demo slot 500

penyihir penuh waktu

240 Ribu Orang di AS Ajukan Klaim Tunjangan Pengangguran******

Jumlah penganggurandi Amerika Serikatyang mengajukan tunjanganmelonjak hingga 240 ribu orang pada pekan lalu. Tertinggi sejak 13 Agustus 2022.

Departemen Tenaga Kerja AS menyatakan angka tersebut adalah capaian dari penghitungan mingguan pada 19 November kemarin.

Angka tersebut melonjak tajam sebanyak 17 ribu dari pekan sebelumnya yang mencapai 222 ribu orang.

Jumlah klaim tunjangan pengangguran ini meroket tajam akibat pasar tenaga kerja yang sangat ketat. Bahkan kondisi ini diperparah usai masa lockdown pandemi berakhir.

Kondisi itu semakin parah lantaran perusahaan besar di bidang teknologi juga mulai melakukan PHK massal. Meski demikian, PHK massal itu belum tercermin dalam klaim tunjangan pengangguran minggu lalu.

Kepala ekonom Raymond James Eugenio Aleman menilai banyak pekerja yang di-PHK ditanggung oleh pembayaran pesangon. Aleman mengatakan dia sedang mencari tanda-tanda peningkatan pengangguran dari industri lain. Sebab, industri lain kebanyakan tidak memiliki pesangon ketika di-PHK.

"Dan itu masih belum terjadi hari ini," katanya dilansir dari CNN, Kamis (24/11).

Mark Zandi, kepala ekonom untuk analitik Moody, mengatakan rata-rata klaim tunjangan pengangguran awal mingguan di bawah 215 ribu tahun ini. Sementara 240 ribu klaim untuk minggu lalu merupakan peningkatan dari rata-rata itu.

"PHK sangat buruk bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, tetapi itu berarti pasar kerja mendingin, yang sangat penting untuk menurunkan inflasi dan mencegah kenaikan suku bunga yang lebih agresif oleh Federal Reserve," ujar Zandi.

Zandi mengatakan dia memperkirakan akan melihat lebih banyak PHK di 2023. Pasalnya, perusahaan besar di tiap sektor mulai mengurangi gaji para pegawainya.

[Gambas:Video CNN]

Gelombang naga di zaman makmur

Menteri PUPR Tagih Anggaran Rp12,7 T Kebut Bangun IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Nomor KU 0101-Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada 2023 sebesar Rp12,7 triliun," imbuh Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki merinci dana tersebut bakal digunakan untuk percepatan pembangunan jalan hingga hunian untuk ASN dan TNI-Polri di IKN. Di antaranya Rp9,4 triliun digelontorkan khusus untuk pembangunan hunian tersebut.

Basuki menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land developmentdan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land developmentdan jalan," jelasnya.

Percepatan pembangunan di IKN ini bakal dimulai pada Januari 2023. Nantinya, Presiden Jokowi akan mengajak investor untuk melihat langsung progres pembangunan IKN pada kuartal II 2023.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

Waskita Jual 5 Ruas Tol Tahun Ini, Termasuk Pemalang******

PT Waskita Karya(Persero) bakal menjual atau mendivestasikan (melepas aset) dari lima ruas jalan tol nya pada 2022. Salah satunya Tol Pemalang-Batang untuk mengurangi beban utang.

Direktur Pengembangan Bisnis Waskita Karya Septiawan Andri Purwanto mengatakan kemitraan strategis yang diusung BUMN konstruksi tersebut akan dilakukan dilakukan hingga 2025 nanti.

Salah satunya, ruas tol Cimanggis-Cibitung atau Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). "Jadi ada lima ruas, kalau boleh saya sebutkan, tol Pemalang-Batang, Depok-Antasari, Pasuruan-Probolinggo, hingga Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu)," ujarnya, dilansir Antara, Senin (14/11).

