cara bisnis yang cepat menghasilkan uang

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

Profil CMNP, Perusahaan Jusuf Hamka di Sengkarut Utang Negara Rp800 M******

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) terseret sengkarututangantara pemerintahdengan pebisnis jalan tol, Jusuf Hamka.

Pengusaha jalan tol itu menagih utang sebesar Rp800 miliar kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Utang bermula dari deposito milik CMNP di Bank Yakin Makmur (Bank Yama), yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Berdirinya CMNP membuka era baru kemitraan pemerintah dan swasta dalam pengusahaan jalan tol, melalui pengerjaan proyek jalan tol ruas Cawang-Tanjung Priok (North South Link/NSL) sepanjang 19,03 kilometer (km).

Lihat Juga : Serang Balik, Kemenkeu Tagih Utang Ratusan M Grup Usaha Jusuf Hamka

Kala itu, proyek dianggap sukses sehingga pemerintah mempercayakan pembangunan jalan tol ruas Tanjung Priok-Jembatan Tiga/Pluit (Harbour Road/HBR) sepanjang 13,93 km kepada perusahaan Jusuf Hamka.

Pada 10 Januari 1995, Citra Marga Nusaphala Persada berubah menjadi perusahaan terbuka. Sebagian besar sahamnya dimiliki publik.

Saat ini CMNP memiliki empat anak usaha, yakni PT Citra Margatama Surabaya, PT Citra Waspputowa, PT Citra Persada Infrastruktur, PT Citra Marga Nusantara Propertindo dan PT Girder Indonesia.

Beberapa entitas anak itu bergerak dalam bidang usaha yang masih sejalan dengan bidang usaha CMNP, yaitu pengusahaan jalan tol dan usaha terkait lainnya.

Berdasarkan data perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia, dua anak Jusuf Hamka menduduki jabatan penting di CMNP. Putrinya yang bernama Fitria Yusuf menjabat sebagai direktur utama, sementara putranya yang bernama Feisal Hamka menduduki posisi komisaris utama di perusahaan tersebut.

Pemegang saham utama CMNP adalah BNP Paribas Wealth Management Singapore Branch, dengan kepemilikan 58,95 persen saham, lalu masyarakat sebesar 41 persen.

Fitria Yusuf yang menjabat dirut juga memiliki 4,4 persen saham, sementara Feisal Hamka mengusai 4,93 persen saham CMNP.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

Menaker: Cuti Bersama Iduladha Potong Cuti Tahunan Karyawan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmenjawab keluhan pengusaha soal cuti bersamatambahan yang ditetapkan pemerintah pada Hari RayaIduladha tahun ini.

Ia mengatakan sebenarnya kebijakan cuti bersama sifatnya fakultatif atau pilihan dan sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Artinya, pengusaha boleh tidak menerapkan kebijakan itu.

"Pelaksanaan cuti bersama bersifat falkutatif atau pilihan, sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh," kata Ida di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).

Ida menjelaskan aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker M/3/HKBP04/4 tahun 2022 tentang Cuti Bersama pada Perusahaan. Dalam SE itu disebutkan cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.

Ia pun mengatakan buruh yang tidak menggunakan cuti bersama Iduladha, maka jumlah cuti tahunan tidak berkurang dan mendapatkan upah.

"Pekerja atau buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang, dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," ucapnya.

Pengusaha mengeluhkan kebijakan pemerintah dalam menetapkan cuti bersama pada Iduladha tahun ini. Pasalnya, dengan kebijakan itu, praktis hari kerja pada minggu depan hanya tinggal tersisa 2 hari saja.

Maklum, perayaan Iduladha dilakukan 28 dan 29 Juni. Cuti bersama ditetapkan pemerintah pada 28 dan 30 Juni.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan karena kebijakan itu, pengusaha berpotensi dirugikan sampai dengan Rp4 miliar lebih.

Kerugian itu digunakan untuk menambal uang lembur karyawan yang tetap masuk kerja pada saat cuti bersama tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Misalnya begini, untuk perusahaan padat karya dengan karyawan 10 ribu orang. Lembur 1 hari sama dengan 8 jam kerja dikalkulasi lembur hari libur menjadi 8 × 2 = 16 jam. Upah rata-rata Rp2,5 juta," katanya kepada CNNIndonesia, Rabu (21/6) malam.

