petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara kredit hp di kredivo tanpa dp

kredit dana online 192Jutaan kata 23114Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara kredit hp di kredivo tanpa dp》

Komitmen Dukung Ekonomi Hijau, BRI Terbitkan Green Bond Rp1,2 T******

BRI kembali menerbitkan Green Bond senilai Rp1,2 triliun yang menjadi bukti nyata Perseroan dalam mendukung ekonomi berkelanjutan.
(Foto: Arsip BRI)
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menunjukkan komitmennya terhadap ekonomi berkelanjutan dengan menerbitkan Green Bond atau Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2024 senilai Rp2,5 triliun.

Penerbitan Green Bond ini dilakukan dalam 3 seri, yaitu Seri A sebesar Rp1,23 triliun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi dengan kupon 6,15%, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan jangka waktu 2 tahun dengan kupon 6,25%, dan Seri C sebesar Rp382,9 miliar jangka waktu 3 tahun dengan kupon 6,25%.

Penerbitan Green Bond ini merupakan bagian dari strategi pendanaan BRI yang menganut prinsip-prinsip berkelanjutan dan sebagai salah satu upaya koperasi dalam merealisasikan green economy. Sebelumnya, BRI telah sukses menerbitkan Green Bond, Sustainable Bond, Sustainable-Linked Loan, MTN Inklusif, dan Obligasi Subordinasi Inklusif.

Ia meyakini, penerbitan Green Bond ini semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai market leader dalam penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di Indonesia. BRI berkomitmen untuk mengimplementasikan ketiga dimensi ESG dalam aktivitas perbankan untuk mendukung ekonomi nasional melalui perubahan pola bisnis menjadi berkelanjutan.

Di sisi lain aspek risiko dalam obligasi ini pun relatif terjaga, sebagaimana tampak dari peringkat Lembaga Pemeringkat Efek Pefindo yang memberikan pemeringkatan idAAA (Triple A) untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan BRI tersebut. Rating itu menunjukkan kemampuan kuat perseroan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjang.

Berikut rincian penerbitan Green Bond BRI pada 2024:

Seri:

- Seri A: Rp1,23 triliun (jangka waktu 370 hari kalender, kupon 6,15%)
- Seri B: Rp879,43 miliar (jangka waktu 2 tahun, kupon 6,25%)
- Seri C: Rp382,9 miliar (jangka waktu 3 tahun, kupon 6,25%)

Jadwal:

- Tanggal Efektif: 12 Juli 2022
- Rencana Masa Penawaran Umum: 7-8 Maret 2024
- Rencana Tanggal Penjatahan: 13 Maret 2024
- Rencana Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 15 Maret 2024
- Rencana Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 15 Maret 2024
- Rencana Tanggal Pencatatan Pada BEI: 18 Maret 2024

(ory/ory)

TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan******

TNI nilai keberadaan ajudan Prabowo Mayor Teddy tak langgar aturan
Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono di Markas Besar TNI, Jakarta, Kamis (26/10/2023) (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)
Jakarta (ANTARA) - Mabes TNI menilai keberadaan Mayor Teddy Indra Wijaya, ajudan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, dalam kegiatan Prabowo sebagai calon presiden (capres) tidak melanggar aturan karena ia hanya menjalankan tugas sebagai ajudan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono menjelaskan Mayor Teddy hanya seorang ajudan yang menjalankan tugasnya mengikuti kegiatan Prabowo.

“(Mayor Teddy) tidak mewakili institusi TNI atau kepentingan pribadi. Situasinya berbeda jika yang bersangkutan atau prajurit aktif lainnya, misalnya karena kehendaknya sendiri ikut kampanye,” kata Julius saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan kehadiran Teddy, misalnya saat acara debat capres atau kegiatan kampanye Prabowo, sebatas sebagai ajudan.

“Dia tidak punya pengaruh ke dalam atau keluar terhadap partai atau proses pemilihan presiden (pilpres). Sangat berbeda, misalnya, anggota TNI aktif ikut kampanye sebagai pribadi atau jabatan di luar tupoksi-nya,” kata Kapuspen TNI.

Julius kembali menegaskan posisi ajudan Prabowo itu pun melekat pada setiap kegiatan, baik sebagai menteri pertahanan maupun capres.