"Dengan harapan ruas tol tersebut bisa kita selesaikan dan dilihat seberapa jauh lalu lintas harian rata-ratanya sesuai dengan perencanaan di awal, sehingga kita punya keyakinan jalan tol tersebut bisa kita lakukan kemitraan strategis," papar Septiawan.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya Wiwi Suprihatno menyebut kemitraan strategis terhadap lima ruas tol akan mendorong dekonsolidasi utang perusahaan sekitar Rp23 triliun.

"Kalau dari proyeksi lima ruas tol ke depan, kami proyeksikan akan terjadi dekonsolidasi utang di Waskita yang mencapai sekitar Rp23 triliun. Sejak 2021 sampai dengan tahun ini, Waskita sudah berhasil melakukan dekonsolidasi kurang lebih Rp18 triliun," terang Wiwi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat memuji upaya transformasi yang dilakukan Waskita Karya. Menurutnya, upaya tersebut telah berada di jalur yang tepat, sehingga dapat mempercepat pengembalian investasi.

Erick optimistis Waskita Karya bisa mencapai target transformasi tahun 2025 mendatang, yaitu pertumbuhan market cap dua kali dan EBITDA tiga kali.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

DPR Cecar Kementan******

Sejumlah anggota DPRmencecar Kementerian Pertanian, Bulog dan Badan Pangan terkait rancu data stok berassaat ini.

Anggota Komisi IV DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hermanto menyebutkan rancu data terkait stok beras yang dimiliki oleh tiap lembaga ini berpotensi menyebabkan distorsi harga di pasar.

"Saya ingin menyampaikan supaya ada kesamaan statemen antara para pihak yang berkaitan dengan stok beras. Jangan sampai kita di depan publik itu seolah-olah berbeda secara tajam, ini implikasinya terhadap pasar, bisa terjadi distorsi harga di pasar," tutur Hermanto dalam rapat dengan pendapat (RDP) Komisi IV di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

"Saya berharap supaya ada seirama lah kita, saya minta supaya kita ramai-ramai memperbaiki data yang benar, baik data di Kementerian, Bulog, Komisi (IV), maupun di masyarakat sehingga tidak mendistorsi pasar," tuturnya.

Hal serupa disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Slamet yang menyebut data milik Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional (BPN), dan Bulog simpang siur.

"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Pemimpin yang membuat kebijakan ada di sini semua," cecarnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Sutrisno menegaskan agar kementerian tidak hanya mengandalkan data dari dinas pertanian di daerah.

Ia meminta agar Kementan memiliki data yang valid agar bisa memastikan kecukupan stok beras. Ia juga mendesak agar Kementan menekan dugaan ekspor beras ilegal.

"Beras ini mutlak koordinasi Kementan dengan otonomi daerah, mereka yang punya data. Jangan percaya hanya data dinas pertanian," ujarnya.

Cecaran terkait data yang simpang siur itu ditanggapi oleh Kepala Badan Pangan Nasional/NFA (National Food Agency) Arief Prasetyo Adi yang menyebutkan bahwa data yang ia dapatkan berasal dari Perum Bulog.

"Tentunya ini laporan dari timnya Pak Buwas (Dirut Bulog Budi Waseso), kami selalu koordinasi, stok beras nasional yang kami laporkan 621 ribu hari ini ada 594 ribu ton," tuturnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pihaknya terus menjalin koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Bulog untuk perkembangan pangan nasional.

"Kami selalu berdiskusi juga dengan Kementan, Kementerian Perdagangan, tentunya dengan Menko Perekonomian. Sehingga kalau ada anggapan BPN tidak berkoordinasi dengan Kementan, itu juga engga. Karena saya dengan Pak Suwandi juga telfonan terus sampai malam, dengan tim Pak Buwas juga terus," ucap Arief.

Rancu data beras sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Pertanian dan Bulog. Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beberapa waktu lalu mengatakan menuturkan stok CBP saat ini hanya 651 ribu ton atau separuh dari target sebanyak 1,2 juta ton.

Stok CBP menipis karena penyerapan beras di tingkat produsen menurun seiring dengan pasokan yang terbatas dan harga jual yang tinggi.

