pinjaman yang terdaftar di ojk

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

Kemnaker Jelaskan Soal THR Driver Ojol Tidak Diatur dalam SE Menteri******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojekdan Grab boleh memberikan insentif pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra driver ojek online (ojol). Namun, kewajiban pemberian THR terhadap mitra tidak diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan. 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan hubungan kemitraan memang bukan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, melainkan hubungan antara individu dengan individu.

"Jadi, masuk dalam kategori hubungan perdata pada umumnya. Sehingga tidak otomatis pemilik aplikasi memberikan THR, tetapi harus diperjanjikan lebih dahulu dengan pemilik aplikasi. Barulah mereka (mitra) mendapatkan THR," tuturnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan THR untuk mitra kerja memang tidak perlu karena dapat disalahartikan menjadi ikatan. Namun, THR untuk mitra kerja boleh saja diberikan jika pengusaha berkenan.

Tak jauh beda, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menegaskan kemitraan tidak terdapat hubungan kerja. Pasalnya, suatu hubungan hukum menjadi hubungan kerja jika memenuhi tiga unsur, yaitu pekerjaan, perintah, dan upah.

"Jika hubungan kemitraan tersebut tidak terdapat hubungan kerja, maka hak-hak normatif dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja bukan merupakan kewajiban pengusaha. Sehingga kewajiban THR juga bukan suatu keharusan bagi hubungan kemitraan tersebut," ungkap Hadi.

Meski tidak ada kewajiban hukum, Hadi mengatakan sepatutnya pengusaha memberikan THR atau hal sejenis kepada mitranya atas dasar kewajiban moral. Namun, pemberian insentif pengganti THR ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing hubungan kemitraan tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Chief Corporate Affairs Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Nila Marita dan PR Manager GrabBike Dewi Nuraini untuk menanggapi imbauan Kemnaker soal insentif pengganti THR. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: judul diubah pada Selasa pukul 22.00 setelah narasumber meralat pernyataannya. Semula berjudul Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Invasi Tao

DPR Pertanyakan Rencana Impor Beras di Tengah Utang 'Seleher' Bulog******

Ketua Komisi IV DPRSudin mempertanyakan anggaranyang akan digunakan untuk mengimpor berasdi tahun ini.

Hal itu disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Badan Pangan Nasional, Senin (3/4).

Dalam rapat itu, Arief awalnya memaparkan Bulog akan menyalurkan 640 ribu ton bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Maret-Mei 2023. Padahal, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini hanya 200 ribuan ton.

"Kalau tidak ada serapannya ?" tanya Sudin.

"Kalau tidak ada, salah satu dukungannya impor," jawab Arief.

Sudin lantas mempertanyakan sumber anggaran yang akan digunakan untuk mengimpor beras tersebut. Arief kemudian menjawab anggaran sudah dibahas saat rapat dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sudin lantas meminta Arief untuk mempertanyakan kembali kejelasan anggaran saat rapat dengan presiden dan menteri keuangan. Ia mengingatkan jangan sampai Bulog harus berutang demi impor beras.

Pasalnya, utang Bulog sudah menumpuk.

"Jadi nanti tolong kalau rapat sama presiden, kalau ada menteri keuangan coba tanya uangnya sudah siap belum. Jangan nanti Bulog suruh nombokin dulu, belinya dengan uang pinjaman Bulog yang mana Bulog ini, mohon maaf ini saya katakan, kalau bicara utang, utangnya sudah seleher," kata Sudin.

[Gambas:Video CNN]

Bulog kembali mendapat penugasan Bapanas untuk mengimpor beras. Tak tanggung-tanggung, beras yang akan diimpor mencapai 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun yang 500 ribu ton di antaranya harus didatangkan secepatnya.

tuan perak

DPR Sebut Audit BPKP Sarankan Pemerintah Tolak Impor KRL Bekas Jepang******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua,dianggap olehreview BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

Ia mengungkapkan bahwa DPR sudah menyarankan PT KCI melakukan pembelian gerbong kereta baru ke PT Industri Kereta Api alias INKA. Namun, KCI tidak mengindahkan saran tersebut.

"Kalau memang tahu 2023 Anda (KCI) butuh, kenapa tidak beli dari jauh-jauh hari? Padahal kami di DPR sudah mengingatkan dari Januari 2021, sudah kami suruh pesan, ternyata dia tidak pesan," kata Andre.

