petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bangjago88 1

cika4d slot 980Jutaan kata 604405Orang-orang telah membaca serialisasi

《bangjago88 1》

PBB khawatirkan eskalasi konflik setelah pembunuhan tokoh Hamas******

PBB khawatirkan eskalasi konflik setelah pembunuhan tokoh Hamas
Warga berkumpul di luar apartemen milik gerakan Hamas yang hancur akibat serangan Israel di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, Selasa (2/1/2024). ANTARA/Xinhua/Bilal Jawich/as/am.
Beirut (ANTARA) - Pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon (UNFIL) menyuarakan keprihatinan mendalam atas kemungkinan peningkatan permusuhan setelah pembunuhan wakil kepala biro politik Hamas, Saleh al-Arouri, di Ibu Kota Beirut pada Selasa malam (2/1).

"Eskalasi ini dapat menyebabkan banyak kehancuran bagi orang-orang di kedua sisi Garis Biru," kata Wakil Juru Bicara UNFIL Kandice Ardiel kepada kantor berita resmi Lebanon NNA, Rabu.

Garis Biru adalah tembok beton yang didirikan oleh PBB pada 2000 dengan tujuan untuk mengonfirmasi penarikan pasukan Israel dari selatan Lebanon.

“Kami terus mendesak semua pihak untuk berhenti melakukan penembakan, dan kami juga mengimbau kepada semua pihak yang berpengaruh untuk mendorong tindakan menahan diri,” ujar dia.

Arouri tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel di Beirut selatan, menurut media Hamas dan Lebanon. Israel belum secara resmi mengaku bertanggung jawab.

Di tengah kekhawatiran akan eskalasi, bentrokan perbatasan antara pasukan Israel dan kelompok Hizbullah terus berlanjut sejak perang Israel dengan Hamas di Gaza pada 7 Oktober 2023.


Sumber: Anadolu

Baca juga: Hamas: Pembunuhan Arouri bukti kegagalan Israel yang memalukan
Baca juga: Hamas hentikan pembahasan gencatan senjata usai tewasnya Arouri
Baca juga: Menlu Iran sebut mesin teror Israel ancaman nyata keamanan kawasan

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Moeldoko: Pemerintah tetap lanjutkan program bantuan sosial******

Moeldoko: Pemerintah tetap lanjutkan program bantuan sosial
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/1/2024). ANTARA/HO-KSP.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos), meski ada pihak-pihak yang meminta program tersebut dihentikan karena memunculkan persepsi menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bansos merupakan program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah, dan telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.

"Ndak akan menghentikan (bansos). Jadi nggak ada, nggak ada tendensi apapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan bansos beras sebesar 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023, di mana dari penyaluran awal terbukti mampu mengendalikan inflasi.

“Masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram," ujar dia.

Dia menegaskan program bansos, termasuk bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres ditetapkan.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengatakan program bansos terutama bansos beras tidak ada hubungannya dengan pemilu atau Pilpres 2024, dan bansos akan terus diberikan hingga Maret 2024.

“Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus, nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga menepis anggapan pemberian bansos tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Ia menyampaikan dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Keuangan, dan data dari Kemenko PMK.

“Semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran, nggak ada tujuan lain,” jelasnya.

Baca juga: Ketua Banggar pastikan bansos disalurkan sesuai kesepakatan dengan DPR
Baca juga: Gus Imin soal penundaan bansos: Tetap diberikan namun ada pengawasan
Baca juga: PDIP pastikan bansos terus berlanjut tanpa ada politisasi
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:daftar nama pinjol legal 2022

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
ovo slot88
pinjam ke bank bri
web slot baru
tmarket3
rahasia maxwin
cara pinjam akulaku tanpa rekening
bo terbaik slot
mpo777 tanpa potongan
slot asia terpercaya
Daftar isi semua bab
Bab 1 mpo333bet
Bab 2 garuda999 pro
Bab 3 rtp vbcash88
Bab 4 pinjaman online lewat wa terpercaya 2022
Bab 5 hkg99
Bab 6 realbet99
Bab 7 mpogajor
Bab 8 top maxwin slot
Bab 9 situs slot semua bank
Bab 10 tangkasqq
Bab 11 impian88
Bab 12 situs slot yang gacor
Bab 13 cbrbet
Bab 14 igcplay
Bab 15 situs slot paling mudah menang
Bab 16 cicilan kredivo tidak dibayar
Bab 17 voucher ovo
Bab 18 link situs slot thailand
Bab 19 pinjam gampang legal atau ilegal
Bab 20 bumi138
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8493bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Peramal Tai Chi

game slot mudah
KPU respons video viral WNI di Malaysia klaim tak terdaftar DPT
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama anggota di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (21/12/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons terkait beredarnya sebuah video yang viral tentang warga negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur, Malaysia yang mendaku/klaim tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

