klik gambar dapat uang

Ahli alkimia

slotgaming88

KPU ancang******

Semarang (ANTARA) - Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak mengalami perubahan atau tetap pada tanggal 27 November 2024.

Satu dari 38 provinsi di Indonesia yang tidak menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu pula enam dari 514 kabupaten/kota tidak menyelenggarakan pesta demokrasi.

Keenam daerah itu berada di Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kotamadya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Timur, dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

Di sela kesibukannya menyelenggarakan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyiapkan jadwal pilkada serentak sebagaimana termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Lembaga penyelenggara pemilu ini akan mengumumkan pendaftaran pasangan calon, baik paslon dari partai pengusung maupun paslon perseorangan, mulai 24 hingga 26 Agustus 2024. Selang sehari, 27 Agustus, pendaftaran pasangan calon sampai dengan 29 Agustus 2024.

Sementara itu, rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu 2024 akan berakhir hingga 20 Maret 2024. Calon anggota legislatif (caleg) terpilih akan ikut pengucapan sumpah/janji DPRD provinsi/kabupaten/kota. Namun, jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Bagi caleg terpilih pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPD RI, dijadwalkan pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD pada tanggal 1 Oktober 2024.

Bisa jadi pada saat pendaftaran peserta pilkada, 27—29 Agustus 2024, mereka yang masih berstatus caleg terpilih mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Padahal, persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf s, yang mengundurkan diri adalah anggota legislatif.

Dalam ketentuan itu menyebutkan bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.


Pengujian konstitusionalitas

Di tengah KPU mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak, dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FKUI) bernama Nur Fauzi Ramadhan dan Ahmad Al Farizy mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap UUD NRI 1945.

Karena belum jelas aturan mainnya, kata Nur Fauzi, pihaknya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar memperoleh jawaban apakah calon terpilih pada pemilu anggota legislatif (pileg) bisa maju pada pemilihan kepala daerah atau tidak.

Nur Fauzi, mahasiswa Semester VIII FHUI, berharap jangan sampai pileg menjadi ajang test the water(cek ombak). Hal ini mengingat, tidak menutup kemungkinan caleg terpilih punya niat ikut bursa pemilihan kepala daerah (pilkada), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dengan menjadikan pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) sebelum mereka ikut pilkada.

Kendati MK pada hari Kamis (29/2) pukul 16.02 WIB menolak permohonan pemohon, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, terdapat dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pemilihan kepala daerah serentak tahun ini tetap berlangsung pada bulan November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada bulan November 2024.

Oleh karena itu, kata Titi, pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten untuk menghindari adanya tumpang-tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai. Artinya mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan pilkada serentak.

Substansi penting lainnya, melalui pertimbangan hukum putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, MK menekankan dan menegaskan agar KPU RI mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Apabila merujuk putusan MK tersebut, kemungkinan kecil terjadi perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024. Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, jadwal penetapan calon peserta pilkada serentak pada tanggal 22 September 2024, kemudian hari-H pencoblosan pada tanggal 27 November 2024.

Kendati demikian, publik masih menunggu keputusan pembentuk undang-undang terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada 21 November 2023, menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Sanatorium Sanjie

promo gojek januari 2022

Ancelotti sebut kejadian di Mestalla kesalahan penuh dari wasit******

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menyebut kejadian di Mestalla melawan Valencia ketika gol kemenangan yang dicetak Jude Bellingham pada di penghujung waktu tidak disahkan adalah murni kesalahan dari wasit pemimpin laga Jesus Gil Manzano.

Pada laga itu, saat skor sama kuat 2-2, ketika dua gol Vinicius Junior (45+5', 76') menyamakan kedudukan setelah tertinggal dua gol Hugo Duro (27') dan Roman Yaremchuk (30'), Madrid mendapatkan peluang terakhir melalui crossingBrahim Diaz yang berawal dari situasi sepak pojok. Brahim melepaskancrossingdengan baik yang ditanduk sama baiknya oleh Bellingham untuk membuat skor menjadi 3-2.

Namun, Bellingham yang terlanjur melakukan setengah selebrasi harus menunda kegembiraannya karena Manzano meniup peluit panjang saat umpan crossing itu masih di udara.

Hal ini membuat El Real harus puas dengan raihan satu poin dan Belingham yang kesal karena golnya dianulir, mendapatkan kartu merah dari Manzano.

"Itu adalah insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada lagi yang perlu ditambahkan. Saya pikir dia (wasit) melakukan kesalahan," jelas Ancelotti yang memberikan pendapatnya atas keputusan wasit yang menghalangi kemenangan di Mestalla, seperti dilansir dari laman resmi klub, Minggu.

Baca juga: Bellingham kembali bela Madrid saat lawan Valencia

"Kami kesal dengan kartu merah Bellingham karena dia tidak melakukannya, tidak mengatakan apa pun yang menghina. Itu membuat frustrasi. Dia berkata: 'itu gol sialan' dan itulah kebenarannya," tambahnya.

"Seandainya wasit meniup peluit ketika kiper Valencia menghalau bola, itu akan benar, tapi dia membiarkan permainan dilanjutkan. dan kami menguasai bola. Saya pikir dia telah melakukan kesalahan," katanya.

Dengan hasil ini, Girona yang ada di peringkat kedua berpotensi memangkas jarak dengan Madrid yang kini selisih tujuh poin. Tim asuhan Michel itu akan berhadapan dengan Mallorca di Stadion Mallorca Son Moix pada Senin (4/3) pukul 00.30 WIB.

Hal yang sama juga terjadi untuk FC Barcelona yang berpotensi memangkas jarak poin apabila meraih poin penuh dari lawatannya ke Stadion San Mames melawan tuan rumah Atheltic Bilbao pada Senin (4/3) pukul 03.00 WIB.

"Kami kesal dan marah. Itu normal tetapi kami harus kembali normal karena kami memiliki pertandingan penting pada hari Rabu waktu setempat (melawan RB Leipzig di Liga Champions)," ucap pelatih asal Italia tersebut.

"Dalam pertandingan itu ada hal-hal bagus dan hal-hal yang harus kami tingkatkan. Kami harus sedikit menenangkan diri karena tim masih melihat. Untuk menenangkan diri Anda harus melihat tabel. Kami masih bisa tidur nyenyak malam ini," katanya

Baca juga: Diwarnai kartu merah Bellingham, Real Madrid curi satu poin dari Valencia

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Bintang Jiwa Dou

dp hp di akulaku

Bawaslu Jayapura: KPU perlu jelaskan tak laksanakan PSU di 48 TPS******

Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini.

Sentani (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, memandang perlu KPU setempat menjelaskan perihal tidak melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan PSU di 53 TPS. Namun, setelah rapat pleno, KPU setempat hanya mengakomodasi lima TPS yang menggelar PSU dan satu TPS menggelar pemilihan suara lanjutan (PSL).

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas saat dihubungi ANTARA di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa KPU harus menjelaskan secara tertulis terkait dengan tidak melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi.

"Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini sehingga apa pun bentuk pelanggaran akan dilaporkan dan memenuhi unsur. Maka, wajib dilalukan PSU," katanya.

Menurut dia, hal pokok yang pihaknya memutuskan untuk PSU adalah terdapat satu orang melakukan pencoblosan lebih dari sekali dan ada pembagian sisa surat suara.

Zacharias berharap ada penjelasan dan telaah dari KPU terkait dengan rekomendasi pihaknya supaya bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara ini kepada pengawas tingkat bawah maupun masyarakat.

Hingga rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, kata dia, jawaban atau penjelasan tertulis belum pihaknya terima.

