lambangbet

Surga Monster

Hilang Minat ke Apartemen, Konsumen Meikarta Kekeh Minta Refund******

Sejumlah konsumen Apartemen Meikartamengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cashkepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (18/1).

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cashmaupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

Menanggapi kasus Meikarta tersebut, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holder terkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

China Beri Peringatan Ketiga ke Spekulan Harga Bijih Besi******

PemerintahChinamengeluarkan peringatan ketiga terhadap para investor dan penyedia informasi terkait spekulasi berlebihan pada harga komoditas bijih besi.

Tiongkok akan meningkatkan pengawasan pasar spot dan harga berjangka bijih besi yang menjadi bahan baku industri baja tersebut.

Harga berjangka biji besi menguat 5,6 persen dalam dua minggu pertama 2023 ke level 2,26 per ton pada 13 Januari.

"Perusahaan tidak boleh terlibat dalam spekulasi harga," kata Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (NDRC), dikutip Channel News Asia, Rabu (18/1).

Ini menjadi peringatan ketiga dalam sebulan terakhir. Pada 6 Januari dan 15 Januari lalu peringatan serupa dikeluarkan pemerintah. Kala itu, pemerintah memanggil perusahaan perdagangan bijih besi dan berjangka.

Pebisnis diperintahkan untuk selektif mengutip data dan informasi, serta dilarang sengaja membesar-besarkan kenaikan harga atau menawar harga.

Harga bijih besi di bursa berjangka Dalian Commodity Exchange kembali naik 0,5 persen menjadi 838 yuan China per ton atau setara US3,77 per ton pada perdagangan hari ini.

[Gambas:Video CNN]

Badak

Harta Bos Evergrande China Hui Ka Yan Anjlok Rp603 T******

Hui Ka Yan, pendiri perusahaan properti China Evergrande, kehilangan harta 93 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Ia sempat menjadi orang terkaya kedua di Asia dengan kekayaan US miliar atau Rp648,7 triliun (kurs Rp15.091 per dolar AS). Namun, Bloomberg Billionaires Index kini mencatat hartanya susut menjadi US miliar atau Rp45,2 triliun.

Artinya, harta Hui Ka Yan menguap sekitar Rp603,5 triliun.

Sementara, Evergrande adalah pengembang properti dengan utang paling banyak di China di mana liabilitasnya mencapai US0 miliar. Perusahaan tersebut juga telah menjadi pusat masalah real estat China sejak 2021.

Hui Ka Yan atau yang dikenal juga sebagai Xu Jiayin dalam bahasa Mandarin, telah menggunakan kekayaan pribadinya untuk menopang perusahaan dengan menjual rumah dan jet pribadinya.

Namun, hal itu tetap saja tidak bisa menolong Evergrande yang kemudian membayar obligasi dolar AS pada Desember 2021, setelah berjuang selama berbulan-bulan untuk mengumpulkan uang tunai untuk membayar kreditur, pemasok, dan investor.

Tahun lalu, perusahaan juga gagal menyampaikan rencana awal restrukturisasi utangnya yang menyebabkan kekhawatiran lebih lanjut tentang masa depannya.

Evergrande merupakan perusahaan properti besar dengan 200 ribu karyawan dan meraup lebih dari US0 miliar penjualan pada 2020. Perusahaan juga memiliki lebih dari 1.300 pengembangan properti di lebih dari 280 kota.

Analis telah lama khawatir jatuhnya Evergrande dapat memicu risiko yang lebih luas untuk pasar properti China serta merugikan pemilik rumah dan sistem keuangan yang lebih luas. Pasalnya real estat dan industri terkait menyumbang sebanyak 30 persen dari PDB China.

Evergrande sendiri didirikan Hui Ka Yan pada 1996 silam. Perusahaan kemudian debut di bursa saham Hong Kong pada 2009 dan langsung melesat 34 persen. Saat itu, Evergrande memiliki 800 proyek di lebih dari 280 kota.

Tak hanya properti, perlahan grup Evergrande melebarkan sayap investasinya dari mulai klub sepak bola hingga mobil listrik.

Semua investasi tersebut berhasil membawa Evergrande menjadi pengembang real-estate terbesar di China dan membawanya masuk ke jajaran orang terkaya versi Forbes.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Penyihir Serbaguna

YLKI Terima 200 Ribu Aduan Tahun Lalu, Terbanyak soal Jasa Keuangan******

Yayasan Lembaga Keuangan Indonesia (YLKI) mencatat aduan konsumen paling banyak terjadi di sektor jasa keuangansepanjang 2022.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memaparkan pada 2022 terdapat 882 kasus aduan individu dan 32 persen di antaranya adalah keluhan jasa keuangan. Hal ini juga ditunjukkan oleh lebih dari 200 ribu aduan kelompok soal jasa keuangan.

"Ini satu fenomena yang kita sayangkan dan kita mendorong agar ini jadi perhatian serius oleh regulator khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena pengaduan jasa finansial masih sangat dominan," kata Tulus dalam konferensi pers daring, Jumat (20/1).

Dalam lima tahun terakhir, jasa keuangan terus menjadi sektor yang paling banyak mendapat aduan konsumen di YLKI.

