menang slot 77 login

Kontrak Hantu yang Salah

Singgung Generasi Sandwich, Menko PMK Minta Pengusaha Hindari PHK******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendymeminta industri tekstil, garmen dan alas kaki tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja.

"Yang penting dihindari sejauh mungkin PHK. Sambil menunggu kondisi pasar, terutama pasar global di mana produk itu selama ini dipasarkan, itu sampai normal lagi. Sekarang ini kan terutama pasar yang paling lesu kan tekstil, kemudian garmen dan alas kaki," kata Muhadjir usai acara Germas Award di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (6/12).

Ia mengaku telah berkunjung ke sejumlah perusahaan di beberapa daerah. Menurutnya, sudah ada titik temu antara perusahaan dengan para pekerja untuk menghindari PHK.

Lebih lanjut, ia turut menyoroti praktik PHK di perusahaan rintisan (startup). Namun, menurutnya pekerja di perusahaan rintisan adalah orang-orang berketerampilan tinggi atau high skill.

Sehingga, kata dia, peluang untuk mendapat pekerjaan baru lebih tinggi.

"Tapi yang kita waspadai lapangan pekerjaan yang low skill, yang biasanya tenaga kerjanya, mereka pekerja formal generasi pertama, di mana orang tuanya dulu bukan pekerja formal, dan karena itu kehidupan sangat bergantung kepada anaknya sekarang yang sedang bekerja," katanya.

"Sementara anaknya ini menanggung beban keluarga yaitu punya anak, istri atau suami, sehingga dia ini disebut generasi sandwich," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]

Sentuhan emas naga

Jadwal Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Jangan sampai Terlewat******

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMNmembuka Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2. Rekrutmen ini merupakan lowongan kerjauntuk lebih dari 890 posisi di lebih dari 30 perusahaan pelat merah.

Jadwal daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2 berlangsung pada 1-7 Desember 2022. Sebelumnya, FHCI pernah membuka Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 1 pada April 2022.

Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Usia maksimal per 1 Desember 2022, yaitu Diploma III: 27 tahun, Sarjana/Diploma IV: 30 tahun, dan Pascasarjana: 35 tahun
• IPK minimal 2,75
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
• Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.
• Dokumen SKCK dari Kepolisian jika ada.
• Sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja jika ada.
• Rekomendasi berprestasi di bidang olahraga, seni, digital creatorataustart upjika ada.

Ketentuan Umum

Berikut ketentuan umum Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2.

• Pelamar hanya boleh mendaftar satu posisi di BUMN.
• Rekrutmen tidak dipungut biaya. Jika ada yang meminta biaya, harap lapor ke FHCI.
• Pendaftaran hanya melalui rekrutmenbersama.fhcibumn.id.
• Seleksi dilakukan onlinedan pengumuman hasil seleksi hanya di rekrutmenbersama.fhcibumn.id.
• Pelamar menanggung biaya akomodasi dan transportasi masing-masing selama proses rekrutmen.
• Pelamar wajib melakukan registrasionlinedi rekrutmenbersama.fhcibumn.id.
• FHCI berhak menetapkan kandidat yang memenuhi kualifikasi di setiap tahapan seleksi.
• Hasil keputusan FHCI bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.
• Masa registrasi online pada 1-7 Desember 2022.

Lihat Juga : Rekrutmen Bersama BUMN Siap Dibuka di 30 Perusahaan

Jadwal Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Ilustrasi. Jadwal daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2 (Foto: Safir Makki)

Berikut jadwal daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2.

1. Tahap 1: Registrasi online

Berlangsung pada 1-7 Desember 2022

2. Pengumuman Tahap 1

Berlangsung pada Desember 2022 (tanggal pasti belum ditentukan)

3. Tahap 2: Tes Online Tahap 1

Berlangsung pada 21-28 Desember 2022. Tes online berupa tes kompetensi dasar dan AKHLAK.

4. Pengumuman Tahap 2

Berlangsung pada Desember 2022 (tanggal pasti belum ditentukan)

5. Tahap 3: Tes Online Tahap 2

Berlangsung pada 8-10 Januari 2023. Tes onlineberupa tes bahasa Inggris.

6. Pengumuman Tahap 3

Berlangsung pada Januari 2023.

7. Tahap 4: TKB, Wawancara, dan MCU

Berlangsung pada 20-28 Januari 2023. Tahap 4 terdiri dari Tes Kemampuan Bidang (TKB), wawancara, dan medical check up(MCU) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing BUMN.

8. Pengumuman Final Calon Pegawai BUMN

Berlangsung pada Januari 2023 (tanggal pasti belum ditentukan)

9. Inagurasi

Berlangsung pada 31 Januari 2023

Perlu diketahui, seluruh jadwal ini dapat berubah berdasarkan keputusan Panitia Rekrutmen dan Seleksi FHCI. Jika ada perubahan, peserta akan diberitahu.

Tata Cara Melamar

Berikut tata cara melamar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2.

1. Pelamar melakukan registrasi online di rekrutmenbersama.fhcibumn.id sesuai petunjuk pendaftaran.
2. Pelamar wajib memiliki email pribadi dan nomor handphone(hp) yang aktif selama seleksi. Dilarang menggunakan emailorang lain.
3. Pelamar tidak dapat mengubah data dan dokumen yang sudah dikirim.
4. Dokumen wajib pendaftaran terdiri dari foto profil, Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL), dan transkrip nilai. Jika ada dapat sertakan juga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dokumen lain seperti sertifikat pelatihan, dan surat rekomendasi.

Alur Registrasi Online

Berikut alur registrasi online Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2.

1. Registrasionlinedi rekrutmenbersama.fhcibumn.id, lalu aktivitasi akun yang dikirimkan ke email.
2. Lengkapi CV dan dokumen persyaratan di menu 'Daftar Riwayat Hidup'.
3. Pilih posisi yang diinginkan.
4. Tunggu informasi selanjutnya dari FHCI mengenai proses dan tahapan seleksi.

Lihat Juga : Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Demikian jadwal daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2. Semoga membantu.

Jelajahi dunia baru

Jubir Luhut Tegaskan Kepulauan Widi Tak Bisa Dilelang untuk Privat******

Kepulauan Widi yang terletak di Halmahera Selatan, Maluku Utara, dilaporkan dilelang di salah satu situs penjualan real estat asing.

Mengutip CNN, lebih dari 100 pulau di wilayah itu atau yang dalam situs tersebut disebut Widi Reserve tersebar di kawasan 10 ribu hektar yang akan dilelang.

Hukum Indonesia menyatakan bahwa orang non-Indonesia tidak dapat secara resmi membeli pulau di negara tersebut. Namun, penjualan Widi Reserve disiasati dengan mengakuisisi saham di perusahaan induk bernama PT Leadership Islands Indonesia (LII).

Wakil Presiden Eksekutif EMEA (Eropa, Timur Tengah, dan Afrika) Charlie Smith mengatakan tawaran untuk kepulauan Widi menjadi signifikan di Lelang Pramutamu Sotheby.

"Setiap miliarder dapat memiliki pulau pribadi, tetapi hanya satu yang dapat memiliki kesempatan eksklusif ini yang tersebar di lebih dari 100 pulau," katanya dalam pernyataan pers.

Lelang dimulai pada 8 Desember dan akan berlangsung hingga 14 Desember. Tidak ada harga cadangan, tetapi penawar diminta untuk memberikan deposit sebesar US0 ribu untuk membuktikan bahwa mereka serius.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menegaskan pemerintah Indonesia telah memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat atau individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu," ungkap Jodi dalam keterangan resmi, Rabu (23/11).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Kepulauan Widi tersebut sudah memiliki izin pengelolaan antara pihak swasta dengan pemerintah provinsi setempat. Izin pengelolaan tersebut diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama, namun kabarnya hingga kini belum ada realisasi pembangunannya hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

Jodi menambahkan apabila perizinan pengelolaan pulau kecil telah didapatkan perusahaan atau subjek hukum nasional, maka proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, maka bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," tuturnya.

Jodi juga menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia tidak perlu diragukan dan telah diakui dunia internasional.

[Gambas:Video CNN]

Memotong Langit dan Menangis Jalan Darah

Sengkarut Polemik Pangan, Masalah Klasik Minim Solusi******

Penjual olahan kedelai kini hanya menjual tempesejak Senin (5/12) dengan harga yang meroket nyaris 100 persen. Pasalnya, sejak hari itu, tahu'menghilang' dari pasar Jakarta maupun Depok.

Ipang selaku penjual tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku sudah tidak menjual tahu sejak awal pekan ini. Ia mengatakan hal ini dikarenakan produsen tahu tengah mogok produksi.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Selain langkanya tahu, masalah lain di sektor pangan adalah cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan pun terancam kritis.

Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis, mulai dari beras, kedelai, hingga telur ayam.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Menanggapi kondisi itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan cadangan pangan pemerintah (CPP) secara riil hanya beras. Menurutnya, cadangan lain, seperti daging kerbau hingga gula bukan milik pemerintah dan hanya berupa penugasan kepada Bulog.

Khudori menegaskan sampai saat ini sebetulnya pemerintah belum menetapkan secara riil cadangan beras pemerintah itu jumlahnya berapa, bagaimana penetapannya, berapa lama harus disimpan, lalu bagaimana ketika beras yang disimpan itu rusak atau turun mutu. Ia juga mempertanyakan bagaimana penyaluran beras tersebut, penetapan harga, hingga rafaksi kualitasnya.

Menurutnya, pemerintah tak punya instrumen untuk melakukan intervensi pasar. Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak punya cadangan stok bahan pangan untuk melakukan intervensi harga di pasar yang sekarang berimbas pada beras dan kedelai di mana harganya terus meroket.

"Untuk kedelai, memang akar masalahnya kan enggak berubah sebetulnya. Kita itu sampai hari ini, mungkin 90 persen tergantung kepada impor. Kalau harga kedelai di pasar dunia itu sedang naik dan pada saat yang sama rupiah kita juga terpuruk, harga kedelai akan sangat-sangat mahal. Itulah yang terjadi hari ini dan itu kejadian yang selalu berulang karena ketergantungan kita yang sangat besar itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah mengatur soal pasokan pangan secara rinci. Padahal, pemerintah mendapatkan mandat untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan jika merujuk UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Barulah setelah muncul Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Indonesia mencoba membenahi satu per satu kebobrokan tersebut.

Khudori mengatakan beberapa instrumen yang harus disiapkan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan adalah stok, kesediaan cadangan, dan pengaturan harga. Ia lantas menyoroti Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang baru terbentuk pada tahun lalu melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021.

"Setelah 10 tahun menunggu amanat UU itu (Bapanas) baru terbentuk tahun lalu, tapi riil ketuanya ditunjuk itu Februari lalu, jadi belum ada setahun juga. Strukturnya terbentuk kira-kira Juni atau Juli, baru setelah itu mereka bekerja. Jadi memang sangat-sangat terlambat, hari-hari ini kalau pemerintah tidak punya instrumen untuk melakukan intervensi, ya begitulah keadaannya. Karena memang sampai hari ini pemerintah belum pernah mengaturnya, sebelum Perpres 125/2022 itu keluar," tegasnya.

Selama ini Khudori menilai pemerintah tidak pernah melakukan penugasan kepada BUMN pangan untuk menyerap hasil panen petani, kecuali beras. Menurutnya, ketika pemerintah sudah mulai menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP), maka harus segera ditentukan harga pembelian pemerintah (HPP) agar petani tetap untung dan diberlakukan harga penjualan di tingkat konsumen.

Untuk bisa mengatur dan memastikan itu, Khudori mengatakan pemerintah harus punya instrumen stok cadangan yang setiap saat bisa digunakan untuk stabilisasi dan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar. Jika harga di pasar tinggi, stok tersebut bisa diguyur ke pasar supaya harga mencapai level seperti yang ditetapkan dalam harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

"Dengan cara seperti itu tercapailah tujuan stabilisasi pasokan dan harga, walaupun komoditas itu kita impor. Tinggal mengatur saja kan bagaimana impor itu harus dipastikan supaya stok di sini aman setiap saat," ujar Khudori.

Poin-poin penting yang disorot Khudori untuk menuntaskan masalah sengkarut stok dan harga bahan pangan, antara lain kebijakan yang jelas mengenai harga CPP di Perpres Nomor 125 Tahun 2022, jumlah cadangan pangan, rafaksi harga terkait kualitas, waktu penyimpanan, hingga outlet penyaluran yang pasti. Ia menegaskan harus ada integrasi kebijakan di hulu, di tengah berupa pengelolaan dan pendistribusian ke seluruh wilayah, dan penyaluran di hilir.

Pemerintah Gagal Lindungi Produksi Beras Hingga Risiko Stunting

Raksasa datang ke dunia

Buruh Jabar Minta RK Tak Sunat UMK 2023 yang Direkomendasikan Bupati******

Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (DPD KSPSI) Provinsi Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menetapkan upah minimumkota/kabupaten (UMK) 2023 sesuai rekomendasi bupati/wali kota yang sudah diplenokan oleh Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Jabar.

Rapat pleno Depeprov Jabar dilakukan pada 1-2 Desember 2022 lalu. Dari pleno tersebut, rata-rata kenaikan UMK 2023 mencapai 10 persen. Satu daerah yang menghasilkan keputusan di atas 10 persen hanya Kabupaten Bandung Barat.

Pasalnya, bupati Bandung Barat merekomendasikan kenaikan UMK 2023 sampai  27 persen.

"Dua tahun upah minimum tidak naik, di sisi lain BBM naik yang mengakibatkan kenaikan terhadap kebutuhan pokok dan biaya transportasi, dan penyesuaian kenaikan UMK Tahun 2023 minimal 10 persen merupakan hal yang wajar," kata Roy, Selasa (6/12).

Roy menambahkan kenaikan upah dilakukan untuk penyesuaian terhadap dampak kenaikan harga BBM terhadap kebutuhan pokok. Hal itu dilakukan agar data beli buruh tidak merosot tajam.

KSPSI melakukan pengawalan penetapan UMK 2023 dengan melakukan aksi sejak 5 Desember-7 Desember 2023 di Gedung Sate. Adapun berdasarkan Permenaker 18 Tahun 2022, UMK ditetapkan paling lambat pada 7 Desember 2023.

"Aksi puncak akan dilakukan di 7 Desember 2022. KSPSI meminta gubernur tidak mengurangi nilai UMK Tahun 2023 yang telah direkomendasikan bupati/wali kota," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Mitos Asing

<句子>