modal receh slot

Kaisar Abadi

TransJakarta Bantah Tarif Royaltrans Naik: Tetap Rp20 Ribu******

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membantah kabar kenaikan tarif layanan Royaltrans dari Rp20 ribu menjadi Rp30 ribu hingga Rp40 ribu sebagaimana yang beredar di sosial media.

Direktur Operasi dan Penyelamatan Daud Joseph mengatakan saat ini tarif Royaltrans masih tetap berlaku Rp20 ribu.

"Kami memutuskan tarif Royaltrans yang saat ini tetap berlaku Rp 20 Ribu. Jadi dengan tarif ini, kami menghimbau agar lebih luas lagi masyarakat yang menggunakan Royal Trans," ujar Daud di Halte Transjakarta CSW, Jakarta Selatan, Rabu (23/8).

Ia juga meminta agar masyarakat lebih menggunakan layanan Royaltrans dengan tarif tersebut.

"Jadi dengan tarif ini, kami menghimbau agar lebih luas lagi masyarakat yang menggunakan Royaltrans," tuturnya.

Sebelumnya, beredar dokumentasi yang diduga milik internal Transjakarta di Twitter. Dokumen itu menyebutkan bahwa tarif Royaltrans akan naik dan berlaku mulai Senin 28 Agustus 2023.

Dalam dokumen tersebut, rencananya tarif Royaltrans akan dikerek dari Rp20 ribu menjadi Rp30 ribu hingga Rp40 ribu. Untuk kawasan Cibubur, Bekasi, Cinere dan TMII menjadi Rp30 Ribu. Sementara untuk tarif rute Serpong dan Bintaro baik menjadi Rp40 Ribu.

Daud mengatakan dokumen yang tersebar itu bukan barang konsumsi publik. Ia mengaku itu hanya sekedar diskusi biasa di lingkungan internal Transjakarta.

"Itu kan bukan dokumen untuk publik, itu dokumen internal, orang sedang berbicara mari kita persiapkan berdasarkan perhitungan tarif itu harusnya segini-segini. Jadi itu belum diskusi high level. Setelah dibicarakan high level dan mendapat masukan dari Pemrov DKI. Kita diminta untuk mendukung supaya transportasi umum mendapat tarif yang terjangkau," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran Galaksi

Kulkas 4 Pintu Banting Harga di Transmart, Hemat Hampir Rp4 Juta******

Transmart Full Day Sale masih akan berlangsung sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat. Pada gelaran ini, diskonnya sampai 50% + 20%, lho.

Dengan diskon sebesar itu, Anda bisa belanja hemat untuk berbagai produk unggulan. Seperti alat rumah tangga, produk segar, elektronik, hingga sepeda listrik.

Lihat Juga : Pulang Kantor Mlipir Dulu ke Transmart, Mumpung Ada Full Day Sale!

Sementara di luar Jawa, Bali, dan Lampung harganya menjadi hanya Rp9.239.200, dari harga normal Rp12.649.000. Pembeli hemat sampai Rp3.409.800.

Murah banget, kan? Buat yang belum gajian di tanggal tua ini, jangan khawatir karena bisa mendapatkan diskon dan pakai fasilitas bayar nanti dengan Allo PayLater.

Pelanggan berkesempatan mendapatkan ekstra diskon sampai 20 persen dan bayar belakangan dengan Allo PayLater, kartu kredit Bank Mega, dan mega Syariah.

Masih belum punya Allo Bank atau Bank Mega? Tenang, caranya gampang cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo PayLater.

Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit Bank Mega kamu bisa membuatnya di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart atau kantor cabang Bank Mega terdekat.

Yuk, belanja di Transmart. Mau beli kulkas murah meriah ya hanya di Transmart. Cuma berlaku hari ini aja lho.

menakjubkan! Ratu bukanlah seorang selir

Bahlil Janji ke Mahasiswa Target Investasi Rp1.400 T di 2023 Tercapai******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia berjanji target investasi sebesar Rp1.400 triliun tahun ini akan tercapai. Menurutnya, dengan investasisebesar itu ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas lima persen.

Target investasi tersebut naik dari tahun lalu sebesar Rp1.200 triliun.

"Sekarang presiden minta saya naikkan investasi harus jadi Rp1.400 triliun. Saya janji kepada kalian InsyaAllahinvestasi kita akan mencapai Rp1.400 triliun untuk pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen," katanya dalam kuliah umum di Universitas Sebelas Maret, Selasa (22/8).

Bahlil mengatakan realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2022 naik 34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar dan untuk Indonesia sepanjang sejarah republik ada ini paling besar 34 persen," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Selasa (24/1).

