sctvpoker

harapan yang tak ada habisnya

cara pinjam uang di kredivo tanpa npwp

Bulog saat Dicecar Kemendagri soal Beras Langka: Bukan Imbas Stok Kami******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bulog dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adu argumen soal beraslangka dan mahal di pasar tradisional maupun ritel modern.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri mengatakan harga beras yang melonjak, bahkan langka, bukan karena stok mereka kurang.

"Jadi, kalau dari sisi ketersediaan, stok yang dikuasai Perum Bulog ini cukup. Kenaikan harga (beras) bukan karena stok kami kurang," tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Namun, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menilai penjelasan Bulog tidak cukup. Menurutnya, apa yang disampaikan perusahaan pelat merah itu tidak menjawab pertanyaan masyarakat soal mengapa beras mahal dan langka di pasar.

Tomsi menyebut kementerian/lembaga (K/L) umumnya bekerja dengan target. Oleh karena itu, ia mendesak Bulog seharusnya punya target acuan yang jelas kapan harga beras bisa terkendali.

"Permasalahannya beras naik, tidak cukup dijawab dengan stok cukup, karena masyarakat berkata 'Ya sudah kalau stok cukup kenapa harga naik?', kan begitu. Kita harus bisa menjawab pertanyaan masyarakat dan harus bisa menjawab fakta yang ditemukan serta dialami masyarakat," tegas Tomsi.

"Ibu (Tiyas) menjawab impor mulai mendarat, ya, pertanyaannya kapan harga turun, kapan prediksinya? Kan ada perkiraan. Kalau kita kerja ini target kita akan tercapai bulan ini, minggu kesekian, kurang lebih begitu. Jadi, kita tidak hanya menjelaskan tapi tidak menjawab permasalahan," sambungnya.

Ia mengatakan ada dua fakta sengkarut masalah beras yang ditemukan masyarakat di lapangan.

Pertama,harga beras terus meroket. Kedua,adanya pembatasan pembelian beras di ritel modern sebanyak 2 pack alias 10 kg per orang.

"Dengan harga yang terus naik dan dibatasi dengan alasan keterbatasan stok. Dua hal yang dirasakan masyarakat harus kita jawab," tegas Tomsi kepada para peserta rakor.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Desainer game serba bisa

slot maxwin hari ini

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Sistem masuk yang tak terkalahkan

situs slot psgslot

Bawaslu anjurkan pleno KPU tingkat Kabupaten Lombok Tengah ditunda******

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - ​​​​​Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merekomendasikan pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten  ditunda.

"Kami merekomendasikan pleno kabupaten KPU Lombok Tengah untuk ditunda, karena pleno di tingkat kecamatan atau PPK belum selesai semua," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Fauzan Hadi saat acara pleno kabupaten di Aerotel Praya, Sabtu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Tengah mulai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum 2024 pada tanggal 2-5 Maret 2024. Namun, setelah acara mulai dibuka mendapatkan protes dari Bawaslu maupun para saksi parpol yang hadir untuk menunda pleno tingkat kabupaten tersebut.

"Sesuai aturan, pleno tingkat kabupaten bisa dilaksanakan setelah pleno di tingkat PPK rampung semua," katanya.

Ia mengatakan ada surat edaran (SE) terbaru dari KPU Republik Indonesia yang membolehkan pleno tingkat kabupaten dilaksanakan bagi kabupaten yang memiliki kecamatan banyak. Sedangkan untuk di Kabupaten Lombok Tengah ini ada 12 kecamatan, sehingga harus tetap mengacu pada PKPU.

"Jadi selesaikan pleno di kecamatan baru dilakukan pleno di kabupaten," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Lombok Tengah Hendri Harliawan mengatakan pihaknya menggelar pleno kabupaten ini berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan, karena pleno kabupaten dilaksanakan paling lambat 5 Maret 2024.

Selain itu, berdasarkan Surat Edaran KPU, pleno kabupaten bisa dilaksanakan meskipun pleno ditingkat PPK belum selesai.

"Itulah pleno tingkat kabupaten ini mulai dibuka," katanya.

Ia mengatakan dari 12 kecamatan di Lombok Tengah, yang telah menyelesaikan pleno itu baru 8 kecamatan dan 4 kecamatan lainnya ditargetkan rampung hari ini, karena rata-rata rekapitulasi telah mencapai 98 persen.

"Empat kecamatan itu yakni Pujut, Praya Timur, Janapria dan Praya Barat,”

Sedangkan kecamatan yang sudah selesai yakni Praya, Praya Tengah, Jonggat, Peringgerata, Kopang, Batukliang, Batukliang Utara dan Praya Barat Daya.

“Pleno tingkat kabupaten Lombok Tengah ini kami tunda sampai pukul 16.00 WITA. Kami akan menyelesaikan pleno tingkat PPK dulu,” katanya.

Pleno tingkat kabupaten yang digelar KPU Lombok Tengah tersebut diwarnai aksi protes, bahkan Ketua KPU Nusa Tenggara Barat yang hadir dalam kesempatan tersebut diminta keluar oleh para saksi, karena tidak ada kewenangan untuk memberikan penjelasan.

