rajawin88 804Jutaan kata 759597Orang-orang telah membaca serialisasi
《judi388》
Pabrik Disebut Relokasi karena Upah, Berapa Beda UMP Banten******Jakarta, CNN Indonesia--
Tiga perusahaan di Serang, Banten, disebut Disnakertrans akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.
Tiga perusahaan itu yakni; PT Nikomas Gemilang yang akan pindah ke Pekalongan, PT KMK Global Sport pindah ke Salatiga dan Temanggung, serta PT Parkland World Indonesia (PWI) pindah ke Pati. Ketiganya merupakan perusahaan alas kaki atau sepatu.
Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan alasan utama perusahaan alas kaki mulai hengkang ke Jawa Tengah adalah upah yang murah.
"Relokasi ini sudah berlangsung cukup lama. Alasan utama relokasi kan karena angka kenaikan upah yang sangat tinggi tiap tahunnya," kata Firman.
Jika ditelusuri, UMP Banten dan Jawa Tengah memang berbeda jauh. Pada tahun 2022, UMP Banten sebesar Rp2.501.203,11, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/kep.280-huk/2021.
Dari keputusan tersebut juga diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Banten 2022 tertinggi ada di Kota Cilegon dengan nilai sebesar Rp4.430.254,18.
Kemudian disusul Kota Tangerang sebesar Rp4.285.789,90, dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp4.280.214,51. Sedangkan, UMK Banten 2022 terendah di Kabupaten Lebak sebesar Rp2.773.590,40.
Sementara, UMP Jateng pada tahun 2022 hanya sebesar Rp1.813.011. Angka ini masih jauh di bawah dari UMK di Kabupaten Lebak, Banten.
UMK tertinggi di Jawa Tengah pada 2022 adalah Kota Semarang dengan nilai sebesar Rp2.835.021,29.
Kemudian, disusul Kabupaten Demak sebesar Rp2.513.005,89, dan Kabupaten Kendal sebesar Rp2.340.312,28. UMK Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 menjadi yang terendah di Jawa Tengah dengan nominal sebesar Rp1.819.835,17.
Untuk Kota Pekalongan yang jadi lokasi baru PT Nikomas Gemilang, UMK pada tahun 2022 sebesar Rp2.156.213,77.
Kemudian, UMK Kota Salatiga dan Kabupaten Temanggung yang jadi lokasi baru PT KMK Global Sport masing-masing Rp2.128.523,19 dan Rp1,887.832,11.
Selanjutnya, UMK tahun 2022 Kabupaten Pati yang jadi lokasi baru PT PWI I dan II sebesar Rp1.968.339,04.
(dmi/vws)PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia******Jakarta, CNN Indonesia--
Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur kian menghantui Indonesia. Terbaru, sebanyak 54 ribu buruh PT Nikomas Gemilang yang merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE terancam kehilangan pekerjaan.
Hal ini terjadi karena pabrik dari perusahaan itu merupakan satu dari tiga pabrik di Serang, Banten, yang akan pindah ke Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun depan.
Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi khawatir relokasi itu akan berdampak besar. Salah satunya terhadap nasib karyawan dan peningkatan jumlah pengangguran.
"Nikomas saja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam. Kalau sudah hengkang, kita enggak tahu disisakan berapa (pegawai) di sini," kata Septo, Kamis (10/11).
Tak hanya PHK, ia juga khawatir relokasi menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya ke pabrik itu.
Hal itu karena relokasi akan membuat banyak usaha penjual makanan hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebelumnya disebut terancam gelombang PHK. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.
Lihat Juga :Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng |
"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.
Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.
"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.
Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan demi menjaga efisiensi industri.
Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK karena permintaan pasar yang merosot.
[Gambas:Video CNN]
"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman PHK di industri tekstil. Ia menyebut perlambatan ekonomi terjadi pada mitra dagang Indonesia yang berimbas penurunan permintaan ekspor.
"Persoalannya industri padat karya (tekstil) ini terpengaruh demand yang menurun secara global di AS dan Eropa," ujarnya dalam konferensi pers.
Lihat Juga :Daftar 3 Perusahaan yang Hengkang dari Banten dan 'Lari' ke Jateng |
Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerja.
Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan untuk mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.
"Sektor padat karya akan dilihat dan pemerintah akan melakukan seperti penanganan Covid kemarin, di mana akan bisa diberikan kebijakan pemerintah, termasuk restrukturisasi kredit," jelasnya.
Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang betul-betul membutuhkan bantuan.
"Pemerintah melalui OJK sedang review beberapa sektor, termasuk industri padat karya, agar masih punya resilience dan agar perusahaan-perusahaan itu tidak lakukan PHK," imbuhnya.
Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengimbau para pekerja tak perlu panik dengan isu PHK. Pasalnya, pemerintah akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi.
"Kita usahakan isu PHK ini untuk diatasi, jadi jangan terlalu panik." tegasnya.
(mrh/end)Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021******Jakarta, CNN Indonesia--
Buruh keberatan jika pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menghitung kenaikan UMP 2023. Pasalnya, jika rumus perhitungan UMP menggunakan formula yang diatur dalam pp tersebut, kenaikan upah buruh sangat kecil.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan berdasarkan perhitungannya, jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu katanya, tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.
"Hanya naik 2-4 persen. Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11) kemarin.
Sebab, jika skema perhitungan upah menggunakan beleid tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil. Padahal katanya, jika melihat kondisi saat ini; harga bahan pokok, BBM dan sejumlah kebutuhan naik, harusnya kenaikan upah buruh bisa mencapai 30 persen.
"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Selain mengerdilkan upah buruh, Nining juga menyebut keputusan pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga berpotensi melanggar putusan MK soal hasil uji materi UU Cipta Kerja.
Pasalnya kata Nining, pp tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan uji materi dibacakan.
"Padahal mandat dari konstitusi negara itu adalah bagaimana menjamin kepastian kerja dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan," kata Nining.
Lihat Juga :Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021 |
Label:daduwin、rtp dragon138、akulaku kredit
Terkait:game slot paling gacor hari ini、sihoki、slot gacor pasti maxwin、cara ajukan akulaku、slot garuda999、judi angka、4d situs slot、kereta slot、slot gacor wd cepat、apk kredit hp tanpa uang muka
bab terbaru:slot deposit 10rb(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
《judi388》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,semua situs slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《judi388》bab terbaru。