Budi Waseso karena itu menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor. Bahkan, impor harus segera dilakukan.

Namun pernyataanBuwas itu dibantah Kementerian Pertanian. 

Statistisik Ahli Madya Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) Kementerian Pertanian Anna Astrid Susanti mengatakan saat ini pasokan beras nasional masih relatif aman, bahkan surplus.

Menurutnya, jika mengacu pada data BPS, per Desember 2022 produksi beras akan mencapai 32 juta ton dengan surplus 1,8 juta ton.

"Menurut data BPS, hingga Desember 2022 produksi beras sekitar 32 juta ton, dan diperkirakan masih surplus 1,88 juta ton beras. (Sementara) konsumsinya 30,2 juta ton," kata Anna saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Hanya saja, tidak semua dari surplus itu berada di gudang Bulog. Ia menjelaskan, cadangan beras yang berada di Bulog hanya sekitar 11 persen. Sementara sisanya berada di rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen.

"Hasil survei cadangan beras nasional yang dilakukan bulan Juni 2022 oleh BPS, Kementan dan Bapanas menunjukkan kalau stok beras di Bulog hanya sekitar 11 persen. Dari sisi stok nasional sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan," paparnya.

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Buruh Sindir Pengusaha Tekstil: Fasilitas Bintang Lima, Upah Kaki Lima******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyindir pengusaha tekstildan sepatu dengan menyebut mereka cengeng.

Sindiran ia sampaikan terkait keluhan sejumlah pengusaha terkait beberapa beban usaha, salah satunya upah. Sindiran juga ia sampaikan terkait gembar-gembor yang mereka sampaikan kalau beban upah tak dikurangi, badai PHK di industri padat karya bakal menimpa pekerja di Indonesia.

Pasalnya, beban terjadi di tengah penurunan permintaan akibat tekanan ekonomi global.

Sejumlah pengusaha, khususnya dari industri tekstil belakangan ini mengeluh. Keluhan mereka sampaikan terkait tekanan ekonomi global belakangan ini.

Mereka menyebut masalah itu telah menurunkan permintaan sampai dengan 30 persen. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan karena penurunan permintaan tersebut, pihaknya akhirnya harus mem-PHK sekitar 45 ribu pekerja. 

Supaya ancaman PHK itu tidak meluas, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11).

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Relokasi

Said mengatakan mengurangi beban produksi sebenarnya bisa dilakukan pengusaha dengan merelokasi usaha mereka dari daerah dengan biaya tinggi ke rendah. Sebenarnya kata Said, relokasi ini sudah ia usulkan sudah dilakukan sejak sepuluh tahun yang lalu.

"Saya sudah usulkan 10 tahun lalu, untuk labour intensive, padat karya itu memang harus dibangun ke daerah-daerah kawasan industri yang standard living costatau biaya hidup masih rendah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia menyebut sejumlah daerah seperti Subang, Pantura, Indramayu di Jawa Barat. Selain itu juga beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih berbiaya hidup rendah.

Sementara jika perusahaan tekstil atau garmen masih bersikukuh menetap di Jakarta, akan sulit mengimbangi upah yang diberikan.

"Nggak papa karena memang labour intensive padat karya memang biayanya itu 30 persen, labour costnya. Naik 10 persen udah kerasa," katanya.

Said menyinggung bahwa relokasi ini tidak menyebabkan PHK massal sebab pada akhirnya jumlah tenaga kerja yang direkrut akan sama hanya berbeda lokasi. Selain itu, perusahaan pun akan menawarkan pindah kepada karyawannya.

Ia pun menekankan bahwa relokasi pabrik padat karya ini akan menimbulkan upah dan produktivitas yang merata. Sebab, kesenjangan upah di tiap daerah akan dikejar oleh pemerintah.

"Kesenjangan disparitas upah akan dikejar pemerintah untuk tidak terlalu melebar. Cuma hati-hati relokasi tidak semua SDM siap. (Ada) 10-20 perusahaan di Jawa Barat hengkang, terus kembali lagi, karena SDM tempat mereka menuju belum siap," tegasnya.

