kredivo wiki

mata evolusi

PUPR Siapkan Rp625 M Usai Pemda Lampung Angkat Tangan Perbaiki Jalan******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan Rp625 miliar untuk ambil alih perbaikan ruas jalandi Provinsi Lampung.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja pihaknya bisa mengambil alih perbaikan jalan dari pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Ia mengatakan pemerintah daerah Lampung telah mengajukan beberapa ruas jalan untuk diperbaiki. Namun, dari hasil evaluasi yang memenuhi syarat ada 14 ruas jalan.

"Kebanyakan penanganan yang dibutuhkan untuk pengembalian kondisi. Jadi, yang tadinya ada badan jalannya rusak, itu kami perbaiki lagi. Itu yang sementara kami hitung angkanya Rp625 miliar di 14 ruas," kata Endra kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/5).

Meski demikian, ia tak merinci ke-14 ruas jalan yang dimaksud. Endra hanya menyebut jalan tersebut tersebar di Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Tengah, hingga Mesuji.

Adapun jalan di ruas Simpang Randu-Gaya Baru wilayah Seputih yang viral karena rusak parah tidak masuk dalam 14 ruas jalan yang akan diperbaiki PUPR. Pasalnya, kata Endra, pemerintah daerah belum menyerahkan kewenangan perbaikan jalan itu ke PUPR.

Namun, Endra juga menyebut jika Presiden Jokowi memutuskan agar perbaikan jalan di ruas Simpang Randu-Gaya Baru wilayah Seputih itu diambil alih PUPR, pihaknya mengaku siap.

"Kalau nanti pak presiden datang ke situ kemudian beliau menginstruksikan pada menteri PUPR untuk ditangani juga dengan Inpres jalan daerah, Mungkin saja (bisa dieksekusi)," ucap Endra.

Lampung viral setelah konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya di TikTok. Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak.

Alih-alih berbenah, Bima malah dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus Bima tersebut karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Pesawat Monster

Bobby Nasution Pecat Dirut PUD Pembangunan Pelanggar Perda Kota Medan******

Wali Kota MedanBobby Nasution memecat Gerald Partogi Siahaan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PUD (Perusahaan Umum Daerah) Pembangunan Kota Medan, Selasa (9/5)

"Pada hari ini kami menyampaikan Direktur Utama PUD Pembangunan kami berhentikan dari tugasnya dan akan digantikan sementara direktur yang ada di PUD Pembangunan," kata Bobby Nasution di Medan, Selasa (9/5).

Menurut Bobby, Gerald Partogi dicopot berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat dan hasil rekomendasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Dewan Pengawas.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan Agus Suriono menjelaskan pemberhentian Gerald dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan inspektorat dan dewan pengawas.

"Hasilnya; jajaran Direksi PUD Pembangunan tidak solid. Itu saja," jelas Agus Suriono.

Dia menambahkan PUD Pembangunan sebenarnya ingin maju. Selain itu ada investor yang ingin masuk.

Namun katanya, jajaran direksi PUD Pembangunan ternyata tidak solid. Masalah itu katanya, menjadi hambatan bagi investor yang ingin masuk.

"Oleh karenanya dilakukan evaluasi dan hasilnya memberhentikan direktur utama. Selanjutnya, menunjuk Pelaksana Tugas Dirut Utama dari lingkungan jajaran Direksi PUD Pembangunan," papar Agus Suriono.

Agus mengatakan berdasarkan peraturan daerah jajaran direksi BUMD itu harus solid dan kolektif. Jika tidak solid, tentunya telah melanggar perda.

"Artinya, jika tidak solid berarti melanggar Perda. Itu saja, tidak ada yang lain. Sebab, ada rencana investor yang mau masuk. Jika jajaran direksi tidak solid, tentunya bakal akan jadi masalah. Itu saja, tidak ada yang lain," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

PUPR Siapkan Rp625 M Usai Pemda Lampung Angkat Tangan Perbaiki Jalan******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan Rp625 miliar untuk ambil alih perbaikan ruas jalandi Provinsi Lampung.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja pihaknya bisa mengambil alih perbaikan jalan dari pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Ia mengatakan pemerintah daerah Lampung telah mengajukan beberapa ruas jalan untuk diperbaiki. Namun, dari hasil evaluasi yang memenuhi syarat ada 14 ruas jalan.

"Kebanyakan penanganan yang dibutuhkan untuk pengembalian kondisi. Jadi, yang tadinya ada badan jalannya rusak, itu kami perbaiki lagi. Itu yang sementara kami hitung angkanya Rp625 miliar di 14 ruas," kata Endra kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/5).

Meski demikian, ia tak merinci ke-14 ruas jalan yang dimaksud. Endra hanya menyebut jalan tersebut tersebar di Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Tengah, hingga Mesuji.

Adapun jalan di ruas Simpang Randu-Gaya Baru wilayah Seputih yang viral karena rusak parah tidak masuk dalam 14 ruas jalan yang akan diperbaiki PUPR. Pasalnya, kata Endra, pemerintah daerah belum menyerahkan kewenangan perbaikan jalan itu ke PUPR.

Namun, Endra juga menyebut jika Presiden Jokowi memutuskan agar perbaikan jalan di ruas Simpang Randu-Gaya Baru wilayah Seputih itu diambil alih PUPR, pihaknya mengaku siap.

"Kalau nanti pak presiden datang ke situ kemudian beliau menginstruksikan pada menteri PUPR untuk ditangani juga dengan Inpres jalan daerah, Mungkin saja (bisa dieksekusi)," ucap Endra.

Lampung viral setelah konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya di TikTok. Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak.

Alih-alih berbenah, Bima malah dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus Bima tersebut karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]

Pembayaran super

Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik******

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan anak buah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memiliki pandangan yang berbeda terkait subsidi mobil listrik yang diberikan pemerintah.

Anies mengatakan subsidi mobil listrik bukanlah solusi untuk mengatasi polusi udara. Menurutnya, pemilik mobil listrik tidak membutuhkan subsidi.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

"Kalau kita hitung apalagi ini, contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," kata Anies.

"Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit, ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," lanjutnya.

Menanggapi pernyataan Anies, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi meminta Anies melihat jauh ke depan soal subsidi mobil listrik.

Menurut anak buah Luhut itu, ekosistem industri kendaraan listrik bisa bermanfaat bagi ekonomi Indonesia, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja baru.

"Melihatnya harus jauh ke depan. Selain memberikan peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja, industri kendaraan listrik juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK)," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (8/5).

Jodi menekankan pentingnya program subsidi kendaraan listrik yang digalakkan pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. Menurutnya, langkah ini turut mendorong adopsi kendaraan listrik di Tanah Air.

"Selain membantu mengurangi harga kendaraan listrik yang masih relatif tinggi, subsidi kendaraan listrik juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat kendaraan listrik dan mengurangi beban lingkungan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Peri dan Berita Aneh

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Pengangguran RI 5,45 Persen, Tertinggi di Banten dan Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.

"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.

Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.

Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.

Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:

1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.

[Gambas:Video CNN]