bosswin168 slot

Kaisar Dewa Abadi

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Lahan Pertanian Menyusut di Tengah Kenaikan Tanah Kebun Sawit******

Lahan pertanian di Indonesia semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Padahal saat ini tengah terjadi fenomena El Nino.

Imbasnya, harga beras pun kian melonjak. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan permasalahan harga beras naik terletak pada kesulitan penggilingan dalam mendapatkan gabah kering panen (GKP).

"Challenge-nya hari ini, saudara kita penggiling padi tidak dapat GKP dengan cukup dan harga pastinya akan naik," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/8).

CNNIndonesia telah berupaya mencari data terbaru lahan pertanian. Namun publikasi data terbaru hanya ditemukan sampai 2019.

Sementara itu, lahan pertanian kerap beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman berdampak pada sejumlah aspek, seperti turunnya produksi pertanian, investasi di bidang pengairan menjadi tidak optimal, dan berkurangnya ekosistem sawah.

Pada 2021 lalu, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahkan mencatat ada 150 ribu hektare lahan pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi nonpertanian. Padahal, lahan yang tersulap baru 30 ribu hektare pada 1990.

Sebelumnya pada 2019, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan Indonesia telah kehilangan 650 ribu hektare lahan sawah.

Di tengah penurunan lahan pertanian itu, lahan perkebunan kelapa sawit justru naik setiap tahunnya.

Pada 2015, luasnya 11,2 juta hektar, lalu naik ke 14 juta hektar (2017), 14,3 juta hektar (2018), 14,4 juta hektar (2019). Kemudian bertambah lagi ke 14,5 juta hektar (2020), dan 16,8 juta hektar (2021-2023).

[Gambas:Video CNN]

Ahli seni bela diri pertama

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

Rasul Carmen

G7 Bakal Larang Impor Berlian Rusia******

Kelompok tujuh negara ekonomi maju utama dunia (G7) berencana melarang masuknya berlian dari Rusia. Larangan itu akan berlaku di tengah konsumen dan produsen yang berjuang mengelola semakin kompleksnya rantai pasokan di tengah lesunya permintaan.

Dengan penjualan langsung permata Rusia yang sudah terpukul akibat sanksi AS terhadap penambang berlian Negeri Beruang Merah, Alrosa, G7 kini sedang dalam proses membahas rincian larangan lebih lanjut atas penjualan tidak langsung di negara anggotanya.

Sebelum undang-undang ini diberlakukan, produsen mengatakan pelanggan di negara Barat menghindari batu permata dari Rusia, yang merupakan produsen berlian kasar terbesar di dunia berdasarkan volume yang menguasai 30 persen pasar.

Label grup barang mewah Richemont yang berbasis di Swiss, termasuk Van Cleef & Arpels, melangkah lebih jauh dengan mengirimkan para eksekutif untuk mengunjungi pemasok di India dan mempekerjakan auditor eksternal untuk melihat aliran batu permata dalam rantai pasokan.

Larangan yang diusulkan oleh G7 kini berisiko semakin memperumit rantai pasokan, pada saat permintaan sudah berada di bawah tekanan besar.

Dengan berbagai usulan yang sedang dipertimbangkan, industri saat ini sedang memperdebatkan bagaimana negara asal berlian harus diperiksa, di mana pemeriksaan tersebut harus dilakukan, dan berapa ukuran batu, kasar atau dipoles, yang harus menjadi bagian dari aturan.

"Ini semua tentang luasnya dan seluk-beluk interkoneksi dalam rantai pasokan yang membuat hal ini sulit secara teknis," ujar Analis berlian Paul Zimnisky seperti dikutip Reuters, Selasa (31/10).

Permintaan perhiasan berlian sendiri sudah menurun di Amerika Serikat, yang menyumbang 55 persen permintaan global, karena tingginya suku bunga, pemulihan pascapandemi yang lamban di Tiongkok, dan persaingan dari berlian yang diproduksi di laboratorium.

India - yang memotong dan memoles 90 persen berlian kasar dunia - bulan lalu meminta penambang global untuk berhenti menjual permata kasar selama dua bulan untuk mengelola akumulasi stok. Artinya, saham di penambang berlian akan tumbuh.

Laporan De Beers, produsen berlian kasar terbesar di dunia berdasarkan nilai, mengatakan meski permintaan perhiasan berlian global akan tetap berada di atas tingkat sebelum pandemi, kondisi ekonomi 2023 masih sulit.

"Peningkatan inflasi dan kenaikan suku bunga terus mempengaruhi kepercayaan konsumen dan belanja di beberapa negara konsumen berlian utama, termasuk AS dan Eropa," terang perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

Luhut soal TKA di Hilirisasi Nikel: Dorong Transfer Teknologi******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan menanggapi penggunaan tenaga kerja asing dalam kebijakan hilirisasi nikel.

Menurutnya, penggunaan tenaga kerja asing sebetulnya dimaksudkan untuk transfer teknologi pasca penerapan kebijakan tersebut.

"Saya dorong investor transfer teknologi pasca penerapan kebijakan hilirisasi. Jadi supaya bangsa ini jalan," kata Luhut dalam keynote speakernya di seminar nasional Pembangunan Negara Kepulauan Berwawasan Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045, Jumat (29/9).

Sebelumnya, masalah penggunaan tenaga kerja asing usai penerapan hilirisasi juga pernah dikritik oleh Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Ia menyebut menyebut tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di smelter nikel mendapat gaji lebih besar dibandingkan pekerja lokal. Bahkan, gaji yang diterima pada TKA tersebut bisa mencapai Rp54 juta per bulan.

"Salah satu perusahaan smelter China membayar gaji antara Rp17 juta hingga Rp54 juta. Sedangkan rata-rata pekerja Indonesia hanya digaji jauh lebih rendah atau di kisaran upah minimum," tulis Faisal Basri dalam blognya.

Menurutnya, para TKA tersebut tak semuanya tenaga ahli. Beberapa di antaranya bekerja sebagai juru masak, satpam, tenaga statistik, dan sopir. Kebanyakan tenaga kerja China menggunakan visa kunjungan, bukan visa pekerja.

Akibatnya muncul kerugian negara dalam bentuk iuran tenaga kerja sebesar US0 per pekerja per bulan.

"Dengan memegang status visa kunjungan, sangat boleh jadi pekerja-pekerja China tidak membayar pajak penghasilan," katanya.

Sebab itu, ia menilai kebijakan hilirisasi nikel hanya menguntungkan industri-industri di China.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Pontjo Sutowo Minta Pengelola GBK Ganti Rugi Rp28 T soal Hotel Sultan******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo meminta ganti rugi ke Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar Rp28 triliun terkait sengketa Hotel Sultan.

Kuasa Hukum PT Indobuildco Amir Syamsuddin mengatakan jika ada pihak yang 'mengganggu' perusahaan tanpa dasar hukum, maka harus ditindak.

"Manakala Anda tiba-tiba membunuh satu usaha tanpa dasar hukum dan tanpa alasan, wajib orang yang melakukan itu bertanggung jawab dan dituntut seberat-beratnya. Saya kira berapa triliun yang ada disebutkan? (Rp 28 triliun) bahkan harusnya lebih daripada itu," kata Amir di PN Jakarta Pusat, dikutip dari detik.com, Senin (31/10).

"Karena jangan kita biasakan seseorang atau pihak mana pun yang merasa dekat atau mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kekuasaan kemudian semena-mena memperlakukan warga negara. Tak boleh," tegasnya.

Ganti rugi Rp28 triliun sebelumnya diungkap oleh Kuasa hukum Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Ia mengatakan Pontjo akan angkat kaki dari Hotel Sultan apabila mendapat ganti rugi.

"UU Nomor 20 Tahun 61 tentang pencabutan hak itu sudah diatur dan ganti rugi harus secara penuh. Dari gugatan kita Rp28 triliun lebih, itu kan belum dihitung segala isinya," katanya.

Ia merinci ganti rugi Rp28 triliun itu mencakup lahan Rp13 triliun, gedung Rp5 triliun, dan kerugian bisnis non materiil seperti nama baik dan reputasi sebesar Rp10 triliun.

Yosef yakin nilai ganti rugi akan semakin besar karena ditambah kerugian isi hotel.

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia, namun yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini dipublikasikan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

"Maka dari itu, tidak memenuhi syarat lagi dengan sendirinya gugur. Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah 2 minggu dari kemarin, sudah dibekukan," katanya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]