"Kami tidak ingin masyarakat tidak percaya dengan kami. Maka itu, perlu ada penjelasan KPU sehingga muruah Bawaslu Kabupaten Jayapura  tetap ada," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebutkan PSU di lima TPS, yakni di Kampung Sereh TPS 03 (Distrik Sentani), Kampung Bambar TPS 01,02, 03, dan Sosiri TPS 03 (Distrik Waibu), serta satu TPS yang melakukan PSL di Kampung Mandayawan Distrik Kemtuk.

"Mengenai 48 TPS yang direkomendasikan bawaslu setempat kemudian tidak diakomodasi oleh KPU, secara tertulis akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura mengapa itu dilakukan dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya," ujarnya.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana
Baca juga: Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Peri dan Iblis Dahonglou

mbah sukro

Polri bakal rekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua******

Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat

Jayapura (ANTARA) - Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di di jajaran Polda Papua yang tersebar di empat provinsi di Tanah Papua.

Perekrutan 10.000 orang untuk menjadi anggota Polri itu dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2028, katanya.

Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengatakan untuk tahun 2024 penerimaan dijadwalkan bulan April dengan merekrut 2.000 orang yang akan dididik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa. 

Terkait penerimaan personel Polri yang awalnya sebanyak 2.000 orang itu, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu berharap para Kapolres di Tanah Papua aktif melakukan sosialisasi penerima tersebut, mengingat yang akan direkrut selain Orang Asli Papua (OAP) juga anak-anak yang lahir dan besar di Tanah Papua.

Baca juga: Polri tegaskan komitmen menjaga stabilitas Kamtibmas Papua

Mereka ada dididik selama lima bulan di berbagai SPN yang ada di Pulau Jawa dan seusai pendidikan akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pemantapan sebelum dikembalikan bertugas di Tanah Papua.

Ia mengatakan dikhususkan penerimaan bagi anak-anak OAP dan yang lahir di Tanah Papua guna meminimalisir adanya anggota Polri yang meminta pindah keluar dari Tanah Papua.

Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan 2.000 personel yang akan direkrut itu termasuk 150 paramedis, khususnya tenaga dokter, bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).

Memang benar Polda Papua akan bekerja sama dengan Uncen untuk merekrut tenaga dokter yang ingin bergabung dengan Polri.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri hadiri bakti kesehatan di Papua

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui secara rasio jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua sudah memadai, namun karena luasnya wilayah maka jumlahnya kurang. Akibatnya hingga kini jumlah Polsek masih terbatas. Bahkan ada, kata dia, ada Polres yang hanya memiliki satu atau dua Polsek, seperti Polres Nduga dan Polres Puncak.

"Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat," harap Mathius Fakhiri.

Wilayah hukum Polda Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Baca juga: Polda Papua Barat optimalkan pembinaan seluruh personel
 

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Zootopia Masa Depan

dana harapan pinjaman online

Sainz nilai GP Bahrain jadi awal musim yang solid untuk Ferrari******

Jakarta (ANTARA) - Pembalap Carlos Sainz menilai pencapaiannya untuk finis di posisi ketiga pada Grand Prix Bahrain merupakan awal musim yang solid bagi timnya, Ferrari.

“Bisa mengimbangi Red Bull jelang akhir (balapan), merupakan kejutan yang menyenangkan. Ini masih belum cukup, kami belum mencapai tujuan yang kami inginkan, tapi ini merupakan langkah maju yang baik dibandingkan tahun lalu dan awal musim yang solid,” kata Sainz, dikutip dari laman resmi Formula 1, Minggu.

Sainz finis di belakang duo Red Bull Max Verstappen dan Sergio Perez, dengan margin masing-masing 25,110 detik dari pemimpin balapan, dan 2,653 detik saja dari Perez.

Perjalanan Sainz untuk melengkapi podium perdana musim ini di Sakhir pun tidak terlalu mulus. Ia memulai balapan dari posisi keempat, sebelum akhirnya berusaha untuk semakin kompetitif dan menyalip para pembalap lain di depannya, termasuk rekan satu timnya, Charles Leclerc, demi mengamankan posisi ketiga.

