cara pinjam uang di ovo paylater

Sistem masuk tingkat dewa

Pengusaha Ancam Mogok Jualan Migor Pemerintah Tak Bayar Utang Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengancam akan setop menjual minyak gorengdi seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mendey mengatakan utang tersebut berasal dari selusuh harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 silam yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program berlangsung. Setahun berlalu dan belum juga dibayarkan.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

Lihat Juga : 5 Fakta Utang Minyak Goreng Rp344 Miliar Pemerintah ke Pengusaha

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.

Dalam aturan itu, ia melanjutkan, pemerintah juga diharuskan membayar selisih harga. Namun, utang belum dibayarkan, Permendag 3 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," pungkasnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pun menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Lihat Juga : Pengusaha Kirim Surat ke Jokowi, Tagih Utang Minyak Goreng Rp344 M

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

Sarjana Shenwu

Kapasitas Parkir Pelabuhan Merak Tambah 1.000 Kendaraan******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menambah kapasitas tempat parkir Pelabuhan Merakyakni dari 4.526 menjadi 5.526 kendaraan roda empat. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan saat mudik Lebaran 2023.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengungkapkan ASDP telah melakukan perbaikan secara menyeluruh agar kegiatan Angkutan Lebaran 2023 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman.

"Salah satu perbaikan yang kami lakukan adalah penambahan kapasitas tempat parkir kendaraan untuk mengurangi kepadatan di Pelabuhan Merak," jelas Shelvy dalam keterangan resmi, Jumat (14/4).

Selain itu, perusahaan juga melakukan peningkatan infrastruktur dan fasilitas lainnya di Pelabuhan Merak. Salah satunya, pengaspalan lahan untuk perluasan akses masuk ke pelabuhan dan fabrikasi garbarata untuk layanan eksekutif ke-2.

"Kemudian, pembangunan akses jembatan penghubung Terminal Eksekutif ke Dermaga 1, penataan selasar dari Terminat Terpadu Merak (TTM) menuju Terminal Reguler, serta renovasi ruang tunggu dan koridor pejalan kaki Dermaga 1 juga telah direalisasikan pada 11 April 2023 lalu," ujarnya.

Seluruh peningkatan tersebut, sambung Shelvy, merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada 24 Mei 2022 untuk mengevaluasi Angkutan Lebaran 2022.

Untuk mengantisipasi antrean Angkutan Lebaran 2023, pemerintah juga memusatkan pelayanan untuk seluruh kendaraan roda 2 dan truk golongan VI B akan dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan terhitung sejak tanggal 15-21 April 2023.

Pengendara roda dua dapat menyeberang dengan menempuh rute Ciwandan-Bakauheni pada 15-21 April 2023 ditambah rute Ciwandan-Panjang untuk 19-21 April 2023.

Untuk kendaraan truk golongan VB, pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Merak akan dilayani hanya pada 15-17 April 2023. Untuk yang ingin menyeberang dari 18-21 April akan dialihkan menuju Pelabuhan Ciwandan.

Sementara itu, bagi truk golongan VII sampai dengan golongan IX akan dilayani melalui Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ) sejak 15-21 April 2023.

Jumlah kapal yang beroperasi di pelabuhan perbantuan antara lain Pelabuhan Ciwandan sebanyak 11 Kapal RoRo, 2 Kapal ALP, dan 1 Kapal Pelni sedangkan pada Pelabuhan BBJ sebanyak 5 unit kapal.

Shelvy menambahkan, pengguna jasa penyeberangan kapal ferry khususnya di lintas Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanukdiwajibkan membeli tiket Lebaran mulai dari sekarang, karena tiket sudah dapat dipesan melalui aplikasi dan web Ferizy sejak H-60 sebelum keberangkatan.

"Kami ingatkan kembali bahwa pembelian tiket melalui aplikasi resmi Ferizy selambat-lambatnya H-1 sebelum tanggal keberangkatan, karena sudah tidak ada lagi penjualan tiket di area pelabuhan," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Tangkap Alam Abadi

Kemendag soal Pengusaha Ancam Setop Jual Minyak Goreng: Jangan!******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi ancaman Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk berhenti menjual minyak gorengkarena pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar kepada mereka.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu. Pasalnya, kalau pengusaha ritel sampai berhenti menjual minyak goreng, dikhawatirkan akan memicu masalah baru.

Nah, agar ancaman itu tak jadi dilaksanakan, Isy mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo.

"Nanti kami akan koordinasi lagi dengan Pak Roy (Roy Mandey, Ketua Aprindo). Siang ini akan saya telpon, koordinasikan lah, intinya jangan sampai setop jualan seperti itu, kan ini akan menimbulkan masalah baru," katanya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jumat (14/4).

Apindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.

Roy mengatakan utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar hingga saat ini.

Menurutnya, pemerintah harusnya membayar utang selisih harga itu 17 hari setelah program berlangsung. Namun, setahun berlalu, utang itu belum juga dibayarkan.

"Kami bukan mau mengancam, tapi ini cara kami agar didengar. Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).

Roy menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Namun, keharusan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.

Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14.000 per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.

