giok4d

Saya adalah perangkat lunak antivirus

BI Sebut Dunia Masih Hadapi Krisis Energi dan Pangan******

Deputi Gubernur Bank Indonesia(BI) Dody Budi Waluyo mengatakan dunia masih akan menghadapi krisis energidan pangan dalam beberapa bulan ke depan, khususnya karena negara di Eropa akan mulai musim dingin.

Dari sisi energi, ancaman krisis terjadi karena harga minyak dan gas akan naik dalam beberapa bulan ke depan.

"Test untuk hadapi krisis energi adalah apakah Eropa bisa menghadapi musim dingin yang saat ini terjadi dengan pasokan gas dibatasi Rusia. Kita akan melihat harga minyak dan gas akan naik di beberapa bulan ke depan," katanya dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Tengah yang dipantau di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (31/10).

"Harga komoditas berisiko akan tinggi ke depan, ini simbol bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak menakut-nakuti tapi bagaimana memitigasinya ke depan," ujar Dody.

Sementara itu, sebagai upaya mengatasi lonjakan inflasi, BI meningkatkan suku bunga acuan sebesar 4,75 persen sejalan dengan perkiraan peningkatan permintaan masyarakat ke depan karena pandemi covid-19 telah terkendali.

Untuk mengatasi masalah pasokan, BI juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah untuk menjaga stok bahan pangan melalui GNPIP yang digelar di berbagai wilayah.

Beberapa program yang didorong melalui GNPIP ialah urban farming yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat dan operasi pasar yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana tidak terduga sebesar 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Masalahnya saat ini serapan belanja tidak terduga sebesar 2 persen dari APBD masih sangat rendah, padahal Presiden Jokowi selalu meminta agar dana itu digunakan sehingga dana itu sudah legal untuk digunakan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Zulhas Akui Harga Kedelai Mahal, Tapi Bakal Turun pada Desember******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan menggelar diskusi dengan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) soal kenaikan harga kedelai impor.

"Kita diskusi, Gakoptindo kan rakernas. Ini khususnya kedelai ya, sebetulnya harga dunia-nya kan turun. Tapi pengirimannya itu kan 40 hari, jadi harga turun itu akan tiba Desember. Yang sekarang harga yang kemarin masih mahal," ujarnya saat Rakernas Gakoptindo 2022 di IIC Bogor, mengutip Antara, Minggu (30/10).

Sebetulnya, ia melanjutkan harga kedelai impor saat ini turun dari negara asal. Namun, nilai rupiah terhadap dolar AS sedang melemah, yakni dari Rp14.500 menjadi Rp15.500 per dolar AS, sehingga terasa harga masih tinggi.

Menurut Zulhas, permasalahan harga kedelai impor dapat diringankan melalui skema berbagi subsidi bersama pemerintah daerah lewat Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 125 Tahun 2022 yang didalamnya menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP) atas 11 komoditas.

Pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi beras, jagung, bawang, cabai, daging unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Nah, tadi saya coba, kalau Rp1.000 memang sudah nggak nendang. Akhirnya, kita bisa Rp2.000, nanti apakah dari pusat bisa dengan perpres yang baru ini kan bisa juga dengan pemerintah daerah," jelasnya.

Di tengah kenaikan inflasi dan kenaikan harga-harga secara umum, Zulhas mengajak gotong royong bersama-sama pemerintah pusat, Gakoptindo, dan pemerintah daerah, supaya rakyat dapat membeli harga kedelai dengan terjangkau.

Ini artinya, jika harga kedelai impor sudah terlalu tinggi seperti saat ini, maka subsidi bisa dibagi antara pemerintah pusat Rp1.000, pemerintah daerah Rp1.000, sehingga menjadi Rp2.000 secara keseluruhan.

"Kalau misalkan naik lagi, nanti kita coba lihat, apakah pemerintah pusat bisa Rp2.000, pemda berapa. Contoh, Denpasar itu wali kotanya bagus, harga kedelai Rp10 ribu, kalau lebih dia akan subsidi karena ada anggaran cadangan yang 2 persen itu bisa dipakai," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemanggil Loli-ku

Wamenaker Pastikan UMP Naik Tahun Depan******

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan upah minimumprovinsi (UMP) pasti naik di tahun depan. Nilai besarannya akan disesuaikan dengan inflasi. 

Menurutnya, besaran kenaikan akan sejalan dengan inflasi dan kondisi perekonomian yang kemungkinan terjadi di tahun depan. Selain itu, juga mempertimbangkan kondisi pelaku usaha.

"Pasti ada kenaikan dong, tapi persentasenya sesuai dengan inflasi. Karena keuangan negara juga, artinya pemerintah swasta dan lain-lain ini berdampak pada krisis yang sekarang gitu," ujarnya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Namun, ia berharap para pekerja bisa menerima keputusan pemerintah terkait dengan UMP 2023. Sebab, kenaikan tarif yang nantinya dirilis adalah hasil pembahasan dengan buruh dan pengusaha.

"Jadi saya berharap ini, terutama para pekerja juga mengerti keadaan kita juga. Jangan mau memaksakan kehendak juga gitu," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan pembahasan UMP 2023 sudah berlangsung dengan pengusaha dan buruh. Perhitungan UMP 2023 dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, sama seperti tahun ini.

Dalam pasal 26 aturan itu, nilai upah minimum 2023 ditetapkan berada di antara batas atas dan bawah pada wilayah yang bersangkutan.

"Saya kira ini adalah tahun kedua kita menerapkan penetapan upah berdasarkan PP 36/2021. Sebelumnya di 2022 ini kita sudah menetapkan dengan menggunakan formula ini," ujarnya dalam Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/8).

