pinjol hanya modal ktp

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

Bapanas Bicara soal Harga Ayam dan Telur******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengatakan kenaikanharga telur dan daging ayam dalam beberapa waktu terakhir merupakan proses pembentukan keseimbangan baru. 

"Jadi kenaikan harga yang ada di lapangan saat ini sedang membentuk kesetimbangan baru di mana harga telur dan ayam boiler tidak terlepas dari struktur biaya yang membentuk harga di tingkat hilir," kata Arief dalam keterangan tertulis, Jumat (21/7).

Ia menambahkan Bapanas telah mengeluarkan regulasi yang mengatur kenaikan harga acuan melalui Perbadan Nomor 5 tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi disparitas harga produksi dan harga jual ayam di pasaran.

"Jangan sampai harga murah di atas kertas tapi sedulurpeternak bangkrut, malah tidak ada telur nanti di masyarakat. Tentu kita tidak ingin para produsen ini berhenti berproduksi," katanya.

Arief menjelaskan kenaikan harga disebabkan Day Old Chicken (DOC) atau ayam dengan umur dibawah 10 hari yang naik dari Rp5.000 ke Rp8.000 per ekor. Kemudian harga jagung juga naik dari Rp3.150 per kg ke atas Rp6.000 per kg.

Lihat Juga : Sri Mulyani Kucur Rp7,4 T Perbaiki Jembatan dan Jalan Rusak Seluruh RI

"Oleh karena itu, tugas kita bersama menjaga kewajaran harga di tiga lini yaitu di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen sesuai arahan Bapak Presiden," ujar Arief.

Ia mengatakan saat ini peternak ayam boiler dan peternak ayam petelur harus didukung agar mendapatkan harga yang baik. Selain mengeluarkan regulasi terkait harga acuan, Bapanas juga mendorong stabilitas pasokan melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) jagung pakan dari daerah surplus di wilayah Sumbawa dan Dompu Nusa Tenggara Barat ke daerah sentra peternak di Blitar dan Kendal.

"Dengan intervensi pemerintah yang menekan harga distribusi jagung pakan tersebut, dapat menekan harga telur dan daging ayam di tingkat hilir.

[Gambas:Video CNN]

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

Pak Luhut, Kalau Gampang Dilacak Kenapa Ada Bijih Nikel Diselundupkan?******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan tidak sulit menelusuri pelakupenyelundupanbijihnikel atau mineral mentah lainnya yang terjadi di dalam negeri.

"Itu tidak susah menelusuri sumbernya dari mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa dan berangkat dari mana. Kita bisa trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace," katanya dalam acara Stranas PK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Namun, nyatanya pernyataan Luhut tersebut tak sesuai dengan fakta. Buktinya masih terjadi ekspor ilegal. Terbaru, sebanyak lima juta ton bijih nikel berhasil diselundupkan ke China.

Meski tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.

"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (22/6).

Lihat Juga : Intip Anjlok Ranking Logistik RI yang Bikin Luhut Marah ke Bank Dunia

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman membenarkan yang disampaikan oleh Luhut mengenai gampang menelusuri pelaku ekspor ilegal. Namun, pada praktiknya hal tersebut tidak dilakukan karena ia menduga ada pihak lain yang berkuasa di balik tindakan tersebut.

Yusri mengatakan jika pemerintah tidak bisa mengungkapkan hal yang mudah ditelusuri, artinya ada mafia yang bekerja. Apalagi bijih nikel yang diselundupkan jumlahnya sangat banyak.

"Karena untuk mengangkut sejumlah 5,3 juta wet metric ton bijih nikel itu butuh 250 ribu dump truk mondar mandir dari tambang ke smelter. Itu di luar kebutuhan smelter loh. Masa begitu banyak lalu lalang dump truk tidak terpantau aparat? Tidak masuk akal," ujarnya saat dihubungi.

"Jadi menurut saya, diduga keras pemilik smelter terlibat langsung dengan menggunakan pelabuhan khusus mereka. Itu paling mungkin terjadi," imbuhnya.

Dengan kondisi tersebut, maka ia menduga dalang dibalik kegiatan ekspor bijih nikel tersebut bukan orang sembarangan. Sebab, hal yang sebetulnya mudah ditelusuri menjadi sulit untuk diungkapkan.

"Sebetulnya gampang mengurainya. Periksa data di KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan), cocokkan data RKAB setiap tambang dan rekomendasi ekspor dari Ditjen Minerba ke Ditjen Perdagangan Luar Negeri, cek data Bea Cukai, cek GACC (General Administration China Custom), seharusnya akan terungkap kegiatan ilegalnya," jelasnya.

