sob77

Cermin iblis serba bisa

Harga Pangan Mulai Landai Tapi Cabai Tetap Mahal******

Harga cabai-cabaian masih terpantau tinggi setelah Iduladha. Di awal Juli ini, cabai merah keritingtembus Rp50 ribu per kg.

Mayoritas bahan pokok terpantau stagnan, bahkan beberapa turun harga.

Mengutip situs Harga Pangan yang dirilis Bank Indonesia (BI), rata-rata harga cabai merah keriting di pasar tradisional melonjak dari Rp49.750 per kg menjadi Rp50.600 per kg pekan ini.

Namun, cabai rawit merah justru turun dari Rp51.050 per kg menjadi Rp49.500 per kg.

Kelompok daging-dagingan yang saat Iduladha sempat naik juga ikut kini turun. Daging ayam ras segar yang minggu lalu dijual Rp40.500 per kg, turun tipis ke Rp40.050 per kg.

Lihat Juga : Pernyataan Keras Bahlil ke IMF Usai Minta Longgarkan Ekspor Nikel Cs

Daging sapi kualitas 1 turun dari Rp139.750 per kg menjadi Rp138.600 per kg, lalu daging sapi kualitas 2 dari Rp130 ribu per kg menjadi Rp129.200 per kg.

Minyak goreng curah sedikit naik dari Rp15.550 per kg menjadi Rp15.600 per kg.

Namun, minyak goreng kemasan bermerek 1 dari malah turun dari Rp21.500 per kg menjadi Rp21.450 per kg, begitu pula minyak goreng kemasan bermerk 2 dari Rp19.950 ke Rp19.900 per kg.

Adapun harga beras bervariasi. Beras kualitas bawah 1 dihargai Rp12.500 per kg, naik dari sebelumnya Rp12.450 per kg. Beras kualitas medium 1 stabil di Rp13.550 per kg, sedangkan beras kualitas super 1 turun dari Rp14.900 per kg menjadi Rp14.850 per kg.

Harga pangan pokok lainnya relatif stabil dari pekan lalu. Telur ayam dijual Rp31.700 per kg, gula pasir lokal Rp14.750 per kg, serta gula pasir kualitas premium Rp16.050 per kg.

Bawang merah tetap di harga Rp41.350 per kg, sedangkan bawang putih melejit dari Rp39.650 per kg menjadi Rp40.700 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kurir dunia bawah

Libur Iduladha, Tingkat Keterisian Hotel di Bali Naik 15 Persen******

PerhimpunanHoteldan Restoran Indonesia (PHRI) Balimelaporkan okupansi atau tingkat keterisian hotel saatIduladha 2023 meningkat hingga 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan saat ini okupansi hotel regional Bali rata-rata 80 persen berkat kedatangan 17 ribu wisatawan domestik per hari, serta 16 ribu wisatawan mancanegara per hari.

"Sebelumnya (Iduladha) 65-70 persen, meningkat tajam 10-15 persen sejak awal minggu ini karena libur panjang. Mungkin ada yang sampai ambil cuti sekalian liburan," katanya dikutip Antara, Kamis (29/6).

PHRI Bali mencatat kenaikan ini terjadi sejak awal minggu di momen Iduladha, di mana wisatawan domestik terlihat paling banyak mengisi hotel-hotel di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, disusul Sanur di Kota Denpasar, serta Ubud di Kabupaten Gianyar.

Sebagian besar wisatawan menginap di hotel bintang tiga dan empat. Adapun lama menginap sekitar 3-5 hari. Ini berbeda dengan wisatawan mancanegara yang umumnya menginap 7-14 hari.

Rai menyebut kenaikan okupansi hotel saat Iduladha tahun ini paling terasa, bahkan jika dibandingkan saat sebelum covid-19.

Lihat Juga : Basuki Koordinasi dengan Erick Siapkan JIS Gelar Piala Dunia U-17

"Iduladha sebelumnya, cutinya sebentar. Jadi sekarang ada cuti panjang dan Sabtu, Minggu, wisatawan domestik juga mulai ada peningkatan dari sisi ekonomi sehingga menambah animo mereka bepergian," ujarnya.

