piu4d

Sistem ortodoksi terkuat

BASF Minat Investasi Rp38 T di Malut, Bangun Ekosistem Baterai Listrik******

Perusahaan Eropa BASFberminat untuk investasi dalam pembangunan ekosistembaterai listrikdi Maluku Utara. Rencana investasinya mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp38,22 triliun (asumsi kurs Rp14.750 per dolar AS).

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bisnis dengan tiga bos perusahaan Eropa di Hotel Kastes Luisenhoff, Hannover, Jerman pada Minggu (16/4). Ketiganya yakni BASF, Eramet, dan Volkswagen melalui PowerCo.

"BASF menyampaikan secara langsung minat investasinya kepada Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan investasi di Maluku Utara dalam rangka pembangunan ekosistem baterai mobil yang kurang lebih investasinya sekitar US,6 miliar," ujar Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi.

"Proses pembangunannya akan mulai dilakukan di akhir tahun 2023 ini," lanjut Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil menjelaskan perusahaan Volkswagen melalui PowerCo juga turut akan membangun ekosistem baterai mobil di Indonesia dengan bekerja sama bersama sejumlah perusahaan termasuk perusahaan nasional.

Bahlil menilai hal tersebut merupakan momentum yang tepat untuk menunjukkan bahwa Indonesia secara terbuka memberikan peluang investasi kepada perusahaan di seluruh dunia.

"Ini sebagai bentuk investasi yang inklusif dan sekaligus untuk menganulir cara pikir orang bahwa seolah-olah pengelolaan tambang kita di Indonesia tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang ada pada standar internasional," ucap Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Huashan Shenmen

Demi Arus Mudik Lancar, Jasa Marga Operasikan Tol Jogja******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jogjasolo Marga Makmur (JMM) mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo (Jalan Tol Jogja-Solo) Segmen Kartasura (akses Gerbang Tol Colomadu) sampai Jalan Sawit sepanjang 6 Km.

Corporate Communication & Community Development Group Head, Lisye Octaviana, mengatakan, pengoperasian secara fungsional tanpa tarif ini bertujuan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 H.

"Jalur Fungsional Jalan Tol Jogja-Solo Segmen Kartasura-Jalan Sawit ini secara resmi dibuka pada Sabtu, 15 April 2023, pada pukul 07.00 WIB," ujar Lisye dalam keterangan resmi, Minggu (16/4).

Sementara, untuk kendaraan yang diperbolehkan melintas adalah kendaraan roda 4 golongan 1 non bus dan non truk. Sednagkan kendaraan-kendaraan berat belum diperbolehkan melewati tol fungsional tersebut.

Adapun untuk kecepatan maksimum pengguna jalan yang melewati jalur fungsional ini adalah sebesar 40 Km/Jam. Suchandra menambahkan, akses masuk jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo berjarak sekitar 700 meter dari Gerbang Tol Colomadu Jalan Tol Solo-Ngawi.

"Pada periode arus mudik, jika sebelumnya pengguna jalan yang menuju arah Yogyakarta harus belok kiri menuju Jalan Nasional Solo-Semarang ke arah Tugu Kartasura, kali ini pengguna jalan bisa lurus untuk masuk ke jalur fungsional Jalan Tol Jogja-Solo melalui Flyover Ngasem di STA 0+600," jelasnya.

Lalu selanjutnya pengguna jalan akan melewati jalur fungsional sepanjang 6 Km dengan waktu tempuh 3-8 menit dan keluar ke Jalan Sawit untuk menempuh perjalanan sepanjang 800 meter dan masuk kembali ke Jalan Nasional Solo-Yogyakarta.

"Dengan rute jalur fungsional ini, pengguna jalan dapat menghindari kepadatan yang kerap terjadi di Tugu Kartasura sekaligus memperpendek perjalanan dari Akses/Gerbang Tol Colomadu menuju Klaten," imbuhnya.

Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga M. Agus Setiawan, menyampaikan jalur tol fungsional ini hanya akan dioperasikan satu arah pada periode arus mudik dan satu arah pada arus balik.

Pada periode arus mudik yaitu pada periode 15-24 April, jalur fungsional ini akan beroperasi satu arah dari Kartasura menuju Jalan Sawit. Sedangkan untuk arus balik pada periode 25 April-1 Mei akan beroperasi satu arah dari Jalan Sawit menuju Kartasura.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Jiwa Dou

5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan berhenti menjual minyak gorenglantaran pemerintah tak kunjung membayar utangsebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara buka puasa bersama, Kamis (13/4).

1. Asal Utang dari Selisih Harga Migor

Roy menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022. Program itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas Roy.

2. Utang Belum Dibayar Karena Aturan Dicabut

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan ada beberapa pendapat yang muncul bahwa jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan.

Maka dari itu, pemerintah bersikap hati-hati terkait utang itu.

3. Kemendag Tunggu Pendapat Hukum Kejagung

Isy mengatakan Kemendag tengah meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait utang pemerintah ke pengusaha ritel. Pasalnya, Permendag No 3 tahun 2022 telah dicabut.

Menurutnya, ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Permendag itu sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Maka dari itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Ada silang pendapat itu sehingga diputuskanlah nanti minta pendapat hukum dari Kejagung," kata Isyi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi

cinta sup teh

Kadin Dukung Program Intensif Kendaraan Listrik dari Pemerintah******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsjad Rasjid mengatakan, adopsi kedaraan listrik di Indonesia masih tertinggal dengan negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut riset McKinsey pada 2021, Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia sebesar 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.

Arsjad mengatakan, keterlambatan di Indonesia karena masih mahalnya kendaraan listrik. Sedangkan Thailand dan Malaysia memberikan intensif yang mampu mendorong masyarakat mengadopsi.

Kemudian, Arsjad yang juga Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) berharap realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan.

Menurut dia, insentif ini akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi. Arsjad Rasjid juga menyambut baik kebijakan insentif bagi konsumen dan pelaku industri untuk motor listrik.

"Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik," kata Arsjad.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025.

Melalui Perpres ini juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau motor.

Bagi konsumen, pemerintah memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan motor listrik konversi melalui Kementerian Perindustrian.

Bantuan ini akan berlaku selama dua tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan hanya untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

Bagi para pelaku industri kendaraan listrik, terdapat insentif fiskal yang diberikan yaitu, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300 persen untuk pengembangan dan penelitian, pembebasan PPN untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor, dan PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kementerian Perindustrian sebesar 0 persen dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15 persen.

Selain itu, biaya masuk impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) dan bea masuk Completely Knock Down (CKD) juga akan ditiadakan melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China.

Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen.

Secara akumulatif, insentif-insentif tersebut akan mencapai 32 persen harga jual untuk mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik selama perkiraan masa hak pakainya.

Matahari menerobos langit

Aduan Soal Masalah Pembayaran THR di DKI******

Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerima ratusan pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR) tahun ini.

Pengaduan terbanyak datang dari pekerja di Jakarta. Pasalnya, jumlahnya mencapai 312 aduan.

Mengikuti Jakarta ada Jawa Barat sebanyak 217 aduan.

"Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi melalui keterangan resmi, Senin (17/4).

Dengan kondisi ini, Anwar kembali mengingatkan para pengusaha segera melakukan pembyaran THR kepada pekerjanya.

"Hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karenanya, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini," katanya.

Adapun dari 938 layanan aduan yang masuk mencakup 669 perusahaan yang 23 di antaranya telah ditindaklunjuti. Dari 938 aduan tersebut sebanyak 468 aduan THR tidak dibayarkan; 337 aduan pembayaran THR tidak sesuai ketentuan; dan 93 aduan THR terlambat dibayarkan.

