cicilan blibli tanpa kartu kredit 575Jutaan kata 846622Orang-orang telah membaca serialisasi
《jam pola gacor》
KPK periksa Plt Sekda soal korupsi di BPPD Sidoarjo******Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjandianto telah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Pada pemeriksaan yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (21/2) tersebut, penyidik KPK juga mendalami materi yang sama terhadap Kepala Bidang Pendapatan Daerah 3 (PD3) BPPD Kabupaten Sidoarjo, Ninik Sulastri dan Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Nur Aditya Marendra Wardhani.
"Ketiga saksi penuhi panggilan dan dikonfirmasi antara lain kaitan dengan status jabatan dari tersangka SW di BPPD Pemkab Sidoarjo termasuk pihak terkait lainnya," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Ali juga mengatakan ketiga saksi juga didalami pengetahuannya soal besaran potongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.
"Didalami juga besaran setiap potongan dana insentif dari para ASN di BPPD untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo," kata Ali.
Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
KPK pada 29 Januari 2024 menahan dan menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Siska Wati (SW) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penetapan tersangka terhadap Siska Wati berawal dari laporan masyarakat soal dugaan korupsi berupa pemotongan insentif dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Laporan tersebut kemudian dipelajari oleh tim KPK dan pada Kamis (25/1) diperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang secara tunai pada SW.
Atas dasar informasi tersebut, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Dalam OTT tersebut ini diamankan uang tunai ini sekitar Rp69,9 juta dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sejumlah sekitar Rp2,7 miliar di tahun 2023.
Para pihak tersebut berikut barang buktinya kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan hingga akhirnya dilakukan penetapan status tersangka terhadap Siska Wati.
Ghufron menerangkan kasus tersebut berawal pada tahun 2023. Saat itu besaran pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun dan atas perolehan tersebut ASN yang bertugas di BPPD akan mendapatkan dana insentif.
Namun Siska Wati selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD sekaligus Bendahara secara sepihak melakukan pemotongan dana insentif dari para ASN tersebut.
Permintaan potongan dana insentif ini disampaikan secara lisan oleh SW pada para ASN di beberapa kesempatan dan adanya larangan untuk tidak membahas potongan dimaksud melalui alat komunikasi diantaranya melalui percakapan WhatsApp.
Besaran potongan yang dikenakan mencapai 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.
Penyerahan uang tersebut dilakukan secara tunai dan dikoordinir oleh setiap bendahara yang telah ditunjuk yang berada di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.
Khusus di tahun 2023, SW mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.
Sebagai bukti permulaan awal, besaran uang Rp69,9 juta yang diterima SW akan. dijadikan pintu masuk untuk penelusuran dan pendalaman lebih lanjut.
Atas perbuatannya, tersangka SW dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
Gunung Ili Lewotolok muntahkan lava sejauh 2 kilometer******Jakarta (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan aliran lava yang keluar dari kawah Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur (NTT) kian meluas, menyentuh jarak 2 kilometer seiring dengan peningkatan aktivitas pada gunung berapi aktif tersebut.
"Pada 26 Februari 2024, aliran lava ke arah tenggara telah mencapai jarak sekitar 2 kilometer dari bibir kawah," kata Kepala PVMBG Hendra Gunawan dalam laporan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan PVMBG, aliran lava baru muncul mengarah ke selatan dan tenggara sejauh lebih kurang 400 meter dari bibir kawah pada 15 Februari 2024.
Baca juga: BPBD Lembata perkuat koordinasi setelah kenaikan status gunung api
Sepekan kemudian, pada 23 Februari 2024, aliran lava baru sudah mencapai jarak 1 kilometer ke arah tenggara dan 600 meter ke arah selatan.
Hendra mengatakan saat ini letusan eksplosif masih tetap berlangsung dan menunjukkan peningkatan. Jangkauan lontaran lava pijar dominan masih di sekitar area kawah dan dapat menjangkau jarak sekitar 500 meter keluar dari kawah.
"Potensi ancaman bahaya dari lontaran lava atau material pijar harus tetap diwaspadai yang sampai saat ini diperkirakan masih akan berada di dalam radius 2 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok," kata Hendra.
Pada 16-26 Februari 2024, PVMBG merekam 98 kali gempa letusan, 30 kali gempa guguran, 3.615 kali gempa hembusan, 98 kali gempa tremor non- harmonik, 54 kali gempa hybrid, 4 kali gempa vulkanik dangkal, 5 kali gempa vulkanik dalam, 1 kali gempa tremor menurun, 4 kali gempa tektonik lokal, dan 3 kali gempa tektonik jauh.
PVMBG telah menaikkan status aktivitas Gunung Ili Lewotolok dari sebelumnya level II atau waspada menjadi level III atau siaga pada 27 Februari 2024, pukul 10.00 WITA.
Baca juga: Waspada aktivitas Gunung Lewotolok meningkat, status naik ke Siaga
Baca juga: Aliran lava baru muncul di Gunung Ile Lewotolok Pulau Lembata
Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Ili Lewotolok. Bagi masyarakat Desa Lamawolo, Desa Lamatokan, dan Desa Jontona agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya guguran lava dan awan panas dari bagian timur kawah.
Selain itu, masyarakat di sekitar gunung serta masyarakat Desa Jontona dan Desa Todonara agar tidak memasuki dan tidak melakukan aktivitas dalam wilayah sektoral selatan dan tenggara sejauh 4 kilometer dari pusat aktivitas, serta mewaspadai potensi ancaman guguran lava dan awan panas dari bagian selatan dan tenggara kawah.
"Masyarakat Desa Jontona agar diungsikan ke daerah yang lebih aman," kata Hendra Gunawan.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.
BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.
"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.
Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas
Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers
"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.
Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.
Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.
Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.
Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi.
"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.
Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil
Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit
Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Label:angka jitu 5d macau hari ini、dunia 777 slot gacor apk、slot demo zeus gacor
Terkait:agenjudibola、togel ular masuk rumah、rtp gacor、deluna4d、casino228、game slot anjing、gacor slot hari ini、voucher garuda、vegas338、nevada paito
bab terbaru:pinjol ilegal 24 jam cepat cair(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《jam pola gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ggslotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jam pola gacor》bab terbaru。