"Nah dari angka itu di dapat perhitungan lembur 16 jam× Rp2,5 juta:173 (rata-rata jam karyawan bekerja per bulan) sama dengan 231.213. Kalau total karyawannya 10 ribu kalikan 231.213 terus kali 2 hari sama dengan Rp4,624 miliar," tambahnya.

Berkaca dari masalah itu, ia meminta pemerintah untuk tak serampangan lagi dalam menetapkan kebijakan cuti bersama hari besar keagamaan.

"Ya jelas dirugikan. Libur nasional keagamaan begini kan harusnya bisa diprediksi setahun sebelumnya. Bukan dadakan seminggu," katanya.

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

PUPR Siapkan Pengganti Sementara Jembatan di Lumajang yang Ambruk******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempersiapkan pemasangan jembatan sebagai pengganti sementara Jembatan Kali Glidik II yang ambruk diterjang banjir disertai material Gunung Semeru, Jumat (7/7), diLumajang, Jawa Timur.

Jembatan Kali Glidik II di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo merupakan penghubung Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang.

"Jika dimungkinkan secara teknis dan cuaca mendukung, penanganan sementara dilakukan dengan instalasi jembatanbailey,sehingga diharapkan dapat dioperasionalkan akhir Agustus 2023," kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali Rakhman Taufik dalam keterangan tertulis Kementerian PUPR dikutip dari Antara, Minggu (9/7).

Jembatan bailey adalah jembatan rangka bajapra fabrikasi yang bersifat portabel dan umumnya digunakan sebagai jembatan darurat.

Pemasangan jembatan bailey ini dilakukan setelah hasil survei sesuai secara teknis dan cuaca di wilayah hulu dan hilir Gunung Semeru mendukung, seperti kondisi Sungai Kali Glidik yang sudah surut dan tidak hujan. Uji beban jembatan tersebut akan dilakukan sebelum dioperasikan untuk masyarakat umum.

"Nantinya perlu pembatasan beban kendaraan maksimum 25 ton, sehingga jenis kendaraan yang dapat melintas hanya khusus kendaraan kecil, bus kecil, truk dua sumbu dengan pembatasan muatan, termasuk rekayasa lalu lintas buka tutup karena lebar jembatan bailey kurang lebih empat meter," kata Rakhman.

Lihat Juga : Banjir Lahar Dingin Semeru, Empat Jembatan di Lumajang Putus

Jembatan Kali Glidik II dibangun pada 1970 atau sudah berumur 53 tahun. Jembatan ini memiliki panjang 37 meter dengan lebar 6,80 meter. Bangunan atas jembatan berupa gelagar baja permanen dan terdiri dari tiga bentang.

Selain Jembatan Kali Glidik II yang putus, hujan deras di sekitar jalur nasional Malang-Lumajang, Jumat (7/7), juga menyebabkan terjadinya longsoran tebing jalan nasional di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Lumajang, tepatnya di KM Turen 58+700 atau tidak jauh dari Jembatan Besuk Kobo'an.

Penanganan longsor juga telah dikerjakan BBPJN Jawa Timur-Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dengan mengerahkan alat berat untuk pembersihan, dan personel tanggap darurat. Material longsor berupa tanah dan batuan menutup permukaan jalan sepanjang 25 meter, sehingga arus lalu lintas terhambat.

Sementara langkah tanggap darurat juga dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan menerjunkan satgas penanggulangan bencana untuk monitoring daerah terdampak banjir lahar dingin dan infrastruktur terdampak.

Selain Jembatan Kali Glidik II, infrastruktur konektivitas terdampak lain adalah Jembatan Pronojiwo yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang, Jembatan Gantung Bondeli yang berada di Dusun Kebondeli Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro, dan CD Pelintas Jugosari berada di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro.

gadis perunggu di sebelah

Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T******

Bos jalan tolJusuf Hamka mengatakan sebenarnyautang pemerintah kepadanya bukan Rp800 miliar, melainkan Rp1,25 triliun jika merujuk hitungan Mahkamah Agung(MA).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), di Bank Yakin Makmur alias Yama, sebesar Rp78 miliar dan Rp79 miliar.

Namun, ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Apes, uang deposito Jusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Tapi saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yangfair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," imbuhnya.

