slot gacor siang hari

Melbourne, andalkan cinta

223 Pengusaha Sampaikan Minat Investasi di IKN, Jepang Terbanyak******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menerima 223 surat yang menyatakan minat berinvestasi atau letter of intent(LOI) dari para pengusaha di dalam maupun luar negeri. Untukinvestasi asing, pengusaha asal Jepangyang terbanyak mengirim LOI.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono merinci dari total 223 LOI yang telah diterima, 26 di antaranya berasal dari Jepang.

Lalu ada Singapura sebanyak 22, Malaysia 16, China 15, Amerika Serikat 9, Perancis 4, dan Inggris 3, Korea Selatan 2, dan Uni Emirat Arab (UAE) 2.

Sementara dari dalam negeri, ada 106 pengusaha yang menyampaikan minat investasi di IKN.

Yang terbaru, IKN kedatangan sekitar puluhan pengusaha Perancis kemarin (12/6). Kepala OIKN) Bambang Susantono mengatakan kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh para calon investor asal Eropa. Totalnya, ada sekitar 20 pengusaha yang turun ke lapangan.

"Pada pagi hari ini saya menjadi tuan rumah dari rombongan perusahaan-perusahaan, pebisnis dari Prancis. Ini tahap pertama dari engagement ataupun interest dari pebisnis di Prancis (untuk berinvestasi di IKN), sekitar 20-an pengusaha-pengusaha ingin melihat langsung di lapangan," kata Bambang dikutip Detik, Selasa (13/6).

Lihat Juga : Jusuf Hamka Bantah Berutang Ratusan M ke Negara: Jangan Asal Bunyi

Ia menegaskan agenda kali ini bukan sekadar kunjungan, tetapi akan direalisasikan ke dalam bentuk investasi. Rombongan Perancis ini berasal dari berbagai sektor industri mulai dari energi, teknologi kota cerdas, material ramah lingkungan, dan lainnya.

"Saya kira mereka dari semua sisi, tidak hanya investasi dalam rangka menjadi investor tetapi juga menjadi pelaku bisnis," ujarnya.

Adapun lokasi yang dikunjungi pada kesempatan tersebut ialah lokasi lahan campuran (mixed-use) untuk perdagangan dan jasa. Lokasi ini nantinya akan dibangun pusat perbelanjaan yang cukup besar di tahun 2024.

Saat kunjungan kemarin, pengusaha Perancis juga menyampaikan LOI. Penyerahan LOI ini menjadi yang keempat yang diserahkan Prancis, dari total 223 LOI yang telah diterima OIKN.

"Tadi saya menerimaletter of intentdari perusahaan energi. Jadi dari total dari 20 perusahaan ini, kita sudah menerima 4letter of intent.Ke depannya kita berharap negara-negara Eropa lain juga berminat," ujar Agung Wicaksono.

Agung mengungkapkan sudah banyak minat dari para pimpinan perusahaan Prancis yang menanyakan terkait berbagai insentif dan kemudahan berinvestasi di IKN.

"Mereka minta informasi dokumen-dokumennya dan dengan itu mereka bisa menyiapkan proposal mereka, setelah itu bergulir terus, mereka akan menghitung angka-angkanya, rencana bisnisnya, studi kelayakannya, setelah itu mudah untuk negosiasi dan kemudian menghasilkan investasi," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

Dirut Pastikan Tak Ada PHK Imbas Perum PPD Digabung dengan Damri******

Direktur Utama PerumDamri Setia N. Milatia Moemin memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PerumPPD setelah resmi dilebur dengan Perum Damri.

Pemerintah memang telah resmi menggabung Perum PPD dengan Perum Damri melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2023 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak ada (PHK), (karyawan) diserap semua ke Damri," ujarnya di Hotel JS Luwansa, Senin (19/6).

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang hadir dalam acara perayaan penggabungan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Pencapaian ini ia nilai menjadi salah satu milestonepenting dan bersejarah bagi pengelolaan BUMN transportasi jalan.