Anggota KPU RI Idham Holik menilai video yang sedang beredar itu harus dipastikan autentik-tidaknya atau justru masuk dalam kategori disinformasi.

"Terkait dengan video yang beredar secara luas di media sosial tersebut menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa video tersebut itu autentik," kata Idham di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan ada kategori khusus untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT luar negeri. Mereka masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).

Menurutnya, masyarakat yang masuk ke dalam kategori ini belum pernah terdaftar di dalam daftar pemilih dalam negeri.

"Jika ada pemilih luar negeri yang sampai saat ini belum pernah terdaftar sama sekali, maka pemilih tersebut dikategorikan sebagai pemilih di DPKLN," tuturnya.

Berdasarkan video yang beredar si media sosial X, ada ratusan WNI di Kuala Lumpur, Malaysia mendaku/klaim pihaknya tidak termasuk dalam DPT Pemilu 2024.

Mereka mengaku namanya tidak termuat setelah KPU memutakhirkan DPT luar negeri. Hal ini pun dinilai sebagai kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia.

Faktor kesengajaan PPLN Malaysia juga dicurigai untuk menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu tertentu.

Para WNI sudah melaporkan hal ini ke pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Malaysia. Mereka berharap dapat segera mendapatkan hak pilihnya untuk dapat mencoblos saat proses pemungutan suara mendatang.

KPU RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Saya membunuh Guru

untung99 rtp
Polisi: Penetapan tersangka kecelakaan kerja tunggu hasil penyidikan
Dok- Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan terkait upaya pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. ANTARA/Kristina Natalia.
Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah mengatakan penetapan tersangka kecelakaan kerja ledakan tungku smelter milik PT ITSS di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) Kabupaten Morowali menunggu hasil penyidikan oleh tim gabungan.

“Sudah ada titik terang tinggal memastikan pada gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus ledakan tungku smelter itu,” kata Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho di Palu, Selasa.
Ia mengemukakan, dalam kasus tersebut tim penyidik telah memeriksa 27 orang saksi yang merupakan karyawan dan dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

“Saksi yang diperiksa yakni tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun tenaga kerja asing (TKA), termasuk ada sejumlah korban yang sudah pulih, kami telah mintai keterangan,” ujarnya.

Ia menjelaskan dari hasil penyelidikan diduga ada beberapa standar operasional prosedur (SOP) yang dilanggar dari sisi petugas, baik metode kerja maupun dari keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu.

Dari keterangan Kapolda Sulteng, peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2023 tercatat 20 korban meninggal dunia terdiri dari 12 orang pekerja asal Indonesia dan delapan orang merupakan TKA.

“Saya tidak mau mengintervensi penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, dari hasil gelar perkara nanti segera ditetapkan tersangka,” ucap Agus.

Selain korban meninggal dunia, tercatat ada 29 orang mengalami luka berat dan 11 orang luka ringan yang kini mendapat perawatan di sejumlah rumah sakit, termasuk RS di Makassar dan Jakarta.

“Kami profesional menangani kasus tersebut dan kami berharap para korban yang mendapatkan perawatan segera pulih,” kata dia.
Baca juga: Polda Sulteng bentuk tim gabungan selidiki kecelakaan kerja di PT ITSS
Baca juga: PT IMIP berikan santunan Rp600 juta bagi korban ledakan tungku smelter
Baca juga: PT IMIP siap lakukan perbaikan atas kecelakaan kerja di PT ITSS

Pewarta: Mohamad Ridwan/Kristina Natalia
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Biografi pejabat wanita Dayun

odin4d
Moeldoko: Pemerintah tetap lanjutkan program bantuan sosial
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (3/1/2024). ANTARA/HO-KSP.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos), meski ada pihak-pihak yang meminta program tersebut dihentikan karena memunculkan persepsi menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bansos merupakan program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah, dan telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.