"Kalau Januari 2021 dia (KCI) pesan ke INKA, otomatis pertengahan 2022 rangkaian kereta baru itu sudah siap. Yang ada mereka malah September 2022 mengajukan permohonan impor KRL bekas," tandasnya.

Kembali ke Qiao Qiling

ASDP Gilimanuk Siapkan 49 Kapal Layani Mudik Lebaran******

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Balimenyiapkan 49 unit armada kapal untuk angkutan mudik Lebaran 2023.

Manajer Usaha Gilimanuk ASDP Djumadi mengungkapkan kapal itu disiapkan untuk mengangkut penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

"Untuk armada yang disiapkan ada 49 kapal saat mudik lebaran," kata Djumadi, saat dihubungi Selasa (4/4).

Apabila situasi normal kapal yang standbydi setiap dermaga ada 4 unit kapal dan bila mulai padat nanti yang standby ada 5 kapal per dermaga. Jika sangat padat semua armada akan difungsikan.

Dalam 24 jam bila seluruh kapal difungsikan bisa mengangkut lebih dari 3.500 unit kendaraan pribadi, baikroda dua ataupun kendaraan roda empat.

Selanjutnya, ia memprediksi pemudik mulai memadati Pelabuhan Gilimanuk H-6 sebelum Hari Raya Idulfitri 2023.

"H-6 sudah memadati area pelabuhan, karena pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran yang dimana memajukan untuk libur nasional. Tapi dari karakteristik tahun per tahun, kebanyakan yang mudik dari masyarakat Jawa yang kerjanya itu menengah ke bawah itu yang mendominasinya," jelasnya.

Sementara, kantong parkir yang disiapkan di Terminal Kargo Pelabuhan Gilimanuk bisa menampung sekitar 300 hingga 400 kendaraan roda dua maupun roda empat .

"Kalau bus dan truk besar tidak melewati itu dan langsung lurus (ke Pelabuhan Gilimanuk)," ujarnya.

Terkait tiket, tidak ada kenaikan harga lantaran itu mengikuti keputusan Kementrian Perhubungan (Kemenhub).

"Artinya, selama dari kementerian itu belum berubah, kita tetap. Tidak ada namanya itu hari biasa atau ada event itu ada yang namanya perubahan. Karena itu keputusan menteri, selama (harga) tidak berubah, kita tidak bisa menaikkan atau mengubah," katanya.

Kemudian, ia memprediksi penumpang mudik 2023 naik 23 persen dan kendaraan meningkat 12 persen dibandingkan mudik lebaran 2022.

Tahun lalu, total penumpang yang menyeberang lewat Pelabuhan Gilimanuk mencapai 1.125.732 orang dan kendaraan sebanyak 290.605 unit.

"Kalau sekarang belum ada sepi kondisi. Saya kebetulan di lapangan tidak ada sama sekali kendaraan yang berhenti di area parkir, kendaraan datang langsung masuk, armada tidak ada yang penuh," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengimbau warga yang akan mudik lebaran 2023 berangkat sebelum H-7 untuk menghindari kemacetan maupun kepadatan.

"Jika ingin mudik atau menyeberang ke Jawa, kami mohon supaya sebelum H-7 menyeberang karena kalau sudah mendekati H-6 nantinya akan menumpuk masyarakat yang akan mudik," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kotak Makanan Ogre

DPR Sebut Audit BPKP Sarankan Pemerintah Tolak Impor KRL Bekas Jepang******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekasdari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) diklaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua,dianggap olehreview BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah, tapi akan membengkak karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Andre belum merinci tanggal pasti pemanggilan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa kritik DPR terhadap rencana impor KRL bekas beralasan kuat.

Ia mengungkapkan bahwa DPR sudah menyarankan PT KCI melakukan pembelian gerbong kereta baru ke PT Industri Kereta Api alias INKA. Namun, KCI tidak mengindahkan saran tersebut.

"Kalau memang tahu 2023 Anda (KCI) butuh, kenapa tidak beli dari jauh-jauh hari? Padahal kami di DPR sudah mengingatkan dari Januari 2021, sudah kami suruh pesan, ternyata dia tidak pesan," kata Andre.

"Kalau Januari 2021 dia (KCI) pesan ke INKA, otomatis pertengahan 2022 rangkaian kereta baru itu sudah siap. Yang ada mereka malah September 2022 mengajukan permohonan impor KRL bekas," tandasnya.