Jusuf bersyukur pemerintah mengakui adanya utang Rp179 miliar tersebut. Kendati demikian, ia ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam dua minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang.

"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu. Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," ungkapnya.

Jusuf juga kecewa dengan sikap Menkeu Sri Mulyani yang irit bicara soal utang Rp800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama. Bos CMNP itu mengaku sudah pernah bertemu dengan sang Bendahara Negara. Ia bahkan telah menyampaikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut.

"Padahal sudah pernah ketemu, sudah saya kasih berkasnya. Selalu bilang gitu, belum dipelajari, ngelesnya begitu mulu. Pusing saya," tutup Jusuf.

Sementara itu, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Kendati, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," tuturnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

DPR Duga Ada Mafia Keruk Rp1,5 T dari Impor Bawang Putih******

Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menduga ada mafia dalam proses impor bawang putih. Mafia tersebut meminta para importir untuk membayar agar menerima izin impor.

Mufti mengatakan sebanyak 163 importir telah menerima Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian pada Februari 2023. Namun Kementerian Perdagangan baru mengeluarkan 35 Surat Persetujuan Impor (SPI).

Importir yang belum menerima SPI kemudian ditawarkan oleh mafia untuk membayar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram (kg) bawang impor agar bisa mendapatkan izin.

Mufti menyayangkan adanya mafia impor bawang putih tersebut di tengah upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat inflasi. Maka dari itu, ia meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuat tim khusus untuk memberantas mafia impor bawang putih.

"Karena seminggu terakhir pun jadi terang-terangan. Banyak sms menawarkan kepada importir itu bahwa ini dari KSP, ini dari dari Incopol, dari ini dari itu, pokoknya kalian bayar Rp3.000 kita akan keluarkan izin impor itu," kata Mufti.

Dalam kesempatan yang sama, Zulkifli Hasan mengatakan akan memeriksa terkait importir bawang putih yang sulit mendapatkan izin impor. Namun, ia menjamin tidak ada jajaran Kemendag yang meminta importir untuk membayar demi mendapat izin impor.

Lihat Juga : Melihat Laporan Keuangan WIKA-Waskita Karya yang Diduga Dimanipulasi

"Kalau ada isu (bayar) Rp2.000, Rp3.000 laporkan pak ada badan hukum. Saya jamin anak buah saya enggak ada main-main gitu. Tapi kalau ada laporkan saja," kata Zulhas.

Sebelumnya, para importir bawang putih memang mengaku Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kemendag. Mereka mengeluhkan sudah empat bulan izin impor bawang putih tak terbit.

Merespons hal tersebut, Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya memang tengah mengurangi jumlah impor beberapa komoditas tertentu, termasuk bawang putih. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak ketergantungan pada importasi.

"Kita mau ekspor, jangan hobi impor dong. Masa soal bawang, soal buah-buah kering kurangi lah. Impor-impor yang bisa mengganggu ekonomi kita ya kita kurangi," kata Zulhas dikutip dari detikcom.

[Gambas:Video CNN]

Istri saya adalah seorang kepala suku

Wamen BUMN Curiga Waskita******

Wakil Menteri BUMNII Kartika Wirjoatmodjo curiga PT Waskita Karya(Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau Wika telah memanipulasi laporan keuangan.

Tiko, sapaan akrabnya, menyebut laporan keuangan dua BUMN karya itu tidak sesuai dengan kondisi riil. Pasalnya, di laporan kondisi keuangan masih menyebut kondisi mereka selalu untung.

Padahal, cash flowperusahaan tidak pernah positif.

Ia mengatakan saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan investigasi bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait manipulasi laporan keuangan tersebut.

Tiko berjanji bakal menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan.

"Apabila memang adafrauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangkagovernanceyang ada," ucapnya.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ratna Ningrum dan Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait hal ini.

Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Manipulasi laporan keuangan di perusahaan pelat merah bukan hal baru. Sebelumnya hal ini juga terjadi di PT Garuda Indonesia (Persero).

Pada 2018, Garuda berhasil membukukan laba bersih US9 ribu. Jumlah ini berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US6,58 juta.

[Gambas:Video CNN]

Karenanya, dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan 2018.

Keduanya menolak pencatatan transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas (wifi) dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dalam pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Chairul Tanjung dan Dony Oskaria merupakan perwakilan dari PT Trans Airways selaku pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen.