slot gacor malam ini 2022

Jueji

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Saya sangat baik

Makan Gratis Ala Prabowo dalam Sepekan: Masuk APBN 2025******

Perbincangan mengenai program makan siang gratisdari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka gencar dibahas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama sepekan ini.

Awal mula pembahasan itu terjadi saat Jokowi memanggil para menterinya untuk rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Pembahasan program makan siang gratis di Istana itu pun nyatanya menuai kritik. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri masih menghitung perolehan suara di Pilpres 2024.

Lantas apa saja poin-poin perbincangan program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran dalam sepekan ini?

1. Masuk  RAPBN 2025

Dalam rapat di Istana itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang gratis itu masuk dalam RAPBN 2025.

Menurutnya, program populis Prabowo-Gibran itu bisa dilaksanakan meski pemerintah telah memprediksi defisit anggaran APBN 2025 sekitar 2,4 persen-2,8 persen.

"Terkait dengan program (makan siang gratis), kita lihat terkait defisit anggaran yang sekitar 2,4 (persen) sampai 2,8 (persen), itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk," tutur Airlangga saat ditemui usai rapat.

Ia menjelaskan pelaksanaan program makan siang gratis ini bakal dilakukan secara bertahap. Adapun, lanjutnya, tahap pertama dari program tersebut akan menyasar anak usia 0-5 tahun (balita) dan ibu hamil di wilayah tertentu, terutama kawasan dengan tingkat stunting tinggi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Jokowi memasukkan program makan siang gratis di RAPBN 2025. Menurut Bahlil, program tersebut dimasukkan di APBN tahun depan karena pemerintahan 2025 akan dipimpin oleh Prabowo-Gibran.

"Harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025, kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti (masuk APBN 2025)," ujarnya.

Bahlil menambahkan tidak hanya makan siang gratis, tapi hampir semua program yang dijanjikan Prabowo-Gibran langsung dimasukkan di APBN 2025. Tujuannya, agar saat mulai menjabat program bisa langsung dijalankan.

Kendati, Bahlil Bahlil menekankan pembahasan APBN 2025 ini masih tahap awal. Masih bisa banyak perubahan yang terjadi sampai nanti disahkan saat Nota Keuangan pada Agustus 2024.

"Dan pembahasan APBN nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas," pungkas Bahlil.

2. Sri Mulyani ikut komentar

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan siang gratis masih sebatas program capres. Sang bendahara negara menuturkan program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan dalam penganggaran APBN 2025.

"Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail, ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga," tuturnya usai rapat kabinet di Istana.

Ia mengatakan pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.

"Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," ucapnya.

3. Jokowi bantah rapat kabinet bahas program makan siang gratis

Berbeda dari para pembantunya, Jokowi membantah program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran dibahas secara spesifik dalam rapat kabinet.

Menurut Jokowi, pembahasan hanya mengenai program presiden terpilih nanti masuk dalam APBN 2025. Tapi tidak khusus membahas makan siang gratis melainkan program secara keseluruhan.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

[Gambas:Video CNN]

4. Gelar simulasi makan siang gratis di Tangerang

Program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran pun akhirnya diujicobakan di Tangerang, Banten pada Kamis (29/2).

Uji coba dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Simulasi program makan siang gratis ini diberikan kepada siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Ada juga anak-anak SD yang mendapatkan makan siang gratis tersebut.

terdapat empat menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah.

Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Ia mengatakan ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis tersebut. Jumlah calon penerima ini terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah.

5. Kemenko Ekonomi jadi penentu besaran anggaran

Kemenko Ekonomi akan menjadi penentu besaran anggaran yang diperlukan untuk program makan siang gratis tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Karenanya, Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto belakangan 'turun gunung' mensimulasikan program makan siang gratis di Tangerang.

"Kan Undang-undang nya gitu, yang tanggung jawab Pak Menko, namanya Menko Perekonomian," ujar Susi ditemui usai acara CNBC Economic Outlook, Kamis (29/2).