Selain momentum Iduladha, Rai mengungkapkan kunjungan wisatawan domestik ke Pulau Dewata juga didorong masa libur sekolah.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat menambah cuti pada momentum Iduladha sangat membantu perekonomian, apalagi saat mendorong wisatawan domestik untuk bepergian dalam negeri sehingga perputaran ekonomi berlangsung di dalam.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan seni bela diri yang hebat

PUPR Usul Anggaran Rp49 T di 2024, Temasuk Untuk Bandara VVIP IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp49 triliun untuk 2024.

Direktur Jenderal Bina Marga PUPR Hedy Rahadian menyebut dana ini untuk membiayai penugasan pembangunan Bandara VVIP serta akses tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Pagu indikatif 2024 sebesar Rp49 triliun belum mengakomodasi penugasan-penugasan, antara lain penugasan Perpres Nomor 31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN, kemudian penugasan untuk pembangunan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1 dan Seksi 5B Akses IKN yang ditargetkan selesai pada tahun depan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip Antara,Selasa (4/7).

"Agar peningkatan konektivitas jalan daerah pada tahun depan tidak terlambat, kami ingin bahwa Inpres ini sejak awal sudah masuk dalam postur anggaran," ungkap Hedy.

Karena itu, Direktorat Jenderal Bina Marga mengajukan anggaran untuk tahun depan sebesar Rp49 triliun.

"Pagu indikatif 2024 adalah Rp49 triliun. Prioritas anggaran untuk 2024 adalah program-program bersifat committed,yakni optimalisasi, pemeliharaan baik jalan maupun jembatan, kemudian rehabilitasi rekonstruksi dan penggantian jembatan, serta penuntasan koridor pembangunan jalan dan jembatan," ujarnya.

Ia merinci alokasi anggaran Bina Marga sebesar Rp49 triliun tersebut diperuntukkan bagi program infrastruktur konektivitas sebesar Rp46,60 triliun, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,39 triliun.

Adapun rincian program infrastruktur konektivitas 2024 terdiri dari kegiatan reguler sebesar Rp34,75 triliun dan pembangunan IKN sebesar Rp11,85 triliun.

Kegiatan reguler mencakup pembangunan jalan, pembangunan jembatan, jalan layang dan underpass,preservasi jalan dan jembatan serta jembatan gantung, pembangunan jalan tol dan cadangan serta lahan tol.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

Bapanas Patok Harga Pembelian Gula di Tingkat Petani Rp12.500 per Kg******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga pembeliangula di tingkat petani menjadi minimal Rp12.500 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp11.500 per kg.

Penetapan harga itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Badan Pangan Nasional Nomor 159/TS.02.02/K/6/2023 tentang Harga Pembelian Gula Kristal Putih Di Tingkat Petani, berlaku mulai 3 Juli 2023.

"Harga pembelian di tingkat petani atau produsen naik sebesar Rp1.000 per Kg, dari Rp11.500 per kg menjadi Rp12.500 per kg," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi melalui keterangannya, Minggu (2/7).

"Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani tebu khususnya di tengah musim giling yang sedang berlangsung," kata dia.

Selain itu, kebijakan ini juga langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional secara berkelanjutan. Dengan pendapatan yang baik ia mengharapkan minat masyarakat atau petani tebu untuk menanam dan meningkatkan produksi tebunya semakin tinggi.

"Sehingga dapat mendorong peningkatan ketersediaan bahan baku tebu yang berdampak pada peningkatan produksi gula nasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bea Cukai Tahu Eksportir Penyelundup 5 Juta Ton Ore Nikel ke China

Bapanas telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terkait langkah-langkah sosialisasi serta pengawalan implementasi harga di lapangan untuk memastikan agar berlakunya kebijakan terbaru ini berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan kenaikan harga pembelian gula konsumsi di tingkat petani ini tidak lepas dari adanya kenaikan biaya produksi (biaya sewa, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida), serta biaya distribusi.

Berdasarkan survei Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu 2023 yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, telah terjadi kenaikan BPP sebesar 9,08 persen dari Rp589.229 per ton tebu menjadi Rp650 ribu per ton tebu.

"Untuk itu, diperlukan penyesuaian agar keseimbangan dan kewajaran harga di tingkat petani, penggilingan, pedagang, dan konsumen, terjaga sesuai harga keekonomian saat ini, sebagaimana arahan Bapak Presiden," pungkas Arief.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

Bahlil Sebut Pemikiran IMF soal Pembatasan Ekspor Nikel Cs Keliru******

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menganggap keliru pemikiran Dana Moneter Internasional (IMF) tentang pembatasan ekspor komoditas yang diterapkan Indonesia.

Pernyataan IMF tertera dalam laporan bertajuk 'IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia'.

"Saya ingin menjelaskan satu per satu terhadap sanggahan dari IMF bahwa pemikiran dia ini keliru besar," kata Bahlil, Jumat (30/6).

Bahlil mengatakan kebijakan itu tidak akan merugikan Indonesia. Pasalnya, pertama, Indonesia memperoleh kepercayaan yang sangat kuat dari global.

"Sekalipun masuk tahun politik, namun kepercayaan global terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih sangat kuat. Saya baru balik dari AS soalnya," kata Bahlil.

Bahkan, IMF mengakui bahwa pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia berada di atas 19 persen untuk sektor di luar hulu migas.

Lihat Juga : Bahlil Soal Permintaan IMF: Sampai Langit Runtuh Tetap Hilirisasi

"Yang kedua, IMF mengatakan negara kita akan rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi penciptaan nilai tambah sangat tinggi di negara kita," imbuhnya.

Salah satu contohnya adalah ekspor nikel Indonesia. Ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US,3 miliar. Begitu menyetop ekspor nikel dan melakukan hilirisasi, ekspor RI meningkat pesat hampir US miliar atau 10 kali lipatnya.

"Yang tahu pendapatan negara tercapai atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Indonesia. Dan tidak hanya pendapatan negara, Akibat hilirisasi juga terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku," ujarnya.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan defisit neraca dagang Indonesia dengan China makin kecil usai hilirisasi diterapkan.

Pada 2016-2017 defisit neraca perdagangan RI-China mencapai US miliar. Namun, usai penerapan hilirisasi, defisit neraca dagang kedua negara tersebut menurun menjadi US,5 miliar.

"Dan di kuartal I 2023 ini kita sudah surplus US miliar. Ini teman-teman catat jadi IMF jangan ngomong ngawur gitu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem ahli nujum

Pengusaha Muda Tolak Rayuan IMF soal Hapus Larangan Ekspor Bijih Nikel******

HimpunanPengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menolak rayuan Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta Indonesia menghapus laranganekspor bijih nikel dan bahan mineral lainnya.

Ketua Bidang Maritim, Kelautan, dan Perikanan Badan Pengurus Pusat Hipmi Fathul Nugroho menilai kebijakan berani Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tepat, meski ditolak dunia. Ia menegaskan pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak asing yang memprotes kebijakan hilirisasi tersebut.

"Kebijakan hilirisasi sudah berjalan dengan baik, terutama di sektor mineral. Beleid tersebut berhasil meningkatkan investasi dan nilai tambah ekspor hasil pengolahan mineral," tegasnya dalam keterangan resmi, Sabtu (1/7).

"Pemerintah harus berani dan siap menghadapi pihak luar negeri yang kontra kebijakan tersebut, termasuk IMF, dan mendukung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk menjelaskan ke IMF," jelas Fathul.

Selain hilirisasi bahan mineral, Hipmi mendorong pemerintah menjamah sektor lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas laut dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sehingga sektor kelautan dan perikanan bisa dipilih untuk digenjot hilirisasinya.

"Apabila hasil laut dan perikanan dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, maka diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan nilai ekspor hingga berkali lipat seperti di komoditas nikel," tandas Fathul.

IMF memang sempat meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, Minggu (25/6).

Dalam laporan tersebut, IMF menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan IMF.

[Gambas:Video CNN]