dunia slot 77 598Jutaan kata 2767Orang-orang telah membaca serialisasi
《rupiahku legal atau ilegal》
Kementan Heran Stok Beras RI Banyak tapi Harga Tetap Mahal******
Kementerian Pertanian (Kementan) heran harga berasdi Indonesia tetap mahal, meski stoknya diklaim melimpah.
Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh. Ismail Wahab menyebut ada limpahan stok beras pada Januari 2024 berkat surplus akhir tahun lalu. Ia mengatakan ada surplus 3 juta ton dari selisih produksi serta impor dengan konsumsi di 2023, yang kemudian di-carryoverke awal tahun ini.
Ismail mengatakan pada Januari 2024 ada produksi beras dalam negeri sebanyak 910 ribu ton dan impor tambahan 400 ribu ton. Jika ditotal, carryover3 juta ton dari tahun lalu dan stok awal tahun ini menjadi 4,31 juta ton beras.
"Ini yang sekarang kita kurang mempunyai pencatatan terhadap logistik ini, artinya ke mana larinya (beras) sehingga beras kita sampai sekarang ini masih cukup mahal dan sekarang kondisinya sedikit agak sulit?" tanya Ismail dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).
"Mungkin bukan masalah tidak ada beras, tetapi ada perpindahan stok beras kita yang semula ada di ritel-ritel sudah berpindah ke rumah tangga produsen atau konsumen," sambungnya.
Oleh karena itu, Ismail mengusulkan perlunya survei singkat untuk mengetahui perpindahan stok beras dari tingkat produsen ke konsumen.
Di lain sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti surplus beras Indonesia pada Maret 2024 mendatang yang diperkirakan anjlok.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan produksi beras pada Januari 2024 hingga April 2024 berpotensi lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ia lantas menyarankan percepatan tanam dan optimasi lahan.
"Kita bandingkan Maret 2023 dengan Maret 2024, jadi di Maret 2023 ini adalah puncak panen mencapai 5,13 juta ton. Sementara di Maret 2024 ini potensi diperkirakan panen itu sebesar 3,51 juta ton," rinci Pudji.
"Sehingga kalau kita bandingkan antara konsumsi dengan produksi, maka surplus yang akan terjadi pada Maret 2024 ini jauh lebih rendah dibandingkan surplus Maret 2023," ungkapnya.
Belakangan, beras memang sulit dicari, terutama di toko ritel modern. Kelangkaan ini terjadi menjelang pencoblosan Pemilu 2024 dan bertahan hingga sekarang.
Sementara itu, harga beras di pasar tradisional ikut terkerek. Lonjakan harga merata di semua jenis beras, baik medium hingga premium.
[Gambas:Video CNN]
AKPY beri penyuluhan ISPO bagi pekebun sawit dan UMKM Ketapang******
"Penyuluhan digelar melalui workshop sebagai upaya kami bersama para pihak untuk mendorong pekebun sawit, baik yang tergabung di kelompok tani maupun kelembagaan ekonomi pekebun untuk dapat naik tingkat dengan memiliki ISPO," ujar Direktur AKPY Dr Sri Gunawan di Pontianak, Sabtu.
Ia menambahkan ada empat tujuan penyuluhan yang ingin dicapai, yakni memberikan sosialisasi terkait prinsip dan kriteria ISPO, dilanjutkan workshop penyusunan proposal ISPO bagi pekebun swadaya.
Baca juga: Kemenperin susun peta jalan Sawit Indonesia Emas lewat tiga tahapan
Kemudian, memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM pekebun sawit, khususnya dalam menjaga lingkungan perkebunan kelapa sawit yang lestari dan berkelanjutan.
"Diharapkan kegiatan ini peserta dapat memahami sumber emisi dan mitigasi emisi karbon yang berdampak pada perubahan iklim dunia serta memberikan wawasan lebih luas tentang pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan," jelas dia.
Sejak 2018, perkembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat lebih dari 42,88 juta ton minyak kelapa sawit yang diproduksi, tahun 2019 meningkat menjadi 47,12 juta ton dan 48,29 juta ton di tahun 2022. Poduksi minyak sawit Indonesia diproyeksikan mencapai angka 58,77 juta ton pada 2025. Angka ini merupakan prestasi bagi industri perkelapasawitan Indonesia.
Sri Gunawan mengakui meski dari luas lahan menghasilkan angka produksi menakjubkan, jika menilik pada tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia perlu ada pembenahan dan perbaikan, mengingat minyak sawit menjadi komoditas global.
“Dari luas tutupan perkebunan kelapa sawit mencapai 16,38 juta hektare, 41 persen atau 6,7 juta hektare dari total luas tersebut dikelola oleh pekebun rakyat yang saat ini menghadapi berbagai permasalahan dan harus diselesaikan bersama, baik dari pemerintah, pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Baca juga: Kementan siap merevisi Permentan 38/2020 setelah Perpres ISPO terbit
Baca juga: Wilmar dampingi 1.741 petani sawit swadaya peroleh sertifikat ISPO
Lebih lanjut, ia mengatakan ada permasalahan yang dihadapi pekebun rakyat, antara lain banyak yang tidak memiliki legalitas surat tanah yang sah, serta izin usaha yang belum ada.
