situs slot rusia

Reinkarnasi di semua alam

Bulog Siap Banjiri Pasar dengan 315 Ribu Ton Beras Supaya Harga Turun******

Perum Bulog menyiapkan 315 ribu ton beras untuk diedarkan melalui operasi pasar. Yang akan diedarkan adalah beras kualitas premium tetapi dijual murah.

Direktur Utama Budi Waseso atau Buwas mengatakan beras cadangan pemerintah (CBP) siap dilempar demi menekan kenaikan harga beras yang kini terjadi di berbagai daerah.

"Sudah siap kita edarkan 315 ribu ton itu akan segera kita turun untuk operasi pasar," katanya saat dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara Jakarta, membahas permasalahan beras, Selasa (31/1).

"Kalau ada yang berasnya mahal, itu berarti ada permainan di situ," ujarnya.

Agar berasnya tidak ditimbun, Bulog bekerja sama dengan Satgas Pangan dan Food Station untuk melakukan pengawasan bersama. Pasalnya, beras yang dijual Bulog berkualitas premium tetapi harganya murah.

"Kalau nggak (diawasi), nanti ada penimbunan, penumpukan, karena sekali lagi ini berasnya beras premium yang di lapangan mahal," ungkap Buwas.

Buwas menyebut Bulog masih mempunyai cadangan impor, yang juga akan dilepas ke pasar.

"Semuanya akan kita habiskan untuk operasi pasar Januari, Februari, sampai nanti Maret," imbuhnya.

Ia menambahkan jika nanti operasi pasar sudah tidak dibutuhkan, maka Bulog akan menyerap beras petani pada saat panen raya. Ini sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

"Bulog tadi sudah ada penugasan dari Pak Arif (BPN) 2,4 juta ton. Nah itu akan kita serap dari dalam negeri semua," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

kemabukan

JD.ID Umumkan Bakal Tutup Permanen, Pesanan Terakhir 15 Februari******

Layanan belanja online(e-commerce) JD.IDbakal melayani pesanan terakhir pelanggan pada 15 Februari 2023. Kepastian ini disampaikan usai perusahaan mengumumkan bakal tutup permanen per 31 Maret 2023.

Dalam pengumuman yang tertera di situs resmi JD.ID, perusahaan bakal menutup seluruh layanan mereka pada akhir Maret, namun layanan pemesanan hanya bertahan hingga Rabu (15/2) mendatang.

"Dengan sangat menyesal kami mengumumkan JD.ID akan berhenti menerima pesanan mulai 15 Februari 2023 dan seluruh servis akan dihentikan efektif mulai 31 Maret 2023," tulis pengumuman JD.ID, dikutip Selasa (31/1).

"Untuk transaksi yang selesai sebelum tanggal penghentian layanan, perusahaan akan memenuhi pesanan seperti biasa, layanan purna jual dan dukungan akan tetap tersedia," jelas perusahaan.

JD.ID adalah perusahaan patungan e-commerce China JD.com dan Provident Capital. Sebelum mengumumkan akan menutup layanannya, JD.ID menutup cabang logistiknya JDL Express Indonesia per 22 Januari 2023.

Rencana penutupan JDL Express Indonesia ini muncul setelah sebuah laporan mengatakan JD.com berencana untuk keluar dari Indonesia dan Thailand pada awal 2023.

JD.com dilaporkan sedang mencari calon investor untuk membeli bisnisnya di kedua negara tersebut setelah mencatatkan kerugian di pasar.

Sementara itu, toko offline JD.ID di Jakarta baru-baru ini disebut mulai mengosongkan stoknya dan sedang mengadakan clearance sale.

Pada Desember 2022, JD.ID juga mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 30 persen atau 200 karyawannya. Langkah PHK ini bukan yang pertama. Pada Mei lalu, perusahaan juga mengambil langkah serupa.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

"Salah satu Langkah yang diambil manajemen adalah melakukan perampingan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

Minyakita Langka di Surabaya, KPPU Segera Panggil Kemendag******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah IV menyebut produk minyak goreng kemasan Minyakitayang diinisasi oleh Kementerian Perdaganganlangka di berbagai daerah, salah satunya di Pasar Wonokromo Surabaya.

Hal itu terungkap saat Kepala Kanwil IV Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dendy R Sutrisno, melakukan sidak di Pasar Wonokromo.

Menindak lanjuti temuan itu, Dendy menegaskan pihaknya bakal memanggil Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat untuk mengetahui apa penyebab permasalahan ini.

Ia menambahkan tak hanya langka, beberapa stok Minyakita yang dijual di pasar juga melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu. Karena langka, kini harganya bisa tembus Rp15-Rp17 ribu per liter.

"Kita ketahui HET adalah Rp14 ribu, sementara di lapangan dijual Rp15-Rp16 ribu, bahkan ada yang Rp17 ribu tergantung pada pembeliannya. Tapi yang jelas sudah dijual di atas HET," ucapnya.

Menurutnya, permasalahan kelangkaan minyak ini harus segera diatasi. Apalagi dalam beberapa bulan ke depan masyarakat akan memasuki Bulan Ramadan.

Momen tersebut membuat stabilisasi harga bahan pokok harus segera dilakukan. Sementara itu salah satu pedagang di Pasar Wonokromo, Ita mengatakan Monyakita dengan HET Rp14 ribu itu sudah langka sejak satu bulan terakhir.

Karena masalah itu, ia pun harus belanja Minyakita yang berisi dua liter agar bisa berjualan minyak goreng.

"Harga yang dua liter itu Rp28-30 ribu. Konsumen banyak yang cari Minyakita, karena harganya yang murah," kata Ita.

Bahkan, Ita mengaku harus kulak Minyakita secara paket. Misalnya, pembelian minyak goreng satu kardus wajib membeli margarin lima bungkus.

[Gambas:Video CNN]

Padahal menurut pengakuannya, penjualan secara paket itu memberatkan bagi pedagang.

"Ya susah kami harus beli margarinnya. Kalau beli minyaknya aja boleh, tapi agak mahal. harga satu kardusnya ada yang Rp165 ribu-Rp168 ribu sama margarinnya," ucapnya.

Satgas Pangan Jatim sekaligus Dirreskrimsus Polda Jatim sekaligus Kombes Pol Farman pun mengimbau kepada pihak distributor agar tidak melakukan penjualan secara paket. Sebab itu menyulitkan pedagang.

Farman mengatakan pihaknya bakal melakukan sosialisasi terkait imbauan supaya tidak menjual minyak goreng secara paket.

"Kalau masih ada temuan yang sama setelah diberi sosialisasi, kami akan tindak secara tegas. Iya tindak pidana," kata Farman.

Yang paling arogan dalam sejarah

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Zootopia Masa Depan

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Saya kembali dari ruang dewa utama

Saham Anjlok Rp1.110 T, Gautam Adani Tak Jadi Orang Terkaya Asia Lagi******

Crazy rich India, Gautam Adani terdepak dari posisi sebagai orang terkaya nomor satu di Asia usai harga sahamdari beberapa perusahaannya anjlok hingga US miliar atau setara Rp1.110 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Adani kehilangan kekayaan dalam jumlah besar imbas laporan Hindenburg Research yang menuduh perusahaan melakukan penipuan short seller.

Meskipun Adani telah membantah dan mengatakan tuduhan tersebut tak berdasar, namun respons regulator Australia yang mengatakan akan meninjau hasil laporan tersebut memberikan sentimen negatif.

Adani berada tepat di bawah Mukesh Ambani, Ketua Reliance Industries Ltd (RELI.NS) yang diperkirakan memiliki kekayaan ,4 miliar atau Rp1.266 triliun. Dengan demikian, ia bukan lagi orang terkaya nomor satu di Asia.

Secara rinci, Adani kehilangan uangnya dari penurunan saham Adani Enterprises (ADEL.NS) sebesar 20 persen pada Rabu (1/2) ini, dan total kerugian capai US miliar sejak laporan tersebut.

Kemudian, harga saham Adani Power (ADAN.NS) juga turun 5 persen, dan Adani Total Gas (ADAG.NS) merosot 10 persen. Lalu, harga saham Adani Transmission (ADAI.NS) turun 6 persen dan Adani Ports and Special Economic Zone (APSE.NS) turun 15 persen.

Adani Total Gas yang perusahaan patungan antara perusahaan energi Prancis Total (TTEF.PA) dan Adani Group diperkirakan menjadi korban terbesar dari laporan short sellertersebut dan kehilangan sekitar US miliar.

Data juga menunjukkan bahwa investor asing menjual bersih ekuitas India senilai US,5 miliar sejak laporan Hindenburg. Ini adalah catatan arus keluar terbesar selama empat hari berturut-turut sejak 30 September.

[Gambas:Video CNN]