"Penggabungan ini merupakan inisiatif Kementerian BUMN sebagai upaya penguatan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap mobilitas masyarakat dan konektivitas nasional yang sekaligus menciptakan nilai tambah (value creation) dan sustainabilitybagi perusahaan BUMN," jelas pria yang akrab disapa Tiko ini.

Menurut Tiko, penggabungan BUMN dengan sektor yang sama memang menjadi bagian dari komitmen Menteri BUMN Erick Thohir dalam melakukan perampingan perusahaan. Tujuannya untuk memperkuat daya jangkau dan memperluas jaringan bisnis agar tidak terjadi tumpang tindih akibat memiliki fokus bisnis yang sama.

Tiko berharap setelah penggabungan ini Perum Damri dapat bekerja secara lebih efisien dan produktif, baik dalam menjalankan bisnisnya secara komersial, maupun dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepanjangan tangan Pemerintah dalam memberikan layanan mobilitas masyarakat di daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan).

"Perum Damri diharapkan melakukan kerja sama dan meningkatkan integrasi multimoda dengan perusahaan moda transportasi lain, sehingga dapat menjadi akselerator feeding systempada moda transportasi lain seperti Bus, Kereta Api, Kereta Cepat, MRT, LRT, dan bahkan Pesawat Udara," pungkas Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

Menaker: Cuti Bersama Iduladha Potong Cuti Tahunan Karyawan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmenjawab keluhan pengusaha soal cuti bersamatambahan yang ditetapkan pemerintah pada Hari RayaIduladha tahun ini.

Ia mengatakan sebenarnya kebijakan cuti bersama sifatnya fakultatif atau pilihan dan sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Artinya, pengusaha boleh tidak menerapkan kebijakan itu.

"Pelaksanaan cuti bersama bersifat falkutatif atau pilihan, sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh," kata Ida di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).

Ida menjelaskan aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker M/3/HKBP04/4 tahun 2022 tentang Cuti Bersama pada Perusahaan. Dalam SE itu disebutkan cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.

Ia pun mengatakan buruh yang tidak menggunakan cuti bersama Iduladha, maka jumlah cuti tahunan tidak berkurang dan mendapatkan upah.

"Pekerja atau buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang, dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," ucapnya.

Pengusaha mengeluhkan kebijakan pemerintah dalam menetapkan cuti bersama pada Iduladha tahun ini. Pasalnya, dengan kebijakan itu, praktis hari kerja pada minggu depan hanya tinggal tersisa 2 hari saja.

Maklum, perayaan Iduladha dilakukan 28 dan 29 Juni. Cuti bersama ditetapkan pemerintah pada 28 dan 30 Juni.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan karena kebijakan itu, pengusaha berpotensi dirugikan sampai dengan Rp4 miliar lebih.

Kerugian itu digunakan untuk menambal uang lembur karyawan yang tetap masuk kerja pada saat cuti bersama tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Misalnya begini, untuk perusahaan padat karya dengan karyawan 10 ribu orang. Lembur 1 hari sama dengan 8 jam kerja dikalkulasi lembur hari libur menjadi 8 × 2 = 16 jam. Upah rata-rata Rp2,5 juta," katanya kepada CNNIndonesia, Rabu (21/6) malam.

"Nah dari angka itu di dapat perhitungan lembur 16 jam× Rp2,5 juta:173 (rata-rata jam karyawan bekerja per bulan) sama dengan 231.213. Kalau total karyawannya 10 ribu kalikan 231.213 terus kali 2 hari sama dengan Rp4,624 miliar," tambahnya.

Berkaca dari masalah itu, ia meminta pemerintah untuk tak serampangan lagi dalam menetapkan kebijakan cuti bersama hari besar keagamaan.

"Ya jelas dirugikan. Libur nasional keagamaan begini kan harusnya bisa diprediksi setahun sebelumnya. Bukan dadakan seminggu," katanya.

Gambar Dewa Takdir

Sejak Kapan Pemerintah Utang Rp800 M ke Jusuf Hamka?******

Bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Utang ini bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Sampai akhirnya Jusuf menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. MA dalam putusannya memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.

Lalu, pria yang akrab di sama Babah Alun itu dipanggil Kepala Biro Hukum Kemenkeu Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).

[Gambas:Video CNN]

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.

Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.

Karena tak lekas dibayar, Jusuf Hamka sekarang ini bersikukuh agar pemerintah membayarnya Rp800 miliar.

"Sekarang saya tidak mau dibayar Rp179 miliar. Itu 2016, inflasi sekarang sudah naik berapa persen. Jangan menang-menangan dong," katanya.

Penyihir Abadi

PUPR Bakal Lelang 6 Proyek Tol Senilai Rp49,47 T pada Tahun Depan******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal melelang enam proyektol dengan total nilai investasi Rp49,47 triliun pada 2024 mendatang.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan keenam proyek ini merupakan proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada 6 proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp49,47 triliun," katanya seperti dikutip dari detik finance, Senin (10/7).

Kedua, Tol Lingkar Selatan Bandung sepanjang 46,2 km dengan nilai investasi Rp20,24 triliun.

Ketiga, jalan Tol Pluit-Cengkareng sepanjang 12 km dengan nilai investasi Rp8,42 triliun.

Keempat, jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari) sepanjang 12,24 km di Banten dan Jawa Barat dengan nilai investasi Rp5,45 triliun.

Lihat Juga : Berapa Gaji PNS Part Time yang Disiapkan RUU ASN?

Kelima, jalan Tol Sadang Extension sepanjang 21,15 km dengan nilai investasi Rp5,32 triliun.

Keenam, jalan Tol Puncak sepanjang 50,09 km dengan nilai investasi yang dalam proses perhitungan. Dengan demikian, jumlah keseluruhan Rp 49,47 triliun itu belum termasuk nilai investasi untuk proyek tol ini.

Tak hanya itu, Herry juga menyebut dua proyek KPBU jalan dan jembatan lainnya yang ditargetkan masuk ke dalam tahapan transaksi lelang pada 2024 mendatang.

Pertama, jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik sepanjang 61,97 km dengan nilai investasi Rp23,33 triliun.

Kedua, Jalan Layang Sitinjau-Lauik sepanjang 10,5 km dengan nilai investasi dalam proses perhitungan.

[Gambas:Video CNN]

Angin datang dari hati

Ganggu Ekosistem Mangrove, Proyek Reklamasi Ilegal Ditutup di Batam******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup proyek reklamasi tak berizin diBatam, Kepulauan Riau, pada Kamis (6/7). Lahan reklamasitersebut diketahui milik PT DIA yang rencananya akan dibangun kawasan pemukiman serta fasilitas penunjang lainnya.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Adin Nurawaluddin mengungkapkan, berdasarkan temuan tim di lapangan, pembangunan reklamasi itu merusak ekosistem mangrove.

"Hasil sidak kami bersama Ketua Komisi IV, Ditjen PKRL, dan Ditjen Gakkum KLHK di lapangan, telah ditemukan dugaan kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin, reklamasi tanpa izin, hingga perusakan ekosistem mangrove," terang Adin dalam keterangan resmi yang dikutip dari Detik, Senin (10/7).

"Mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tindakan yang dilakukan PT DIA dapat dikategorikan pelanggaran pidana. Untuk itu, akan kami akan lakukan proses hukum lebih lanjut sesuai aturan yg berlaku," ujarnya.

Untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut, operasional proyek PT DIA dihentikan dengan dilakukan Pemasangan Garis Polsus dan Papan Penutupan Lokasi oleh Polsus PWP3K.

Menurut Adin, selain proses pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran pidana, kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT DIA juga diduga telah memenuhi kriteria pelanggaran administratif.

"Terkait pelanggaran reklamasi dan ruang laut badan jalan yang sudah eksisting, akan dikenakan sanksi administratif mengacu pada PP 21 tahun 2021, Permen KP 28 tahun 2021, dan Permen KP 31 tahun 2021 yang mengatur sanksi Administratif," ungkapnya.

Selanjutnya, KKP akan melakukan pemeriksaan terhadap Penanggungjawab PT DIA untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, reklamasi tanpa izin dan perusakan mangrove dapat dikenakan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun, juga pidana denda paling sedikit Rp2 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

[Gambas:Video CNN]