Jatuh ke dalam debu

slot gacor member baru pasti menang

Benarkah Gibran Gantikan Mahfud Md jadi Menkopolhukam?******

Dikutip dari Antara,Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana, menyampaikan akan menunggu arahan dari Presiden Jokowi terlebih dahulu.

“Ketika bapak presiden memberikan persetujuan tentu ada keppres-nya juga untuk pemberhentian. Dan selanjutnya menunggu arahan presiden mengenai pengisian posisi Menkopolhukam,” kata Ari di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Namun yang perlu diketahui, penunjukan Menkopolhukam yang baru akan dilaksanakan secepatnya, alias tidak menunggu hasil Pemilu 2024.

Sementara itu, baru-baru ini muncul rumor bahwa Gibran Rakabuming Raka akan menjadi sosok yang berpotensi menggantikan Mahfud Md sebagai Menkopolhukam. Wacana tersebut berkembang dalam lini masa di X.

Namun hingga kini, belum diketahui siapa yang layak dan akan dipilih Jokowi untuk mengisi kursi Menkopolhukam tersebut.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Misteri Sosok Pengganti Mahfud MD sebagai Menkopolhukam, Gibran?”

cahaya tanpa debu

bwinbet365

Solopos Hari Ini : Presiden Harus Jadi Teladan******

JOGJA–Permintaan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah agar Presiden menjadi teladan yang baik dalam penyelenggaraan negara diangkat menjadi headlineHarian Umum Soloposedisi Selasa (30/1/2024). PP Muhammadiyah juga mendesak DPR mengawasi Presiden agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2.

Diberitakan Soloposhari ini, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, dalam pernyataan resmi, Senin (29/1/2024), mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi BRI Kembali Buka BRILiaN Future Leader Program General dan IT

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawasan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024). Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye. Selain itu, menurutnya, pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendi­dikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi de­ngan de­mikian, pernyataan Pre­siden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum un­tuk melakukan kampanye dan ber­pihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dile­paskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Buah Sampai Baju Jadi Buruan Jelang Imlek

Perayaan Tahun Baru Tionghoa atau Imlek menjadi perayaan pula bagi para pedagang buah. Banyak warga yang memburu aneka buah impor untuk kebutuhan upacara-upacara dan hidangan atau bingkisan saat Imlek. Yang merasakan hal ini di antaranya para pedagang buah di Pasar Gede Solo.

Penjual buah di Pasar Gede Solo mengaku mulai kebanjiran pesanan sejak pekan lalu. Banyak orang yang memesan jauh-jauh hari untuk dikirim mendekati puncak perayaan Imlek yang jatuh pada 10 Februari 2024 mendatang.

Jumadi, seorang pedagang buah di Pasar Gede Solo, menyebut jeruk ponkam, buah pir, dan apel menjadi yang paling dicari konsumen. Hingga saat ini, Jumadi mengaku telah mengirimkan pesanan ke beberapa tempat dan akan berlanjut mendekati puncak perayaan Imlek. Jika ditotal dia telah mengirim ratusan kemasan dan akan bertambah mendekati Imlek.

Bisnis Sehat Kuliner Nondaging

SURABAYA—Gaya hidup vegan dinilai mampu memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha kuliner. Saat ini, gaya hidup vegan telah menjadi tren di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Republik Indonesia Angela Tanoesoedibjo seusai menghadiri acara bertajuk Vegan Festival yang digelar di salah satu mal di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024) malam seperti diberitakan antaranews.

Selain itu, menurut Allied Market Research, pasar makanan vegan diperkirakan mencapai US,4 miliar pada 2026. Nilai ini setara dengan Rp495 triliun. “Kami lihat potensi yang ditimbulkan dari gaya hidup ini bisa menumbuhkan perekonomian signifikan karena masyarakat mulai mengadopsi vegan lifestyle,” kata Angela.

Angkutan Publik Dulu, Baru Naikkan Pajak

JAKARTA – Pemerintah harus betul-betul menyiapkan dan memperbaiki transportasi publik sebelum mengambil keputusan menaikkan pajak kendaraan pengguna bahan bakar minyak (BBM).

Hal ini disampaikan pengamat transportasi Djoko Setijowarno menanggapi wacana yang sempat terlontar soal kenaikan pajak kendaraan bermotor pengguna BBM. Mengiringi wacana yang muncul dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu disampaikan alasan bahwa kenaikan pajak akan digunakan untuk mensubsidi kendaraan umum dan kendaraan listrik.

“Perbaiki dulu transportasi publiknya, selama itu tidak dilakukan dengan benar ya percuma,” katanya, Senin (29/1/2024). Djoko mengapresiasi dukungan pemerintah untuk mendorong transportasi umum, namun ia menyayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. “Pemerintah seperti memaksakan diri agar orang beli motor listrik. Menurut saya, seharusnya tidak seperti itu,” kata pengamat dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu.

Simak berita di Koran Solopos edisi hari ini, Selasa (30/1/2024), lewat gawai Anda dengan mengakses koran.solopos.com. Untuk memulai berlangganan silakan daftar ke Solopos ID dengan harga mulai Rp9.999. Berlangganan Solopos ID, Anda bisa mengakses berita Koran Solopos lewat gadget, membaca konten khas Solopos.com yaitu Espos Plus, serta menikmati semua berita di Solopos.com tanpa gangguan iklan.

Bila ada pertanyaan atau kendala mengenai Solopos ID, Anda bisa mengakses Pusat Bantuan atau menghubungi WhatsApp pusat layanan pelanggan SoloposID di 081548554656.

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

neko4d

Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Lebat & Kilat di Sejumlah Provinsi di Indonesia******

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang yang dapat terjadi pada sejumlah provinsi di Indonesia pada Selasa (30/1/2024).

Dikutip dalam laman resmi BMKG di Jakarta, wilayah yang berpotensi terjadi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yakni di Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, dan Bengkulu.

Promosi Diulas dalam Harvard Business Review, Ini Konsep Pemberdayaan Ultra Mikro BRI

Kemudian DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung.

Lalu, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau masyarakat waspada dan siap siaga terhadap cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang masih mengancam sebagian besar wilayah Indonesia hingga Februari 2024.

“Cuaca ekstrem ini dapat terjadi selama periode puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari. Potensi hujan lebat hingga sangat lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi masih memiliki peluang yang tinggi terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia,” katanya.

Sedangkan untuk daerah dataran tinggi atau rawan longsor dan banjir, ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrem seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang.

“Sebaiknya, secara berkala atau sebelum beraktivitas, masyarakat memantau informasi cuaca yang dikeluarkan resmi oleh BMKG. Dengan begitu dapat lebih antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi cuaca ekstrem,” katanya.

Cinta jahat muncul

liga slot login

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

buku mimpi 78

10 Berita Terpopuler : Kades di Boyolali Tepergok Berjudi******

Sedangkan sembilan tersangka yang diamankan yaitu HW, 49, berperan sebagai bandar, TM, 34, berperan sebagai kasir, WR, 44, MLY, 53, KM, 60, WD, 70, GY, 59, NG, 50, berperan sebagai pemasang. Sedangkan kades MY, 60, berperan sebagai pemasang sekaligus pemilik rumah.

“Barang bukti yang diamankan di antaranya uang tunai dengan berbagai macam pecahan senilai Rp3,28 juta, 13 mata dadu, satu buah tempurung kelapa, satu buah tatakan bulat, dan satu buah meja lapak dadu,” ujar Petrus.

Ia menyampaikan para tersangka judi dadu dikenakan Pasal 303 ayat (1) ke 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 10 tahun Sub Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama empat tahun.

“Masing-masing tersangka kami terapkan pasal sesuai dengan peran dalam permainan judi,” jelas dia.

Selain ulasan tentang perjudian yang melibatkan kades di Boyolali, kabar lain tentang Presiden Jokowi batal berkunjung di Sukoharjo, truk sasak warung dan mobil di Sragen, penyaluran beras di Klaten hingga sejarah orang Jawa di Suriname juga masuk daftar berita terpopuler pagi ini.

Simak 10 berita terpopuler Solopos.com24 jam terakhir hingga Kamis (1/2/2024):

Lagi Main Judi di Rumahnya, Kades di Boyolali Digerebek Polisi

Presiden Jokowi Batal Berkunjung dan Main Bola di Sukoharjo, Warga Kecewa

Bagian Setir Dol, Truk Tronton Sasak Warung dan Mobil di Sragen

Depan Sekolah Digunakan Kampanye, Siswa SMPN 2 Solo Terpaksa Belajar di Rumah

Bawaslu Solo Telusuri Isu Truk Bansos Bergambar Gibran dan Jokowi

Lawatan ke Wonogiri, Presiden Jokowi Menginap di Hotel Diafan

Salurkan Bantuan Beras di Klaten, Presiden Jokowi Garansi Kualitasnya Premium

Gagal Menanjak, Truk Muatan Pasir di Ngawi Tabrak Mobil dan Terperosok ke Parit

Melacak Sejarah Kenapa Banyak Orang Jawa di Suriname

KPPS di Karanganyar Wajib Ingatkan Pemilih Tak Bawa Ponsel ke Bilik Suara

Huangmen

rajaremi

Alumni Arsitektur UNS akan terus Berkontribusi untuk Almamater Lewat Kartuns******

“Sebab ternyata tidak semuanya mau, akhirnya menyaring lagi. Sampai akhirnya terpilih empat nama sebagai kandidat,” kata dia. Setelah melalui proses panjang, akhirnya terpilih Ketua Kartuns periode 2022-2026, yakni Dian Ariffianto Budi Susilo. Dian merupakan alumni Arsitektur UNS angkatan 2000. Dia juga pengurus Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Wilayah Surakarta periode 2021-2024.

Baca Juga: 47 Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UNS Solo Ikut Uji Kompetensi Jurnalistik

Lebih lanjut Selvia menyampaikan, Kartuns selama ini memiliki kegiatan yang telah berjalan rutin. Di antaranya adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa arsitektur di UNS yang masih aktif.