“Saya merasa sangat baik di trek. Awalnya (kondisi mobil terasa) tidak ideal, tapi sejak saat itu saya hanya mengatur ban saya, dan dari sana saya bisa meningkatkan kecepatan saya, menyalip dua atau tiga mobil dalam perjalanan menuju podium,” kata Sainz.

Baca juga: Leclerc sebut Ferrari berpeluang untuk saingi Red Bull di GP Bahrain
Baca juga: Verstappen buka F1 2024 dengan kemenangan solid di GP Bahrain

Sainz dan Perez menggunakan kompon yang berbeda ketika Sainz mencoba menutup jarak dengan Perez pada tahap akhir balapan, dengan Ferrari menggunakan ban keras sedangkan Red Bull menggunakan ban lunak.

Menurut Sainz, pengaturan ban tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memanfaatkan kekuatan dari mobil Ferrari SF-24.

“Kami memiliki rencana yang sangat jelas dengan menggunakan ban lunak dan kemudian dua ban keras. Dengan adanya ban keras pada mobil kami, kami merasa lebih nyaman karena tidak terlalu panas, dan tidak terlalu menurun kualitasnya,” jelas pembalap asal Spanyol terebut.

“Sementara, Red Bull memilih strategi yang berbeda. Tapi menurut saya itulah keindahan F1 dan kita bisa bermain-main dengan strategi hari ini,” ujarnya menambahkan.

Setelah ini, Sainz dan para pembalap lainnya bersiap untuk menghadapi putaran kedua Formula 1 2024 yaitu Grand Prix Arab Saudi yang bergulir di Sirkuit Jeddah Corniche, pada 7-9 Maret.

“Saya berharap, mobil seperti McLaren dan Red Bull, yang tahun lalu sangat bagus di sirkuit berkecepatan tinggi, bisa bersaing kompetitif di sana (Arab Saudi). Namun, mobil kami juga memiliki peningkatan dalam hal kecepatan, jadi semoga kami bisa kuat saat tampil di sana,” ujarnya.

Baca juga: Verstappen tak menyangka bisa pertahankan dominasi di GP Bahrain
Baca juga: Hamilton dan Russell kecewa dengan performa W15 di GP Bahrain

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

daftar nama situs slot gacor

Luksemburg: Pengiriman pasukan Barat ke Ukraina potensi picu PD III******

Antalya, Turki (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Luksemburg Xavier Bettel memperingatkan bahwa pengiriman pasukan negara Barat ke Ukraina akan menyeret mereka ke ambang Perang Dunia III.

Pada Sabtu (2/3) Bettel berbicara kepada Anadolu di Forum Diplomasi Antalya tentang sikap Eropa dalam perang Ukraina, krisis kemanusiaan di Gaza, dan pemilihan parlemen Uni Eropa mendatang.

“Jadi, kita harus menghindari pengiriman pasukan dan kita harus selalu mendukung Ukraina dan Presiden [Rusia] [Vladimir] Putin harus menyadari bahwa mereka melakukan sebuah kesalahan,” katanya.

Menurut Bettel, pengiriman pasukan untuk membantu Kiev "benar-benar menjadi" hal terakhir yang dilakukan.

Awal pekan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak mengesampingkan pengiriman pasukan negara Barat ke Ukraina, di mana Rusia meluncurkan “operasi militer khusus” dua tahun lalu.

Bettel menegaskan Luksemburg mendukung Ukraina. Lebih lanjut ia mengatakan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) juga menekankan bahwa perempuan dan anak-anak Palestina adalah korban dan tanpa uang, orang-orang juga dapat mati kelaparan.

Luksemburg masih mendanai UNRWA saat sejumlah negara Barat menangguhkan pendanaan mereka setelah muncul tuduhan bahwa staf UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel.

Terkait pemilihan Parlemen Eropa pada Juni, Bettel mengaku dirinya berharap partai Demokrat akan mendominasi.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Menlu Retno apresiasi dukungan Luksemburg terhadap sentralitas ASEAN
 

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024