Yusri sangat mengapresiasi sikap KPK yang berani mengungkapkan praktik ilegal ekspor bijih nikel, yang masih dalam penyelidikan. Menurutnya, KPK terbentur 'tembok tebal' dalam penelusuran, sehingga publikasi menjadi cara paling jitu meski ada kemungkinan pelaku mencari cara agar bisa lepas dari semua tuduhan.

"Sebab lazimnya KPK tidak boleh membuka ke publik proses penyelidikan adanya dugaan kegiatan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara. Jika dibuka akan jadi bumerang bagi KPK mengungkapkan kejahatan itu, lantaran pihak-pihak yang terlibat berupaya keras menghilangkan jejak atau memusnahkan barang bukti," ungkapya.

Karenanya, ia menyarankan agar niat baik KPK ini didukung oleh pemerintah. Sebab, mafia akan sulit dihilangkan jika tidak ada ketegasan dari pemimpin.

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Dugaan ada mafia, pemerintah diminta tegas

Kaisar Iblis Abadi

PNM Buka Suara soal Warga Sekampung di Garut Ditagih Utang Fiktif******

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM buka suara terkait ratusan warga Desa Sukabakti, Garut, yang tiba-tiba diminta membayar cicilan padahal tidak merasa memiliki utang.

Sekretaris Perusahaan PNM Dodot Patria Ary mengatakan pihaknya saat ini sedang mendalami kasus tersebut. PNM berkoordinasi dengan pihak Desa Sukabakti untuk memverifikasi warga yang tercatat sebagai debitur tetapi merasa tidak pernah meminjam uang.

"Saat ini kami melakukan interview, kemudian termasuk di dalamnya ada pengolahan data. Supaya angka yang muncul, katakanlah di masyarakat atau di media itu bisa benar-benar tepat penyelesaiannya," ungkap Dodot, dikutip dari detikJabar, Kamis (20/7).

"Jadi kami tidak akan tutupi kondisi yang ada. Siapapun yang terlibat di dalamnya, nanti akan kita proses," kata Dodot.

Saat ini, PNM masih menunggu masih menunggu hasil penyelidikan internal. Jika oknum perusahaan terbukti terlibat dalam kasus tersebut, maka akan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

"Seluruh, entah itu pelaporan, entah penyelesaian internal atau eksternal, kami basisnya adalah informasi, dokumen dan fakta. Begitu itu kemudian clear, kami dapat menyampaikan. Beberapa langkah yang akan kita ambil, pasti kita pastikan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Dodot.

Utang fiktif itu terungkap usai beberapa warga Garut ditagih membayar cicilan oleh petugas PNM Mekaar di daerah tersebut. Nilai utang bervariasi antara ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Saya enggak pinjam, (cuma) jadi korban. Utangnya Rp2 juta," kata salah satu warga, Aris Solahudin, Kamis (20/7).

Lantaran merasa tak berutang, warga pun mendatangi kantor Desa Sukabakti untuk menghapus data peminjaman utang mereka. Sejak Selasa (18/7) kemarin, kantor desa disesaki warga yang ingin mengklarifikasi perihal utang fiktif tersebut.

Kepala urusan (Kaur) Umum Desa Sukabakti Kartini mengatakan ada 407 warga yang tercatat berutang. Hingga Rabu (19/7), sudah 303 orang sudah melakukan verifikasi guna menghapus data peminjaman.

[Gambas:Video CNN]

Master Kartu Permainan

Pemasok Utama Dunia, India Setop Ekspor Beras per 20 Juli 2023******

India resmi mengumumkan bakal menyetop eksporberas. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persenekspor beras dunia.

India juga menjadi negara eksportir beras terbesar dunia, disusul Thailand, lalu Vietnam.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

Jenis beras pecah dan non-basmati mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India pada 2022. Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Larangan ini menunjukkan kepekaan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi terhadap inflasi pangan, menjelang pemilihan umum tahun depan.

Selain beras, Modi memperpanjang larangan ekspor gandum setelah membatasi ekspor beras pada September 2022. Ia juga membatasi ekspor gula tahun ini karena hasil panen tebu turun.

"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang menganggu pasar gandum," kata Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao.

Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.

Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," kata Rao.

Di sisi lain, Thailand dan Vietnam tidak memiliki cukup persediaan untuk menutupi kekurangan yang ditinggalkan India. Harga beras ekspor Vietnam pun sudah melonjak ke level tertinggi, di tengah meningkatnya kekhawatiran kurangnya pasokan akibat El Nino.

[Gambas:Video CNN]

seribu pemburu

KemenkopUKM gelar Forum Dorong Implementasi Ekonomi Sirkular di ASEAN******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN menyelenggarakan Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada 25-26 Juli 2023.