“Per semester Rp2,5 juta, ada 10 orang [setiap Angkatan]. Kami sudah tiga kali memberikan beasiswa itu,” jelas dia.

Kartuns juga cukup aktif dalam menggelar aksi sosial. Terakhir adalah menyalurkan bantuan kepada korban musibah di Cianjur. Penggalangan dana juga dilakukan langsung saat Munas 2022 berlangsung.

Selain itu Kartuns juga masih terus menjalin komunikasi dengan almamater. Dalam beberapa kegiatan seminar yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Arsitektur UNS juga melibatkan para alumni untuk menjadi narasumber. Bahkan mulai tahun ini, Kartuns telah memiliki kantor perwakilan di lingkungan Fakultas Teknik UNS.

Baca Juga: Pamit Pulang, Tim SAR UNS Ditangisi Puluhan Anak Korban Gempa Cianjur

Sementara itu sebagai Ketua Kartuns periode 2022-2026, Dian akan segera melaksanakan beberapa program prioritas. Di antaranya adalah mengumpulkan data-data yang ada dari kepengurusan sebelumnya untuk kemudian melanjutkannya.

Selanjutnya puhaknya juga akan menyiapkan pembentukan pengurusan dan dewan penasehat. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pihak Prodi dan fakultas serta ikatan alumni UNS untuk sinkronisasi program ke depan. Kegiatan lain dalam waktu dekat adalah menggelar rapat program kerja.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcomdan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags UNS Solo Kampus UNS Alumni UNS Arsitek Uns Share

---

Representasi Pemilu di 3 Fase dalam Pameran Foto di Monumen Pers Nasional

Representasi Pemilu di 3 Fase dalam Pameran Foto di Monumen Pers NasionalR Bony Eko Wicaksono ,  Ahmad Mufid Aryono Kamis, 1 Februari 2024 - 15:15 WIB share SOLOPOS.COM - Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (tengah) memotong pita saat pembukaan Festival Pers 2024 di Monumen Pers Nasional, Jl Gajahmada, Timuran, Solo, Kamis (1/2/2024). (Solopos.com/Joseph Howi Widodo)

SOLO–Festival Pers 2024 yang digelar Monumen Pers Nasional selama sebulan penuh untuk menyambut Hari Pers Nasional 2024 resmi dibuka, Kamis (1/2/2024).

Peran pers dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia tergambarkan dalam 60 foto dan kliping berita yang memuat aktivitas pesta demokrasi pada 1955 sampai 2009.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

Acara seremoni Festival Pers 2024 dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Solo, Anas Syahirul dan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Solo.

Prosesi seremoni dilakukan dengan pengguntingan pita pameran foto dan kliping berita yang mengangkat tema Pesta Demokrasi Dari Masa ke Masa. Para tamu undangan juga menyempatkan diri untuk mengunjungi pameran foto dan kliping berita tersebut.

Kepala Monumen Pers Nasional, Widodo Hastjaryo mengatakan Monumen Pers Nasional selalu menggelar kegiatan untuk memperingati Hari Pers Nasional setiap tahun. Termasuk pameran foto yang digelar setiap tahun.

“Ada 60 foto dan kliping berita yang memuat proses pemilu kali pertama pada 1955 sampai 2009. Masyarakat bisa mengetahui bentuk fisik logistik pemilu seperti kertas surat suara, kotak suara dan lain sebagainya pada zaman dahulu,” kata Widodo.

Menurut Widodo, pameran foto dan kliping berita itu menggambarkan peran pers dalam mengawal proses demokrasi di Tanah Air. Sekaligus, sebagai wujud apresiasi bagi para insan pers yang berjuang menghimpun informasi dan foto terkait tahapan pemilu.

“Pers berperan dalam mengawal perjalanan bangsa Indonesia. Pers juga berperan sebagai pilar demokrasi saat kontestasi politik,” ucap dia.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong mengatakan foto dan kliping berita yang menggambarkan pesta demokrasi pada zaman dahulu menjadi sarana edukasi politik bagi masyarakat.

Sehingga, kualitas demokrasi di Tanah Air semakin meningkat. Dia mencontohkan proses pemilu kali pertama di Indonesia pada 1955.

Kala itu, pemilu diikuti lebih dari 100 partai politik (parpol). “Saat coblosan, rakyat memakai baju baru seperti saat momentum Lebaran. Mereka menyambut pemilu dengan gembira. Tidak ada gontok-gontokan dan macam-macam lainnya,” ujar dia.

Justru, lanjut Usman, proses demokrasi bisa menyantukan berbagai perbedaaan di tataran masyarakat. Usman juga berhaap agar Pemilu 2024 berjalan lancar dan rakyat bisa menggunakan hak pilih dengan mendatangi lokasi tempat pemungutan suara (TPS).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa menyampaikan pameran foto dan kliping berita itu merepresentasikan pemilu di tiga fase yakni orde lama, orde baru, dan era reformasi.

Masyarakat bisa mengetahui proses demokrasi pada tiga fase itu melalui foto dan kliping berita. Teguh berharap pers memegah teguh sikap independen, berimbang, dan netral dalam mengawal pemilu.