sintoto

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

Peternak Minta Diselamatkan Jokowi dari 'Tsunami' Ayam Broiler******

Komunitas PeternakUnggas Nasional (KPUN) meminta perlindungan kepada Presiden Jokowi dari 'tsunami' ayam broiler yang menekan harga livebird (LB) atau ayamhidup di tingkat peternak.

Ketua KPUN Alvino Antonio mengatakan perlindungan diminta terkait penurunan harga LB sejak Natal 2022 atau sekitar 26 Desember 2022. Mereka mengatakan harga LB sempat di angka Rp15 ribu per kg, terutama di wilayah Jawa Tengah, yang merupakan pusat populasi ayam ras pedaging.

Berdasarkan catatanya, harga di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp19.500 - 20.500 per kg itu bertahan hingga saat ini. Sedangkan harga ayam karkas di level konsumen cenderung stabil, yakni Rp33 ribu-Rp35 ribu per kg.

Ia menyebut penurunan harga terjadi karena masih banyak perusahaan integrator yang berbudidaya dan menjual ayam hidupnya bersamaan dengan milik peternak UMKM mandiri. Bahkan, kata Alvino, mereka menjual sangat murah bahkan di bawah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 tahun 2022 yakni Rp21 ribu-Rp23 ribu per kg di level peternak.

Alvino mengatakan integrator menjual murah, namun bagi mereka kerugian cenderung sedikit bahkan tidak mengalami rugi sama sekali. Sebab, integrator memiliki pabrik DOC (anak ayam) sendiri, pakan sendiri, obat-obatan sendiri bahkan channel distribusi sendiri yang tersistem bekerja sama dengan para broker.

"Sedangkan kami peternak UMKM mandiri, membeli sapronak DOC dan pakan dari mereka. Tentu dengan harga yang mahal jadi kami kalah bersaing di sini," katanya seperti dikutip dari pernyataan resmi, Selasa (10/1).

Alvino pun menjelaskan sejak Minggu (8/1), harga DOC mengalami penurunan yakni Rp2.500-Rp3 ribu per ekor. Namun, harga pakan masih tinggi yakni Rp8.500-Rp8.800 per kg.

Adapun tahun lalu harga pakan hanya Rp7.500 per kg. Harga pakan cenderung naik dengan alasan harga jagung naik. Padahal hari ini harga jagung turun di bawah Rp5.000 per kg, tapi harga pakan tidak turun.

Atas berbagai persoalan fluktuasi harga LB, DOC dan pakan yang cenderung tidak stabil dan merugikan peternak UMKM mandiri, KPUN pun menuntut beberapa poin kepada pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Pertama, menuntut Jokowi untuk secepatnya menerbitkan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak UMKM Mandiri Ayam Ras, sebagaimana diatur dalam UU No.18/2009 Jo; UU 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Kedua, mendesak Jokowi segera mengevaluasi kinerja Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Satgas Pangan karena peternak sebagai pelaku usaha UMKM masih belum merasakan kehadiran lembaga negara tersebut. Yang ada tambah mereka, lembaga tersebut justru mengabaikan keluhan peternak .

Ketiga, dalam jangka pendek, KPUN menuntut kepada pemerintah untuk segera menyelamatkan peternak UMKM mandiri dengan segera menyerap LB atau karkas dari jaringan peternak UMKM mandiri dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan BUMN Seperti PT Freeport, PT Pelni, PT PLN, PT Garuda, PT KAI, jaringan hotel milik negara atau untuk bansos.

Ia mengatakan jika tuntutan itu tidak dipenuhi, peternak akan mengepung Istana dan kementerian terkait dengan massa yang lebih besar.

Rasul Carmen

Malaysia dan Indonesia Ancam Setop Ekspor Sawit ke Eropa******

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa(UE) sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi dan memperketat penjualan produk minyak sawit.

Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Fadillah, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri Malaysia, mendesak anggota Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi "tuduhan tak berdasar" yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

CNNIndonesia.com masih berusaha meminta tanggapan atas isu ini kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Ekspor Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Farid Amir. 