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Bank Negara Barat Mulai 'Ogah' Beri Pinjaman Perusahaan Batu Bara******

Sejumlah bank di negara Barat membatasi pinjaman yang diberikan kepada perusahaan batu bara. Hal ini berkaitan dengan komitmen untuk menjaga lingkungan. 

Kelompok lingkungan Reclaim Finance mengatakan 96 bank sekarang memiliki kebijakan untuk membatasi layanan keuangan ke sektor batu bara.

Pemberi pinjaman Barat terbesar untuk penambang batu bara pada 2020 adalah Deutsche Bank dengan US8 juta atau setara Rp8,4 triliun (asumsi kurs Rp15.622). Kemudian diikuti oleh Citi dengan US0 juta atau Rp4,6 triliun.

"Berkenaan dengan penambangan batu bara termal, setiap transaksi dalam penambangan batu bara memerlukan tinjauan risiko lingkungan yang ditingkatkan," kata juru bicara Deutsche, seraya menambahkan bahwa bank memperbarui kebijakan batu baranya.

Saat ini, perusahaan yang bergantung pada batu bara untuk lebih dari 50 persen pendapatannya harus menunjukkan rencana diversifikasi yang kredibel agar tetap mendapatkan pembiayaan dari Deutsche. Sedangkan, perusahaan tanpa rencana diversifikasi tersebut akan dihapus dari portofolio bank pada 2025. 

Sejumlah bank termasuk ANZ, Bank of Montreal, Barclays, BNP Paribas, Commonwealth Bank, Santander, Standard Chartered, RBC dan UniCredit juga diketahui berhenti membiayai penambang batu bara pada 2021.

Melansir CNA, Kamis (24/11), tindakan pembatasan pinjaman ini dialami oleh perusahaan tambang Amerika Utara Bens Creek Group. Setelah perusahaan itu terdaftar di AIM London pada Oktober tahun lalu, Lloyds Banking Group menarik layanan perbankannya dari Bens Creek karena perubahan kebijakan terkait batu bara.

Lloyds mengatakan pada bulan Februari akan menghentikan pembiayaan penambang yang menghasilkan lebih dari 5 persen pendapatan mereka dari batubara termal pada akhir tahun ini.

Para manajer Bens Creek pun membutuhkan waktu berbulan-bulan dan puluhan penolakan, hingga akhirnya berhasil membuka rekening bank di State Bank of India di Inggris, kata kepala eksekutif Adam Wilson kepada Reuters. "Tidak ada yang mengalami masalah ini lima tahun lalu," kata Adam.

Meski demikian, hal ini tidak terjadi pada pertambangan batu bara China. Badan Energi Internasional memperkirakan investasi global dalam pasokan batu bara akan meningkat sekitar 10 persen tahun ini menjadi US6 miliar setara Rp1.800 triliun dan dipimpin oleh China.

Namun, para analis mengatakan China akan mengonsumsi sebagian besar batu bara yang ditambangnya, sehingga peningkatan produksi di negara tersebut kemungkinan tidak akan banyak berdampak pada jumlah batu bara yang diperdagangkan di pasar global.

Dengan pendanaan yang sulit didapat dari bank-bank Barat, penambang batu bara di luar China lebih banyak beralih ke pasar ekuitas tahun ini.

Pada 11 November, mereka telah mengumpulkan US,2 miliar atau Rp3,4 triliun melalui pasar publik. Angka ini naik dari US,3 miliar setara Rp20 triliun pada periode yang sama tahun 2021. Refinitiv mengungkapkan jumlah ini merupakan capaian tertinggi sejak 2017.

Walaupun hingga saat ini para analis mengatakan pasar ekuitas belum cukup untuk mengimbangi miliaran dolar dari pinjaman bank Barat yang telah hilang selama beberapa tahun terakhir.

[Gambas:Video CNN]