“Ajudan melekat, karena tupoksinya demikian. Bisa tidak melekat kalau atasannya tidak berkenan,” kata Julius.

Keberadaan Mayor Teddy pada kegiatan kampanye Prabowo, termasuk saat debat capres, menjadi sorotan, termasuk di media sosial. Beberapa menilai keberadaan Teddy, yang juga sama-sama mengenakan pakaian berwarna sama seperti tim sukses Prabowo, melanggar aturan karena status Teddy saat ini masih menjadi prajurit aktif.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya pada Bagian Keempat Larangan Kampanye Pasal 280 ayat (2) huruf g mengatur pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan anggota TNI dan Polri.

Laksamana TNI Yudo Margono, saat masih menjabat Panglima TNI, saat ditanya mengenai status ajudan/sekretaris pribadi dari prajurit yang bertugas mendampingi pejabat publik yang juga peserta pemilu menjelaskan TNI akan membuat aturan teknis untuk menjamin para prajurit tetap netral saat menjalankan tugasnya sebagai ajudan.

Walaupun demikian, saat Julius ditanya mengenai aturan itu, dia menjawab sejauh ini belum ada aturan khusus yang mengatur soal ajudan yang mendampingi pejabat publik sekaligus capres/cawapres.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2023

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan 17 tahun lagi******

Lembaga sensor akan ubah batas usia penonton film dewasa, bukan  17 tahun lagi
Konferensi pers Lembaga Sensor Film (LSF) di Jakarta, Senin (18/12/2023). (ANTARA/Pamela Sakina)
Jakarta (ANTARA) - Lembaga Sensor Film (LSF) sedang dalam upaya mengubah batas usia minimum kategori dewasa untuk menyaksikan film, dari semula 17 tahun ke atas (17+) menjadi 18 tahun ke atas (18+).

“Kami sudah membentuk tim untuk itu, dan kami sudah menyusun narasi-narasi berdasarkan dasar-dasar akademik yang ada, hari ini memang sudah masuk di Prolegnas (Program legislasi Nasional),” ujar Wakil Ketua LSF Ervan Ismail kepada ANTARA pada jumpa pers di Jakarta, Senin.

Perubahan tersebut dilakukan atas dasar penelitian terbaru LSF dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) berjudul "Perfilman, Kriteria Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri" yang menemukan bahwa publik menginginkan LSF untuk mengubah kategori batas usia tersebut menjadi minimum 18 tahun.

Baca juga: Sebagian besar pengaduan ke LSF soal konten film

Selain itu, sebelumnya usia minimum kategori dewasa yang ditetapkan LSF (17 tahun) berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan ini, Ervan mengatakan LSF berupaya untuk menyeragamkan batasan kategori usia dewasa dengan undang-undang yang berlaku.

“Kami lihat dari hasil-hasil penelitian dan diskusi, bahwa ada anak-anak yang sekarang itu masih belum sanggup menalar adegan-adegan dewasa, jadi ini menjadi pilihan yang cukup rasional, karena ini juga diadopsi oleh teman-teman di Komisi Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga negara yang lain,” Ervan menambahkan.

Ervan mengatakan hingga saat ini proses dokumen pengajuan perubahan kategori batas usia minimum film tersebut sedang diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan telah masuk dalam Prolegnas.

Namun, dia menyebut, memerlukan waktu beberapa tahun ke depan untuk akhirnya batas usia tersebut resmi ditetapkan, mengingat pengajuan masuk daftar Prolegnas urutan ke-100.

Hingga saat ini, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, ada empat klasifikasi usia penonton untuk film. Keempatnya adalah semua umur (SU), 13+ (di atas 13 tahun), 17+ (dewasa di atas 17 tahun), dan 21+ (dewasa di atas 21 tahun).

Baca juga: LSF luncurkan Bioskop Sadar Sensor Mandiri

Baca juga: LSF sebut sensor film tidak kekang kreativitas

Baca juga: Sineas perlu atur waktu syuting jika libatkan anak

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023




bab terbaru:mpo700 slot

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
mediabola78
cara dapat duit dari hp
bonus new member 50 to 5x
slot mandiri
zet77
cara dapat uang di quora
pinjol modal nasional
cara pinjam uang di dana tanpa ktp
slot bri online 24 jam bonus new member
Daftar isi semua bab
Bab 1 ojk pinjaman online
Bab 2 route slot
Bab 3 turbo slot
Bab 4 arenabet168
Bab 5 mudah maxwin
Bab 6 slot kasih wd terus
Bab 7 demo fishing god
Bab 8 daftar link slot tergacor
Bab 9 daftar nama situs slot terpercaya
Bab 10 link slot deposit 5k
Bab 11 jago 33 slot
Bab 12 situs judi slot minimal deposit 5000
Bab 13 situs slot terpercaya gacor
Bab 14 pinjol pinjam gampang
Bab 15 slot terbaik
Bab 16 cara pinjam uang di pnm digi
Bab 17 voucher nex parabola
Bab 18 slot demo 69
Bab 19 airbet 138 slot
Bab 20 slot gacor malam ini 4d
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6405bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Pidato adalah yang tertinggi

togel agen
Sejumlah pengamat menyebut Prabowo mendapatkan banyak tantangan melanjutkan IKN seperti; minat investor dan keterbatasan APBN kalau proyek minim investasi.
Sejumlah pengamat menyebut Prabowo mendapatkan banyak tantangan melanjutkan IKN seperti; minat investor dan keterbatasan APBN kalau proyek minim investasi. Foto Satelit Nasa atas Proyek IKN. ( NASA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika berhasil memenangkan Pilpres 2024.

Prabowo-Gibran berkomitmen untuk meneruskan proyek ini sebagai bagian dari program prioritas nasionalnya kelak. Dan sekarang, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan real count KPU menempatkan Prabowo-Gibran di urutan pertama pasangan yang mendapat perolehan suara terbanyak.

Bahkan dari hasil survei dan real count itu, mereka berpotensi memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Nah, kembali lagi ke IKN, pembangunan proyek ini merupakan salah satu upaya Jokowi mendorong pemerataan pembangunan nasional, mengurangi ketidakseimbangan secara geografis dan ekonomi yang selama ini cenderung terfokus di Pulau Jawa.

Gibran beberapa kali menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Dalam berbagai kesempatan, Gibran menyampaikan bahwa proyek ini juga akan melibatkan investasi swasta, dan investor diharapkan akan lebih banyak berdatangan setelah Pemilu 2024 berakhir, atau ketika ada kepastian politik bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut.

Sebagai bagian dari visi-misi Prabowo-Gibran, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi stimulus untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait seperti perumahan, infrastruktur, energi, transportasi, dan lainnya.

Pembangunan IKN melibatkan skema pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta partisipasi swasta.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani sempat mengatakan Prabowo bakal menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden Indonesia berikutnya.

Lihat Juga :
Melihat Besar THR PNS 2024 yang Kata Sri Mulyani Akan Cair 100 Persen

"Pak Prabowo bertekad akan tambah biaya pembangunan IKN. Kita ini mau pindah dari Jakarta ke Kaltim. Ini adalah sebuah tekad bersama, tekad politik yang sudah disetujui oleh semua partai dan elit politik nasional," kata Muzani mengutip siaran pers, Jumat (24/11).

Lantas bisakah janji itu direalisasikan?

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai proyek IKN masih berpotensi dilanjutkan kalau Prabowo jadi presiden. Namun, ada beberapa risiko besar yang mengintai. 

Salah satunya berkaitan dengan minat investor. Narasi Prabowo yang selama ini terkesan anti asing akan berdampak ke minat investor dari luar negeri ke IKN.

Kalau prediksi itu benar, pastinya pembangunan IKN hanya akan bertumpu ke investor dalam negeri dan BUMN.

Hal ini tentu akan berdampak besar. Berkaitan dengan BUMN saja misalnya, tentu peran besar di IKN akan berdampak juga ke APBN.

Lihat Juga :
THR PNS Tahun Ini Dibayar Penuh 100 Persen Usai 4 Tahun Tidak Full

Pasalnya, seperti yang sudah-sudah BUMN selalu butuh tambalan modal dari negara untuk melaksanakan proyek pemerintah. Tambalan tentu tidak sedikit.

Nah, dengan berbagai 'janji mercusuar' Prabowo-Gibran, hal itu tentu akan membuat APBN jebol. Apalagi, Prabowo-Gibran juga punya janji melaksanakan program makan siang gratis kepada 82,9 juta orang.

Program memerlukan anggaran sampai dengan Rp400 triliun. 

"Saya rasa beban APBN semakin berat karena IKN juga akan semakin banyak menggunakan APBN," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/3).

Tak hanya APBN katanya, dengan tiadanya investor yang masuk, IKN juga hanya jadi kota yang ramai ketika jam kerja saja. Selebihnya, IKN bisa menjadi kota mati, sehingga pengembangannya menjadi gagal.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal merasa Prabowo bakal menepati janjinya dalam meneruskan kebijakan Jokowi, terutama untuk IKN.

Ia menilai Prabowo memiliki minat dan komitmen yang sama dengan Jokowi dalam hal ini. Kendati demikian, lanjut Faisal, jika Prabowo jadi presiden nanti, ia perlu membuktikan kepada investor dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar hingga relokasi penduduk ke IKN dengan baik.

"Karena investor itu wait and see, karena ingin melihat kepastian dari sisi kebijakannya ke depan, dan juga kepastian dalam hal bagaimana kesempatan progres pembangunan IKN yang sekarang," katanya.

"Jadi dalam hal pembangunan infrastruktur dasar nya, kemudian juga nanti dalam hal, bukan hanya infrastrukturnya, tapi relokasi penduduknya, terutama ASN," sambung Faisal.

Faisal menerangkan investor yakin bahwa investasinya akan mendapatkan keuntungan melihat dari progres tersebut. Inilah yang membuat para investor wait and see. Sepanjang progresnya bagus dan cepat, keyakinan investor akan menjadi lebih tinggi.

Menurut dia, investor masih belum banyak yang menanamkan modal di IKN karena pembangunannya belum sepenuhnya selesai dan belum ada penduduk. Padahal, beberapa investasi bergantung pada jumlah populasi yang ada.

"Misalkan untuk retail, untuk bangun supermarket, minimarket yang ada di situ, misalkan itu bergantung pada jumlah populasi yang ada di sana," tambah dia.

Lihat Juga :
Tarif Tol Jakarta-Cikampek dan MBZ Naik per 9 Maret, Ini Rinciannya

Faisal mengatakan persepsi anti-asing terhadap Prabowo bisa saja luntur nantinya jika pembangunan IKN benar-benar dilanjutkan dengan efektif. Maka itu, Prabowo perlu membuktikan dengan keberlanjutan pembangunan untuk meningkatkan keyakinan investor asing.

"Karena kan, ini kan semuanya belum dibuktikan, jadi artinya kalau ingin memang memberikan peluang bagi investor asing, atau meningkatkan keyakinan investor asing ya Prabowo memang harus membuktikan dari sisi eksekusi kebijakannya nanti." jelas dia.

Sementara itu Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengatakan sejatinya jagonya sudah menyiapkan berbagai kebijakan agar IKN bisa berjalan dengan baik dan mengundang banyak investor dengan memastikan bahwa tingkat populasi dan trafik di proyek itu lebih dari memadai.

Kebijakan itu diharapkan bisa membuat perputaran uang di proyek IKN besar. 

Lihat Juga :
Ketiban Durian Runtuh, Pria AS Ini Dapat Rp1,6 M Gara-gara Iseng

"Dengan demikian investor yakin IKN merupakan pasar besar bagi semua bentuk investasi dalam ekonomi kota," katanya.

Langkah lain, memangkas birokrasi dan berbagai hambatan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi supaya investor mau masuk."

"Dan juga mempercepat pembangunan di wilayah pusat pemerintahan IKN, dan berbagai langkah lainnya," katanya.

(agt)

Perburuan protagonis tanpa batas

koitot
Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo merupakan PNS yang menerima THR terbesar yakni Rp123 juta pada Lebaran besok.
Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo merupakan PNS yang menerima THR terbesar yakni Rp123 juta pada Lebaran besok. (Foto: CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah memutuskan kembali memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi para pegawai negeri sipil (PNS) pada 2024 secara penuh 100 persen.

