2d capung

Permainan online Raja Fajar

Kartu Prakerja Gelombang 49 Dibuka, Ini Cara Daftarnya******

Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja resmi membuka pendaftaran program gelombang ke-49 sejak Senin (6/3) siang.

"Seleksi gelombang 49 sudah dibuka! Yuk buru-buru klik 'Gabung Gelombang' sekarang juga di dashboard Kartu Prakerja kamu!" tulis PMO di akun Instagram resmi @prakerja.go.id.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Program Kartu Prakerja tahun ini akan dilangsungkan secara online, offline, maupun gabungan.

Airlangga juga mengatakan Kartu Prakerja akan mulai dilakukan dengan skema normal pada tahun ini, bukan semi bansos seperti sebelumnya.

Maka dari itu, penerima bantuan seperti bantuan subsidi upah (BSU) bantuan produktif usaha mikro (BPUM), dan program keluarga harapan (PKH) bisa menjadi peserta Kartu Prakerja 2023

"Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti subsidi upah, BPUM, PKH, boleh menjadi peserta Kartu Prakerja. Karena ini untuk re-training dan re-skilling, bukan bansos lagi" ujar Airlangga beberapa waktu lalu.

Untuk mendaftarkan diri, calon peserta harus membuat akun di situs resmi www.prakerja.go.id. Setelah itu, isi alamat email aktif, data Kartu Tanda Penduduk (KTP), data Kartu Keluarga (KK), dan nomor hp aktif.

Jika pendaftaran diterima dan akun sudah terverifikasi, selanjutnya calon peserta perlu mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar.

Kemudian, klik Gabung Gelombang dan klik pernyataan persetujuan yang ada. Lalu, verifikasi diri dengan foto e-KTP.

Pastikan foto terlihat jelas agar proses verifikasi diterima. Terakhir, verifikasi nomor handphone dan masukan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS.

Jangan lupa, memenuhi sejumlah syarat agar lolos mendaftar Kartu Prakerja. Yakni, calon peserta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia di atas 18 tahun.

Selanjutnya, tidak sedang mengikuti pendidikan formal, bukan pejabat negara hingga perangkat desa, dan bukan penerima bantuan sosial lainnya dari pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Kepala Penyihir

Menteri Basuki Klaim 81 Persen Masalah Banjir di Bandung Kelar******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut 81 persen permasalahan banjirdi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sudah terselesaikan.

Hal itu katanya, berkat adanya sejumlah infrastruktur penangkal banjir di Kota Kembang tersebut. Adapun infrastruktur itu di antaranya; Floodway Cisangkuy, Kolam Retensi Andir, dan Kolam Retensi Cienteung yang baru saja di resmikan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, ada juga Terowongan Nanjung yang sudah ada sebelumnya juga turut membantu penyelesaian masalah banjir.

Ia mengatakan sejauh ini, kondisi perumahan warga di titik yang biasanya banjir, khususnya di kawasan Andir, sudah mulai normal. Bahkan, harga tanah di kawasan itu sudah naik.

"Kita lihat rumah-rumah sudah mulai dicat lagi, harga tanah pun sudah naik," kata Basuki.

Ia menjelaskan penuntasan masalah banjir di wilayah Kabupaten Bandung itu merupakan bagian dari kegiatan Kementerian PUPR dalam menangani permasalahan di hulu Sungai Citarum.

Basuki mengatakan kini telah memulai menangani permasalahan di kawasan hilir Sungai Citarum dengan membangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey.

Dia pun mengatakan pembangunan sejumlah infrastruktur itu pun menjadi jawaban atas permasalahan banjir di Karawang dan Bekasi yang terjadi akhir-akhir ini.

"Kemudian di bagian hilirnya kita bangun tanggul, mudah-mudahan dengan itu Insya Allah akan berkurang," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Berperahu mengelilingi surga

Menteri Basuki Klaim 81 Persen Masalah Banjir di Bandung Kelar******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut 81 persen permasalahan banjirdi Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sudah terselesaikan.

Hal itu katanya, berkat adanya sejumlah infrastruktur penangkal banjir di Kota Kembang tersebut. Adapun infrastruktur itu di antaranya; Floodway Cisangkuy, Kolam Retensi Andir, dan Kolam Retensi Cienteung yang baru saja di resmikan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, ada juga Terowongan Nanjung yang sudah ada sebelumnya juga turut membantu penyelesaian masalah banjir.