Rincian aduan THR dari 34 wilayah di Tanah Air adalah Provinsi Aceh terdapat 3 aduan; Provinsi Sumatera Utara (16); Sumatera Barat (16); Riau (16); Jambi (8); Sumatera Selatan (17); Bengkulu (0); Lampung (3); Kepulauan Bangka Belitung (4); Kepulauan Riau (12); DKI Jakarta (312); Jawa Barat (217); Jawa Tengah (106); DIY (25); Jawa Timur (52); dan Banten (76).

Di Provinsi Bali terdapat 4 aduan; NTB (2); NTT (1); Kalimantan Barat (4); Kalimantan Tengah (4); Kalimantan Selatan (9); Kalimantan Timur (8); Kalimantan Utara (1); Sulawesi Utara (1); Sulawesi Tengah (4); Sulawesi Selatan (9); Sulawesi Tenggara (3); Gorontalo (1); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (1); Papua (2); Papua Barat (0).

"Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Pedagang DKI Beli Minyakita Rp14.800, Dijual ke Konsumen Rp16 ribu******

Minyakita yang sempat langka beberapa waktu belakangan ini mulai tersedia di pasartradisional Jakarta. Namun, harga minyak goreng besutan pemerintah itu dijual di atas eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter yang ditetapkan pemerintah.

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, Senin (17/4), stok Minyakita tersedia di sejumlah pedagang sembako. Tapi harganya Rp16 ribu per liter.

Padahal di kemasan Minyakita tertera label HET Rp14 ribu per liter.

Mustafa mengaku membeli 12 kemasan Minyakita isi 1 liter dari agen seharga Rp178 ribu. Artinya modal satu kemasan Minyakita 1 liter adalah Rp14.800.

"Belinya aja sudah enggak dapat Rp14 ribu," katanya.

Tak jauh beda, Warni yang menjajakan sembako di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan, mengaku memiliki stok Minyakita, walaupun hanya beberapa kemasan. Ia menjualnya dengan harga Rp16 ribu alias Rp2.000 lebih mahal dari HET.

Ia mengatakan modal untuk 1 liter Minyakita saja sudah Rp15 ribu. Kemudian ditambah ongkos untuk kuli yang mengangkat minyak dan biaya plastik untuk konsumen. Sehingga ia tak mungkin menjual Minyakita Rp14 ribu per liter.

"Kalau jual Rp14 ribu saya dapat apa? Sebenarnya harganya boleh ditulis Rp14 ribu, tapi dari sananya (agen) harusnya Rp13 ribu," kata Warni.

Ia mengatakan produk lain juga sebenarnya mencantumkan HET di kemasan, tetapi harga beli dari agen berada di bawah HET tersebut. Misalnya kecap yang tertulis dijual dengan HET Rp3.000 per kemasan, harga beli dari agen berada di bawah angka tersebut. Sehingga penjual masih bisa menjual sesuai HET.

"Kalau ini (Minyakita) belinya aja sudah Rp15 ribu. Tulisannya Rp14 ribu," kata Warni.

[Gambas:Video CNN]

Meski dijual di atas HET, Warni mengatakan Minyakita masih diminati masyarakat. Pasalnya harga minyak goreng kemasan lain bisa mencapai Rp18 ribu per liter.

"Yang beli banyak, kenceng sih. Soalnya paling murah dibanding yang lain," katanya.

Menteri Perdagangan Zulkifi Hasan (Zulhas) sebelumnya membongkar alasan kenapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Ia mengungkapkan kelangkaan terjadi akibat penurunan penyaluran minyak goreng, terutama kemasan Minyakita dalam beberapa bulan terakhir.

Berdasarkan datanya, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November menjadi 86,31 persen pada Desember 2022.

DMO kemudian turun lagi pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen dari target pemenuhan bulanan 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

Untuk merespons masalah itu, Zulhas mengadakan rapat evaluasi kebijakan pendistribusian minyak goreng bersama produsen minyak goreng di Kantor Kementerian Perdagangan. Pada rapat itu, para pelaku usaha ia klaim sepakat untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri 50 persen, dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton.