slotboss

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

cara dapat uang dari internet untuk pemula

Jokowi tanggapi isu suasana kabinet tidak nyaman******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menanggapi isu yang menyebut suasana Kabinet Indonesia Maju di tengah kontestasi Pilpres 2024 saat ini tidak nyaman.

Menurutnya, kabinet berjalan biasa saja, meski ada perbedaan pilihan politik dari masing-masing menteri.

"Biasa saja, bahwa ada perbedaan pilihan itu demokrasi, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan,” jelas Presiden setelah menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Presiden juga mengatakan tidak ada masalah terkait soliditas dalam kabinet berkaitan dengan mundurnya Mahfud Md dari jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

 

Menurutnya, semua menteri melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.

 

“Wongkabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, ya kunjungan ke daerah. Saya pun sama, saya rapat di Jakarta dan juga di daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini Kongres Ke-16 GP Ansor,” kata Presiden.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam kesempatan terpisah menekankan tidak ada sekat-sekat suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet maupun rapat paripurna di tengah kontestasi Pilpres 2024.

 

"Saya kira tidak ada sekat-sekat suasana Pemilu 2024 di dalam rapat kabinet," kata Ari Dwipayana di Jakarta (31/1).

 

Ari menyampaikan suasana di antara para menteri sebelum, saat dan setelah rapat kabinet maupun sidang paripurna sangat akrab, sangat dekat, dan sangat cair, terlepas dari perbedaan partai maupun pandangan politik para menteri.

 

"Sebelum rapat kabinet, di ruang tunggu bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi saling sapa, kemudian bahkan ada yang bercanda. Bahkan dalam sidang kabinet paripurna itu disediakan ngopi dulu, ngeriung begitu, ngopi menikmati hidangan sambil ngobrol," kata Ari.

 

Ari membantah ada ketidaknyamanan suasana dalam rapat kabinet belakangan ini, layaknya kabar beredar, termasuk soal pemeriksaan ketat para menteri yang akan menghadiri rapat dengan presiden.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang Kekacauan

cebanbet

PBB desak junta Myanmar hentikan kekerasan di tiga tahun kudeta******

Ankara (ANTARA) - Sejumlah negara dan Perserikatan Bangsa-bangsa mendesak rezim militer Myanmar untuk mengakhiri "kampanye kekerasan", saat peringatan tiga tahun kudeta di negara Asia Tenggara itu pada Kamis.

Untuk memperkuat kekuasaannya, rezim tersebut memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan berikutnya.

Dalam pernyataan bersama, Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Inggris, Korea Selatan dan Swiss mengutuk kekerasan terhadap warga sipil di Myanmar.

"Di bawah rezim militer, kekerasan terhadap warga sipil meningkat, dengan ribuan dipenjarakan, disiksa dan dibunuh. Serangan udara, pengeboman, dan pembakaran digunakan untuk menghancurkan infrastruktur sipil, termasuk rumah-rumah, sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan dan tempat ibadah." sebut pernyataan itu.

"Diskriminasi sistematis terhadap masyarakat sipil kelompok agama dan etnis, termasuk Rohingya, tersebar luas," lanjut pernyataan itu.

Mereka mendesak diakhiri kekerasan dan pembebasan tahanan politik yang ditahan "secara tidak adil" dan membolehkan akses kemanusiaan penuhi selain menciptakan ruang dialog inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan.

"Tiga tahun berjalan sejak kudeta militer, kami tetap bersama rakyat Myanmar dan keinginan mereka untuk demokrasi yang inklusif dan sejati di Myanmar,” kata pernyataan tersebut.

Pada 1 Februari 2021, junta militer Myanmar menggulingkan sekutu mereka sebelumnya pemerintahan Aung San Suu Kyi setelah partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangi  pemilu pada November 2020.

Sekjen PBB Antonio Guterres juga menyuarakan keprihatinan mendalam atas memburuknya situasi di negara Asia Tenggara itu dan mendesak untuk mengembalikan pemerintahan sipil.

Guterres mengutuk segala bentuk kekerasan dan menyerukan perlindungan bagi warga sipil dan penghentian permusuhan.

“Solusi inklusif terhadap krisis ini memerlukan kondisi yang memungkinkan rakyat Myanmar untuk menggunakan hak asasi mereka secara bebas dan damai. Kampanye kekerasan militer yang menargetkan warga sipil dan penindasan politik harus diakhiri, dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Guterres.

Sementara itu. Gerakan Pembangkangan Sipil, sebuah kelompok  yang muncul setelah kudeta, mengunggah foto di X pada Kamis, yang menunjukkan jalan-jalan kosong dan toko-toko tutup di beberapa bagian negara.

“Rakyat Myanmar setia pada revolusi. Kami tidak pernah menyerah. Masyarakat internasional, mohon dukung aktivis sipil,” kata gerakan tersebut di X.