Sejak 2020, pembayaran THR PNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pencairan THR secara penuh dengan tukin 100 persen adalah titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Namun, besaran THR yang diterima masing-masing abdi negara ini akan berbeda antara satu dengan lainnya. Pasalnya, jumlah THR ini sangat bergantung dari golongan, nilai tunjangan, hingga instansi tempat mereka bekerja.

PNS yang menerima THR terbesar tentu erat kaitannya dengan mereka yang memiliki pendapatan terbesar.

Lantas siapa PNS yang bakal menerima THR terbesar?

Lihat Juga :
Melihat Dahsyat Perputaran Uang dari Konser Taylor Swift di Singapura

Jika THR PNS diberikan penuh, maka hitungannya akan sama dengan penghasilan take home pay (THP) yang diterima PNS setiap bulannya, yakni gaji pokok plus tunjangan kinerja (tukin).

Gaji pokok PNS saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Untuk gaji pokok terendah, ada pada golongan 1a sebesar Rp1.685.700-Rp2.522.600 per bulan, sedangkan tertinggi golongan IVe Rp3.880.400-Rp6.373.200 per bulan.

Soal tunjangan, selama ini para PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan adalah penerima tukin terbesar.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin untuk PNS DJP berkisar antara Rp5,361 juta sampai dengan Rp117 juta.

Adapun dalam aturan itu besaran tukin terendah Rp5,361 juta adalah untuk level jabatan pelaksana.

Sedangkan besaran tukin tertinggi Rp117 juta untuk pemimpin tertinggi instansi, yakni Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Pejabat eselon 1 dengan pangkat tertinggi di DJP ini  masuk dalam golongan IVe.

Saat ini, posisi dirjen pajak dijabat Suryo Utomo. Dengan begitu, Suryo menjadi PNS dengan besaran THR tertinggi, yakni sekitar Rp123,7 juta. Angka ini berasal dari gaji pokok PNS golongan IVe sebesar Rp6,3 juta ditambah tukin Rp117 juta.

Namun, nilai THR ini belum termasuk komponen tunjangan melekat yang diterima para PNS seperti tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokoknya. Ada pula tunjangan anak sebesar 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Legenda Senja

cicilan bunga kredivo
KPK panggil Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland Boseke
Kepala Bagian Pemeberitaan KPK Ali Fikri.(ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Max Ruland Boseke sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicletahun 2014.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland Boseke," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, penyidik lembaga antirasuah hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lainnya, yakni Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga Biro Umum Basarnas 2014 Kamil dan Direktur Sarpras Basarnas 2014 Rudy Hendro Satmoko.

Kemudian, Karo Perencanaan Basarnas 2014 Dadang Arkuni, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1 Basarnas Anjar Sulistiyono, serta dua pihak swasta Tedy Karuci dan William Widarta.

Baca juga: Penyuap mantan Kabasarnas minta dibebaskan dari dakwaan

Meski demikian, Ali belum mengungkapkan keterangan apa saja yang akan didalami tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Pada Kamis, 10 Agustus 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan baru terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2014.

"Betul, saat ini KPK telah membuka penyidikan baru adanya dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara di lingkungan Basarnas RI tahun 2012 hingga 2018 berupa pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicletahun 2014," kata Ali Fikri.

Baca juga: Marilya, penyuap mantan Kabasarnas minta diadili seringan-ringannya

Ali juga menambahkan bahwa kasus ini adalah kasus yang berbeda dengan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.

Penyidik lembaga antirasuah telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kami sudah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka di Basarnas yang merupakan institusi sipil dan saat ini pengumpulan alat bukti masih kami lakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi," ujarnya.

Baca juga: Penyuap eks Kabasarnas Roni Aidil minta dihukum seringan-ringannya

Meski demikian, Ali Fikri belum bisa memberikan keterangan lebih jauh mengenai profil lengkap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dia mengatakan profil tersangka, uraian perkara, perbuatan hukum, dan pasal yang disangkakan akan disampaikan setelah proses penyidikan rampung.

Mengenai penyidikan tersebut, lembaga antirasuah ini telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan cegah ke luar negeri terhadap tiga orang terkait penyidikan dugaan korupsi tersebut.

