023.

Syarat naik kereta api ini bukan sekadar membeli tiket perjalanan kereta api jarak jauh, tetapi juga memenuhi syarat kesehatan untuk menempuh perjalanan di masa penyebaran Covid-19.

Syarat Naik Kereta Api untuk Liburan Nataru

Berikut syarat naik kereta api untuk liburan Nataru 2023.

1. Patuhi protokol 6M

Calon penumpang menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama, dan menggunakan hand sanitizer.

2. Patuhi protokol tambahan

Calon penumpang mematuhi aturan di Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yaitu.

• Menggunakan masker medis kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu
• Mengganti masker secara berkala setiap empat jam dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan
• Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer
• Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan
• Diimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan

Lihat Juga : KAI Siapkan 20 KA Tambahan untuk Libur Natal dan Tahun Baru 2023

3. Wajib vaksinasi Covid-19, namun tidak wajib PCR atau antigen

Calon penumpang memenuhi ketentuan vaksinasi Covid-19 sebagai berikut.

Usia 18 tahun ke atas

• Sudah mendapat vaksinasi dosis ketiga (booster) dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen
• Warga negara asing (WNA) sudah mendapat vaksinasi dosis kedua dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen

Usia 6-17 tahun

• Sudah mendapat vaksinasi dosis kedua dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen
• WNI yang berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen

Di bawah 6 tahun

• Dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen, namun perlu dengan pendamping yang memenuhi syarat dan ketentuan di atas

Kondisi khusus

• Kondisi khusus atau komorbid yang tidak bisa menerima vaksinasi dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen

4. Gunakan PeduliLindungi

Setiap penumpang atau pelaku perjalanan dengan kereta api wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Seluruh syarat ini perlu dipenuhi sebelum calon penumpang membeli tiket perjalanan untuk menghindari risiko kegagalan perjalanan jika ternyata ada syarat yang belum terpenuhi.

Lihat Juga : Mau Liburan, Cek Dulu Aturan Perjalanan Terbaru Libur Nataru

Demikian syarat naik kereta api untuk liburan Nataru 2023. Semoga membantu.

Dokter ajaib pengemis

Daftar Ruas Tol yang Bisa Dilewati saat Libur Nataru******

Pemerintah menyiapkan sejumlah ruas tol baru yang siap dioperasikan secara penuh dan fungsional bagi masyarakat jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru).

Berikut daftar ruas tol yang bisa dilewati saat libur Nataru 2023.

Lihat Juga : Mau Liburan, Cek Dulu Aturan Perjalanan Terbaru Libur Nataru

1. Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 2A da 2A-Ujung (4,8 km)
2. Tol Semarang-Demak Seksi 2 Sayung-Demak (16,31 km)
3. Tol Jakarta-Cikampek Selatan Paket 3 Segmen Sadang-Kutanegara (8,5 km)
4. Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 5 Balang Bintang-Kutobaru (7,3 km) dan Seksi 6 Kutobaru-Simpang Baitussalam (5 km)
5. Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar Ramp JC Wringinanom (7,45 km)
6. Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3A Kukusan-Krukut (3 km)
7. Tol Ciawi-Sukabumi Seksi 2 Cigombong-Cibadak (11,9 km)
8. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura (20,4 km)

Selain 10 ruas tol tambahan yang khusus dioperasikan secara penuh dan fungsional jelang libur Nataru, pemerintah juga memastikan beberapa ruas tol yang sudah beroperasi saat ini tetap bisa digunakan untuk mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Berikut daftar ruas tol bisa dilewati saat libur Nataru.

Pulau Jawa

Seluruh jalan tol di Pulau Jawa yang sudah beroperasi penuh saat ini sepanjang 1.629 km.