CPOPC, yang dipimpin oleh Indonesia dan Malaysia, sebelumnya menuduh UE secara tidak adil menargetkan minyak sawit.

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim minggu ini juga sepakat untuk "memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit" dan memperkuat kerja sama melalui CPOPC.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Malaysia Michalis Rokas mengatakan tidak melarang impor minyak sawit dari negara tersebut dan membantah bahwa undang-undang deforestasi menciptakan hambatan ekspor Malaysia.

"(Hukum) berlaku sama untuk komoditas yang diproduksi di negara mana pun, termasuk negara anggota UE, dan bertujuan untuk memastikan bahwa produksi komoditas tidak mendorong deforestasi dan degradasi hutan lebih lanjut," ujarnya.

Di sisi lain, permintaan UE untuk minyak sawit diperkirakan menurun secara signifikan selama 10 tahun ke depan bahkan sebelum undang-undang baru tersebut disetujui.

Pada 2018 lalu, aturan energi terbarukan UE mengharuskan penghapusan bahan bakar transportasi berbasis kelapa sawit secara bertahap pada 2030 karena dianggap berkaitan dengan deforestasi.

Padahal, UE adalah konsumen minyak sawit terbesar ketiga di dunia dengan menyumbang 9,4 persen atau 1,47 ton dari ekspor minyak sawit Malaysia sepanjang 2022.

[Gambas:Video CNN]

Tiran paling hebat dalam sejarah

Mendag Respons Perppu Ciptaker Izinkan Impor Pertanian Meski Stok Aman******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ia mengatakan meski diperbolehkan, aturan itu harus selalu dijalankan. Namun, menurutnya itu hanya berlaku jika keadaan darurat.

"Kalau gak darurat, ya gak dipakai," ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis (12/1).

"Gini lah, gak ada pemerintah itu yang mau kesejahteraan petani kita gak ada. Kita mau petani kita makmur," ucapnya.

Perppu Cipta Kerja menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ketentuan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 30 di UU sebelumnya jelas mencantumkan larangan impor komoditas pertanian di saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi.

"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tak hanya itu, Pasal 101 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait sanksi bagi orang yang nekat melakukan impor komoditas pertanian meski ketersediaan cukup juga dihapus dalam Perppu Cipta Kerja.

Pasal 101 menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Tian Xing Zhan Ji

Anwar Ibrahim Blak******

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyinggung soal kerja sama kedua negara dalam bentuk 'OPEC' kelapa sawit.

Anwar mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara pemberi sumbangsih kelapa sawit terbesar di dunia, disusul dengan Malaysia. Karena itulah menurutnya apabila kerja sama ini dapat berjalan, 'OPEC' kelapa sawit bisa terbentuk.

"Common-concerted effort, satu strategi bersama. Umpamanya kelapa sawit, Indonesia sekitar 68 persen pengeluarannya (produksi CPO), kedua Malaysia. Kalau kita ada kesepakatan itu, 'OPEC' dalam kelapa sawit," jelasnya dalam CT Corp Leadership Forum di Menara Bank Mega, Senin (9/1).

"Cuma, sudah diwujudkan sejak 2015, tapi tidak berkembang karena masing-masing (Indonesia dan Malaysia) lembab sedikit dalam tindakannya," sambung Anwar.

Indonesia dan Malaysia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia memang sempat membentuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) pada 2015 lalu. Hal ini dilakukan sebagai upaya bersama kedua negara untuk menguasai pasar produk hilir kelapa sawit di Asia.

CPOPC beranggotakan Indonesia dan Malaysia ditambah 4 negara pengamat alias observer countries, yakni Kolombia, Ghana, Honduras, dan Papua Nugini.

Terlepas dari menguapnya kolaborasi Indonesia dan Malaysia tersebut, Anwar Ibrahim menegaskan saat ini Indonesia harus bersatu dengan Malaysia, termasuk dalam menjalankan carbon trading dan energi baru terbarukan (EBT).