Ia mengatakan sejauh ini, kondisi perumahan warga di titik yang biasanya banjir, khususnya di kawasan Andir, sudah mulai normal. Bahkan, harga tanah di kawasan itu sudah naik.

"Kita lihat rumah-rumah sudah mulai dicat lagi, harga tanah pun sudah naik," kata Basuki.

Ia menjelaskan penuntasan masalah banjir di wilayah Kabupaten Bandung itu merupakan bagian dari kegiatan Kementerian PUPR dalam menangani permasalahan di hulu Sungai Citarum.

Basuki mengatakan kini telah memulai menangani permasalahan di kawasan hilir Sungai Citarum dengan membangun Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey.

Dia pun mengatakan pembangunan sejumlah infrastruktur itu pun menjadi jawaban atas permasalahan banjir di Karawang dan Bekasi yang terjadi akhir-akhir ini.

"Kemudian di bagian hilirnya kita bangun tanggul, mudah-mudahan dengan itu Insya Allah akan berkurang," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan kawan

Kemenhub Blak******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal wacana menghidupkan kembali (reaktivasi)jalur kereta Ciwidey-Bandung di Jawa Barat.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Djarot Tri Wardhono menuturkan pihaknya memang memiliki rencana reaktivasi beberapa jalur. Namun, pihaknya masih melakukan analisis mendalam terkait jalur mana saja yang bakal diaktifkan kembali itu.

"Memang dengan kondisi yang ada masih melakukan analisis terhadap reaktivasi jalur tersebut," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (2/3).

"Di studi yang ada di kami cukup banyak.Kami berhitung mana yang memberikan manfaat," ujar Djarot.

Reaktivasi jalur Ciwidey-Bandung menjadi cita-cita Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hal tersebut ia yakini dapat semakin menghidupkan kembali industri pariwisata di Bandung Selatan.

"Salah satu impian saya ke Ciwidey, karena kalau semua pakai motor sekarang itu pertumbuhan kami itu sudah tren (naik)," ucapnya beberapa waktu lalu.

Melansir situs Dinas Perhubungan Jawa Barat, jalur kereta api Ciwidey-Bandung terdiri atas segmen Cikudapateuh-Kopo (Soreang), dilanjut menuju Ciwidey dan dibuatkan pula jalur cabang dari Dayeuhkolot menuju Majalaya.

Pada awalnya jalur ini dibuat oleh perusahaan kereta api milik Belanda, Staatsspoorwegen (SS). Adapun jalur pertama dibuka untuk Cikudapateuh menuju Soreang yang dibuka pada 13 Februari 1921, kemudian dilanjutkan dengan rute Soreang menuju Ciwidey pada 17 Juni 1924.

SS sendiri diserahterimakan menjadi Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) hingga saat ini menjadi PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Jalur kereta api Ciwidey-Bandung dinonaktifkan pada 1982 dikarenakan kalah bersaing dengan kendaraan pribadi dan angkutan umum jalan raya.

[Gambas:Video CNN]

Panggil para pahlawan

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Bapanas Cabut Harga Batas Atas Gabah dan Beras******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) membatalkan harga batas atas (ceiling price) untuk pembelian gabah atau berasdari petani yang ditetapkan baru-baru ini.

Dengan demikian, maka ketentuan harga gabah dan beras bisa naik hingga 8-9 persen pada bulan lalu dibatalkan. Adapun, keputusan sebelumnya yang dicabut adalah Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/ts.03.03/k/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan tujuan dicabut surat edaran tersebut untuk memastikan harga gabah dan beras bisa stabil.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Bapanas akan kembali mengatur harga yang paling tepat dan mencerminkan kondisi saat ini.

"Kita rumuskan dan siapkan HPP (harga pokok penjualan) segera," jelasnya.

Pencabutan Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 47/TS.03.03/K/02/2023 tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/TS.03.03/K/03/2023 yang ditandatangani Arif pada 7 Maret 2023.

"Memperhatikan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani kepada penggilingan padi serta untuk menjaga daya saing petani, dengan ini kami sampaikan bahwa Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor : 47/TS.03.03/K/02/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Harga Batas atas Pembelian Gabah atau Beras dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," bunyi surat tersebut.

Dengan pencabutan ini, maka harga batas atas gabah di tingkat petani ditetapkan melalui SE Nomor 47 tersebut yang sebesar Rp4.550 per kilogram (kg), di tingkat penggilingan Rp4.650 per kg-Rp5.700 per kg dan harga beras Rp9.000 per kg tak lagi berlaku.

[Gambas:Video CNN]