atom138

Raja Iblis Abadi

Isi Penyesalan Tom Lembong Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi******

Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.

Penyesalan karena strategi dan jurus yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

"Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor,"  Tom Lembong, dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2) malam seperti dikutip dari detik.com.

"Semakin mendalami data-data ekonomi, saya ini benar-benar sedih banget. Sedih banget, prihatin banget. Dan saya punya rasa sesal, menyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," tambahnya

Tom Lembong pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Kaisar Hiburan Tiongkok

Bapanas: Neraca Beras Defisit Januari******

Badan Pangan Nasional (Bapanas)/ National Food Agency(NFA) mengungkapkan fenomena kekeringan berkepanjangan (el nino) menyebabkan neraca bulanan beraspada Januari dan Februari 2024 defisit.

Karenanya, pemerintah melalui Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk melakukan impor beras sebesar 2 juta ton ditambah 1,5 juta ton pada 2023.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kebijakan tersebut merupakan alternatif pahit yang harus ditempuh dalam kondisi produksi padi nasional tengah menurun akibat perubahan iklim El Nino. Dalam beberapa bulan terakhir, dampak el nino baru dirasakan dua hingga tiga bulan setelahnya.

"Sesuai penugasan NFA kepada Bulog, stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang ada di Perum Bulog minimal secure di angka 1 juta ton. Beras yang berasal dari importasi pun kita jadikan sebagai penguatan stok CBP," sambungnya.

Sepanjang 2023, stok CBP terjaga selalu di atas 1 juta ton. Dengan kondisi stok yang mumpuni tersebut, CBP digelontorkan ke masyarakat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam bentuk operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penyaluran bantuan pangan beras kepada lebih dari 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Tahun lalu, Bapanas bersama pemerintah daerah telah berhasil menggelar program Gerakan Pangan Murah (GPM) mencapai 1.626 titik lokasi yang tersebar di 36 provinsi dan 324 kabupaten kota di seluruh Indonesia.

Kemudian realisasi penyaluran beras SPHP berhasil mencapai 1,16 juta ton dari target 2023 di angka 1,08 juta ton. Sementara, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan dalam 2 tahapan.

"Di 2024 ini, Badan Pangan Nasional bersama Bulog senantiasa berkomitmen untuk memprioritaskan menyerap produksi dalam negeri. Karena itu, momentum panen raya mendatang harus betul-betul dioptimalkan," ujarnya.

Mengutip prediksi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia akan mengalami defisit beras pada Januari-Februari 2024. Rinciannya, defisit Januari diprediksi 1,61 juta ton dan Februari 2024 minus 1,22 juta ton. Sehingga, total defisit beras diperkirakan 2,83 juta ton. Kondisi tersebut dapat menyebabkan eskalasi harga beras, sehingga perlu ada antisipasi.

"Importasi beras tidak banyak mempengaruhi harga di tingkat petani. Jika nanti Kementan (Kementerian Pertanian) telah berhasil wujudkan produksi beras lebih dari 2,5 juta ton dalam sebulan, kita harapkan harga beras mulai turun," ungkap Arief.

Arief menjelaskan importasi beras ditengarai tidak mempengaruhi penurunan harga di tingkat petani. Ini ditandai dengan adanya peningkatan indeks Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Perubahan positif yang signifikan dari NTPP ini biasa digunakan untuk melihat kesejahteraan petani.

Selama 2023, indeks NTPP mengalami perubahan positif. BPS mencatat NTPP pada Desember 2023 berada di 114,24. Ini lebih tinggi 0,28 poin dibandingkan bulan sebelumnya, yakni pada November 2023 yang tercatat 113,92.

Sementara dibandingkan pada NTPP tahun sebelumnya, yakni pada Desember 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 12,53 poin. Indeks NTPP pada Desember 2022 tercatat di 101,71.