"Silakan keluar (red" Ketua KPU NTB) karena tidak ada kewenangan di sini," kata salah satu saksi parpol yang hadir dalam pleno KPU Lombok Tengah tersebut.

Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Berkeliaran tanpa akhir

bunga adakami

Viral #JanganJadiDosen, Berapa Gaji dan Tunjangan Dosen?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Media sosial X tengah diramaikan dengan seruan untuk tidak menjadi dosen karena penghasilannya yang dianggap kecil. Dengan tagar #JanganJadiDosen, sejumlah netizen memberitahu pendapatan yang mereka terima selama menjadidosen.

Gaji yang mereka terima sebagai dosen beragam, mulai dari Rp1 juta hingga Rp6 juta per bulan.

Lantas berapa sebenarnya gaji dan tunjangan dosen?

Untuk dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), besaran gaji sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Berikut rincian gaji PNS setelah mengalami kenaikan:

Golongan I
Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Golongan II
Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Golongan III
Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Golongan IV
Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Sementara itu, tunjangan dosen diatur dalam Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

Lihat Juga : ANALISISPR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Guru besar: Rp1.350.000
Lektor kepala:Rp 900.000
Lektor: Rp700.000
Asisten ahli: Rp375.000

Sementara itu, dosen yang mendapat tugas tambahan juga mendapat tunjangan.

Tunjangan Tugas Tambahan Rektor

Guru besar: Rp5.500.000
Lektor kepala: Rp 5.050.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Rektor/Dekan

Guru besar: Rp4.500.000
Lektor kepala: Rp4.050.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Direktur Akademi

Guru besar: Rp3.325.000
Lektor kepala: Rp2.875.000
Lektor: Rp2.675.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Ketua/Pembantu Direktur

Guru besar: Rp1.800.000
Lektor kepala: Rp1.550.000
Lektor: Rp1.350.000

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Master Paviliun Jingtian

duit pinjaman online

Kemendag: Penurunan harga referensi CPO dipengaruhi pelemahan rupiah******

Penurunan HR CPO ini dipengaruhi oleh penurunan harga minyak nabati lainnya terutama kedelai (soybean) dan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil(CPO) turun menjadi 798,90 dolar AS per metrik ton (MT) akibat melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan, harga minyak kelapa sawit untuk penetapan bea keluar (BK) pada Maret 2024 ini turun 0,93 persen dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar 806,40 dolar AS per MT.

"Penurunan HR CPO ini dipengaruhi oleh penurunan harga minyak nabati lainnya terutama kedelai (soybean) dan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat," kata Budi melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

Budi menyampaikan saat ini, HR minyak kelapa sawit mengalami penurunan yang mendekati ambang batas, yaitu sebesar 680 dolar per MT. Untuk itu, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan BK minyak kelapa sawit sebesar 33 dolar AS per MT dan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa sawit sebesar 85 dolar AS per MT untuk periode 1-31 Maret 2024.

Penetapan HR CPO bersumber dari rata-rata harga periode 25 Januari-24 Februari 2024 pada bursa CPO di Indonesia sebesar 773,31 dolar AS per MT, Malaysia sebesar 824,49 dolar AS per MT, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam sebesar 898,70 dolar AS per MT.

Sementara itu, untuk minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kg dikenakan BK 0 dolar AS per MT.

Penetapan merek tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 200 Tahun 2024 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Oleindalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 kg.

Baca juga: Bappebti lakukan evaluasi bursa CPO pada Februari 2024
Baca juga: Harga TBS sawit tertinggi awal 2024 di Kalbar Rp2.370,62/Kg
Baca juga: Harga CPO pada Februari 2024 naik 4,06 persen

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jenderal Dinasti Song

situs tergacor slot

Chalid Said Salim Diangkat Jadi Dirut Pertamina Hulu Energi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Chalid Said Salimdiangkat menjadi direktur utama PT PertaminaHulu Energi (PHE), subholding upstream Pertamina.

Penunjukan Chalid dilakukan setelah direktur utama PHE sebelumnya, Wiko Migantoro diangkat sebagai wakil direktur utama Pertamina pada 31 Januari lalu.

Corporate Secretary PHE Arya Dwi Paramita mengatakan pergantian jajaran direksi ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PHE tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Penempatan Wakil Perseroan Sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan PHE.

PHE juga mengangkat Dannif Danusaputro sebagai direktur keuangan, menggantikan Harry Mozarta Zen. Dannif sebelumnya menjabat sebagai direktur utama PT Pertamina Power Indonesia.

"PHE juga mengumumkan pengangkatan Tutuka Ariadji sebagai komisaris untuk periode kedua," kata Arya.

Dengan demikian susunan Direksi PT Pertamina Hulu Energi adalah sebagai berikut:

- Direktur utama: Chalid Said Salim
- Direktur perencanaan strategis dan pengembangan bisnis: Danar Dojoadhi
- Direktur pengembangan dan produksi: Awang Lazuardi
- Direktur eksplorasi: Muharram Jaya Panguriseng
- Direktur SDM dan penunjang bisnis: Whisnu Bahriansyah
- Direktur keuangan: Dannif Danusaputro.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)