brosur akulaku 132Jutaan kata 623408Orang-orang telah membaca serialisasi
《polaslot》
KPU Demak distribusikan logistik pemilu susulan ke sepuluh desa******Demak (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mulai mendistribusikan logistik Pemilihan Umum 2024 ke sepuluh desa yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan pada 24 Februari 2024 karena wilayah itu sebelumnya terdampak bencana banjir.
"Total logistik yang dikirimkan ke sepuluh desa sebanyak 570 kotak suara yang di dalamnya terdapat lima jenis surat suara, yakni surat suara pemilu presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten serta logistik pemilu lainnya," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak Siti Ulfaati di Demak, Kamis.
KPU Demak menyiapkan tiga truk untuk mendistribusikan logistik ke sepuluh desa dengan jumlah keseluruhan 114 tempat pemungutan suara.
Baca juga: KPU: Warga Demak kehilangan KTP akibat banjir perlu dibuatkan KTP baru
Untuk pendirian TPS di sepuluh desa tersebut, dijadwalkan tanggal 23 Februari 2024 atau H-1 pemilu susulan. Dari rencana pendirian 114 TPS, nantinya dipusatkan di 59 titik.
"Namun, bisa saja berubah. Untuk itulah, kami minta dimutakhirkan barang kali ada penambahan titik lokasi TPS," ujarnya.
Ia mencontohkan untuk pendirian 19 TPS di Desa Wonoketingal, Kecamatan Karanganyar, rencananya dipusatkan di MTs Nahdlotussibyan. Namun, secara umum masih dalam proses identifikasi jajarannya.
Baca juga: Pemilu susulan pada 10 desa di Demak digelar 24 Februari
Sementara pergeseran logistik pemilu ke TPS, dijadwalkan H-1 atau pagi harinya saat pelaksanaan pemilu.
Dari sepuluh desa yang nantinya menyelenggarakan pemilu susulan, masih ada satu desa yang terendam banjir, yakni Desa Wonorejo. Namun, untuk lokasi TPS aman dari banjir karena lebih tinggi, namun akses masuk ke TPS masih tergenang.
"Di desa setempat ada 18 TPS yang nantinya dipusatkan di dua sekolah, yakni SDN 1 dan 1 Wonorejo. Sebanyak enam TPS di antaranya di SDN 1 Wonorejo dan 12 TPS di SDN 2 Wonorejo," ujarnya.
Kesepuluh desa yang menggelar pemilu susulan, yakni Desa Wonoketingal, Cangkring, Cangkringrembang, Undaan Kidul, Undaan Lor, Ngemplikwetan, Wonorejo, Karanganyar, Ketanjung, dan Jatirejo. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara sebanyak 114 TPS.
Baca juga: KPU Jateng: Pemilu susulan di Demak digelar 24 Februari
Baca juga: KPU Demak inventarisasi kecamatan yang siap rekapitulasi hasil pemilu
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat******Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
"Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
“Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
"Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Label:garuda888、judi slot gacor gampang menang、rtp wow hoki
Terkait:rtp cair138、jam gacor slot pg soft、idn 138 slot、pinjaman online 200rb、mawartoto、slot367、paito warna hk 4d、bo server thailand、apk cheat jam gacor、situs gacor terbaru
bab terbaru:slothacker(2024-06-11)
Perbarui waktu:2024-06-11
《polaslot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,sdy 6dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《polaslot》bab terbaru。