qqmas

Dewa Binatang Misterius

kredivo motor

Harga emas Antam stagnan di posisi Rp1,164 juta per gram******

Jakarta (ANTARA) - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin pagi, tidak berubah atau stagnan di posisi Rp1.164.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan juga berada di posisi Rp1.164.000 per gram pada Sabtu (2/3/2024).

Harga jual kembali (buyback) emas batangan juga stabil, yakni Rp1.057.000 per gram. Nominal tersebut serupa dengan harga buybackpada Sabtu (2/3/2024) senilai Rp1.057.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Senin:

- Harga emas 0,5 gram: 632.000
- Harga emas 1 gram: Rp1.164.000
- Harga emas 2 gram: Rp2.268.000
- Harga emas 3 gram: Rp3.377.000
- Harga emas 5 gram: Rp5.595.000
- Harga emas 10 gram: Rp11.135.000
- Harga emas 25 gram: Rp27.712.000
- Harga emas 50 gram: Rp55.345.000
- Harga emas 100 gram: Rp110.612.000
- Harga emas 250 gram: Rp276.265.000
- Harga emas 500 gram: Rp552.320.000
- Harga emas 1.000 gram: Rp1.104.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Baca juga: Harga emas naik seiring pelemahan imbal hasil obligasi AS
Baca juga: Harga emas Antam hari ini naik Rp4.000 per gram
Baca juga: Harga emas Antam hari ini naik Rp22.000 jadi Rp1,164 juta per gram

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Yan Shuai

erek kipas angin

Senin, SIM keliling tersedia di lima lokasi DKI Jakarta******

Agar bisa mengakses layanan SIM keliling, pemohon diminta membawa persyaratan yakni  KTP dan SIM yang masih berlaku beserta fotokopi masing-masing

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyediakan layanan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling di lima lokasi DKI Jakarta untuk memudahkan warga yang akan memperpanjang masa berlaku syarat legal berkendara pada Senin.

Polda Metro Jaya melalui akun Twitter resmi, merinci layanan SIM ini tersedia pukul 08.00 - 14.00 WIB di:

1. Jakarta Timur di Mall Grand Cakung;
2. Jakarta Utara di LTC Glodok;
3. Jakarta Selatan di Kampus Trilogi Kalibata;
4. Jakarta Barat di Mall Citraland;
5. Jakarta Pusat di Kantor Pos Lapangan Banteng.

Agar bisa mengakses layanan SIM keliling, pemohon diminta membawa persyaratan yakni  KTP dan SIM yang masih berlaku beserta fotokopi masing-masing.

Lantas di lokasi gerai SIM keliling, warga akan diminta untuk mengisi formulir, menjalani pemeriksaan kesehatan, serta mengikuti tes psikologi secara daring.

Layanan mobil SIM keliling ini, hanya dapat memperpanjang SIM yang masih berlaku saja untuk golongan tertentu, yakni SIM A dan SIM C.

Bagi SIM yang telah habis masa berlakunya, pemilik SIM harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian.

Untuk biaya perpanjangan, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp80.000 untuk perpanjangan SIM A, dan Rp75.000 untuk perpanjangan SIM C.
Baca juga: Polda Metro Jaya ajak masyarakat jaga kamtibmas usai Pemilu 2024

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

cuan365

Kemarin, Polri bakal rekrut 10 ribu orang hingga anggota KKB ditangkap******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum telah diwartakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Minggu (3/3), mulai dari Polri bakal merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di jajaran Polda Papua hingga anggota KKB yang merampas senpi Polri ditangkap.

Berikut rangkuman berita hukum kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Polri rekrut bakal 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua

Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di jajaran Polda Papua yang tersebar di empat provinsi di Tanah Papua.

Perekrutan 10.000 orang untuk menjadi anggota Polri itu dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2028, katanya.

Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengatakan untuk tahun 2024 penerimaan dijadwalkan bulan April dengan merekrut 2.000 orang yang akan dididik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa.

Selengkapnya di sini.

2. Satgas Gakkum DC tangkap anggota KKB perampas senpi Polri di Ilaga

Kasatgas Penegakan Hukum Damai Cartenz (Gakkum DC) Kombes I Gusti Gde Era Adhinata mengakui, tim nya telah menangkap anggota KKB yang diduga kelompok perampas senjata api milik KP3 Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Memang benar anggota telah menangkap salah satu anggota KKB yang juga terlibat dalam kasus perampasan senpi jenis SS 1-V 1 yang terjadi tanggal 2 Februari lalu, kata Kombes Era Adhinata kepada ANTARA di Timika, Minggu.

Selengkapnya di sini.

3. Polres selidiki kasus pengeroyokan tewaskan seorang siswa di Kalianda

Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan, Polda Lampung, menyelidiki peristiwa kematian seorang siswa yang diduga akibat dikeroyok dan dianiaya di kawasan Ponpes Miftahul Huda 606 Desa Agom, Kecamatan Kalianda, pada Minggu dinihari.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP yusriandi Yusrin, di Kalianda, Minggu, mengatakan, pihaknya saat ini masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku serta motif pembunuhan tersebut.

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

voucher belanja hypermart

Pengamat sebut TNI dan Bakamla harus bersinergi jaga kawasan laut IKN******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-FounderInstitute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI serta seluruh pihak keamanan harus bersinergi dalam menjaga wilayah maritim di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Integrasi dan koordinasi antara Bakamla dan TNI AL harus kuat, artinya jangan sampai tumpang tindih," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Khairul, tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL kerap terjadi lantaran dua pihak tersebut memiliki tugas yang sama, yakni menjaga kawasan maritim Indonesia.

Fenomena tumpang tindih kewenangan itu, lanjut Khairul, membuat koordinasi antara keduanya dalam melakukan penjagaan tidak dibangun secara maksimal.

"Yang terjadi sampai saat ini 'kan masih ada tumpang tindih kewenangan antara Bakamla dan TNI AL. Nah ini termasuk yang harus diselesaikan supaya tidak ada masalah dalam konteks pengamanan IKN," kata dia.

Oleh karena itu, Khairul mengatakan bahwa seluruh lembaga yang bertugas melakukan penjagaan laut Indonesia harus memiliki batas tugas yang jelas.

Dengan demikian, kerja sama antarlembaga bisa terjalin dan penjagaan wilayah maritim Indonesia pun bisa berjalan dengan maksimal, terlebih dalam menjaga kawasan maritim di IKN.

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Selain meningkatkan koordinasi dengan Bakamla, dia mengemukakan bahwa TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN
Baca juga: Kementerian BUMN resmikan lima proyek di IKN dalam dua hari

Sebelumnya, IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," kata Ali.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

slot gacor jam ini

KI DKI kerja sama Biro Umum Setda perkuat layanan informasi publik******

Kami ingin mengajak Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) Provinsi DKI Jakarta untuk bisa bersinergi melaksanakan kegiatan bimtek e-monev

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta bekerjasama dengan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) DKI Jakarta memperkuat sinergi tata kelola layanan informasi publik pada 2024. "Sebagai langkah awal kita membuat kegiatan bimbingan teknis (bimtek) untuk layanan di bidang pengawasan dan evaluasi secara digital (e-monitoring dane-monev)," kata Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) KI DKI Aang Muhdi Gozali  di Jakarta, Senin, saat melakukan audiensi dengan Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI terkait sinergi kedua instansi. Aang menyebut kegiatan verifikasi dan klarifikasi (visitasi) dan bimbingan teknis (bimtek) ini merupakan bagian dari pengawasan (monitoring)  terhadap badan publik di Jakarta. Selain untuk meningkatkan tata kelola layanan informasi publik, kegiatan tersebut juga memberikan asistensi serta menjamin kesiapan badan publik dalam mengikuti pelaksanaane-monitoring dan e-monev yang akan digelar pada Juni 2024. "Kami ingin mengajak Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) Provinsi DKI Jakarta untuk bisa bersinergi melaksanakan kegiatan bimtek e-monevuntuk badan publik kategori Biro di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," ujar Aang. Lebih lanjut, Aang menjelaskan melalui kegiatan bimtek, pihaknya akan memberikan pengarahan secara teknis kepada para peserta untuk dapat langsung memperbaiki layanan informasi publik. Hal itu sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Perbaikan tata kelola layanan informasi publik, kata Aang juga dapat dilakukan berdasarkan surat rekomendasi hasil e-monev pada tahun sebelumnya. "Harapannya, tentu saja, badan publik kategori biro yang belum informatif di lingkungan DKI Jakarta dapat semakin baik kualitas layanan informasi publik serta bisa meraih predikat informatif," ucap Aang. Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Sekretaris Daerah dan Deputi Gubernur Biro Umum dan ASD DKI Jakarta Sahar Mildino menyambut baik kerja sama kegiatan bimtek tersebut. "Kami siap bersinergi untuk kegiatan bimtek yang mungkin dapat kita laksanakan setelah Lebaran. Untuk kegiatannya semoga bisa dibuka oleh pak Sekda," kata Sahar. Menurut Sahar Biro Umum dan ASD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjaga kualitas layanan informasi publik seusai dengan UU KIP. Hal tersebut dibuktikan dengan keberhasilan meraih predikat informatif selama beberapa tahun ke belakang. “Kami berharap, melalui bimtek ini, Biro Umum dan ASD dapat mempertahankan kualitas layanan informasinya. Dan tentu saja biro-biro lain pun dapat semakin informatif," ujar Sahar.Baca juga: KI DKI gandeng PN Jakpus bentuk tim khusus untuk keterbukaan informasi
Baca juga: KI DKI tuntaskan sidang sengketa informasi 10 parpol
Baca juga: KI DKI gandeng KPU dan Polda Metro untuk wujudkan pemilu berkualitas

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Warisan serba profesional dari dunia lain

slot bonus 200 persen

KKI Warsi libatkan masyarakat kurangi emisi karbon lewat jaga hutan******

Jambi (ANTARA) - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi melibatkan masyarakat dalam upaya mengurangi emisi karbon dengan menjaga hutan, dimana salah satu skemanya adalah perhutanan sosial.

Koordinator Program KKI Warsi, Ade Chandra di Jambi, Senin ,mengatakan perhutanan sosial menjadi skema yang digunakan untuk melibatkan masyarakat, dimana program itu memberikan peluang bagi masyarakat mendapatkan berbagai pendanaan atas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan.

Baca juga: Kawasan hutan dan lahan terbakar di Jambi mencapai 335 hektar

"Jadi, hutan-hutan itu dikelola masyarakat, dan harapannya hutan dikelola dengan baik serta ada peluang pembayaran berbasis kinerja result based payment (RBP). Maksudnya, ada insentif kepada kelompok yang mengelola hutan secara baik. Saat hutan dikelola oleh masyarakat, hutan akan tumbuh, dan emisi karbon akan berkurang," ujarnya dalam workshop terkait isu lingkungan.

KKI Warsi Jambi sampai saat ini mendampingi izin perhutanan sosial dengan luas berkisar 130.000 hektare, tersebar di Kabupaten Kerinci, Merangin, Bungo, Sarolangun, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat, dimana masyarakat di berbagai daerah itu menjaga hutan dengan kearifan lokal.

"Kelompok masyarakat yang memegang izin perhutanan sosial itu akan disertifikasi, ada sertifikasi nasional dan sertifikasi dari luar, yaitu Plan Vivo dan nantinya dipersiapkan juga bagaimana mereka bisa mempertahankan hutannya, serta kita hitung karbonnya dan dari situlah masyarakat mendapatkan insentif," katanya.

Baca juga: Luas lahan yang terbakar di Jambi sejak Januari capai 229 hektare

Baca juga: Menunggu Perda Masyarakat Hukum Adat di Jambi

KKI Warsi saat ini mempunyai program pohon asuh. Melalui program ini masyarakat yang tinggal jauh dari hutan dapat berkontribusi dengan berdonasi Rp200 ribu untuk menanam sebatang pohon di hutan, selama setahun pohonnya akan dijaga masyarakat yang tinggal dekat hutan.

"Donasi itu digunakan untuk menjaga pohon itu serta hutan agar tidak dirusak,” kata Ade.

Sejauh ini, ada 19 hutan yang menjadi lokasi program pohon asuh, yakni di Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Kalimantan Utara, diantaranya ada hutan adat, skema menjaga hutan dengan melibatkan masyarakat.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024