situs slot bonus new member 100 to x5

Rekor dunia alien komputer binatang roh

Ingin Harga Jual Diatur, Teten Desak Revisi Permendag 31 dalam 3 Bulan******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendesak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus direvisi dalam tiga bulan ke depan.

Ia meminta dalam aturan yang diundangkan September lalu itu, mengatur larangan platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP).

"Saya mengusulkan tiga bulan ke depan harus ada revisi Permendag untuk lebih menyempurnakan karena belum ada aturan HPP," katanya dalam konferensi pers di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (21/12).

Teten juga mengatakan selama ini pengawasan terhadap perdagangan online dan perdagangan offline tidak sebanding. Menurutnya, perdagangan online tidak begitu ketat.

"Banyak sekali barang yang dijual di online tidak dilengkapi dokumentasi impornya. Bahkan para merchant yang menjual di marketplace tidak memiliki dokumen itu," katanya.

"Jadi selama ini ada pengaturan yang jomplang di offline dan online. Jadi sekarang di online bisa menjual barang yang tidak memenuhi standar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Qiangu Juechen

Zulhas Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar Johar Baru, Relatif Stabil******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas), kembali melakukan pemantauan harga bahan pokok, kali ini di Pasar Johar Baru, Jakarta, Senin (4/12). Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dalam kunjungannya, ia menemukan bahwa harga telur, ayam, dan beras tetap stabil, sementara harga cabai mengalami kenaikan.

Usai berkeliling dan berbicara dengan pedagang, Ketua Umum PAN ini mengungkapkan rincian harga beberapa komoditas. Harga cabai kini mencapai Rp120 ribu, sementara telur berada di kisaran Rp29 ribu dan ayam seharga Rp35 ribu.

Sementara itu, meskipun harga beras mengalami sedikit peningkatan, menurutnya keseluruhan pasar bahan pokok masih bisa dikatakan dalam kondisi stabil.

Untuk mengatasi harga cabai yang tinggi, dia pun meminta pemerintah daerah memberikan subsidi angkutan logistik, sehingga harga bisa ditekan.

"Kita terus cari jalan agar cabai ini diatasi, karena akan berpengaruh terhadap inflasi, walau sebetulnya setiap Desember memang begitu. Jadi saya minta pemda ongkos angkutnya disubsidi oleh pemerintah daerah, sehingga bisa turun," papar Zulhas.

Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, mulai dari Gresik, Bogor, hingga Jakarta.

Makam Peri

Erick Thohir Angkat Tsamara Amany Jadi Staf Khusus******

MenteriBUMNErick Thohir menunjuk mantan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amanysebagai staf khusus.

Erick meminta Tsamara agar fokus pada kebijakan publik.

"Sekarang saya tambah lagi Bu Tsamara nih, ini Bu atau mbak. Nah ini staf khusus baru yang saya minta untuk fokus di public policy," ujar Erick saat menghadiri Peluncuran Employee Well-Being Policy di Jakarta, Rabu (13/12) seperti dikutip dari Antara.

"Salah satu diskusi dengan Tsamara adalah mental health, bahwa 70 persen generasi muda itu ada indikasi mental health. Dengan inspirasi itu, saya diskusi dengan Pak Tedi (Tedi Bharata Deputi SDM BUMN) akhirnya kami terapkan," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Kementerian BUMN baru saja meluncurkan program Employee Well-Being Policy untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan bahagia untuk mendorong produktivitas, motivasi, kepuasan dan ketertarikan karyawan yang berpengaruh langsung pada kinerja perusahaan.

Beberapa layanan baru yang diterapkan dalam Employee Well-Being Policy adalah jaminan kesehatan selain BPJS, layanan kesehatan mental, pengelolaan jaminan kesehatan, komunitas olahraga, literasi finansial dan daycare.

"Salah satu contoh yang penting sekali daycare ini diterapkan di seluruh perusahaan-perusahaan, financial support literasi, itu perlu karena kadang kita lupa menabung, padahal namanya jabatan umur ada saatnya," ucapnya.