Sanksi

Australia pada Kamis menerapkan sanksi tambahan yang ditargetkan terhadap lima entitas yang terlibat langsung dengan rezim militer Myanmar.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan sanksi ini "diterapkan untuk membatasi" akses rezim atas pendanaan dan material yang memungkinkan mereka untuk terus melakukan kekejaman terhadap rakyatnya sendiri.”

Namun, laporan terbaru oleh kelompok Keadilan untuk Myanmar, menuduh perusahaan Australia, yang terus beroperasi di sektor tambang Myanmar, "menyediakan junta dukungan dan legitimasi, dan membantu memastikan sektor pertambangan terbuka untuk bisnis."

Selain Australia, Departemen Keuangan AS pada Rabu juga memberikan sanksi kepada dua entitas yang "terkait erat" dengan rezim militer di Myanmar, serta empat kroninya.

Setidaknya 4.474 warga sipil terbunuh dan hampir 20.000 orang ditahan karena alasan politik sejak kudeta 1 Februari 2021, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pemantau lokal. PBB mengatakan lebih dari 2 juta orang juga telah mengungsi akibat kekerasan tersebut.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima junta, mengatakan pihaknya tidak dapat mencabut keadaan darurat karena pihaknya berurusan dengan kelompok etnis bersenjata di seluruh negeri.

Perpanjangan keadaan darurat juga menunda pemilu yang dijanjikan setelah kudeta.

Pihak militer masih terguncang akibat serangan terkoordinasi yang dilancarkan pada Oktober tahun lalu oleh tiga kelompok pemberontak etnis minoritas di wilayah utara negara tersebut.

 Kelompok-kelompok tersebut menyerang pasukan junta, yang memerintah negara mayoritas beragama Buddha itu, dan merebut banyak kota dan pos-pos junta.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Status darurat Myanmar diperpanjang enam bulan
Baca juga: Troika ASEAN dan ikhtiar Laos teruskan upaya damaikan Myanmar
Baca juga: ASEAN dukung koridor kemanusiaan Thailand untuk pengungsi Myanmar

 

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Istriku yang terlahir kembali

download lagu kakek zeus naik angkot

Ducati ingin perpanjang kontrak Bagnaia sebelum MotoGP 2025******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Umum Ducati Corse Gigi Dall’Igna mengungkapkan tim sedang berupaya memperpanjang kontrak salah satu pembalap utamanya sekaligus juara dunia dua kali Francesco Bagnaia sebelum MotoGP musim 2025 dimulai.

Dikutip dari laman resmi MotoGP, Kamis, kontrak Bagnaia akan berakhir pada akhir musim ini dan jelas bahwa Ducati ingin mengikat pembalap berusia 27 tahun itu sebelum dimulainya musim baru sekaligus berambisi membukukan gelar juara ketiga secara beruntun.

“Akankah dia memperbarui kontraknya sebelum Qatar (2025)? Itulah tujuannya, meski kontrak juara dunia dua kali itu selalu rumit,” kata Dall’Igna.

Lebih lanjut, ia juga memberikan pertanda bahwa susunan pembalap untuk tim pabrikan di tahun depan tidak akan jauh berbeda dengan Bagnaia dan Enea Bastianini sebagai dua pembalap utama mereka.

“Saya melihatnya lebih tenang dibandingkan awal musim lalu,” kata Dall’Igna, merujuk pada Bastianini yang perlahan-lahan bangkit dari cedera parahnya pada musim lalu.

Mengenai penandatanganan kontrak bintang baru di tim satelit Ducati, Marc Marquez (Gresini Racing), Dall'Igna menyoroti sikap rendah hati yang diterapkan oleh juara dunia delapan kali itu setelah kepergiannya dari Honda.

“Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang cerdas,” ujar dia.

Baca juga: MotoGP Argentina 2024 dibatalkan

Pria asal Italia itu juga berbicara tentang situasi teknis untuk musim 2024. Menurutnya, tahun ini akan menjadi lebih menantang dengan banyaknya perubahan regulasi, formasi pembalap, dan tim teknis secara keseluruhan.

“Ini akan menjadi tahun yang penuh tantangan karena peraturan berubah pada akhir tahun lalu. Sekarang kami sedikit kalah dengan rival kami. Mereka akan memiliki lebih banyak konsesi dan kemungkinan untuk mengembangkan motor lebih jauh selama musim ini,” ungkap Dall’Igna.

“Justru karena alasan itu, kami mungkin harus memulai tahun ini dengan kecepatan yang mungkin lebih baik dibandingkan 2022 dan 2023. Ini akan menjadi tantangan yang signifikan,” ujarnya menambahkan.

Meskipun memiliki seorang juara dunia di dalam timnya, Dall’Igna mengaku tidak ingin cepat puas karena menurutnya masih banyak ruang untuk memperbaiki dan mengembangkan tim serta motor.

“Selalu ada ruang untuk perbaikan dan itu harus menjadi tujuan kami. Dalam bidang aerodinamis, mungkin, kami telah mengambil langkah maju,” kata Dall’Igna.