Pemberlakuan cegah terhadap tiga orang tersebut berlaku hingga Desember 2023 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

Baca juga: KPK periksa Koordinator Teller Bank Mandiri saksi korupsi di Basarnas
Baca juga: KPK dalami dugaan perintah pejabat Basarnas untuk rekayasa lelang

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

pinjol 5 menit cair
Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menyebut hotel milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak diperlukan.
Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menyebut hotel milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak diperlukan. (Arsip DPP Gerindra).
Jakarta, CNN Indonesia--

Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto menyebut hotel milik badan usaha milik negara (BUMN) tidak diperlukan.

Ia kemudian meminta pandangan Menteri BUMN Erick Thohir terkait hal itu.

"Kita tidak perlu hotel BUMN. Menurut Anda bagaimana Pak Erick? Tapi saya minta nasihat Anda. Saya ingin mengambil pendekatan yang masuk akal. Saya ingin mendapatkan nasihat sebanyak-banyaknya dari manapun dan saya ingin input-input yang terbaik," ucap Prabowo di Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Selain masalah perusahaan pelat merah, Prabowo juga menyinggung BUMN perlu dirasionalisasi.

"BUMN, Pak Erick, kita harus lakukan rasionalisasi. Kalau tidak ada alasan strategis apapun mungkin kita harus memiliki program untuk melakukan rasionalisasi privatisasi dari BUMN," sambung dia.

Kata Prabowo, negara bisa membuat regulasi dan pemantauan. Negara juga harus mengambil keputusan yang strategis di sektor strategis.

"Sebagai contoh, kenapa kita harus hadir di setiap sektor perekonomian? Maksud saya, saya rasa pariwisata di tahun 1950-an pemerintah harus menjadi peran pelopor, tapi sekarang kita boleh membiarkan sektor swasta untuk menjadi lebih memiliki dominasi dan dominan," jelas dia.

[Gambas:Video CNN]



(skt/sfr)

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

rtp amanahtoto
Sidang putusan praperadilan Firli Bahuri disiarkan live streaming
Tangkapan layar video Humas PN Jaksel Djuyamto saat menyampaikan agenda sidang Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas yang dijadwalkan Selasa (15/9/2023). (ANTARA/HO-Humas PN Jakarta Selatan)
Sidang akan disiarkan live streaming melalui YouTube PN Jakarta Selatan
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini, Selasa, membacakan putusan sidang gugatan praperadilan yang diajukan Firli Bahuri atas penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, sidang tersebut dapat pula disaksikan secara daring melalui live streamingdi kanal YouTube PN Jaksel. Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan sidang putusan praperadilan Firli Bahuri tersebut akan dilaksanakan sore nanti sekitar pukul 15.00 WIB.
"Sidang pembacaan putusan praperadilan Firli Bahuri akan dibacakan pada hari ini pukul 15.00 WIB di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan," kata Djuyamto, di Jakarta, Selasa.

Sidang dengan nomor perkara nomor perkara 129.Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL dipimpin oleh Hakim tunggal Imelda Herawati Dewi Prihatin.

"Sidang akan disiarkanlive streamingmelalui YouTube PN Jakarta Selatan," ujar Dju, sapaan akrab Djuyamto.

Menurut Dju, PN Jaksel peliputan secara langsung sidang putusan praperadilan Firli Bahuri tetap bisa dilakukan oleh awak media.

Namun, karena kasus tersebut menjadi perhatian publik, maka PN Jaksel memperluas keterbukaan informasi dengan menayangkan secara live streaming sidang putusan praperadilan Ketua KPK non aktif tersebut.

"Karena ini menyangkut animo publik yang tinggi dan menyangkut figur penting maka menjawab keingintahuan publik PN Jaksel perlu menyiarkan langsung," ujar Djuyamto.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya berharap hakim bisa bersikap objektif terkait sidang putusan praperadilan Ketua KPK non aktif Firli Bahuri yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/12).

Penyidik Polda Metro Jaya dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan adanya temuan fakta bahwa Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri terlibat dalam kasus pemerasan.

Firli ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekitar tahun 2020 sampai 2023.

Baca juga: Kepolisian harap hakim objektif terkait putusan praperadilan Firli
Baca juga: Kejati DKI tunjuk enam jaksa jadi peneliti berkas Firli Bahuri
Baca juga: MAKI apresiasi kecepatan Polda Metro Jaya menangani kasus Firli Bahuri
Baca juga: Kuasa hukum yakin gugatan praperadilan Firli Bahuri dikabulkan

  

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023

Menantu paling kaya, Lu Feng

wajik777 terbaru
Vaksin dengue sudah ada, ini batas usia penerimanya
Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Dr dr Sukamto Koesnoe, SpPD-KAI, FINASIM (kiri) bersama Ketua Umum Pengurus Besar PABDI Dr dr Sally A. Nasution, SpPD, KKV, FINASIM, FACP dalam dalam peluncuran Rekomendasi Jadwal Imunisasi Dewasa tahun 2023 dari PAPDI di Jakarta, Senin (18/12/2023). (ANTARA/Lia Wanadriani Santosa)
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof Dr dr Samsuridjal Djauzi, SpPD-KAI, FINASIM mengatakan vaksin dengue bisa diberikan dua dosis mulai usia enam tahun hingga 45 tahun sebagai pencegahan demam berdarah.

"Vaksin dengue ini sudah ada di Indonesia, siap digunakan, merupakan vaksin hidup digunakan pada usia 6 hingga 45 tahun," kata dia dalam peluncuran Rekomendasi Jadwal Imunisasi Dewasa tahun 2023 dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) di Jakarta, Senin.

Samsuridjal menuturkan jarak pemberian vaksin pertama dan kedua yakni selama tiga bulan. Setelah itu, pemberian vaksin ulangan dalam jangka waktu empat tahun kemudian belum diperlukan karena antibodi masih tinggi.

Baca juga: Kemkes kaji vaksin DBD untuk jadi program vaksinasi nasional

Dalam kesempatan yang sama Ketua Satuan Tugas Imunisasi Dewasa Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) Dr dr Sukamto Koesnoe, SpPD-KAI, FINASIM mengatakan alasan 45 tahun sebagai usia batasan seseorang diberikan vaksin merujuk pada tinjauan Badan POM.

"Kami sangat tertib dengan rekomendasi atau izin edar dari Badan POM, sehingga kami in-linedengan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Badan POM supaya masyarakat tidak bingung," kata dia.

Vaksin dengue dikontraindikasikan pada wanita hamil, menyusui dan kelompok dengan imunodefisiensi seperti HIV yang terbukti dengan adanya gangguan imun, imunodefisiensi bawaan atau yang didapat seperti penggunaan steroid dosis tinggi dan imunoterapi.

Sukamto merujuk studi jangka panjang selama 4,5 tahun setelah vaksinasi mengatakan vaksin dengue dapat mencegah keparahan dan tingkat rawat inap hingga 84 persen serta perlindungan secara keseluruhan terhadap demam berdarah dengan gejala hingga 61 persen.

Dia mewakili PAPDI berharap rekomendasi jadwal imunisasi baru, salah satunya yang memasukkan vaksin dengue dapat membuat semakin banyak masyarakat menyadari pentingnya perlindungan diri dengan vaksinasi.

"Kami mengajak masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter masing-masing untuk mendapatkan perlindungan dengan vaksinasi, terlebih dengan situasi musim hujan saat ini di mana kasus DBD cenderung meningkat, menjadikan pencegahan DBD menjadi semakin penting bagi masyarakat," ujar dia.

Sukamto mengingatkan semua orang berisiko terkena demam berdarah tanpa melihat usia, lokasi tinggal dan gaya hidup. Merujuk Kementerian Kesehatan, sebanyak 143.000 kasus demam berdarah yang tercatat sepanjang tahun 2022.

Sebanyak 39 persen dari jumlah itu merupakan golongan produktif dan dewasa dari rentang umur 15-44 tahun.

"Orang yang usia produktif banyak terkena, tren kasus meningkat dan ada 3M sudah kita lakukan, tetap diupayakan lebih optimal pengawasan dan pembinaanya. Kemudian ada inovasi untuk pencegahan demam berdarah yaitu vaksinasi," demikian pesan Sukamto.

Baca juga: Terapkan 3M dan tingkatkan daya tahan tubuh untuk cegah DBD

Baca juga: Vaksin DBD kini dapat dilakukan di Indonesia, apa syaratnya?

Baca juga: Takeda dan Good Doctor berkolaborasi perluas layanan vaksinasi DBD

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023