Ia merinci realisasi investasi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp552,8 triliun atau 45,8 persen dari total investasi sepanjang 2022. Angka tersebut naik 23,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Lihat Juga : Bahlil Curhat Gaji Menteri Rp19 Juta: Saya Enggak Punya Duit

Selanjutnya, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp654,4 triliun atau 54,2 persen dari total investasi 2022. Realisasi tersebut naik 44,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara wilayah, luar pulau Jawa masih mendominasi investasi yang masuk sepanjang tahun lalu. Porsinya mencapai 52,7 persen atau setara Rp636,3 triliun.

Sementara itu, investasi di pulau Jawa sebesar Rp570,9 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 47,3 persen dari total investasi 2022.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Pengusaha Bantah 3,3 Juta Ha Lahan Sawit di Hutan Ilegal******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) membantah 3,3 juta hektare (ha) lahan sawit berada di kawasan hutan ilegal.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun meluruskan narasi bahwa pemerintah bakal memutihkan lahan tersebut. Menurut Eddy, lahan sawit yang berada di hutan itu sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

"Narasi-narasi seperti ini (perlu) diluruskan. Jangan seolah-olah industri sawit merugikan negara ratusan triliun," imbuh Eddy.

Merujuk Tanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, tanah yang dapat diberikan dengan HGU adalah tanah negara.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa tanah yang dapat diberikan HGU termasuk kawasan hutan.

Lihat Juga : ANALISISTepatkah Garuda Dimerger dengan Citilink dan Pelita Air?

"Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih lanjut, Gapki juga mengklaim telah mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk melapor kondisi lahan ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Per 3 Agustus 2023, terdapat 1.870 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah melaporkan melalui website SIPERIBUN secara self reporting. Gapki pun berjanji akan melakukan self reporting SEPERIBUN tahun 11 pada 23 Agustus sampai dengan 8 September 2023.

Berdasarkan bahan paparan Gapki, tercatat dari 3,3 juta ha lahan sawit di kawasan hutan baru 1,9 juta yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK).

Dengan kata lain, sekitar 1,3 juta ha lahan sawit di hutan belum mendapat SK Pelepasan Kawasan Hutan.

Adapun dari SK MenLHK tersebut, terdapat 332 perusahaan anggota Gapki dengan luasan lahan 648.294 ha. Gapki pun mengingatkan perusahaan wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.

"Masing-masing perusahaan sudah diminta untuk klarifikasi status lahannya," ungkap Gapki.

Upaya pemerintah yang akan memutihkan 3,3 juta ha kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan pertama kali dilontarkan oleh Luhut. Ia sendiri merupakan ketua Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut mengatakan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6) lalu.

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 a dan 110 b. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan, "perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Bos Garuda Soal Merger dengan Pelita Air: Penjajakan Masih Berlangsung******

Direktur UtamaGaruda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan proses merger grupnya, termasuk Citilink, dengan maskapai Pelita Airmasih dalam pembahasan. Sampai saat ini belum ada keputusan final terkait rencana tersebut.

"Terkait rencana merger bisnis Garuda Indonesia Group bersama dengan Pelita Air, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini proses diskusi terkait langkah penjajakan aksi korporasi tersebut masih terus berlangsung intensif," ujar Irfan dalam keterangan tertulis, Selasa (22/8).

Lihat Juga : Erick Thohir Akan Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

"Mengenai proyeksi dari proses merger ini tentunya akan terus kami sampaikan secara berkelanjutan sekiranya terdapat tindak lanjut penjajakan yang lebih spesifik atas realisasi rencana strategis tersebut," pungkas Irfan.

Sebelumnya, Erick menyampaikan rencananya untuk merger tiga BUMN yakni Garuda Indonesia, Citilink dan Pelita Air dengan tujuan efisiensi.

Merger merupakan lanjutan program efisiensi BUMN yang sebelumnya sudah dilakukan Kementerian BUMN terhadap empat Pelindo pada 2021 lalu.

"Setelah melakukan rangkaian program efisiensi pada empat Pelindo, (itu) akan dilanjutkan ke BUMN pada klaster lain, yaitu maskapai penerbangan. Saat ini terdapat tiga BUMN yang bergerak di bidang penerbangan, yaitu Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air," kata Erick dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (21/8) kemarin.

Erick berharap merger bisa membuat industri penerbangan negara semakin kuat dan efisien.

"BUMN terus menekan logistic cost. Pelindo dari 4 (perusahaan) menjadi 1. Sebelumnya, logistic cost mencapai 23 persen, sekarang jadi 11 persen. Kita juga upayakan Pelita Air, Citilink, dan Garuda merger untuk menekan cost," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mencabut tiga aturan demi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia(PMI).

Pertama,Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah.

Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat;

1. Negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

2. Negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.

3. Negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

"Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.

Kedua,Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.

Ketiga,aturan yang akan dicabut adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut.

"Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.

Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[Gambas:Video CNN]