judi asia slot

Fajar Gelap Naruto

trik slot princess

Inflasi Tembus 2,57 Persen pada Januari 2024, Gegara Beras dan Rokok******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasisebesar 2,57 persen secara tahunan (year on year/ yoy) pada Januari 2024. Secara bulanan, inflasi terealisasi 0,04 persen.

"Terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 102,55 pada Januari 2023 menjadi 105,19 pada Januari 2024," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Kamis (1/2).

Amalia merinci penyumbang inflasi terbesar secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,63 persen. Lalu, diikuti penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,22 persen. Kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,19 persen.

Berdasarkan wilayah, seluruh provinsi mengalami inflasi tahunan. Inflasi tertinggi terjadi di Papua Tengah sebesar 4,76 persen.

Sebaliknya, inflasi terendah di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,12 persen.

Inflasi tertinggi di Sumatera terjadi di Kepulauan Riau sebesar 1,21 persen. Di Jawa, inflasi tertinggi ada di Jawa Barat sebesar 3,02 persen.

Sementara di Sulawesi ada di Gorontalo sebesar 4,04 persen. Lalu, inflasi tertinggi di Bali dan Nusa Tenggara ada di NTB sebesar 2,87 persen.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

surga memancing

otan4d

Tarif Penyeberangan Eksekutif Merak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tarif angkutan pada layanan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni naik mulai Kamis (1/2) pukul 00.00 WIB.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) beralasan kenaikan tarif sejalan dengan upaya meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan, keselamatan, dan keamanan pelayaran.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengungkapkan penyesuaian tarif itu juga dilakukan demi menjaga kelangsungan industri angkutan penyeberangan dan peningkatan daya saing dengan moda lain. Selain itu, penyesuaian tarif juga merupakan upaya untuk memenuhi standar pelayanan minimum.

Kenaikan tarif layanan kapal ekspres ini sesuai Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PR.302/4/16 PHB 2023 tanggal 15 November 2023 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan Pada Layanan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Seiring kenaikan tarif, ASDP berharap operasional dan keberlanjutan bisnis badan usaha angkutan penyeberangan dan pelabuhan dapat berjalan stabil dan menjadi penyemangat untuk terus menghadirkan pelayanan prima bagi pengguna jasa.

Perusahaan sendiri belum pernah menyesuaikan tarif pada layanan dermaga eksekutif Merak-Bakauheni selama lima tahun terakhir. Namun, penyesuaian tarif menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari sejalan pertumbuhan biaya operasional dan investasi dalam peningkatan fasilitas serta peningkatan kualitas layanan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, besar penyesuaian tarif rata-rata untuk penumpang mencapai 8,72 persen. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan kapal dan fasilitas serta kenaikan biaya operasional lainnya. Untuk kendaraan, penyesuaian rata-rata sebesar 4,74 persen.

Lihat Juga : Sri Mulyani Bakal 'Korbankan' Program Lain Demi Bansos Baru Jokowi

"Penerapan penyesuaian tarif di lintasan tersibuk cabang utama Merak-Bakauheni ini juga sejalan dengan peningkatan faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa secara berkala melalui upaya peningkatan fasilitas pelabuhan seperti access bridgedan garbarata, kapasitas dermaga, area parkir serta fasilitas ruang tunggu penumpang," terangnya.

Pengguna jasa dapat menikmati fasilitas pendukung di atas kapal seperti ruang VIP, toilet, ruang ibadah, ruang ber-AC, kantin hingga tempat bermain anak.

Perusahaan telah mensosialisasikan secara langsung dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk memastikan koordinasi yang tepat dalam penerapan tarif dan penyampaian informasi kepada pengguna jasa.

Selain lewat media sosial, informasi tentang penyesuaian tarif juga disampaikan melalui aplikasi Ferizy dan media luar ruang seperti spanduk yang dipasang di area pelabuhan.

Berikut tarif baru layanan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni:

Penumpang

- Dewasa: Rp84.800
- Bayi: Rp4.000

Kendaraan

- Golongan I: Rp85.000
- Golongan II: Rp129.677
- Golongan III: Rp187.853
- Golongan IV : kendaraan penumpang Rp749.128 dan kendaraan barang Rp491.800
- Golongan V: kendaraan penumpang Rp1.225.928 dan kendaraan barang Rp904.923
- Golongan VI: kendaraan penumpang Rp2.015.985 dan kendaraan barang Rp1.366.620
- Golongan VII: Rp1.975.580
- Golongan VIII: Rp2.619.845
- Golongan IX: Rp3.998.920.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Munculnya rumput

cara pinjam uang di bri ceria

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Menjadi dewa leluhur di dunia fantasi

rtp agb99

Hoaks! Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Cuplikan gambar sepanjang satu menit berisi iring-iringan kendaraan militer di sebuah jalan raya, terlihat dibagikan sejumlah pengguna Facebook pada akhir Februari 2024.

Beberapa tank tempur milik Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terlihat muncul di video itu, diklaim mengarah ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat.

Alasan sejumlah kendaraan perang tersebut dikerahkan adalah karena Presiden Joko Widodo telah menetapkan status Darurat Keamanan Nasional di kantor Bawaslu RI.

"DARURAT KEAMANAN NASIONAL. Jkw perintahkan TNI dengan pasukan lengkap ke Bawaslu, untuk antisipasi demo. Jokowi Jokowiiii..," demikian isi klaim yang dibubuhkan dalam unggahan video Facebook tersebut.

Lalu, benarkah Presiden Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu?
 

Penjelasan:
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi menerangkan video iring-iringan kendaraan tempur TNI di jalan raya itu, bukanlah terkait status Darurat Keamanan Nasional di depan kantor Bawaslu RI.

"Narasi dalam postingan tersebut adalah tidak benar serta berpotensi menyesatkan opini masyarakat," jelas Brigjen TNI Kristomei Sianturi melalui unggahan di laman resmi TNI AD.

Kadispenad meluruskan bahwa video tersebut sebenarnya adalah rekaman iring-iringan kendaraan tempur TNI yang melintas di kawasan Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, dalam rangka Parade Alutsista pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI, tanggal 5 Oktober 2023.

"Sama sekali tidak terkait dengan pengamanan Pemilu ataupun mengatasi demo di depan Bawaslu seperti yang dinarasikan akun tersebut. Untuk itu, masyarakat kami himbau agar tidak mudah terprovokasi isu isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyesatkan opini masyarakat," kata Kadispenad.

Klaim: Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu
Rating: Disinformasi

Cek fakta: Disinformasi! Foto Presiden Jokowi panggil sejumlah ketum parpol ke Istana usai pemilu

Baca juga: Polri dan KBA News usut pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri

Cek fakta: Hoaks! Presiden Jokowi bagikan sembako terkait Pemilu pada Januari 2024

 

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Saya sangat ingin mati sebagai guru

rajawin88

BPKP Selesaikan Audit 7 Dana Pensiun BUMN: 3 Terindikasi Fraud******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merampungkan audit 7 dana pensiun perusahaan pelat merah, sesuai permintaan Menteri BUMNErick Thohir.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari merinci 7 dapen yang diaudit tersebut, yakni PT Perkebunan Nusantara III (Persero) alias PTPN, PT Angkasa Pura I, Perum Perhutani, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Kimia Farma, Krakatau Steel, dan Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Pelindo.

BUMN yang disebut terakhir bahkan sudah diproses di Kejaksaan Agung.

Agustina mengatakan permintaan awal audit itu dilakukan untuk 5 dapen BUMN. Lalu, Menteri BUMN Erick meminta audit kepada 2 BUMN tambahan.

Ia menegaskan tugas BPKP sudah rampung. Agustina mengatakan pihaknya sudah menyetorkan hasil audit tersebut kepada Erick Thohir.

"Jadi, dari sisi kami sudah selesai. (Kementerian) BUMN tindak lanjuti perbaikan tata kelola, yang indikasi fraud diserahkan ke aparat penegak hukum (APH), prosesnya sudah di Kejaksaan," tegasnya usai acara.

"Berarti 3 ya (dapen terindikasi fraud). Kan yang 1 sudah nih pelabuhan DP 4 yang Pelindo itu sudah di pengadilan. Yang diserahkan itu 5, ditambah lagi 2. Pokoknya total 7 (dapen BUMN), yang fraud itu berarti 3," sambung Agustina.

Agustina menegaskan 4 dapen BUMN yang tidak terindikasi fraud itu relatif masih bisa diperbaiki. Ia mengatakan upaya hukum adalah proses terakhir..

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

rtp slot server thailand

Pengusaha Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons mengenai angka pertumbuhan pemilik tabungan Rp5 miliar melambat pada awal tahun ini, sebagaimana diungkap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data LPS, pertumbuhan tabungan di atas Rp5 miliar sebelumnya tercatat sebesar 14-15 persen di akhir 2023. Namun, saat ini pertumbuhannya hanya 3,51 persen. LPS menduga pemicunya adalah orang kaya memakai tabungannya sendiri untuk mengembangkan bisnis.

"Dugaan kami, ini sebagian besar korporasi. Kita takut apakah mereka tidak punya duit, cuma kalau kita lihat tren uang pemakaian korporasi, sepertinya sekarang mereka beralih pakai uang sendiri untuk ekspansi usahanya dibandingkan pinjam di bank," ujar Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (30/1).

"Fenomenanya bahwa mereka masih punya dana simpanan dan dijadikan modal, itu masih ada kemungkinan sehingga mereka tidak mau untuk meminjam ke bank," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

"Mungkin mereka ada pada posisi bisa menggunakan uang sendiri untuk tambah modal sehingga tidak perlu pinjam ke bank. Otomatis memang saldo mereka di bank menurun, yang tadinya mungkin di Rp5 miliar jadi di bawah Rp5 miliar. Itu yang kami lihat," imbuhnya.

Menurutnya, alasan pengusaha 'ogah' meminjam ke bank karena suku bunga tinggi dan kondisi ekonomi yang belum menentu. Sehingga, bagi yang masih memiliki kas cukup lebih memilih menggunakan tabungan.

"Mungkin pertama karena tingkat bunga kita masih tinggi. Kemudian kedua, kemungkinan juga karena kondisi ekonomi nasional yang saat ini juga boleh dikatakan masih terpengaruh kondisi ekonomi global," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bukan karena pengusaha susah meminjam ke perbankan, tetapi lebih kepada takut gagal bayar jika terjadi kondisi yang tak sesuai perkiraan.

"Karena nanti kalau mereka pinjam ke bank dan ternyata memang kondisi ekonomi kita masih belum memungkinkan atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi seperti covid. Nah, tentu kan ini akan menjadi beban bagi pelaku usaha," jelasnya.

Sementara, untuk pengusaha yang tergabung di Kadin sendiri dipastikan kondisinya secara umum stabil. Tidak ada yang kesulitan untuk permodalan maupun mendapatkan pinjaman dari perbankan.

"Yang jelas di Kadin sampai saat ini posisi teman-teman pelaku usaha masih berjalan baik, normal dan pada posisi produktif. Dalam hal ini ya tentu memang tetap waspada ada karena memang kondisi ekonomi global masih tanda tanya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)