indohoki77

Penguasa Binatang Buas

Pengusaha Khawatir Usaha Kecil Tak Bisa Penuhi Wajib Sertifikasi Halal******

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengkhawatirkan industri kecil menengah (IKM) tidak bisa memenuhi kewajiban sertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2024.

Adhi meyakini wajib sertifikasi halal sangat bisa dicapai oleh industri kelas menengah atas. Namun, beda halnya dengan industri kecil yang memiliki banyak tantangan.

"Untuk menengah besar harusnya tidak masalah dan 2024 saya yakin bisa (semuanya bersertifikasi halal). Nah, masalahnya di kecil ini kan yang jumlahnya jutaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/1).

Sedangkan, industri menengah besar itu hanya sekitar 9 ribu. Itu pun sebanyak 7,2 ribu industri besar sudah tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Jadi masalahnya ada disana (jumlah nya yang banyak), makanya nanti kita koordinasi lagi dengan BPJPH bagaimana untuk percepatan (sertifikasi halal) sekarang ini," jelasnya.

Tantangan kedua adalah, konsistensi dari pelaku usaha mamin kecil atau rumah tangga sendiri. Dalam hal ini adalah warung makan dan catering.

Menurut Adhi, pemerintah memiliki program untuk memudahkan industri mendapatkan sertifikasi halal. Salah satunya adalah self declaration, yang prosesnya sangat sederhana.

Pelaku usaha bisa membuat pernyataan sendiri dengan menyertakan foto bahan baku halal yang digunakan, misalnya tepung dengan sertifikasi halal dan sebagainya.

Setelah itu, bisa menyampaikan kepada lembaga muslim sebagai pendamping halal yang bekerjasama dengan BPJPH, seperti Muhammadiyah, NU, hingga lembaga perguruan tinggi islam di Tanah Air.

Selain itu, kemudahan lain yang diberikan pemerintah adalah subsidi sertifikasi halal bagi industri kecil untuk produk dari hewan, sehingga nilai yang dibayar menjadi Rp600 ribu. Sedangkan, untuk produk mamin lainnya ada gratis, namun memang jumlahnya terbatas.

"Sudah banyak program kemudahan yang diberikan pemerintah. Tapi ini bisa terlaksana kalau industri kecilnya konsisten. Konsisten melakukan self declaration, konsisten menggunakan bahan baku yang sama. Jadi tidak hanya semangat di awal. Saya rasa ini tantangannya," pungkas Adhi.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Pemerintah Kembangkan Garam Rakyat 600 Ha di Cirebon******

Pemerintah pusat mulai mengembangkan Sentra Ekonomi GaramRakyat (Segar) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat di lahan seluas 600 hektar dan digarap secara bertahap pada tahun ini.

"Untuk program Segar dari Pemerintah Pusat mulai di garap pada tahun 2023 ini," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon Dangi seperti dikutip dari Antara, Kamis (12/1).

Dangi mengatakan program Segar di Kabupaten Cirebon secara keseluruhan akan menggarap areal tambak rakyat seluas 600 hektar, yang dilakukan dalam kurun tiga tahun. Artinya, per tahunnya program tersebut menyasar 200 hektar tambak.

Ia melanjutkan, pada 2023 ini, program Segar baru akan dimulai, dan diharapkan bisa meningkatkan produksi garam bagi petambak garam rakyat di daerah itu.

Dangi menambahkan kalau program tersebut berjalan dengan sukses, pemerintah akan mengembangkannya ke beberapa daerah lain.

Dengan itu, ia berharap garam yang dihasilkan nantinya bisa bersaing dengan produk impor.

"Harapannya masyarakat pesisir bisa mendapatkan nilai tambah, dan produksi garam rakyat semakin baik lagi bila dibandingkan saat ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Jin Ke Ru Giok

Pengusaha Khawatir Usaha Kecil Tak Bisa Penuhi Wajib Sertifikasi Halal******

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengkhawatirkan industri kecil menengah (IKM) tidak bisa memenuhi kewajiban sertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2024.

Adhi meyakini wajib sertifikasi halal sangat bisa dicapai oleh industri kelas menengah atas. Namun, beda halnya dengan industri kecil yang memiliki banyak tantangan.