Untuk 2024, melalui ratas, Presiden Joko Widodo menugaskan Bapanas untuk menugaskan Bulog melakukan importasi sebesar 2 juta ton untuk pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

Mengintip Kekayaan Nikel RI di Tengah Debat Lembong dan Luhut Cs******

Isu hilirisasi energi, termasuk bahan baku nikel, ramai diperbincangkan usai jadi topik bahasan dalam debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1) silam.

Pemerintah memang selalu menggaungkan agar hilirisasi energi digenjot, termasuk pada produk tambang agar Indonesia tak lagi menjual bahan mentah di pasar internasional.

Indonesia memiliki peran penting dalam pasokan nikel dunia. Apalagi, saat ini seluruh negara tengah berupaya beralih ke kendaraan listrik yang baterainya berbahan baku nikel.

Berdasarkan Booklet Tambang Nikel 2020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan nikel RI mencapai 72 juta ton. Total cadangan ini mencakup cadangan nikel kadar rendah (limonite) dan kadar tinggi (saprolit).

Data tersebut menunjukkan 72 juta ton ini merupakan 52 persen dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 140 juta ton.

Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara yang dianugerahi cadangan nikel melimpah. Australia, Brazil, China hingga Kanada juga punya cadangan nikel besar. Kendati demikian, cadangan mereka jauh di bawah RI.

Tak cuma digdaya perihal cadangan, Indonesia juga menjadi produsen nikel nomor wahid sejagat raya. Dari total produksi nikel dunia yang tembus 2,7 juta ton di 2019, Indonesia masih di urutan pertama soal produksi mineral tambang ini.

Hal itu dapat dilihat dari laporan United States Geological Survey (USGS) 2020.

Berikut pemetaan produksi nikel dunia pada 2019 berdasarkan USGS 2020:

- Total produksi dunia: 2,7 juta ton

- Indonesia: 800 ribu ton

- Filipina: 420 ribu ton

- Rusia: 270 ribu ton

- Kaledonia Baru: 220 ribu ton

- Australia 180 ribu ton

- Kanada 180 ribu

- China 110 ribu ton

- Brazil 67 ribu ton

- Kuba 51 ribu ton

- Amerika Serikat 14 ribu ton

- Negara lain: 370 ribu ton

[Gambas:Video CNN]

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Buat Jokowi Marah, Hotman Paris Desak Pemda Ubah Aturan Pajak Hiburan******

Hotman Paris mendesak pemerintah daerah merevisi aturan kenaikan pajak hiburan40-75 persen karena klaimnya, kebijakan itu telah membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Itulah yang menjadi alasan Hotman, Inul Daratista, dan para pebisnis di bidang jasa hiburan lainnya masif melayangkan protes.

"Pemda berhak kalau sudah keburu keluarkan (peraturan daerah), pemda dia berhak membatalkan itu. Dengan mengatakan kembali kepada perda yang lama," ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Hotman juga mengutip Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Menurutnya, ini memperkuat desakan pengusaha agar pemda tak mengerek tarif pajak hiburan.

Berdasarkan audiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga dan terbitnya SE mendagri, Hotman mengimbau para pejabat pemerintah daerah segera kembali ke aturan pajak lama.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kepada semua pemda sudah boleh kau menerapkan, kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40 persen. Kau (pemda) berwenang kembali ke tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui menteri dalam negeri yang dasarnya adalah pasal 101 (UU HKPD)," tandasnya.

Terpisah, Airlangga mengatakan insentif fiskal itu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada) dengan memberitahukan kepada DPRD. Menurutnya, keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD membuat bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

"Penerapan insentif fiskal dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah, dengan pertimbangan budaya dan penerapan syariat Islam (seperti di Aceh). Sehingga beberapa daerah tetap dapat meneruskan tarif pajak yang ada, sedangkan daerah berbasiskan pariwisata dapat menetapkan tarif sebagaimana tarif pajak sebelumnya," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]