Ruas tol tambahan yang sudah bisa digunakan, yakni:

• Tol Bogor Ring Road Seksi 3A Simpang Yasmin-Kayu Manis (3 km).
• Tol Cibitung-Cilincing Seksi 1 Cibitung-Telaga Asing (2,6 km).
• Tol Serpong-Cinere Seksi 1 Serpong IC-Pamulang IC.
• Tol Cengkareng-Kunciran (14,19 km).
• Tol Cimanggis-Cibitung Sekesi 1A Cimangis-Jatikarya (3,17 km).
• Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 1A (1,17 km).
• Tol Jakarta-Bogor-Ciawi On-Off Ramp KM 42+500.
• Tol Pemalang-Batang Simpang Susun Bojong-Pekalongan.
• Tol Cisumdawu Seksi 1-3 (32,6 km)
• Tol Serang-Panimbang Seksi 1 Serang-Rangkas Bitung (26,5 km)

Lihat Juga : PUPR Siapkan 8 Tol Fungsional untuk Dilintasi Gratis saat Nataru

Pulau Sumatra

1. Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140 km)
2. Tol Terbangi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km)
3. Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi Kayu Agung-Simpang Susun Kramasan (38 km)
4. Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (62 km)
5. Tol Belawan-Medan-Tanjung Moraw (43 km)
6. Tol Palembang-Indralaya (22 km)
7. Tol Pekanbaru-Dumai (132 km)
8. Tol Medan-Binjai (18 km)
9. Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 Indrapura-Blang Bintang (30 km)

Pulau Kalimantan dan Sulawesi

1. Tol Balikpapan-Samarinda (97,3 km)
2. Tol Manado-Bitung Seksi Manado-Danowudu (26,4 km)
3. Tol Ujung Pandang-Makassar Seksi 1-4 (21,7 km)

Demikian daftar ruas tol bisa dilewati saat libur Nataru. Semoga bermanfaat.

Catatan Pengaduan

Buruh Minta Kemnaker Ambil Alih Rekrutmen ABK dari Kemenhub******

Partai Buruhdan organisasi serikat buruh berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaandi Jakarta Selatan, Senin (19/12). Aksi tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional (Migrant Day) yang jatuh pada 18 Desember.

Ketua Bidang Informasi, Komunikasi dan Propaganda Partai Buruh Kahar S Cahyono menyampaikan tiga tuntutan buruh.

Pertama, buruh mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) yang selama ini izinnya diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

"Jadi dengan adanya izin yang diterbitkan Kemnaker, hak pekerja juga harus dipastikan terpenuhi. Soal upahnya, kebebasan untuk membuat serikat pekerja terhadap buruh migran, jaminan sosial dan sebagainya," kata Kahar.

Tidak hanya kepada Kemnaker, tuntutan juga disampaikan kepada Kemenhub untuk menyetop penerbitan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) baru kepada manning agencyyang bertugas merekrut dan menempatkan ABK pasca diterbitkannya PP No 22 tahun 2022.

Partai Buruh menilai carut-marut yang selama ini terjadi pada ABK disebabkan oleh tumpang tindih tugas antara Kemnaker dan Kemenhub

Tuntutan kedua, yaitu penolakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal penghinaan presiden dan pasal demo tanpa pemberitahuan.

"Kritik bisa jadi kalau presidennya tipis kuping dianggap sebagai penghinaan. Termasuk soal unjuk rasa tanpa pemberitahuan bisa masuk pidana," ujarnya.

Tuntutan ketigapenolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai membuat kenaikan upah semakin kecil, buruh mudah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya batasan kontrak pekerja, dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing karena tidak lagi memerlukan izin.

[Gambas:Video CNN]

Dalam kesempatan yang sama, buruh juga menyampaikan ketidakpuasan terhadap penetapan upah minimum provinsi (UMP 2023). Oleh sebab itu, buruh bakal mengajukan gugatan terhadap sejumlah gubernur, termasuk Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Dalam waktu dekat kita juga akan melakukan gugatan, tidak hanya kepada PJ Gubernur DKI Jakarta, tapi juga gubernur lain," ujar Kahar.

Kahar menyebut UMP DKI Jakarta 2O23 yang ditetapkan Rp4,9 juta menjadi yang paling rendah karena hanya naik 5,6 persen dibandingkan daerah sekitar, seperti Bogor yang UMK-nya naik 7 persen.

Ia juga menyayangkan tindakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengabaikan rekomendasi dari berbagai daerah untuk menaikkan upah hingga 10 persen. Bahkan Bupati Bandung Barat disebut memberikan rekomendasi kenaikan upah hingga 27 persen.

Sementara Ridwan Kamil menetapkan UMP Jawa Barat 2023 hanya naik 7,88 persen menjadi Rp1,98 juta.

"Tapi kemudian sama gubernur (Ridwan Kamil) dipangkas dan rekomendasi bupati itu diabaikan," ujar Kahar.