Setan cinta tidak terkalahkan

Cikarang Listrindo Tingkatkan Akuntabilitas Laporan Keberlanjutan 2022******

Memasuki tahun ke-30, PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR) terus berkomitmen untuk 'Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan'. Hal ini sesuai dengan komitmen perseroan untuk menjadi 'Terang yang Membawa Kebaikan' kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2022 yang dirilis pada tanggal 31 Maret 2023, perseroan menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keberlanjutan.

Pada laporan tersebut, POWR tidak hanya menyesuaikan dengan ketentuan OJK dan standar GRI, tetapi juga mengacu pada rekomendasiTask Force on Climate Related Financial Disclosure(TCFD). Alhasil, perseroan mencatatkan kinerja positif pada aspek ekonomi.

Selain komitmen dalam aspek ekonomi, POWR juga menunjukkan komitmen keberlanjutan dalam Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG).

Pada aspek lingkungan, perusahaan berhasil meningkatkan penggunaan material ramah lingkungan berupa bahan bakar nabati sebesar 37,4 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan juga meningkatkan kapasitas terpasang untuk PLTS Atap dari 3,2 MWp menjadi 12,5 MWp

"Kedua sumber energi terbarukan tersebut yang menghasilkan total energi terbarukan sebesar 47.128 MWh, meningkat 48,2 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan juga secara konsisten menjaga tingkat intensitas emisi Perseroan sebesar 0,64 GHGe/MWh pada tahun 2022 yang lebih rendah dari tahun 2021 sebesar 0,68 GHGe/MWh," bunyi keterangan tersebut.

Keberhasilan tersebut dicapai salah satunya dengan melakukan konservasi mangrove dan konservasi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan.

Konservasi mangrove dilakukan secara berkelanjutan untuk memperbaiki ekosistem di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong yang berada di pesisir pantai utara Kabupaten Bekasi, sejak 2019 hingga 2022 sebanyak 5.000 pohon.

"Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan dilakukan di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kiarapayung Blok 2 yang berlokasi di Kabupaten Sumedang dan merupakan rumah dari 1.184 pohon," lanjut keterangan resmi.

Sebagai salah satu perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan, perseroan juga mendukung pemerintah Indonesia dalam rencana transisi energi dengan rancangan transisi jangka menengah yang dinyatakan dalam Sustainability Roadmap2030 Perseroan.

Kepedulian tersebut antara lain diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kawasan industri yang dilayani POWR. Pada 1 Maret lalu, POWR meresmikan pengoperasian SPKLU pertama di kawasan industri East Jakarta Industrial Park (EJIP).

Sebelumnya, POWR juga telah menggunakan kendaraan listrik dalam operasional sebagai dukungan menggalakkan industri mobil listrik guna mengurangi emisi. Hal itu sejalan dengan komitmen POWR untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebanyak 20 persen pada 2030 mendatang.

"Dalam merespons animo pelanggan industri terhadap penggunaan kendaraan listrik, pilot project SPKLU ini akan diteruskan pada tahun ini dengan terus menambah jumlah charging station di kawasan industri, dengan harapan bahwa setiap pelanggan perseroan akan menggunakan kendaraan listrik untuk operasionalnya di masa depan," demikian pernyataan resmi POWR.

Dengan adanya komitmen dan kinerja yang baik pada aspek ekonomi dan ESG, perseroan berhasil meningkatkan peringkat risiko ESG oleh MSCI dari B menjadi BB, penilaian risiko ESG S&P Global meningkat dari 21 poin menjadi 43 poin, dan skor ESG Sustainalytics membaik sebanyak 9,3 menjadi 30,8 dari 40,1.

Sebagai informasi, sepanjang 2022, POWR telah merealisasikan dana kegiatan CSR sebesar US8.692, dan dari sejumlah inisiatif dan pencapaian di bidang lingkungan, perseroan berhasil meraih sertifikat PROPER Hijau untuk PLTGU Jababeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari 170 penerima sertifikat PROPER Hijau pada tahun 2022, PLTGU Jababeka menduduki peringkat 10 teratas untuk sektor pembangkit listrik PLTG/PLTGU/PLTDG. Ini menjadi wujud kredibilitas perseroan dalam menjalankan operasi yang berkelanjutan, tanggung jawab, dan tata kelola perusahaan yang baik.