kode alam 2d

tolong panggil aku tuan Paus

Menaker Klaim Aturan UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen Tak Cacat Hukum******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengklaim Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) telah sesuai aturan di atasnya alias tidak cacat hukum.

Ida mengatakan beleid yang ditekennya pada 16 November kemarin itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.

"Permenaker ini sebenarnya menjalankan perintah PP 36, di mana Kementerian Ketenagakerjaan memberi kewenangan untuk memberikan pedoman penetapan upah minimum dan gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkannya. Sebenarnya Permenaker 18 2022 ini sesuai dengan PP 36/2021," kata Ida singkat di UGM, Selasa (22/11).

Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," kata Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang pun menduga penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang.

Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18/ 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu mencakup beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi. Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Darah yang membakar jiwa

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]

setengah dongeng

Alasan Raksasa Teknologi Amazon, Meta dan Twitter PHK Besar******

Perusahaan raksasa teknologi marak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akhir-akhir ini, mulai dari Amazon, Meta, hingga Twitter.

Sejumlah perusahaan teknologi itu melakukan PHK karena menghadapi kesulitan ekonomi.

Amazon sebelumnya dikabarkan akan melakukan PHK kepada sekitar 10 ribu karyawannya di pekan ini. Isu itu pun dibenarkan oleh perusahaan pada Rabu (16/11).

Sementara, Meta Platforms Inc yang merupakan induk Facebook akan melakukan PHK terhadap lebih dari 11 ribu karyawan atau 13 persen dari total karyawannya.

Per akhir September, perusahaan mempekerjakan 87.314 karyawan. PHK massal itu merupakan yang pertama kali dilakukan sejak 18 tahun berdiri.

Keputusan itu diambil di tengah lonjakan biaya dan pelemahan pasar iklan.

Untuk Twitter, sejak akuisisi Twitter dirampungkan Elon Musk, setidaknya 3.700 pekerja alias setengah pekerja di perusahaan tersebut terkena PHK.

Musk berdalih PHK tersebut adalah upaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

Mengutip NPR, lebih dari 24 ribu pekerja teknologi di 72 perusahaan Amerika Serikat (AS) terkena PHK November ini. Jumlah tersebut menambah total 120 ribu pekerja yang telah dirumahkan selama 2022 ini.

Analis Teknologi Paolo Pestacore menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tertentu telah membuat pertaruhan besar yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membuahkan hasil, apalagi untuk menghasilkan keuntungan.

"Kekhawatiran besar mengingat kita sedang memasuki periode resesi. Ini menciptakan banyak ketidakpastian karena sulit untuk memprediksi perilaku dan pengeluaran konsumen," katanya kepada Daily Mail, dikutip Rabu (16/11).

Analis Utama GlobalData Laura Petrone menjelaskan PHK adalah suatu konsekuensi yang dialami oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang disibukkan dengan proyek-proyek baru ketika pertumbuhan ekonomi melambat.

"PHK, pertama-tama, mencerminkan perlambatan ekonomi makro dan fakta bahwa pasar kerja melemah. Perusahaan media sosial, seperti Meta dan Twitter adalah yang paling rentan dalam prospek ekonomi yang memburuk ini, karena mereka paling rentan terhadap perlambatan belanja iklan," jelasnya.

Sementara itu, Profesor Columbia Business School Dan Wang menanggapi langkah PHK yang dilakukan raksasa teknologi dunia adalah upaya perusahaan untuk sebisa mungkin memangkas biaya.

"Ketika mereka memotong biaya, hal pertama yang harus dilakukan biasanya adalah biaya tenaga kerja dan juga periklanan dan pemasaran," kata Wang kepada Business Insider.

[Gambas:Video CNN]

Super ajaib serba bisa

HP Inc Akan Pangkas 6.000 Orang Karyawan Hingga 2025******

HP Inc. perusahaan teknologi informasi asal Amerika Serikatmengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 6.000 orang karyawan hingga dua tahun ke depan.

Mengutip CNN.com, Rabu (23/11), pemangkasan karyawan disebabkan karena iklim ekonomi global yang memburuk. Saat ini HP memiliki 51 ribu orang karyawan secara global.