Hanya seorang pendeta Tao

Susah Dapat Kredit, Pengusaha Desak Pemerintah Atur Perdagangan Kratom******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mendesak pemerintah untuk segera mengatur regulasi tata niaga kratom.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pekrindo dalam dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12). Ia menyebut penetapan regulasi yang masih alot membuat aktivitas perekonomian kratom pun terganggu.

"Hingga saat ini regulasi kratom belum jelas sehingga masyarakat yang sudah terlanjur menggantungkan ekonominya di komoditas ini kecewa dan was-was akan kegiatan ekonominya," ucap Yosef.

Menurut Yosef, saat ini sejumlah pihak masing simpang siur dalam menempatkan kedudukan kratom.

Padahal, Kementan sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Dalam beleid itu, kratom masuk dalam daftar komoditas tanamanan obat binaan Dirjen Hortikultura.

Namun, status kratom kembali tidak jelas. Pasalnya, masih di tahun yang sama Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 dibatalkan dan direvisi menjadi Kepmentan Nomor 591 tahun 2020.

Dalam beleid baru itu, kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat.

Yosef menuturkan kondisi ini karena dipengaruhi oleh Kepmentan Nomor 591 tahun 2020 dan kratom dihilangkan dalam daftar tanaman obat (BPOM) lewat surat edaran nomor HK.04.4.42.42.019.16.1740 Tahun 2016 yang melarang penggunaan kratom obat tradisional suplemen kesehatan.

Selain itu Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengeluarkan larangan yang tertuang dalam surat pernyataan SIKAP tanggal 31 Oktober 2019 terkait peredaran dan penyalahgunaan kratom di indonesia.

Di sisi lain, berdasarkan hasil Lab BNN dengan nomor R/06/XI/BL/BL.00.00/2015 yang dikeluarkan pada 31 November 2015, menyatakan kratom negatif alias tidak mengandung narkotika.

Begitu juga dengan hasil Lab BNN di Balikpapan dengan nomor bukti 17974/2019/NNF/ yang hasilnya menyatakan kratom negatif tidak mengandung narkotika.

"Berarti dengan dua hasil itu dari BNN jelas kratom bukanlah produk yang berbahaya karena dari sisi kearifan lokal sudah digunakan masyarakat yang hidup di Kalimantan dan hingga saat ini belum ada ditemukan kasus yang melibatkan kratom," imbuh Yosef.

Tak hanya itu, ia juga menyebut kratom tidak masuk dalam golongan narkotika sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, kratom tidak dilarang untuk ekspor.

Yosef menyebut dampak permasalahan dengan kondisi status regulasi abu-abu ini jelas dirasakan petani dan pengusaha. Salah satunya, para pengusaha tidak bisa mendapat fasilitas pemberian modal dari perbankan.

"Perbankan juga tidak bisa memberikan fasilitas Letter of Credit atau L/C sehingga kegiatan bisnis khususnya ekspor mengalami tingkat risiko yang sangat tinggi," kata Yosef.

Ketidakjelasan regulasi, kata Yosef, juga membuat pembinaan berkaitan budidaya hingga standar mutu kratom belum pernah dilakukan di instansi manapun. Terlebih, memang belum pernah ada penganggaran dana belanja seperti APBD yang dianggarkan untuk kratom.

"Dampak terutama di standar mutu yang hingga hari ini menjadi salah satu masalah utama yang terdampak barang ditolak oleh buyer bahkan ada dimusnahkan di negara pengimpor," tutur Yosef.

[Gambas:Video CNN]

kelaparanku yang hebat

Zulhas Lapor ke Jokowi soal Rencana Penataan Perdagangan Kratom******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan dalam rangka membahas penataan perdagangan kratom.

Kratom sendiri merupakan salah satu komoditas tanaman yang masuk dalam golongan I kategori narkotika. Selama ini kratom diperbolehkan ekspor ke luar negeri, salah satu pasarnya adalah Amerika Serikat (AS).

