cara pinjam uang online di shopee

Berbahagialah para gadis petani

IHSG Diproyeksi Menguat Hari Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Selasa (3/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG diwarnai oleh pasca rilis data perekonomian berupa data inflasi yang masih mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia stabil.

Menurutnya, hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menopang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentangsupport6.889 dan resistance7.054.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, BBRI, INDF, SMGR, JSMR, ASII, KLBF, dan BSDE.

Senada, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana juga memproyeksikan IHSG menguat dengansupport6.939 dan resistance6.994.

"Untuk sentimen diperkirakan masih dipengaruhi global, di mana setelah ada rilis data inflasi Indonesia, nampaknya nanti akan ada rilis data ISM Manufaktur AS dan data pekerjaan AS. Dari dalam negeri diperkirakan masih dipengaruhi nilai tukar rupiah," ujarnya.

IHSG ditutup di level 6.961 pada Senin (2/10) sore. Indeks saham menguat 21,56 poin atau 0,31 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,82 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,74 miliar.

Pada penutupan kemarin, 259 saham menguat, 266 terkoreksi, dan 232 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Pengusaha Dukung Kebijakan Pemerintah Atur Social Commerce******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendukung keputusan pemerintah yang memisahkan platform media sosial dan e-commerce.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyatakan pentingnya menerapkan persaingan usaha yang sehat, adil, dan tanpa keberpihakan.

Wakil Ketua Bidang Digital APINDO Tirza Reinata Munusamy menambahkan bahwa pemisahan model bisnis marketplace dan produsen serta media sosial dan e-commerce akan memastikan tidak ada platform yang mendominasi rantai perdagangan online dari awal hingga akhir.

Hal ini akan mengurangi potensi praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Dilarangnya social commerce untuk bertransaksi juga akan menjaga privasi data pribadi warga negara Indonesia.

Lihat Juga : Fakta-fakta TikTok Shop Dilarang Jualan dan Bertransaksi

Munusamy menjelaskan bahwa aktivitas yang memengaruhi permintaan dan penawaran melalui berbagai platform merupakan bentuk anti persaingan dan sudah dikategorikan ilegal pada pasar komoditas dan keuangan. Oleh karena itu, APINDO mendorong perbaikan dalam pasar ritel.

APINDO juga mendukung kebijakan pemerintah seperti persyaratan perizinan standarisasi pada penjual luar negeri dan ambang batas harga minimum US0 atau Rp1,5 juta pada marketplace crossborder.

Hal ini memungkinkan produk UMKM untuk tetap bersaing dan mengamankan kualitas produk impor.

Selain itu, APINDO mendorong Pemerintah untuk secara berkala mengkaji harga jual dan logika pasar domestik dan internasional untuk menghindari ilegalitas dan praktik dumping.

Pemerintah juga diharapkan untuk memperhatikan negara-negara produsen yang memberikan insentif suku bunga dan komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.

[Gambas:Video CNN]

Penyelamat Pesawat

Zulhas Akui Harga Produk Marketplace Lebih Murah dari Pasar Grosir******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga jual produk di marketplace jauh lebih murah bahkan dibandingkan dengan grosir offline.

"Pusat grosir mestinya tuh paling murah, mestinya. tetapi yang dijual di online itu bisa separuh harganya gitu," katanya saat mengunjungi Pusat Grosir Esemka, Jakarta Barat, Jumat (29/9).

"Jadi kalau tadi satu set itu dijual langsung Rp120 ribu, di online itu harganya bisa Rp60 ribu. Bedak tadi dia jual Rp22 ribu tapi di online bisa Rp12 ribu sampai Rp15 ribu," imbuh Zulhas.

Di sisi lain, meski pemerintah berupaya melindungi UMKM dengan melarang social commerce, Zulhas juga mendorong para pedagang untuk berjualan secara online.

"UMKM, marketplace, lembaga perbankan, kita temukan agar ekosistemnya ketemu. Jadi UMKM belum mengerti marketplace, dilatih jualannya, packagingnnya sehingga nanti selain offline bisa online," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kota super terapung

TikTok Sayangkan Social Commerce Resmi Dilarang di Indonesia******

TikTok Indonesia menyayangkan larangan media sosial merangkap menjadi platform perdagangan (social commerce).

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada Selasa (26/9).

Menurut mereka, keputusan tersebut akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliatepengguna TikTok Shop.

Namun demikian, aplikasi sosial media dari China itu akan tetap menghormati hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

"Kami akan tetap menghormati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan akan menempuh jalur konstruktif ke depannya," lanjutnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sendiri memberikan waktu sepekan sejak larangan berlaku untuk social commerce menutup toko dan berhenti melakukan transaksi jual-beli baru.

"(Larangan) berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," ujarnya.

Zulkifli juga mengatakan social commerce yang ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerceterpisah. Pasalnya social commerce hanya boleh untuk promosi.

Lalu, aturan itu juga menetapkan harga minimum sebesar US0 per unit barang asal luar negeri yang langsung dijual oleh pedagang ke Indonesia melalui platform e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan pedagang dalam negeri yang menjual barang impor tidak dikenakan batasan tersebut.

"Hanya untuk luar negeri saja, yang impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa saja boleh," katanya.

Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

[Gambas:Video CNN]

Sanatorium Sanjie

BI Catat Modal Asing Kabur Rp7,7 T dalam Sepekan Ini******

Bank Indonesia (BI) menyebut aliran modal asing Rp7,77 triliun keluar dari Indonesia dalam sepekan ini, yaitu pada 25 September hingga 27 September 2023.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan triliunan modal asing itu keluar paling banyak lewat penjualan surat berharga negara (SBN) senilai Rp7,86 triliun. Namun, masih ada modal asing yang masuk via Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Berdasarkan data transaksi 25 September-27 September 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp7,77 triliun. Terdiri dari jual neto Rp7,86 triliun di pasar SBN, jual neto Rp2,07 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp2,16 triliun di SRBI," rincinya dalam keterangan resmi, Jumat (29/9).

Di lain sisi, premicredit default swap(CDS) Indonesia 5 tahun per 28 September 2023 menjadi 91,84 basis point (bps). Angka ini naik dibandingkan catatan per 22 September 2023 sebesar 87,69 bps.

Sedangkan imbal hasil (yield) SBN 10 tahun naik ke 6,92 persen per hari ini. Lalu, yieldsurat utang AS (US treasury) 10 tahun naik ke level 4,575 persen.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," tutup Erwin.

[Gambas:Video CNN]

Kepala sekolahku yang dingin

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.