Sementara, untuk kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum, maka dapat memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan pemerintah dalam menetapkan upah.

Pertama, berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut selama tiga tahun terakhir. Dengan catatan, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Kedua, bisa juga menggunakan perhitungan berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi di kabupaten/kota bersangkutan dalam tiga tahun terakhir. Dengan catatan, nilai ekonominya selalu positif atau lebih tinggi dari provinsi.

[Gambas:Video CNN]

Panjang umur iman

BI Sebut Dunia Masih Hadapi Krisis Energi dan Pangan******

Deputi Gubernur Bank Indonesia(BI) Dody Budi Waluyo mengatakan dunia masih akan menghadapi krisis energidan pangan dalam beberapa bulan ke depan, khususnya karena negara di Eropa akan mulai musim dingin.

Dari sisi energi, ancaman krisis terjadi karena harga minyak dan gas akan naik dalam beberapa bulan ke depan.

"Test untuk hadapi krisis energi adalah apakah Eropa bisa menghadapi musim dingin yang saat ini terjadi dengan pasokan gas dibatasi Rusia. Kita akan melihat harga minyak dan gas akan naik di beberapa bulan ke depan," katanya dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Tengah yang dipantau di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (31/10).

"Harga komoditas berisiko akan tinggi ke depan, ini simbol bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak menakut-nakuti tapi bagaimana memitigasinya ke depan," ujar Dody.

Sementara itu, sebagai upaya mengatasi lonjakan inflasi, BI meningkatkan suku bunga acuan sebesar 4,75 persen sejalan dengan perkiraan peningkatan permintaan masyarakat ke depan karena pandemi covid-19 telah terkendali.

Untuk mengatasi masalah pasokan, BI juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah untuk menjaga stok bahan pangan melalui GNPIP yang digelar di berbagai wilayah.

Beberapa program yang didorong melalui GNPIP ialah urban farming yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat dan operasi pasar yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana tidak terduga sebesar 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Masalahnya saat ini serapan belanja tidak terduga sebesar 2 persen dari APBD masih sangat rendah, padahal Presiden Jokowi selalu meminta agar dana itu digunakan sehingga dana itu sudah legal untuk digunakan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Apartemen Zhutian Shinhwa

Mentan Bantah Stok Beras Menipis: Justru Melimpah******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo membantah stok berasdalam negeri menipis. Dia mengklaim sampai saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih aman.

Sebelumnya, orang yang menyebut stok beras menipis adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Berdasarkan data BPS dan kondisi di lapangan justru melimpah. Jadi, stok beras cukup aman. Hasil survei stok beras (SCBN BPS): April 2022 mencapai 10,15 juta ton," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/10).

"Tahun 2022, produksi beras nasional mengalami surplus beras sebesar 1,88 juta ton beras, sementara tahun 2021 mengalami surplus sebesar 1,31 juta ton beras," ujarnya.

Selain itu, produksi padi pada 2022 mencapai 55,67 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah itu juga mengalami peningkatan sebanyak 1,25 juta ton atau 2,30 persen dibandingkan produksi padi di 2021 yang sebesar 54,42 juta ton GKG.

Lihat Juga : Zulhas Minta Bulog Ikut Pasok Kedelai hingga Akhir Tahun

Luas sawah yang dipanen pada 2022 mencapai sekitar 10,61 juta hektar, mengalami peningkatan sebanyak 194,71 ribu hektar atau 1,87 persen dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 10,41 juta hektar.

Adapun produksi pada Januari- Juni 2022 sebesar 18,54 juta ton beras. Kemudian, prognosa Juli-Desember 2022 mencapai 13,53 juta ton beras.

"Jika melihat data yang ada neraca ketersediaan beras kita sangat-sangat aman," kata dia.

Syahrul mengatakan impor beras juga tidak dilakukan sejak 2019 karena stok masih aman. Jika impor dilakukan, hanya beras khusus dan beras pecah lain-lain (menir).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melalui Bulog akan membeli beras dari petani dengan harga berapa pun. Pasalnya, cadangan beras menipis.

"Beras memang sudah ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun," ungkapnya, usai acara Konferensi Maju Digital GoTo, dikutip dari Detikcom, Jumat (28/10).

Toko Hitam Tuhan Tuhan

BPS Catat Deflasi 0,11 Persen pada Oktober******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasisecara bulanan sebesar 0,11 persen pada Oktober 2022.

Sementara itu, inflasi tahun kalender dari Januari hingga Oktober 2022 sebesar 4,73 persen dan secara tahunan mencapai 5,71 persen.

"Deflasi 0,11 persen month to month ini terjadi penurunan indeks harga konsumen atau IHK dari 112,87 pada September 2021 menjadi 112,75 di Oktober 2022," ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam konferensi pers, Selasa (1/11).

Setianto menyebut komoditas utama yang menyumbang deflasi pada Oktober adalah cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, tomat, dan bawang merah.

Hal ini, kata dia, menyebabkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau deflasi terbesar, yaitu 0,97 persen dengan andil 0,25 persen ke deflasi

Lebih lanjut, berdasarkan komponennya, inflasi inti pada Oktober sebesar 3,31 persen secara tahunan dengan andil 2,81 persen. Sementara, untuk harga-harga bergejolak atau volatile food mengalami inflasi 7,19 persen dengan andil 1,18 persen.

Adapun harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price inflasi sebesar 13,28 persen secara tahunan dengan andil 2,35 persen.

[Gambas:Video CNN]