Secara berurutan dari 2018-2022, jasa keuangan mendapatkan keluhan sebesar 50 persen, 46,2 persen, 33,5 persen, 49,6 persen, dan 39 persen.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan sektor e-commerce, perumahan, listrik, dan telekomunikasi yang hanya berkisar 1 persen hingga 20 persen.

Salah satu penyebabnya adalah jasa keuangan meliputi banyak aspek seperti pinjaman online, bank, uang digital, asuransi, leasing, dan investasi.

Dari 39 persen total keluhan itu, didominasi oleh pengaduan pinjol ilegal sebesar 44 persen. Kemudian disusul oleh perbankan 25 persen, dan diikuti uang elektronik, asuransi, dan investasi.

"Terakhir ada investasi, kerugiannya sangat tinggi. Kerugian bagi konsumen mencapai triliunan, karena yang terlibat investasi nggak cuma 1-2 orang tapi ratusan dan ribuan orang terlibat," ucapnya.

Untuk pinjaman online, para konsumen mengadukan cara penagihan yang berlebihan, permohonan keringanan, dan informasi tidak sesuai.

"Pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh regulator terkait jasa keuangan (dibandingkan) dengan tingginya pengaduan yang diterima YLKI, ini menandakan belum efektif untuk menangani masalah yang masuk, khususnya pinjol ilegal," tegas Tulus.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

6 Beda Program Kartu Prakerja Dulu dengan Tahun Ini******

Pemerintah mengubah skema Kartu Prakerja 2023 jadi normal sehingga peserta bisa belajar baik secara daring maupun luring.

Skema normal ini akan dimulai pada gelombang ke-48.

Melalui akun instagramnya (@prakerja.go.id), ada enam perbedaan program pada Kartu Prakerja 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut daftar perbedaan Program Prakerja terbaru:

1. Kartu Prakerja bukan lagi program bantuan sosial

Sejak awal dimulai 2020-2022, Program Kartu Prakerja menjalankan misi ganda sebagai program peningkatan kompetensi angkatan kerja dan bantuan sosial. Untuk itu, program ini disebut semi-bansos

Kini, mulai 2023, Program kartu Prakerja hanya akan fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja.

2. Penerima bantuan sosial kini bisa mendaftar Kartu Prakerja

Karena tidak lagi menjadi program semi-bansos, penerima bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan lainnya bisa mendaftar jadi peserta Kartu Prakerja.

3. Nilai manfaat lebih besar

Mulai 2023 total nilai manfaat mencapai Rp4,2 juta. Secara rinci, nilai manfaat itu diperuntukkan bantuan biaya pelatihan Rp3,5 juta, biaya pengganti transportasi dan internet Rp600 ribu, serta insentif pengisian survei Rp100 ribu.

4. Opsi pelatihan luring (offline) dan bauran

Program ini mulai melaksanakan kegiatan luring dan bauran di 10 provinsi untuk tahap pertama. Mereka adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT, Bali, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara.

[Gambas:Video CNN]

5. Pelatihan online tidak lagi berbentuk video

Pelatihan online pada skema normal akan berbentuk webinar secara langsung, sehingga tidak hanya menampilkan video semata.

6. Standar minimal waktu pelatihan

Sepanjang 2020-2022 waktu minimal pelatihan hanya 6 jam saja. Mulai tahun ini waktu minimal ini ditingkatkan menjadi 15 jam.

"Standar waktu pelatihan menjadi lebih panjang untuk memastikan ilmu yang didapat penerima manfaat betul-betul menyeluruh dan semakin berkualitas," dikutip dari akun @prakerja.go.id, Kamis (19/1).

Sistem yang akan diperbaiki

DPR Duga 'Preman Asuransi' Permainkan Keluarga Korban Sriwijaya SJ 182******

Ketua Komisi VDPRRI Lasarus menyebut ada praktik 'preman' yang mempersulit keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182dalam mendapatkan hak ganti rugi Rp1,25 miliar atas tragedi tersebut.

Praktik premanisme itu ia langsung sampaikan ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1) ini. Praktik ia ketahui dari sejumlah pengaduan keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 ke Budi

Karena praktik itu, ia mengatakan proses pembayaran ganti rugi ke keluarga kecelakaan dipersulit. Pasalnya, keluarga korban harus menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak tertentu jika ingin dana ganti rugi cair.

Dari hasil konfirmasi itu, ternyata syarat tersebut diberikan oleh pihak asuransi.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Saya berharap ini bisa diselesaikan. Minta ke asuransi itu jangan ngatur-ngatur negara ini. Kok asuransi bisa ngatur negara ini? Sampai tadi pihak Sriwijaya Air minta saya panggil sekalian pihak OJK dan asuransi. Ini negara hukum bukan negara preman," sambungnya.

Ia meminta Kemenhub segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Meski tidak merinci berapa jumlahnya, Lasarus mengatakan masih banyak keluarga korban yang belum mendapat ganti rugi.

Menurutnya, di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kendati demikian, Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Dewan Komisioner Sriwijaya Air Chandra Lie, CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul untuk meminta penjelasan soal keluhan ganti rugi keluarga yang belum dibayar itu. Tetapi, sampai berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 januari 2021 lalu. Pesawat yang mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

[Gambas:Video CNN]

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender..