arwana89

Qi Master di Tokyo

Neraca Dagang RI Surplus US,48 M pada Februari 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan RI kembali mencatat surplus sebesar US,48 miliar pada Februari 2023.

Neraca perdagangan kembali surplus untuk ke-34 kalinya dikarenakan kinerja ekspor yang lebih baik dibandingkan impor.

"Jadi neraca perdagangan Indonesia sampai Februari 2023 telah membukukan surplus selama 34 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 dan masih dalam tren yang meningkat," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah dalam konferensi pers, Rabu (15/3).

Ekspor

Ekspor Indonesia pada Februari 2023 tercatat sebesar US,40 miliar. Nilai ini naik 4,51 persen jika dibandingkan Februari 2022 yang sebesar US,47 miliar.

Kenaikan ekspor secara tahunan ini ditopang oleh ekspor migas yang naik 19,27 persen dari US0 juta menjadi US,19 miliar dan ekspor non migas naik 3,76 persen dari US,48 miliar menjadi US,21 miliar.

Jika dirinci menurut sektornya, ekspor non migas dari industri pertanian, kehutanan dan perikanan turun 2,08 persen dan industri pengolahan turun 0,09 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan lainnya masih tumbuh 20,93 persen

Namun, jika dibandingkan Januari 2023 yang tercatat sebesar US,32 miliar, kinerja ekspor turun 4,15 persen. Hal ini dikarenakan ekspor migas turun 20,26 persen dari US,49 miliar menjadi US,19 miliar dan non migas turun 3 persen dari US,83 miliar menjadi US,21 miliar.

Secara bulanan, semua sektor ekspor tercatat turun. Migas turun 20,26 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan turun 2,62 persen, tambang dan lainnya turun 9,46 persen, serta industri pengolahan turun 0,86 persen.

Impor

Impor Indonesia pada Februari 2023 tercatat sebesar US,92 miliar. Realisasi ini turun 4,32 persen dibandingkan Februari 2022 yang tercatat sebesar US,64 miliar.

Secara tahunan, kinerja impor melambat disebabkan oleh penurunan impor migas maupun nonmigas. Impor migas turun 17,08 persen dari US,90 miliar menjadi US,41 miliar. Sedangkan, impor nonmigas turun 1,63 persen dari US,74 miliar menjadi US,51 miliar.

Jika dilihat menurut penggunaannya, impor nonmigas secara tahunan turun terbesar adalah bahan baku/penolong minus 8,10 persen. Sedangkan impor barang modal naik 6,10 persen.

Dibandingkan Januari 2023 yang tercatat US,44 miliar, kinerja impor lebih melambat lagi dengan realisasi turun 13,68 persen. Impor migas juga turun 17,19 persen dari US,91 miliar menjadi US,41 miliar dan nonmigas turun 13,03 persen dari US,54 miliar menjadi US,51 miliar.

Secara bulanan, jika dilihat menurut penggunaan barangnya, semua nya mengalami penurunan. Impor bahan baku/penolong turun 15,09 persen dan barang modal turun 6,64 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bintang Jiwa Dou

Pemilik Rental Risau Gubernur Bali Akan Larang Turis Asing Sewa Motor******

Penasihat Perhimpunan Rental Motor (PRM) BaliI Made Wira Atmaja merespons rencana Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan peraturan daerah berisi larangan wisatawan mancanegara(wisman) menyewa sepeda motor.

Atmaja mengatakan pihaknya memang belum mengetahui secara pasti apakah rencana itu akan jadi dilakukan atau tidak. Namun, ia meminta kepada Koster untuk meninjau ulang rencana itu.

Pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan DPRD di Bali terkait rencana itu.

Ia menyebutkan audiensi dan harapan agar rencana itu dikaji ulang disampaikan karena selama ini ada lebih dari 10 ribu usaha rental motor di Bali. Semenjak pandemi covid-19 melanda hampir 2,5 tahun, mereka tidak mendapatkan penghasilan.

Belakangan ini katanya, pemilik usaha rental itu mulai mendapatkan kehidupan kembali. Tapi baru saja merangkak katanya, usaha rental motor sudah mendapatkan kabar buruk berupa rencana larangan itu.

Ia khawatir kalau larangan berlaku, banyak masyarakat Bali yang akan terkena dampak.

"Sekarang baru merangkak adanya seperti ini. Padahal sebenarnya keluhan dari masyarakat atau yang viral sekarang itu, masalah bule atau WNA yang menjadi pelaku usah rental ilegal," sebutnya.

Gubernur Bali Wayan Koster akan melarang para wisatawan mancanegara (wisman) menyewa sepeda motor. Larangan itu, akan disahkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Larangan itu akan diberlakukan sebagai buntut dari seringnya wisatawan mancanegara ugal-ugalan dengan motor yang mereka sewa.

"Yang pertama mengenai kepariwisataan Bali, jadi sudah ada peraturan gubernur (pergub) Bali, mengenai tata kelola pariwisata Bali," kata Koster, saat konferensi pers, di Kantor Kemenkumham Bali, Minggu (12/3) sore.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi para wisatawan itu, harus berpergian, jalan, menggunakan mobil-mobil dari travel. Tidak dibolehkan lagi, menggunakan sepeda motor atau apa yang bukan dari travel agent," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan larangan itu akan diberlakukan tahun ini. Setelah larangan berlaku, para wisman tidak bisa lagi meminjam atau menyewa sepeda motor.

"Jadi minjam atau nyewa (sepeda motor) tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini, pasca pandemi covid-19. Kenapa sekarang, karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau, waktu pandemi covid-19 tidak mungkin kita melakukan itu, karena turisnya tidak ada, sekarang mulai ditata," katanya.

Selain melarang menyewa motor, Koster juga akan melarang wisatawan mancanegara membuka usaha di Bali. Hal itu demi mencegah kejahatan ekonomi di wilayahnya.

"Mengenai kejahatan ekonomi, termasuk yang kita larang melakukan jenis usaha. Apalagi visa-nya bukan untuk kerja tapi visa untuk wisata, itu tidak boleh melakukan aktivitas usaha di Provinsi Bali. Sewain mobil, sewain vila segala macam, itu banyak terjadi sekarang. Tapi kami tengah mengidentifikasi dengan suatu operasi gabungan untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.

Atmaja menambahkan ulah ugal-ugalan yang dilakukan wisatawan mancanegara tak dipicu oleh rental motor. Ia mengatakan ulah ugal-ugalan dilakukan turis asing karena lemahnya penegakan hukum dan perilaku oknum petugas di lapangan.

"Mereka bisa ugal-ugalan karena selama ini mereka menyepelekan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena, dengan mudahnya mereka membayar oknum-oknum petugas yang ada di jalan. Harusnya itu yang diselesaikan permasalahannya bukan menutup semua usaha," jelasnya.

Makam Peri

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Tuan kekaisaran terkuat

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai istri militer

Transmart Jual Beras Murah Kualitas Premium Seharga Rp47.250 per 5 Kg******

Transmart kini menjual beras medium murah berkualitas premium produksi Perum Bulog. Beras ini dijual dalam bentuk kemasan 5 kg seharga Rp47.250.

Beras murah ini merupakan bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP).

Founder sekaligus Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengaku senang bisa menyalurkan beras murah dengan kualitas tinggi kepada masyarakat. Bahkan, beras SPHP ini sangat diminati oleh para pengunjung Transmart.

"Ternyata suplierlain mulai menurunkan harganya karena demand-nya laku, yang ini (merek lain) kurang demand-nya, jadi mulai menurunkan harganya. Jadi terjadi penurunan harga. Nah ini kan akan mendorong penurunan inflasi yang menjadi ancaman ekonomi kita," imbuhnya.

Adapun untuk tahapan awalnya, Perum Bulog akan memasok beras sebanyak 1.000 ton yang akan disalurkan ke seluruh gerai Transmart di Indonesia. Perum Bulog berkomitmen terus memasok beras ke Transmart hingga akhir tahun.

Lihat Juga : Luhut Akui Ada Lembaga 'Akali' Arahan Jokowi untuk Pakai Produk RI

"Untuk tahap awal 1.000 ton yang kita diskusikan, tapi kita tidak terbatas 1.000 ton. Di kala kebutuhan meningkat, kita suplai sebanyak kebutuhan. Kita kan berasnya ada," ujar Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas.

Menurutnya, hal ini menjadi salah satu langkah pemerintah menjamin ketersediaan beras di masyarakat mendekati Lebaran. Ia menekankan, masyarakat harus mendapat kemudahan dalam memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.

"Masyarakat harus dijamin kebutuhannya dan mudah mendapatkannya, terjangkau harganya murah. Kita juga merangkul dengan beliau (Chairul Tanjung), ini merangkul Transmart untuk menjadi jaringan Bulog dalam menyalurkan beras-beras yang SPHP," imbuhnya.

Buwas menjelaskan saat ini beras yang tersedia di Transmart dihargai Rp47.250 untuk kemasan 5 kg. Ia juga menjamin beras SPHP ini memiliki kualitas yang premium walau dengan harga yang murah.

"Dengan kita terus terjun ke lapangan, salah satunya Transmart ini maka yakinkan beras akan turun dan masyarakat terjamin tentang kebutuhan tentang beras," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penulis Lucu

Pemegang Saham PT Sinar Dunia 'Ribut' di Pengadilan******

Salah satu pemegang sahamPT Sinar Dunia, Tony Damitrias menggugat dua pemegang saham lainnya, Wong Chin Moi dan Lie Irwan Damitrias ke pengadilan.

Gugatan diajukan Tony di Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 10 November 2022 dengan nomor perkara 527/Pdt.G/2022/PN Smg.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan mengabulkan beberapa gugatan.

Kedua, menyatakan PT Sinar Dunia merupakan perusahaan keluarga, milik bersama Tony Damitrias , Lie Irwan Daitrias, dan Lie Yuwono Ali dan karena itu harus dibagi secara seimbang.

"Dengan kepemilikan 1/3 bagian masing-masing sama dan dibagi seimbang terhadap semua harta perusahaan bergerak maupun tetap termasuk keuntungan maupun utang perusahaan," tulis petitum gugatan tersebut.

Ketiga, menyatakan CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo merupakan perusahaan keluarga, milik bersama Tony Damitrias , Lie Irwan Daitrias, dan Lie Yuwono Ali dengan kepemilikan 1/3 bagian masing-masing sama dan dibagi seimbang terhadap semua harta perusahaan bergerak maupun tetap termasuk keuntungan maupun utang perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Keempat,menyatakan menurut hukum hak merek dan hak cipta yaitu daftar hak merek milik keluarga atau bersama, penggugat, alm. Lie Yuwono Ali, dan Lie Irwan Damitrias adalah milik bersama penggugat dan para tergugat dan memiliki hak bersama untuk digunakan secara masing-masing dan atau bersama-sama.

Kelima, menghukum para tergugat untuk melakukan pembagian terhadap aset-aset dari tiga perusahaan yaitu PT Sinar Dunia, CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo serta aset-aset yang dimiliki bersama dalam perusahaan untuk dapat dibagi masing - masing 1/3 sama besarnya atas mesin-mesin produksi.

Keenam, menghukum para pihak untuk membagi tanah dan bangunan gudang dengan sertifikat HGB No. 383/Muktiharjo Lor. yang berlokasi di Jalan Industri 2 No.72, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang masing-masing memiliki hak 1/3 bagian sama ratanya.

[Gambas:Video CNN]

"Menghukum tergugat I dan tergugat II menyerahkan seluruh data pelanggan/pembeli dari Usaha PT Sinar Dunia, CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo untuk diserahkan kepada penggugat dan untuk dapat digunakan bersama-sama," bunyi petitum tersebut.

Penggugat juga meminta meminta putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi. Terakhir ia juga meminta pengadilan menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Direktur PT Sinar Dunia Andana Ali menyebut sengketa hukum antar pemegang saham produsen buku tulis tersebut akan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Andana menyebut sekitar 400 karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan itu.

"Perusahaan ini dalam kondisi sehat, berkembang, dan memberikan lapangan pekerjaan," kata Andana di Semarang, dikutip dari Antara.

Maka dari itu, Andana berharap pihak yang bersengketa memikirkan nasib ratusan karyawan bersama keluarganya akibat permasalahan hukum ini.

Belum ada pernyataan langsung dari para penggugat ataupun tergugat terkait perkara di Pengadilan Negeri Semarang ini.

Catatan Redaksi: Judul artikel ini diubah pada Selasa (14/3) pukul 15.00 WIB dari semula berjudul 'Pemegang Saham Produsen Buku Sinar Dunia Ribut di Pengadilan'.