"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi Permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hati-hati bayar utang

Menanggapi keluhan Roy tersebut, Isy mengatakan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang. Pemerintah mau membayar utang.

Tapi katanya, pemerintah harus berhati-hati dalam membayarkannya. Pasalnya, pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang negara.

Isyi mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu nanti hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," katanya.

Istri Peri Tertinggi

Pengusaha Sawit Respons Ancaman Bos Ritel Setop Jual Migor: Nanti Rugi******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai bos ritel bisa rugi jika merealisasikan ancaman berhenti menjual minyak goreng imbas pemerintah tak segera membayar utang Rp344 miliar.

Ancaman itu datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey. Roy mengatakan utang Rp344 miliar tersebut muncul dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu yang belum dibayar pemerintah hingga saat ini.

"Kebutuhan itu kan terus ada. Mereka juga pasti tidak mungkin membiarkan pabrik mereka idle. Saya meyakini pasti ada pembicaraan dengan pemerintah untuk jalan keluar ini, karena dua-duanya rugi, mereka juga rugi. Masa pabriknya sudah ada mereka diamkan," komentar Ketua GAPKI Eddy Martono di Grand Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (14/4).

Eddy juga menegaskan rencana penyetopan penjualan minyak goreng itu tidak membuat perusahaan bisa bebas mengalihkannya ke ekspor. Pasalnya, ada kewajiban pemenuhan dalam negeri alias Domestic Market Obligation(DMO).

"Tidak bisa semena-mena ekspor. Gak bisa juga, mereka tetap harus mensuplai dalam negeri dulu," katanya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan dirinya akan segera menghubungi Aprindo. Isy menegaskan pemerintah sebenarnya bukan tidak mau bayar utang, tetapi perlu hati-hati.

Isy mengatakan saat ini Kemendag sedang meminta pendapat dari Kejaksaan Agung mengenai keputusan apakah utang tersebut akan dibayar atau tidak. Permintaan pendapat hukum dilakukan agar nantinya pembayaran tidak melanggar aturan.

"Ini sekarang masih proses, jadi kita tinggal menunggu hasil dari pendapat hukum dari Kejaksaan Agung. Bukan masalah duitnya. Tapi karena prinsip kehati-hatian saja," kata Isy.

[Gambas:Video CNN]

langit keputusasaan

Tiket KA Periode Lebaran Sudah Terjual 69 Persen******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menjual lebih dari dua juta tiket untuk keberangkatan di masa angkutan Lebaran 2023.

Mengutip data KAI yang dihimpun hingga Sabtu (15/4) pagi pukul 09.30 WIB, tiket kereta jarak jauh yang telah terjual 2.101.310 tiket atau 69 persen dari total keseluruhan yang disediakan yaitu 3.065.404 tiket.

"Jumlah tersebut masih akan bertambah karena penjualan masih terus berlangsung," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan tertulis.

Sementara untuk periode setelah Lebaran, perjalanan didominasi penumpang dari arah Timur (Jawa Tengah/Jawa Timur) menuju arah Barat (Jakarta/Bandung).

Berdasarkan tanggal keberangkatannya, KA yang menjadi favorit dipesan pada 24 April (92 persen), 25 April (90 persen), serta 19 April dan 20 April (89 persen).

"KAI berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik karena tiket KA masa Angkutan Lebaran masih cukup banyak tersedia," kata Joni.

Lihat Juga : Alasan Bisnis Tupperware Terancam Tutup

Tahun ini, jumlah pemudik memang diprediksi meningkat cukup tajam menjadi 123 juta orang. Kementerian Perhubungan memandang peningkatan ini wajar karena memang selama dua tahun terakhir mudik masih dibatasi dengan pemberlakuan PPKM.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat untuk mudik Lebaran lebih cepat tanpa harus menunggu sampai cuti bersama.
Ia menganjurkan masyarakat mudik mulai Kamis (13/4) sampai Selasa (18/4) mendatang.

Pasalnya, kalau mudik dilakukan setelah itu, terutama 19-20 April, ia memprediksi lalu lintas akan padat.

"Kami anjurkan pemudik mulai besok, mudiklah lebih awal, jangan 19-20 April. Itu padat sekali. Ini mumpung belum 13 (April) lakukan itu mulai besok," ujar Budi di acara pelepasan Mudik Tim CNNIndonesia di Gedung Transmedia, Rabu (12/4).

[Gambas:Video CNN]

Tujuh kehidupan pagoda

355 Perusahaan Dilaporkan Ke Kemnaker Karena Tak Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 657 aduan terkait masalah pembayaran tunjangan hari raya(THR) dari 488 perusahaan per Jumat (14/4). Dari total aduan tersebut, 355 perusahaan dilaporkan tidak membayar THR.

Kemudian, 262 perusahaan membayar THR tidak sesuai ketentuan dan 40 perusahaan terlambat membayar THR.

"Jumlah ini masih harus kita pastikan sampai batas akhir pembayaran THR, kira-kira 15 April sehingga 16 April bisa diketahui berapa yang sesuai regulasi," kata Sekjen Kementerian Keternagakerjaan Anwar Sanusi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/4).

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri  secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

[Gambas:Video CNN]

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.