Ia menuturkan Airlangga bertugas melaporkan langsung kebutuhan anggaran untuk semua program di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) kepada Jokowi. Sedangkan, untuk rancangan APBN nya disusun oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.

"Kemarin sudah ada KEM PPKF, itu yang bikin menkeu sama bappenas, PP-nya bunyinya menkeu dan bappenas menyampaikan dulu ke pak menko. Keputusan di menko, nanti pak menko yg melaporkan ke presiden," jelasnya.

Susi menuturkan meski makan siang gratis program Prabowo-Gibran, pemerintahan Jokowi saat ini sangat mendukung. Dukungan diberikan dengan langsung menyiapkan anggaran makan siang gratis di APBN 2025.

Dinasti Kaisar Qianyuan

Makan Rp15 Ribu di Warteg dan Warung Padang Dapat Apa Saja?******

Program makan siang gratis akan berjalan jika paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

Meski anggarannya masih dihitung, rencananya harga makan siang gratis ini sebesar Rp15 ribu per porsi untuk sekitar 28 juta anak SD di seluruh Indonesia.

"Untuk makan siang per anak kira-kira sekitar US atau Rp15 ribu. Itu sudah lumayan kalau untuk anak-anak ya, bukan untuk kita orang dewasa," ujar Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajat Wibowo saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.

"Menunya kita pastikan harus ada telur atau daging ayam, atau daging sapi setiap harinya. Jadi nanti kemungkinan menunya diumumkan dari pusat per harinya sehingga seluruh Indonesia sama semua," jelasnya.

Lalu, makan Rp15 ribu dapat apa saja di warteg dan warung nasi padang di Depok?

Berdasarkan tinjauan ke lapangan, makan Rp15 ribu memang cukup untuk membeli telur dan ayam. Namun, tentu saja porsi yang didapat lebih kecil dibandingkan biasanya.

Salah satu penjual Warteg di Cinangka, Sawangan, Depok, Juleha mengatakan untuk Rp15 ribu saat ini hanya mendapatkan lauk telur, sayuran/kentang balado, mie goreng dan sambal saja.

"Itu juga porsinya sedikit-sedikit masih bisa. Kalau sekarang harga-harga mahal, telur mahal, cabai mahal, beras mahal, jadi lebih sedikit lagi porsi nasinya. Telurnya pun kecil," jelasnya.

Sedangkan, jika ingin lauknya menggunakan ikan atau ayam di atas Rp15 ribu per porsinya. Seperti ayam pasti Rp20 ribu per porsi.

"Kalau yang lain mana dapat Rp15 ribu. Ayam sekarang Rp20 ribu, itu sudah sama nasi semua. Kalau di bawah itu duh bisa rugi," imbuhnya.

Pengelola Warung Nasi Padang Salero Basamo Yulistiawan menyebutkan Rp15 ribu hanya bisa makan telur dadar ataupun balado ditambah dengan sayur dan sambal. Sebelumnya masih bisa ditambah perkedel, saat ini sudah tidak memungkinkan.

"Kalau Rp15 ribu itu paling cuma pake telur ya. Kalau harga-harga belum naik masih bisa ditambah satu perkedel. Sekarang mah, duh, sulit banget itu. Soalnya kita nggak bisa kurangi porsi nasi, nanti pelanggan pada protes. Jadi serba susah," curhatnya.

Sedangkan kalau pakai ayam tetap Rp20 ribu per porsi, tapi besaran potongan ayamnya diperkecil. Harga sudah termasuk dengan nasi dan sayur nangka.

"Ayam tuh biasanya potong 8-10, sekarang kita potong 14. Kalau ikan kecil-kecil, kayak kembung dan lele gitu masih bisa kita jual Rp15 ribu sekarang. Kalau dia besar kita naikin jadi Rp17 ribu mau gak mau, kalau nggak, kita gak bisa bayar pegawai " imbuhnya.