Dihadiri oleh negara-negara anggota dan pemangku kepentingan ASEAN Access yang mencakup task force, national vocal point, dan network partner, kegiatan Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular diharapkan mampu mendorong promosi prinsip-prinsip ekonomi sirkuler di wilayah ASEAN.

Deputi Bidang UKM KemenkopUKM, Hanung Harimba Rachman, menyampaikan bahwa UMKM memegang peran penting dalam perekonomian regional di wilayah ASEAN.

Untuk itu, memperkenalkan model bisnis yang ramah lingkungan, antara lain melalui model ekonomi sirkular menjadi isu yang harus segera diselesaikan.

Menurut Hanung, ekonomi sirkular merupakan sistem ekonomi yang bertujuan menghilangkan limbah, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan menjaga siklus penggunaan, pemakaian kembali, dan regenerasi yang berkesinambungan.

Hal itu kemudian mewakili pergeseran paradigma dari model linear tradisional "ambil-produksi-buang" menjadi pendekatan lebih berkelanjutan dan regeneratif.

"Pada intinya, ekonomi sirkular bertujuan untuk menciptakan sistem berkelanjutan di mana produk, material, dan sumber daya dirancang, diproduksi, dan dikelola dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan dan mendorong kemakmuran sosial dan ekonomi," ujar Hanung.

Lebih lanjut dipaparkan, dengan kehadiran para pembuat kebijakan, ahli, dan pemangku kepentingan kunci, forum ini memiliki sasaran meningkatkan kesesuaian dan keselarasan kebijakan guna menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi ekonomi sirkular di wilayah ASEAN.

Isu tersebut jadi semakin penting, karena adopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular yang berhasil di wilayah ASEAN memiliki potensi dampak transformasional.

Hanung menyebut, praktik ekonomi sirkular akan mengurangi jejak karbon, meminimalkan pembentukan limbah, dan melestarikan sumber daya alam, sehingga ke depannya, akan dapat mengurangi degradasi lingkungan.

"Indonesia sebagai penyelenggara Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular ini berharap inisiasi ini akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan visi bersama untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah ASEAN," kata Hanung.

Detektif Kecil dan Pangeran

KemenkopUKM gelar Forum Dorong Implementasi Ekonomi Sirkular di ASEAN******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bekerja sama dengan Sekretariat ASEAN menyelenggarakan Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, pada 25-26 Juli 2023.

Dihadiri oleh negara-negara anggota dan pemangku kepentingan ASEAN Access yang mencakup task force, national vocal point, dan network partner, kegiatan Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular diharapkan mampu mendorong promosi prinsip-prinsip ekonomi sirkuler di wilayah ASEAN.

Deputi Bidang UKM KemenkopUKM, Hanung Harimba Rachman, menyampaikan bahwa UMKM memegang peran penting dalam perekonomian regional di wilayah ASEAN.

Untuk itu, memperkenalkan model bisnis yang ramah lingkungan, antara lain melalui model ekonomi sirkular menjadi isu yang harus segera diselesaikan.

Menurut Hanung, ekonomi sirkular merupakan sistem ekonomi yang bertujuan menghilangkan limbah, serta memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan menjaga siklus penggunaan, pemakaian kembali, dan regenerasi yang berkesinambungan.

Hal itu kemudian mewakili pergeseran paradigma dari model linear tradisional "ambil-produksi-buang" menjadi pendekatan lebih berkelanjutan dan regeneratif.

"Pada intinya, ekonomi sirkular bertujuan untuk menciptakan sistem berkelanjutan di mana produk, material, dan sumber daya dirancang, diproduksi, dan dikelola dengan cara yang meminimalkan dampak lingkungan dan mendorong kemakmuran sosial dan ekonomi," ujar Hanung.

Lebih lanjut dipaparkan, dengan kehadiran para pembuat kebijakan, ahli, dan pemangku kepentingan kunci, forum ini memiliki sasaran meningkatkan kesesuaian dan keselarasan kebijakan guna menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi ekonomi sirkular di wilayah ASEAN.

Isu tersebut jadi semakin penting, karena adopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular yang berhasil di wilayah ASEAN memiliki potensi dampak transformasional.

Hanung menyebut, praktik ekonomi sirkular akan mengurangi jejak karbon, meminimalkan pembentukan limbah, dan melestarikan sumber daya alam, sehingga ke depannya, akan dapat mengurangi degradasi lingkungan.

"Indonesia sebagai penyelenggara Forum Dialog Kebijakan Regional tentang Ekonomi Sirkular ini berharap inisiasi ini akan menjadi langkah maju dalam mewujudkan visi bersama untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah ASEAN," kata Hanung.