"Untuk menengah besar harusnya tidak masalah dan 2024 saya yakin bisa (semuanya bersertifikasi halal). Nah, masalahnya di kecil ini kan yang jumlahnya jutaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/1).

Sedangkan, industri menengah besar itu hanya sekitar 9 ribu. Itu pun sebanyak 7,2 ribu industri besar sudah tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

"Jadi masalahnya ada disana (jumlah nya yang banyak), makanya nanti kita koordinasi lagi dengan BPJPH bagaimana untuk percepatan (sertifikasi halal) sekarang ini," jelasnya.

Tantangan kedua adalah, konsistensi dari pelaku usaha mamin kecil atau rumah tangga sendiri. Dalam hal ini adalah warung makan dan catering.

Menurut Adhi, pemerintah memiliki program untuk memudahkan industri mendapatkan sertifikasi halal. Salah satunya adalah self declaration, yang prosesnya sangat sederhana.

Pelaku usaha bisa membuat pernyataan sendiri dengan menyertakan foto bahan baku halal yang digunakan, misalnya tepung dengan sertifikasi halal dan sebagainya.

Setelah itu, bisa menyampaikan kepada lembaga muslim sebagai pendamping halal yang bekerjasama dengan BPJPH, seperti Muhammadiyah, NU, hingga lembaga perguruan tinggi islam di Tanah Air.

Selain itu, kemudahan lain yang diberikan pemerintah adalah subsidi sertifikasi halal bagi industri kecil untuk produk dari hewan, sehingga nilai yang dibayar menjadi Rp600 ribu. Sedangkan, untuk produk mamin lainnya ada gratis, namun memang jumlahnya terbatas.

"Sudah banyak program kemudahan yang diberikan pemerintah. Tapi ini bisa terlaksana kalau industri kecilnya konsisten. Konsisten melakukan self declaration, konsisten menggunakan bahan baku yang sama. Jadi tidak hanya semangat di awal. Saya rasa ini tantangannya," pungkas Adhi.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat

Mendag Respons Perppu Ciptaker Izinkan Impor Pertanian Meski Stok Aman******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ia mengatakan meski diperbolehkan, aturan itu harus selalu dijalankan. Namun, menurutnya itu hanya berlaku jika keadaan darurat.

"Kalau gak darurat, ya gak dipakai," ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis (12/1).

"Gini lah, gak ada pemerintah itu yang mau kesejahteraan petani kita gak ada. Kita mau petani kita makmur," ucapnya.

Perppu Cipta Kerja menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ketentuan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 30 di UU sebelumnya jelas mencantumkan larangan impor komoditas pertanian di saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi.

"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tak hanya itu, Pasal 101 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait sanksi bagi orang yang nekat melakukan impor komoditas pertanian meski ketersediaan cukup juga dihapus dalam Perppu Cipta Kerja.

Pasal 101 menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Mendag Respons Perppu Ciptaker Izinkan Impor Pertanian Meski Stok Aman******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan buka suara soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) yang menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ia mengatakan meski diperbolehkan, aturan itu harus selalu dijalankan. Namun, menurutnya itu hanya berlaku jika keadaan darurat.

"Kalau gak darurat, ya gak dipakai," ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis (12/1).

"Gini lah, gak ada pemerintah itu yang mau kesejahteraan petani kita gak ada. Kita mau petani kita makmur," ucapnya.

Perppu Cipta Kerja menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian pada saat kebutuhan dan cadangan dalam negeri mencukupi.

Ketentuan itu dimuat pada klaster pertanian Pasal 30 Perppu Cipta Kerja, yang mencabut UU sebelumnya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani," bunyi Pasal 30 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Padahal, Pasal 30 di UU sebelumnya jelas mencantumkan larangan impor komoditas pertanian di saat ketersediaan komoditas pertanian di dalam negeri sudah mencukupi.

"Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah," begitu bunyi Pasal 30 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Tak hanya itu, Pasal 101 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terkait sanksi bagi orang yang nekat melakukan impor komoditas pertanian meski ketersediaan cukup juga dihapus dalam Perppu Cipta Kerja.