Sementara itu, setelah melakoni rangkaian sesi uji coba resmi MotoGP 2024 di Sepang dan Qatar, ajang balap motor kelas premier musim mendatang pun akan dibuka dengan grand prix pertama di Sirkuit Internasional Lusail, Qatar, pada 8-11 Maret.

Baca juga: Acosta nantikan debut dengan motor terbaru Red Bull GASGAS Tech3
Baca juga: Morbidelli dirawat di rumah sakit usai alami kecelakaan di Portimao

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Pangeran Neraka dari dunia lain

slot 88 gacor

KPK dalami dugaan aliran uang korupsi BPPD Sidoarjo ke Bupati******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pihaknya tengah mendalami dugaan aliran uang hasil korupsi Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Hal tersebut didalami KPK dalam pemeriksaan terhadap Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali menerangkan awalnya Ari diperiksa soal pemotongan insentif pegawai BPPD Sidoarjo oleh Siska Wati.

"Saksi Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono hadir dan dikonfirmasi antara lain kaitan dugaan ihwal dilakukannya pemotongan dana insentif di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta.

Ali kemudian mengungkapkan salah satu materi lainnya yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Ari Suryono adalah soal dugaan penggunaan uang hasil korupsi tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo.

"Pelibatan tersangka SW sebagai bendahara pengumpul dan penerima uang potongan dana insentif dari para ASN, termasuk didalami dugaan penyerahan potongan uang tersebut untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap tersebut.

Baca juga: KPK panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali

Baca juga: Bupati Sidoarjo kooperatif dengan petugas KPK

Untuk diketahui, Penyidik KPK pada Senin (29/1/2024) telah menetapkan tersangka dan menahan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menerangkan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.

Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sejumlah sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.

Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.

Ghufron menjelaskan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.

Namun, Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.

Pemotongan dan penerimaan dari dana insentif dimaksud di antaranya untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo.

Baca juga: Mantan Bupati Sidoarjo divonis 5 tahun penjara

Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi di antaranya melalui percakapan WhatsApp.

Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinasi oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.

Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.

Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

situs slot aman dan terpercaya

BPK serahkan dua LHP penghitungan kerugian negara ke Jaksa Agung******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara (PKN) kepada Kejaksaan Agung (KA) di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Penyerahan LHP dilakukan oleh Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Hasil pemeriksaan tersebut ialah LHP investigatif dalam rangka PKN atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013–2019.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI ke para debitur yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar,” ujar Wakil Ketua BPK.

Baca juga: BPK lakukan "entry meeting" dengan Kemenko Perekonomian dan Kemenkop

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tahun 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp20,49 miliar.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” kata Hendra.

Sebagai informasi, peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), disebutkan bahwa BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Baca juga: BPK memeriksa LK Kemenperin dan Kemenkeu berdasarkan pendekatan risiko

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Meng Po punya janji

vip8et

BMKG prakirakan mayoritas kota besar diguyur hujan ringan******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan mayoritas kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100 persen.

"Peningkatan curah hujan yang terjadi di wilayah Sumatra bagian selatan, Jawa, dan Kalimantan disebabkan oleh meningkatnya Monsun Asia dalam beberapa hari belakangan ini," kata Prakirawan BMKG Kania Mustikawati dalam pernyataan  di Jakarta, Kamis.

Kania menuturkan prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia bagian utara didominasi angin yang berasal dari timur laut dan wilayah selatan didominasi angin dari arah barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 kilometer per jam.

Dia meminta masyarakat untuk mewaspadai gelombang laut tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di wilayah Kepulauan Sangihe, Talaut, dan Samudera Pasifik sebelah utara Halmahera.

Berdasarkan prakiraan BMKG, cuaca di Pulau Sumatra secara umum berupa hujan ringan hingga sedang yang berpotensi terjadi di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, dan Jambi.

Hujan lebat hingga hujan disertai petir berpotensi turun di Bengkulu, Bandar Lampung, Palembang, dan Pangkal Pinang. Sedangkan, cuaca cerah berawan diperkirakan hanya akan terjadi di Banda Aceh.

Di Pulau Jawa, seluruh kota besar berpotensi hujan sedang hingga lebat, kecuali Jakarta yang diprediksi berawan tebal.

Kemudian, Kepulauan Lesser Sunda atau Sunda Kecil secara umum cuaca ketiga ibu kota provinsi di wilayah tersebut umumnya mengalami hujan ringan.

Di Pulau Kalimantan, hujan petir hanya berpotensi terjadi di Pontianak, sedangkan seluruh kota besar berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Selanjutnya, prakiraan cuaca Pulau Sulawesi cenderung variatif. Cuaca hujan ringan berpotensi turun di Gorontalo, Mamuju, Makassar; hujan sedang di Kendari dan Palu; sedangkan hujan lebat di Manado.

Adapun seluruh kota besar yang berada di wilayah Indonesia bagian timur berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024