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Menurut Zulhas, perdagangan kratom sangat menguntungkan bagi para petani di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ia menyebut perdagangan kratom perlu diatur lantaran ada perbedaan cara pandang.

Namun Zulhas tak merinci penataan seperti apa yang akan dilakukan, termasuk soal potensi nilai ekonomi dari kratom.

"Ya belum (dihitung), baru akan ditata ya," ucap dia.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor kratom mencapai US,33 juta atau setara Rp114,92 miliar (asumsi kurs Rp15.678 per dolar AS) sepanjang Januari-Mei 2023.

Nilai ekspor kratom ini mengalami tren kenaikan secara sejak 2019 hingga 2022. Tercatat pada 2019 nilai ekspor kratom mencapai US,95 juta dengan volume 5,33 ribu ton.

Kemudian naik menjadi US,16 juta dengan volume ekspor 4,25 juta ton pada 2020. Lalu, pada 2021 nilai ekspor kratom kembali naik menjadi US,22 juta dengan volume 4,37 ribu ton.

Selanjutnya, pada 2022 nilai ekspor kratom naik lagi menjadi US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton. Namun, pada 2022 nilai ekspor kratom anjlok menjadi US,82 juta dengan volume 2,25 ribu ton.

Kemendag menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta BNN.

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code(kode HS).

[Gambas:Video CNN]

biksu perang terakhir

Barang Kiriman TKI Bebas Bea Masuk Rp23 Juta per Tahun******

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)Benny Rhamdani mengatakan barang yang dikirim para pekerja migran Indonesia (PMI) alias tenaga kerja Indonesia (TKI) akan dibebaskan bea masuk hingga US.500 atau Rp23 juta (kurs Rp15.485) per tahun.

Benny mengatakan ketentuan itu telah disetujui pemerintah.

"Terkait keluhan banyak PMI tentang barang kiriman mereka yang selama ini di pelabuhan dan di bandara sering diperlakukan diskriminatif. Pajak yang dibebankan kepada mereka terlalu berat," katanya di peringatan Hari PMI Internasional 2023 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin (18/12).

Tak hanya itu, Benny mengatakan Presiden Jokowi menyetujui pembebasan biaya administrasi IMEI untuk dua telepon genggam milik PMI.

"Tidak sedikit pekerja migran yang tiba di Tanah Air dipersulit, mengalami antrean panjang dengan urusan administrasi IMEI handphone," katanya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang membebaskan bea masuk barang milik TKI melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia yang telah diundangkan dan berlaku sejak Senin (11/12).

Aturan baru itu memuat beberapa hal pokok, termasuk ketentuan pembebasan bea masuk barang kiriman, bawaan penumpang berupa handphone, komputer genggam dan tablet (HKT), serta barang pindahan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyebut lahirnya PMK 141/2023 bakal memberikan insentif serta dukungan lebih kepada barang kiriman TKI.

Pembebasan bea masuk ini berlaku atas tiga kali pengiriman barang masing-masing US0 dengan total US.500 atau setara Rp23,4 juta per tahun.

"Jadi setiap kiriman itu dia sampai dengan senilai US0, kita tidak kenakan biaya masuk dan lain-lain. Ini kita juga berikan kepada barang penumpang untuk yang melalui bandara tidak kita kenakan biaya masuk dan lain-lain," tutur Askolani dalam media briefing di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

Jika nilai barang lebih dari US0 per pengiriman, bakal dikenakan bea masuk atas selisihnya sesuai ketentuan yang berlaku, yakni sebesar 7,5 persen, dipungut PPN dan PPnBM, serta dipungut PPH Pasal 22 impor.

Pengiriman barang yang dibebaskan bea masuk maksimal tiga kali dalam setahun berlaku untuk TKI yang terdaftar dalam Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Jika tidak terdaftar, berlaku maksimal sekali atau hanya US0 per pengiriman.

[Gambas:Video CNN]