“Tanaman kelapa sawit pekebun rakyat semakin memasuki usia tidak produktif, karena tanaman sudah mencapai 20 tahun ke atas yang menyebabkan produktivitas rendah. Sehingga, perlu adanya upaya peremajaan atau penanaman kembali. Masih banyak di kalangan petani menggunakan bibit yang tidak bersertifikat, dan banyak peredaran benih palsu yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan rendemen minyak kelapa sawit,” kata dia.
Pewarta: Dedi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Label:situs tergacor hari ini、xisbet、totomacaupools
Terkait:slot jarwo、maksud limit akulaku、macau4d、cara pinjam uang di shopee later、bocoran rtp live harmonibet、qqraya、metro 77 situs slot、xlslot88、pakai kredivo、cara pakai kredivo di lazada
bab terbaru:from the jam dates(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan dilakukan pagi ini, Rabu (21/2) di Istana Negara.
AHY dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Menjadi menteri, maka AHY akan mendapatkan gaji, tunjangan dan sejumlah fasilitas dari negara. Hal ini sama dengan menteri dan pejabat negara lainnya.
Sementara, untuk tunjangan menteri tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2.000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.
Dalam kepres ini, ditetapkan tunjangan menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan. Di mana, aturan ini berlaku sejak 1 April 2.000 lalu.
Artinya, untuk gaji pokok dan tunjangan saja, AHY akan mendapatkan sekitar Rp18 juta per bulan.
Namun, angka ini belum menghitung tunjangan lainnya maupun dana operasional serta fasilitas yang diperoleh oleh seorang menteri.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritik pembatasan pembelianberas di ritel modern maksimal dua pack alias 10 kg per orang memicu kelangkaan.
Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut kebijakan yang dianggap bisa meminimalisir panic buying itu malah membuat emak-emak panik sehingga menimbun beras. Pada akhirnya, terjadi kelangkaan di sejumlah toko ritel modern.
"Dengan dibatasi dua plastik (pack) itu, itu menimbulkan kepanikan," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).
Kritik itu diungkap Tomsi usai mendengarkan penjelasan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri. Ia menilai apa yang disampaikan Bulog belum menjawab keluhan masyarakat.
Kemendagri ingin ada kejelasan target acuan kapan harga dan stok beras di pasar bisa terkendali.
Sementara itu, Bulog mengatakan pembatasan pembelian beras adalah kebijakan dari pengusaha ritel, yakni Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).
"Terkait pembatasan pembelian di ritel modern kemarin, saya baru konfirmasi dengan teman-teman, jadi memang adanya pembatasan itu lebih ke kebijakan Aprindo, bukan dari Bulog," tegas Cahyaningtiyas alias Tiyas.
"Jadi, Bulog itu menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke ritel atas permintaan dari rekan-rekan penjual ritel modern. Mereka melakukan kebijakan pembatasan penjualan lebih untuk menghindari adanya panic buying, pemerataan stok," imbuhnya.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa ikut berkomentar. Ia menyebut sudah ada rakor dengan Aprindo untuk membahas isu kelangkaan beras di Indomaret dan Alfamart Cs.
Akan tetapi, Ketut membantah adanya kelangkaan beras seperti yang ramai dikeluhkan masyarakat.
"Kami melakukan rakor dengan ritel modern sebagaimana kemarin isu kelangkaan, padahal sebenarnya bukan langka, tapi pasokan tidak optimal. Oleh karena itu, dengan rakor kemarin sudah diambil langkah-langkah dan sedang berkembang pasokan ke ritel modern," tegas Ketut.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Dedi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan berupaberas10 kg sedang dipertimbangkan akan dilanjutkan setelah Juni 2024 atau hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Keberlanjutan, kata Airlangga, program ini bergantung pada hasil panen April hingga Mei mendatang.
"Kita lihat juga hasil panen kita di bulan April-Mei nanti," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (21/2).
"Ya kita sekarang sampai bulan Juni 2024 nanti tentu akan ada evaluasi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk memperpanjang bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) setelah Juni 2024.
Program itu awalnya cuma digelar pada Maret sampai Mei 2023. Namun, pemerintah memperpanjang pemberian bantuan hingga Juni 2024.
"Kalau pemerintah punya kemampuan, akan dilanjutkan lagi ke bulan berikutnya. Tapi, janji saya ya sampai Juni dulu," kata Jokowi di Gudang Bulog, Bekasi, Jumat (16/2).
Jokowi mengatakan pemerintah sudah merencanakan pembagian bansos beras hingga pertengahan tahun. Sebanyak 20,66 juta keluarga penerima manfaat menerima 10 kilogram beras per bulan.
Program ini menjadi sorotan selama Pemilu Serentak 2024. TPN Ganjar-Mahfud sempat meminta Jokowi menghentikan bansos sementara karena dugaan politisasi.
"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos, dan itu menguntungkan paslon tertentu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
《rupiahku legal atau ilegal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rupiah138Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rupiahku legal atau ilegal》bab terbaru。