"Ndak akan menghentikan (bansos). Jadi nggak ada, nggak ada tendensi apapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan bansos beras sebesar 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023, di mana dari penyaluran awal terbukti mampu mengendalikan inflasi.

“Masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram," ujar dia.

Dia menegaskan program bansos, termasuk bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres ditetapkan.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengatakan program bansos terutama bansos beras tidak ada hubungannya dengan pemilu atau Pilpres 2024, dan bansos akan terus diberikan hingga Maret 2024.

“Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus, nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga menepis anggapan pemberian bansos tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Ia menyampaikan dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Keuangan, dan data dari Kemenko PMK.

“Semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran, nggak ada tujuan lain,” jelasnya.

Baca juga: Ketua Banggar pastikan bansos disalurkan sesuai kesepakatan dengan DPR
Baca juga: Gus Imin soal penundaan bansos: Tetap diberikan namun ada pengawasan
Baca juga: PDIP pastikan bansos terus berlanjut tanpa ada politisasi
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Cerita Desa Kecil

top slot 138
Sungai di Jakarta bisa bebas sampah bak di Belanda, mengapa tidak?
Ilustrasi Sungai Ciliwung yang mengalir ke Jakarta, dipotret dari kawasan Bogor, Jawa Barat pada Jumat (29/2/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa
Jakarta (ANTARA) - Ketua Kelompok Riset Resiliensi Wilayah Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dwi Abad Tiwi yakin sungai-sungai yang mengaliri Jakarta bisa sebersih di Belanda, kendati mengetahui kondisinya saat ini.

Sungai-sungai di Belanda pada tahun 1980-an, tercatat dipenuhi beragam sampah, bukan semata limbah rumah tangga, melainkan juga peralatan bekas pakai, seperti lemari es, tempat tidur dan bahkan sepeda. Kemudian, muncul aksi tentang sungai bersih di sana, diikuti larangan pembuangan sampah dan penerapan denda. Hasilnya, kini sungai di Negeri Kincir Angin itu terbebas dari sampah.

Sementara di Jakarta, merujuk informasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2022, di fasilitas penyaringan Kali Ciliwung, sampah-sampah yang diangkat per hari mencapai sekitar 52 ton dan di antaranya merupakan kayu, bambu, plastik, hingga kasur.

Menurut Dwi, penerapan denda pada orang-orang yang membuang sampah ke sungai sah-sah saja, terutama di kota besar, seperti Jakarta. Hanya saja, hal itu perlu dibarengi upaya dari hulu ke hilir yang melibatkan tentu saja pemerintah daerah terkait untuk melakukan aksi serentak melarang warga menjadikan sungai sebagai "tong sampah raksasa", diikuti ancaman denda. Ketegasan pemerintah, khususnya kota dan daerah, diperlukan di sini.

Masyarakat Kota Jakarta dan yang tinggal di sepanjang sungai perlu dilibatkan. Tentu saja dengan terlebih dulu meningkatkan kesadaran mereka terkait dampak perilaku membuang sampah ke sungai.

"Multi-stakeholder, multi-action, karena saya pikir partisipasi masyarakat pun tidak bisa di bagian hilir, harus dari hulu dulu perubahan budaya untuk jangan membuang sampah. Dengan memilah sampah itu akan mengurangi dampak banyaknya sampah yang akan dibawa," kata Dwi.

Pendekatan budaya kemudian menjadi kata kunci selanjutnya. Ini agar masyarakat memiliki tanggung jawab mandiri mewujudkan sungai-sungai bebas sampah. Salah satu yang sebenarnya sudah pernah dimunculkan, yakni kembali mengenalkan warga yang hidup di sepanjang sungai untuk membangun rumah menghadap sungai, bukannya malah membelakanginya.

Berbicara lebih lanjut mengenai pendekatan budaya, sejarawan JJ Rizal berpendapat cara Chaerudin atau dikenal sebagai Bang Idin dalam mengelola Sungai atau Kali Pesanggrahan di Jakarta Selatan, menjadi salah satu contoh baik.

Bang Idin memadukan konsep-konsep sejarah dan budaya Betawi dan modern menghijaukan kembali bantaran sungai yang sebelumnya tercemar sampah. Dia memanfaatkan konsep sungai bagi orang Betawi sebagai ruang sakral dan membangun ruang pengelolaan sampah raksasa di Kali Pesanggrahan.

