naga51

mobile slot 38Jutaan kata 447179Orang-orang telah membaca serialisasi

《naga51》

BPS: Indeks pembangunan manusia di Banda Aceh lampaui nasional******

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Banda Aceh menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kota setempat pada 2023 mencapai 88,32, berada jauh di atas IPM provinsi Aceh yang hanya 74,7 maupun IPM nasional 74,39.

"Ini menunjukkan bahwa Banda Aceh telah memperoleh pencapaian yang baik untuk pembangunan di Provinsi Aceh dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, maupun pendidikan," kata Kepala BPS Kota Banda Aceh, Tedi Herdiawan, di Banda Aceh, Jumat.

Tedi menyampaikan dengan pencapaian tersebut, maka IPM Banda Aceh, menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), berada pada kategori sangat tinggi.

"Kalau dari konsep pembangunan manusia, maka sangat tinggi dengan angka pencapaian IPM di atas 80," ujarnya.

Baca juga: Pemkot Depok sebut Program Wirausaha Baru tingkatkan IPM

Baca juga: BPS: IPM Maluku 2023 meningkat menjadi 72,75

Selain itu, kata dia, IPM Kota Banda Aceh pada 2023 juga bertumbuh 0,45 persen dari tahun sebelumnya. Angka itu relatif kecil, seiring dengan pertumbuhan IPM provinsi Aceh dan nasional yakni 0,80 persen.

"Di tingkat provinsi, kabupaten yang mengalami pertumbuhan IPM paling tinggi, yakni kota Subulussalam sebesar 1,37 persen," katanya.

Dia menjelaskan semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Kenaikan nilai IPM di suatu wilayah menunjukkan kualitas hidup manusianya juga meningkat.

Lebih lanjut, dia mengatakan percepatan pertumbuhan IPM sangat dipengaruhi oleh rata-rata pengeluaran per kapita masyarakatnya.

"Perlambatan pertumbuhan IPM dapat terjadi jika terjadi penurunan pendapatan sehingga turunnya pengeluaran per kapita," ujarnya.

Karena itu, kata dia, suatu wilayah diharapkan memiliki nilai pendapatan yang tinggi dari masyarakatnya, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan IPM di wilayah tersebut.

Sementara itu, hasil penghitungan BPS memperoleh rata-rata biaya yang dikeluarkan (pengeluaran per kapita disesuaikan) untuk konsumsi barang dan jasa masyarakat Kota Banda Aceh pada tahun 2023 sebesar Rp17,5 juta per orang dalam setahun.

"Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp17,2 per orang per tahunnya," demikian Tedi Herdiawan.*

Baca juga: Khofifah: IPM Jawa Timur capai 74,65, lampaui rata-rata nasional

Baca juga: BPS: Indeks Pembangunan Manusia Sumut 2023 naik 0,83 persen jadi 75,13

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkop UKM Endus Parpol Pilih Belanja Peraga Kampanye di Luar Negeri******

Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. (Foto: CNN Indonesia/Adi Ibrahim)

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengendus partai politik (parpol) lebih memilih membelialat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini. Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.

"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).

Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.

"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.

Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.

"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.

Selain karena partai beli dari e-commerce, ia juga menduga penurunan penjualan UMKM terjadi karena lima faktor. Pertama, partai peserta pemilu sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai tersebut.

Kedua, jangka waktu pemilu yang singkat. Maklum, pada Pemilu 2024 masa kampanye hanya 2,5 bulan sedangkan periode pemilu sebelumnya masa kampanye 6 bulan. Ketiga, harga penjualan produk untuk kampanye secara online lebih murah.

Keempat, adanya tren kampanye yang dilakukan secara online sehingga para peserta pemilu mengalokasikan dananya untuk memanfaatkan media sosial/buzzer/influencer untuk kampanye.

Terakhir, peserta pemilu lebih memilih untuk membagikan sembako/tunai dibandingkan membagikan kaos.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)