sl9t gacor

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Pemerintah Desain IKN Bebas Banjir Selama 100 Tahun******

Pemerintah mendesain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar terhindar dari banjir selama 100 tahun dengan membangun sejumlah kolam retensi dan bendungan. 

"Memang tidak ada jaminan tidak akan ada banjir tapi dengan perhitungan hidrologi dan desain yang andal maka tidak akan terjadi banjir di IKN dalam 100 tahun mendatang," kata Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto dalam temu media nasional di Banjarmasin, dikutip dari Antara, Sabtu (5/11).

Menurutnya, kolam retensi yang dibangun adalah SG-3, kolam retensi TR-01, dan kolam retensi TR-7 yang ketiganya bisa mereduksi banjir dan menunjang penerapan Zero Delta Q.

Ia mengatakan teridentifikasi kejadian banjir tahunan (2-3 kali) pada lima sungai di Kecamatan Sepaku yang berdampak pada pemukiman serta jalan protokol Sepaku.

Kegiatan mengendalikan banjir, sampai 2024 berupa normalisasi sungai sepanjang 25 kilometer, serta memperlancar bottleneck di setidaknya di lima titik.

"Pengendalian banjir juga dilakukan dengan cara peninggian tanggul sungai, serta membuat bendungan," katanya.

Kegiatan dilanjutkan program jangka panjang 2024-2045 dengan membangun tampungan retensi banjir sesuai rencana induk pengendalian banji daerah aliran Sungai Sanggai.

Kementerian PUPR optimistis segala upaya mengendalikan banjir di IKN akan berhasil dengan terus melakukan berbagai pembangunan infrastruktur, seperti bendungan.

Salah satunya adalah pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajam Paser Utara yang bakalan memiliki luas genangan sekitar 280 hektare, dengan tinggi 25 meter dari fondasi, panjang 450 meter.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat baik

Daftar Harga Rokok Usai Kenaikan Tarif Cukai Tembakau******

Pemerintah resmi menaikkan tarif cukaihasil tembakau (CHT) untuk rokokdengan rata-rata 10 persen pada 2023 dan 2024. Setiap kelompok rokok memiliki persentase kenaikan cukai rokokyang berbeda.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek tangan (SKT) akan berbeda sesuai dengan golongannya.

"Rata-rata 10 persen, nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 persen hingga 11,75 persen, SPM I dan SPM II naik di 12 persen hingga 11 persen, sedangkan SKT I, II, dan III naik 5 persen," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Kamis (3/11).

Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7 persen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Jokowi juga meminta kenaikan cukai rokok elektrik serta produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya (HPTL).

Untuk rokok elektrik, Sri Mulyani menuturkan kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama lima tahun ke depan.

"Hari ini juga diputuskan untuk meningkatkan cukai dari rokok elektronik, yaitu rata-rata 15 persen untuk rokok elektrik dan 6 persen untuk HTPL. Ini berlaku setiap tahun naik 15 persen, selama 5 tahun ke depan," lanjutnya.

Kepastian kenaikan cukai rokok ini tinggal menunggu diundangkan dalam peraturan menteri keuangan (PMK). Hal itu diamini oleh Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo. "Iya tunggu PMK terbit," jawabnya saat dikonfirmasi, Jumat (4/11).

Sebelumnya, tarif cukai yang berlaku pada 2022 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Jika mengacu pada persentase kenaikan harga yang telah diumumkan Sri Mulyani, berikut adalah perkiraan daftar tarif cukai rokok pada 2023 dan 2024:

Sigaret Kretek Mesin (SKM) naik 11,5 persen hingga 11,75 persen
1. SKM golongan I
Tarif cukai: Rp1.098 (sebelumnya Rp985, perkiraan naik 11,5 persen) atau Rp1.100 (perkiraan naik 11,75 persen)
2. SKM golongan II
Tarif cukai: Rp669 (sebelumnya Rp600, perkiraan naik 11,5 persen) atau Rp670,5 (perkiraan naik 11,75 persen)

Sigaret Putih Mesi (SPM) naik 11 persen hingga 12 persen
1. SPM golongan I
Tarif cukai: Rp1.182 (sebelumnya Rp1.065, perkiraan naik 11 persen) atau Rp1.192 (perkiraan naik 12 persen)
2. SPM golongan II
Tarif cukai: Rp704,8 (sebelumnya Rp635, perkiraan naik 11 persen) atau Rp711,2 (perkiraan naik 12 persen)