Pasal 101 menyatakan setiap orang yang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan pemerintah diancam pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

Daftar 4 Mal Sepi di Jakarta, Glodok City hingga Plaza Semanggi******

Mal alias pusat perbelanjaandi DKI Jakarta harus menerima kenyataan ditinggalkan pengunjung. Kondisi di beberapa mal, seperti Glodok City hingga Plaza Semanggi bahkan sangat memprihatinkan.

Sejumlah mal tersebut ditinggalkan pengunjung di saat pandemi covid-19 menerpa Indonesia sejak 2020. Meski pandemi mereda dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) resmi dicabut, mal-mal ini tetap tak dilirik pengunjung.

Mengutip detik.com, berikut daftar 4 mal di Jakarta yang masih tetap sepi meski pandemi covid-19 mereda dan PPKM sudah resmi dicabut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi):

Eksis puluhan tahun, Glodok City harus rela sepi ditinggal pengunjung. Mal ini seakan tak mampu bertahan di tengah gempuran pusat perbelanjaan baru dan maraknya toko online.

Pandemi covid-19 kian memperparah kondisi mal ini. Jumlah gerai tutup terus bertambah, terutama di bagian lantai dua ke atas. Bangunan mal pun dipenuhi kios-kios tutup yang ditempeli papan pengumuman 'Dijual/Disewakan'.

Bahkan, ada beberapa kios yang ditempeli kertas pengumuman 'Ditutup Sementara' dari PD Pasar Jaya. Sebagian pemilik toko disinyalir beralih jualan online, meski ada pula yang pindah ke tempat strategis lain.

2. Ratu Plaza

Berlokasi di Sudirman, Jakarta Pusat, mal ini dikenal sebagai salah satu pusat perbelanjaan ternama Ibu Kota. Namun, kondisinya saat ini sudah memprihatinkan.

Ratu Plaza tercatat sepi sejak pandemi menyerang Indonesia pada 2020. Kondisi tersebut membuat sebagian besar pemilik kios putar otak dan pada akhirnya memutuskan untuk tutup.

Jika dulu para pedagang bisa meraup omzet hingga puluhan juta, kini mereka hanya sanggup mengantongi omzet berkisar ratusan ribu. Meski penghasilan berkurang drastis, para pedagang harus tetap membayar sewa toko secara penuh.

3. Mal Blok M

Mal ini dulu dikenal sebagai satu-satunya 'Mal Bawah Tanah'. Sebagai kawasan legendaris yang digandrungi anak muda 90-an, lokasinya terletak tepat di bawah Terminal Blok M, Jakarta Selatan, yang sangat strategis sebagai jalur transit moda transportasi.

Sayang, kondisi Mal Blok M kini jauh berbeda. Mal tampak sepi di mana banyak toko tutup dan jarang pengunjung melintas. Bahkan, mal ini diklaim mulai sepi sejak 2017 ketika Ramayana dan Robinson hengkang dari sana. Kondisi diperparah dengan hantaman pandemi covid-19.

Menjamurnya toko online, maraknya penjualan barang bekas, dan hilangnya toko-toko besar yang dapat menjadi daya tarik kawasan ini seperti Ramayana membuat Mal Blok M makin ditinggalkan.

Selain itu, transportasi Metromini dan Kopaja yang raib dari peredaran turut menjadi faktor minggatnya pengunjung mal. Dulunya, terminal ini merupakan lokasi transit kedua transportasi tersebut.

4. Plaza Semanggi

Tak kalah legendaris, Plaza Semanggi yang berlokasi di Jakarta Selatan sempat berstatus sebagai pusat perbelanjaan ramai dengan para pedagang banyak membuka toko di mal ini.

Bahkan, untuk berjalan pun susah saking ramainya mal ini. Toko atau ruko di Plaza Semanggi sempat terisi penuh, ditambah acara menjamur di kawasan mal tersebut.

Namun, mal ini sekarang sudah banyak ditinggalkan pedagang. Hal itu terlihat dari banyaknya toko yang tutup. Pengunjung Plaza Semanggi diperkirakan mulai berkurang sejak 2018. Saat pandemi covid-19 menerjang Indonesia di 2020, kondisi mal semakin memburuk.

Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari pengelola keempat pusat perbelanjaan tersebut terkait sepinya pengunjung mal.

[Gambas:Video CNN]