Berpegang pada kisah sukses Bang Idin, Rizal lalu mengusulkan untuk memanfaatkan material sejarah dan budaya demi mengingatkan kembali masyarakat masa kini tentang pentingnya menghargai sungai seperti yang dilakukan orang-orang pada masa lalu.

Bagaimana mengenalkan tradisi adalah bagian dari sebuah tradisi yang besar, bahwa masyarakat Jakarta adalah masyarakat sungai yang bukan hanya berteman dengan sungai, tetapi saudara kembarnya adalah air atau sungai.

Salah satu caranya adalah dengan melibatkan institusi pendidikan dalam bentuk memasukkan pengetahuan tentang cara masyarakat di masa lalu memperlakukan sungai ke dalam bahan ajar muatan lokal atau mulok di sekolah.

Ke dalam muatan lokal juga dimasukkan aspek lain terkait sungai semisal cikal bakal peringatan Hari Ciliwung yang identik dengan penemuan bulus raksasa atau kura-kura raksasa yang memiliki nama ilmiah Chitra chitra javanensis sekitar tahun 2011 di Sungai Ciliwung serta koneksi sungai dengan perkembangan masyarakat Jakarta.

Bukan hanya itu, Rizal juga meminta semua pihak menghargai nama-nama tempat di Jakarta yang identik dengan air, misalnya Kalideres, Muara Angke, Kampung Pulo, Rawa Belong, dengan tidak menggantinya dengan nama lain, melainkan mengenalkannya pada generasi-generasi penerus.

Adopsi aturan UNESCO tentang nama tempat sebagai artefak sejarah, misalnya nama tempat yang identik dengan air atau sungai. Jadi, nama tempat yang identik dengan air diganti dengan nama lain, tetapi harus dikenalkan dan dirayakan.
Ilustrasi petugas mengambil sampah dari Sungai Ciliwung (ANTARA/HO-Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta)

Aksi pemerintah

Pendekatan budaya dalam menggugah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberadaan air atau sungai dan menjaganya dari limbah apapun juga dinilai penting bagi pemerintah, setidaknya bagi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

Ketua Subkelompok Perencanaan Bidang Pengendalian Banjir dan Drainase Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Maman Supratman memandang perlunya untuk menghidupkan kembali pendekatan budaya guna mengingatkan masyarakat, khususnya di hulu dan hilir sungai, bahwa aliran air yang besar ini merupakan bagian dari satu ekosistem dan tidak bisa dipisahkan dari hidup mereka.

Masyarakat juga diingatkan kembali peran penting sungai, semisal Ciliwung, bagi perkembangan kota di masa lalu dan dampak buruk yang dialami masyarakat kala itu kala mengesampingkan "saudara kembar" mereka, bila meminjam kata dari JJ Rizal. 
Jakarta pada tahun 1979, misalnya, pernah mengalami banjir yang menyebabkan sebanyak 714.861 orang harus mengungsi.

Senada dengan Dwi, Maman juga setuju pemerintah mengembangkan kebijakan untuk memberikan denda pada warga yang membuang sampah ke sungai. Menurut dia, kebijakan ini bakal berpengaruh secara signifikan bila diikuti oleh kesadaran masyarakat.

Di lain sisi, aksi pemerintah tentu saja juga dibutuhkan, dan yang terbaru Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, melalui Unit Penanganan Sampah Badan Air (UPS BA), misalnya, yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus Segmen Sungai Ciliwung guna menangani sampah di Sungai Ciliwung sepanjang tahun, tidak hanya saat musim hujan ketika potensi banjir meningkat.

Satgas Ciliwung ini dibagi menjadi lima segmen yang dimulai dari hulu Ciliwung di Jakarta, yaitu di Menko UI hingga Saringan Sampah TB Simatupang, segmen 2 mulai di TB Simatupang hingga Sodetan Ciliwung, segmen 3 mulai Sodetan Ciliwung hingga Pintu Air Manggarai, Segmen 4 dari mulai Pintu Air Manggarai hingga Muara, dan segmen 5 disepanjang Sungai Ciliwung lama.

Kepala Dinas Lingkungan DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut pembentukan Satgas ini akan memperkuat DLH DKI Jakarta dalam mengatasi timbulan sampah yang terjadi di Sungai Ciliwung.

Satgas Ciliwung, nantinya bertugas memantau dan membersihkan sampah di sepanjang Sungai Ciliwung secara berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang terbawa aliran sungai dan berpotensi menyebabkan banjir.

Apabila usulan-usulan ini nantinya terwujud, ditambah pemerintah tegas dari sisi penerapan kebijakan, maka kita semua yakin bahwa sungai di Jakarta bisa bersih dari sampah seperti di Belanda.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

situs slot gacor 2023 terpercaya
KAI sebut seluruh penumpang kecelakaan KA selamat
Sejumlah penumpang mengevakuasi barangnya saat terjadinya tabrakan kereta api lokal Bandung Raya yang bertabrakan dengan kereta api Turangga di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/1/2024). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/YU.
Para penumpang yang selamat, telah dievakuasi dan langsung dibawa ke stasiun terdekat untuk melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi yang KAI sediakan
Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan hingga kini tidak ada korban jiwa dari penumpang pada kecelakaan KA Turangga relasi Surabaya Gubeng–Bandung dan Commuterline Bandung Raya di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, Jumat pagi.

"Dari total penumpang KA Turangga sebanyak 287 orang dan KA Commuterline sebanyak 191 penumpang, ada 22 penumpang yang luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan," kata EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Adapun korban yang dirawat dengan rincian sebagai berikut di RSUD Cicalengka 18 orang, RS Edelweis 2 orang, dan RS AMC 2 orang.

Ia menyampaikan KAI sangat berduka dan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya empat petugas KA, terdiri atas masinis, asisten masinis, pramugara, dan petugas keamanan akibat peristiwa kecelakaan kereta api (KKA) tersebut.

KAI sangat mengapresiasi jasa mereka yang telah berkontribusi terhadap perusahaan.

Lebih lanjut, para penumpang yang selamat, telah dievakuasi dan langsung dibawa ke stasiun terdekat untuk melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi yang KAI sediakan.

"Saat ini, seluruh tim kami beserta pihak-pihak terkait seperti TNI/Polri, Basarnas, DJKA Kemenhub, KNKT, dan pihak-pihak lain sedang melakukan upaya penanganan kecelakaan kedua kereta tersebut," katanya.

Untuk mengatasi perjalanan sejumlah rangkaian KA lainnya yang akan melintas di jalur tersebut, KAI tengah melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain.

Baca juga: Tiga KA perjalanan dari dan ke Daop 7 Madiun dialihkan
Baca juga: Tiga KA tujuan Surabaya terlambat imbas kecelakaan di Bandung
Baca juga: KAI: Delapan perjalanan KA dialihkan ke Cirebon imbas kecelakaan

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

harian slot
KPU respons video viral WNI di Malaysia klaim tak terdaftar DPT
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bersama anggota di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (21/12/2023). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons terkait beredarnya sebuah video yang viral tentang warga negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur, Malaysia yang mendaku/klaim tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

Anggota KPU RI Idham Holik menilai video yang sedang beredar itu harus dipastikan autentik-tidaknya atau justru masuk dalam kategori disinformasi.

"Terkait dengan video yang beredar secara luas di media sosial tersebut menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa video tersebut itu autentik," kata Idham di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan ada kategori khusus untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT luar negeri. Mereka masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).

Menurutnya, masyarakat yang masuk ke dalam kategori ini belum pernah terdaftar di dalam daftar pemilih dalam negeri.

"Jika ada pemilih luar negeri yang sampai saat ini belum pernah terdaftar sama sekali, maka pemilih tersebut dikategorikan sebagai pemilih di DPKLN," tuturnya.

Berdasarkan video yang beredar si media sosial X, ada ratusan WNI di Kuala Lumpur, Malaysia mendaku/klaim pihaknya tidak termasuk dalam DPT Pemilu 2024.

Mereka mengaku namanya tidak termuat setelah KPU memutakhirkan DPT luar negeri. Hal ini pun dinilai sebagai kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia.

Faktor kesengajaan PPLN Malaysia juga dicurigai untuk menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu tertentu.

Para WNI sudah melaporkan hal ini ke pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Malaysia. Mereka berharap dapat segera mendapatkan hak pilihnya untuk dapat mencoblos saat proses pemungutan suara mendatang.

KPU RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024