Pembuat komputer itu mengungkapkan keputusan PHK besar-besaran menyusul laporan pendapatan kuartalan yang lesu pada Selasa sore (22/11), di mana penjualan turun lebih dari 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Tindakan ini diharapkan akan selesai pada akhir tahun fiskal 2025," imbuhnya.

Presiden dan CEO HP Enrique Lores menambahkan keputusan ini adalah strategi siap masa depan perusahaan. Ia mengatakan meski ada PHK namun pihaknya akan melayani pelanggan dengan lebih baik dan mendorong penciptaan nilai jangka panjang dengan mengurangi biaya, dan menginvestasikan kembali inisiatif pertumbuhan utama untuk memposisikan bisnis untuk masa depan.

Adapun keputusan itu menjadikan HP masuk dalam daftar perusahaan teknologi yang pernah berkembang pesat yang kini mengumumkan pemutusan hubungan kerja yang signifikan.

Sebelumnya, induk Facebook, Meta, baru-baru ini mengatakan telah memangkas 11 ribu pekerjaan di seluruh perusahaan, dan Amazon (AMZN) mengkonfirmasi pekan lalu bahwa PHK yang luas telah dimulai di raksasa e-commerce yang akan berlanjut hingga tahun depan.

[Gambas:Video CNN]

Penata rambut terbaik di dunia peri

Pengusaha Singgung Motif Menaker Terbitkan Permenaker 18/2022******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif tersembunyi dibalik penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18/ 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, permenaker tersebut menabrak aturan di atasnya yaitu peraturan pemerintah nomor 36/2021 tentang pengupahan.

Danang menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki kebijakan.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB. Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Danang juga mengatakan Permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidak pastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi kedepan," tandas Danang.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18 tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Buwas Pastikan Stok Beras Bulog Enam Bulan Aman******

Direktur Utama BulogBudi Waseso memastikan pasokan beras nasional yang dikuasai pemerintah aman untuk enam bulan ke depan. Karenanya, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir.

"Masyarakat jangan khawatir, Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau, walau di pasaran ada sedikit kenaikan harga," kata pria yang akrab disapa Buwas ini dalam keterangan resmi yang dikutip dari Antara, Jumat (18/11).

Pernyataan Buwas dilontarkan untuk menanggapi isu ancaman kelangkaan pangan yang tidak berdasar.

Menurut Buwas, kenaikan harga beras di lapangan terjadi karena beberapa faktor baik eksternal maupun internal dalam negeri, seperti anomali cuaca, kenaikan harga BBM dan juga situasi dalam negeri yang memasuki musim tanam.

Untuk itu, Bulog menggelar kegiatan Operasi Pasar (OP) atau Program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) sepanjang tahun.

"Sampai dengan pagi ini kami sudah menggelontorkan beras operasi pasar di seluruh Indonesia dengan jumlah total sebanyak hampir 1 juta ton dan selanjutnya setiap hari kami akan gelontorkan terus sampai dengan panen raya berikutnya," ujarnya.

Saat ini, fokus Bulog adalah mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat. Bulog akan melakukan hal tersebut secara maksimal demi kepentingan rakyat banyak, terlebih di tengah situasi seperti sekarang.

Jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini mencapai 625 ribu ton beras di dalam negeri.

Bulog juga menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras komersil di luar negeri. Dalam hal ini, stok beras di luar negeri bisa kapan saja ditarik apabila pasokan dalam negeri sudah habis.

"Total stok yang kami punya sekarang sudah hampir 1,2 juta ton yang tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia, ditambah stok beras komersil hasil kerja sama di luar negeri," ujarnya.

Ia juga menjamin Bulog akan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan ini. Tak hanya itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap stabil

Selain memiliki jaringan infrastruktur kantor dan gudang yang tersebar hingga pelosok Tanah Air, Bulog juga sudah memiliki gudang ritel modern sebagai pusat distribusi serta penjualan secara ritel.

"Kami pastikan juga bahwa seluruh jaringan yang bekerja sama dengan Perum Bulog sudah menyediakan kebutuhan beras di tingkat lokal baik secara offline maupun online, jugaoutlet-outletbinaan Perum Bulog seperti RPK (Rumah Pangan Kita) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan ritel modern yang ada," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]