Sementara, pemilik usaha warung makanan di Makassar Asniar Usman mengatakan harga makan siang gratis seharga Rp15 ribu pakai ayam dan telur sulit.

"Rp15 ribu pakai ayam, tidak bisa. Misalkan harga nasi Rp 5 ribu sedangkan ayam satu potong itu sudah Rp 10 ribu, itu sudah Rp 15 ribu belum masuk telur," kata Asniar.

Menurut Asniar harga Rp 15 ribu untuk makan siang dengan tambahan ayam bisa saja tapi potongan ayamnya harus lebih kecil.

"Bisa dapat kalau pakai nasi ayam dan mie goreng dalam porsi sedikit tapi kalau mau pakai telur tidak bisa, angkat tangan saya," jelasnya.

Di warung angkringan Yogyakarta, Rp15 ribu bisa untuk membeli lima bungkus nasi lauk ikan pindang, teri, atau tempe. Tentunya dengan porsi merakyat. Selain itu masih ada hidangan pelengkap berupa sate ati ampela atau usus seharga Rp2 ribu per tusuk serta aneka ragam gorengan senilai Rp1.000 per buah.

Sementara itu, uang Rp15 ribu di Warung Padang yang berlokasi di Jalan Solo, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta bisa untuk membeli nasi sayur daun singkong dengan lauk telur tambah perkedel kentang atau nasi lauk ikan lele tanpa sayur.

[Gambas:Video CNN]

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

Kendalikan dunia

Khawatir Guru Besar IPB soal Makan Gratis Prabowo: Aneh, Rawan Disunat******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut makan siang gratisyang akan dijalankan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah program aneh.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan. Oleh karena itu, ia bercerita pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengganti program yang berbentuk natura menjadi direct paymentalias pemberian uang tunai.

Kajian pun dilaksanakan pada 2017 dan setahun berikutnya program pengganti berupa pemberian bantuan tunai dilakukan.

Ia mengatakan usulan tersebut dibuat berdasarkan studi dari World Bank yang menemukan ada pemborosan anggaran negara sampai 40 persen imbas program rastra dan raskin. Andreas mencatat hampir Rp8 triliun uang yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin lenyap entah ke mana.

"Dan itu (penyunatan anggaran) pasti terjadi di nanti program makan siang gratis. Kalau kita tidak hati-hati dengan program tersebut, kita akan terjebak ke sana lagi, terjadi penyelewengan luar biasa di program tersebut, akhirnya yang dirugikan masyarakat," wanti-wanti Andreas.

"Kalau direct paymenttidak mungkin disunat, bagaimana nyunatnya? Dana Rp30 triliun transfer langsung ke rekening gimana cara nyunatnya, kan gak mungkin. Tapi kalau dalam bentuk natura, waduh itu permainan semua. Untuk itu saya tak setuju dengan program tersebut," tandasnya.

Prabowo-Gibran berencana memberikan makanan gratis ke 82,9 juta orang bila berhasil menang Pilpres 2024.

Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut sasaran program ini adalah anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.

Budiman mengatakan kebutuhan makan siang dan susu gratis ini mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.

Diperlukan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Program makan siang dan susu gratis ini juga sudah dibahas di Rapat Sidang Kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2). Bahkan, direncanakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Tak tanggung-tanggung, defisit APBN 2025 sampai harus diperlebar dari 2,29 persen di tahun 2024 menjadi 2,45 persen-2,8 persen, di tengah pembahasan program Prabowo-Gibran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Petani terkuat

Ekonom Kritik 'Gaya Orba' dan Serampangan Impor Beras RI******

Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan 'bergaya' Orde Baru (Orba).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

"Jadi, selain karena patterntahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok," ucap Eliza.

"Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada," tambahnya.

Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," jelas Andreas.

"Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton," sambungnya.

Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

"Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, 'wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini' sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying," jelas Andreas.

"Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?" sindirnya.

[Gambas:Video CNN]