Sigaret Kretek Tangan (SKT) naik 5 persen
1. SKT golongan I, HJE I
Tarif cukai: Rp462 (sebelumnya Rp440)

2. SKT golongan I, HJE II
Tarif cukai: Rp362,2 (sebelumnya Rp345)

3. SKT golongan II
Tarif cukai: Rp215,2 (sebelumnya Rp205)

4. SKT golongan III
Tarif cukai: Rp120,7 (sebelumnya Rp115)

[Gambas:Video CNN]

Kode Istri Militer

Petani Tembakau soal Rokok Murah: Kaji Ulang Kenaikan Cukai******

Asosiasi Petani Tembakau Indonsia (APTI) meminta pemerintah meninjau ulang kenaikan cukai rokok. Permintaan ini seiring dengan maraknya rokok murah yang membanjiri pasaran.

Wakil Ketua DPD APTI Jawa Tengah Hafidz menuturkan bahwa di balik rokok murah yang membanjiri pasar terdapat banyak faktor.

"Mulai dari bahan baku sampai dengan jenis rokoknya, apakah sigaret kretek tangan (SKT), sigaret kretek mesin (SKM), atau sigaret putih mesin (SPM)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/11).

"Harapan kita, pemerintah untuk mengkaji ulang dari kenaikan cukai. Bagi petani tembakau, mau legal atau ilegal semua bahan bakunya sama," tegasnya.

Ia kemudian menyoroti kenaikan harga cukai yang sudah terjadi sejak awal Januari 2022 di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 12 persen.

Kenaikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

"Sekarang kan (cukai) sudah mulai naik. Kalau kita inginnya ya nggak naik. Karena ketika (cukai) naik, 30 persen hitungannya akan banyak pabrikan yang tutup. Pasti serapan hasil panen tembakau akan turun juga," tandasnya.

Terlepas dari beberapa rokok murah yang membanjiri pasar, Kemenkeu mengisyaratkan kenaikan cukai rokok tahun depan bisa tembus di atas 12 persen. Tahun ini, cukai rokok naik 12 persen berkaca pada pertumbuhan ekonomi 2021 lalu yang hanya 3,69 persen.

Imbasnya, harga jual eceran (HJE) rokok bakal naik. Khusus tahun ini, HJE bahkan sudah naik 35 persen.

Di lain sisi, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyatno menyarankan penyederhanaan layer cukai agar rokok murah tidak membanjiri pasar.

"Masalahnya adalah, misal SKM 1 dan SKM 2 itu ada selisih cukai per batangnya cukup tinggi. Makanya, perusahaan rokok downtrading. Jadi memproduksi rokok dengan harga lebih murah. Industri-industri rokok besar pun sekarang mengeluarkan produk baru dengan harga lebih murah, untuk menyiasati itu (layer cukai)," katanya, Selasa (1/11).

Sementara itu, penyederhanaan layer tarif cukai sudah sempat disinggung dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

"Penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara bertahap mulai 2018 sampai dengan 2021," bunyi Pasal 18 ayat 1 PMK tersebut.

Adapun dalam pasal 18 ayat 2 dirinci sebagai berikut: 10 (sepuluh) strata tarif mulai 2018; 8 (delapan) strata tarif mulai 2019; 6 (enam) strata tarif mulai 2020; 5 (lima) strata tarif mulai 2021.

Faktanya, tahun ini layer cukai di Indonesia masih terbagi ke dalam 8 kelompok. Ada sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), sigaret kretek tangan/sigaret putih tangan (SKT/SPT), sigaret kretek tangan filter/sigaret putih tangan filter (SKTF/SPTF), tembakau iris (TIS), klobot (KLB), sigaret kelembak kemenyan/klobot (KLM), dan cerutu (CRT).

[Gambas:Video CNN]

Apakah itu sungai atau danau?

Kemendag: Seharusnya BPOM Tahu Produsen yang Pakai PEG dan PG******

Direktur ImporKementerian Perdagangan (Kemendag) Sihard Hadjopan Pohan mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusnya tahu siapa saja produsen farmasi yang menggunakan propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) pada obat sirop.

Respons mereka berikan usai BPOM menyeret kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan importasi senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke dalam Indonesia.