Anwar pede jika kekuatan Indonesia dan Malaysia digabung, kedua negara serumpun ini bisa menjadi yang terdepan di kawasan. Bahkan, PM Malaysia tersebut siap mendukung penuh kepemimpinan RI di ASEAN untuk 2023.

"ASEAN ini agak sedikit muram, tapi giliran Indonesia mengurus, mengetuai, chairman ASEAN. Jadi saya berikan jaminan. Malaysia, kita akan berikan seluruh dukungan supaya kepemimpinan Indonesia, giliran Indonesia tahun ini, akan cukup berkesan dan apa yang perlu kita lakukan, akan kita lakukan bersama. Itu maksimum yang kita bikin," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pelindung Negara Long Shuai

71 Investor Serahkan Dokumen Komitmen Investasi di IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat ada 100 investorlebih yang menyatakan minat berinvestasi di IKN Nusantara.

Tapi dari jumlah itu, baru 71 investor yang baru mengirimkan letter of intent(LoI) atau dokumen komitmen awal untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Sebanyak 11 investor itu datang dari Negeri Jiran bersamaan dengan kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim.

"Investor yang berminat ada 100 lebih, tapi yang telah mengirimkan letter of intent (LOI) ada 71 perusahaan yang berasal dari luar dan dalam negeri, dengan komposisi investor dalam negeri masih lebih banyak daripada yang dari luar negeri," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1).

LOI tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Teungku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kepada Bambang.

Calon investor dari Malaysia berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor, antara lain pengelolaan sampah (waste management), infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce.

Sementara itu, dari 71 investor yang telah menyerahkan LOI, 3 di antaranya sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek (SIPP) dari pemerintah.

Menurut Bambang, saat ini sektor infrastruktur dan utilitas yang paling banyak diminati investor. Sektor lain yang tak kalah menarik adalah mixed useddan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah, serta teknologi.

Bambang menekankan pemerintah bakal terus bekerja keras untuk mendatangkan investor ke IKN karena tidak mau membebankan APBN dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

"IKN sangat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Bahkan tak hanya Indonesia yang akan merasakan dampak ekonomi dari IKN, Malaysia juga sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia," pungkasnya.

Sebelumnya, PM Malaysia Anwar Ibrahim mendukung Presiden Jokowi soal investasi di IKN Nusantara. Menurutnya, ada kepentingan Sabah dan Serawak yang perlu diperjuangkan.

"Rekan-rekan di Sabah dan Serawak memuji inisiatif ini. Kami akan ambil pendekatan yang positif agar pertumbuhan IKN memberi manfaat juga bagi Sabah dan Serawak," ucap Anwar dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor.

[Gambas:Video CNN]

novel tulang debu

Pemprov Banten Buka Suara soal PHK 1.600 Buruh Pabrik Sepatu******

Pemerintah Provinsi Banten mengaku belum memiliki solusi jelas untuk menangani rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.600 pegawai PT Nikomas Gemilang. Produsen sepatuitu meminta ribuan buruhnya mundur secara sukarela oleh pihak perusahaan.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan pertambahan ribuan pengangguran di wilayahnya. Pasalnya, krisis ekonomi terjadi di seluruh dunia, bukan Banten saja.

"Keadaan makro yang memang keadaannya sedang seperti itu secara global. Bukan hanya di Banten, global, sehingga kita terus mendialogkan itu," ujar Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Rabu (11/01).

"Investasi di Banten meningkat 100 persen, itu juga berati ada harapan kita terkait kesempatan dan peluang kerja. Nah, itu terus juga kita komunikasikan," terangnya.

Disisi lain, Al Muktabar juga sangat berharap adanya peran pemerintah kota/kabupaten di Banten untuk terus menurunkan angka pengangguran, khususnya Pemerintah Kabupaten Serang yang menjadi lokasi PT Nikomas Gemilang beroperasi.

Sebelumnya Nikomas Gemilang mengaku terpaksa meminta karyawannya mengundurkan diri lantaran pesanan sepatu kualitas ekspor yang terus menurun semenjak perang Rusia-Ukraina bergulir.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, namun mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]