PG dan PEG sendiri merupakan bahan baku pemicu gagal ginjal akut yang umumnya terjadi pada anak.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Pohan menambahkan karena bahan baku tersebut tidak termasuk lartas jadi hanya perlu angka pengenalan impor (API), baik API-U untuk umum atau API-P untuk produsen.

Lebih lanjut, ia menginformasikan Kemendag telah melakukan rapat dengan Bea Cukai pada Selasa (1/11) terkait impor barang tersebut ke depannya. Ada dua opsi yang ditawarkan, apakah ingin diluruskan atau sistem cross border.

"Kalau mau lartas, larangan pembatasan, berarti ada usulan ke Kemendag lalu dibahas di Kemenko. Nanti baru dibuatkan Permendag tentang lartas terhadap itu," jelas Pohan.

Jika memilih opsi cross border, maka data surat keterangan impor (SKI) dari BPOM diperlukan. Karena BPOM yang tahu siapa saja perusahaan farmasi yang akan menggunakan produk PG dan PEG tersebut.

"Barang itu (PG dan PEG) kan untuk melarutkan, yang tahu siapa? Ya BPOM lah. Berapa besar untuk dilarutkan, untuk adukannya, dan seterusnya. Kita dari Kemendag kan gak paham," tegas Pohan.

"Kalau yang digunakan industri, kan ada industri lain selain farmasi, nanti Kemenperin yang akan merekomendasikan ke kami berapa banyaknya yang boleh diimpor," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, BPOM menyeret kewenangan Kemendag dalam urusan importasi senyawa kimia seperti PG dan PEG ke dalam Indonesia.

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical grade yang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas).

Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia.

"Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX.

Penny lantas menyebut BPOM telah mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Pahlawan seni bela diri yang hebat

KSPI: Tidak Benar Ada PHK 45 Ribu Buruh Tekstil******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 45 ribu karyawan di industri tekstil sepanjang tahun ini.

"Tidak benar, Partai Buruh dan KSPI sudah mendalami fakta-fakta, tidak benar ada PHK 45 ribu lebih buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/11).

Said mengaku pihaknya pun telah memeriksa seluruh anggota KSPI. Hasilnya, tidak ada anggota yang mengalami PHK.

"Apalagi otomotif, itu berita bohong. Kalau ada berita PHK di otomotif, itu berita bohong," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan PHK tak hanya hanya menghantui industri tekstil dan sepatu, tapi juga otomotif.

Menurutnya, permintaan yang turun di tengah pelemahan ekonomi dunia menjadi penyebab ancaman PHK tersebut. "Iya (banyak PHK di sektor padat karya), terutama sektor usaha yang produksinya untuk ekspor, seperti garmen (tekstil), sepatu, otomotif dan lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

1.310 Karyawan Waroeng SS Belum Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut Waroeng SS(WSS) yang beberapa lalu sempat viral memotong gaji pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum mendaftarkan semua karyawan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal salah satu syarat pekerja bisa menerima mendapat BSU itu sendiri adalah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, selain telah menginstruksikan pencabutan kebijakan pemotongan BSU, Disnakertans DIY juga meminta WSS agar mendaftarkan pekerja mereka jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan Jalu Amanda menambahkan, WSS memiliki sebanyak kurang lebih 3.100 karyawan berdasarkan hasil pendataan pihaknya.

Dari sekian banyak karyawan, hanya 1.790 pekerja saja yang diikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih ada sekitar 1.310 yang belum menjadi peserta.

[Gambas:Video CNN]

"(Jumlahnya) sekitar itu, seluruh Indonesia. Tadi sudah disampaikan (WSS) akan didaftarkan," kata Jalu.

Waroeng SS beberapa waktu lalu sempat viral karena memotong gaji pekerja yang menerima BSU dari pemerintah sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Pemotongan diketahui dari surat edaran yang ditandatangani Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono. Dalam surat itu, pemotongan dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia.

Buntut dari kebijakan itu, manajemen Waroeng SS akhirnya dipanggil dan diperiksa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY). Usai diperiksa, akhirnya Disnakertrans DIY mengumumkan Waroeng SS bersedia mencabut edaran pemotongan gaji itu.

"Sesuai dengan mekanisme pemeriksaan yang ada di kami, hari ini pihak WSS dan pimpinannya sendiri sudah hadir dan sudah menandatangani berita acara untuk pencabutan surat edaran (pemotongan gaji)," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi di kantornya, Kamis (3/11).