dewa77

Menjadi Sun Wukong

gacor slot hari ini

BPS: Beras masih alami inflasi pada Februari******

Komoditas penyumbang inflasi adalah beras dengan andil inflasi 0,21 persen

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan komoditas beras masih menjadi penyumbang inflasi bulanan (month-to-month/mtm) terbesar pada Februari 2024.

“Komoditas penyumbang inflasi adalah beras dengan andil inflasi 0,21 persen,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, tren inflasi komoditas beras masih berlanjut hingga Februari, dengan inflasi mencapai 5,32 persen.

Hampir seluruh provinsi mengalami inflasi beras, tepatnya sebanyak 37 provinsi yang mencatatkan kenaikan harga beras. Sementara satu provinsi lainnya mengalami penurunan inflasi beras.

Secara umum, komponen harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasi sebesar 1,53 persen, memberikan andil lebih tinggi (0,25 persen) dibanding komponen lainnya yaitu inflasi inti (0,09 persen) dan inflasi harga diatur pemerintah (0,03 persen).

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Baca juga: BPS catat ekspor pertanian Januari naik saat sektor lainnya turun

Komoditas pangan lainnya yang menjadi faktor pendorong inflasi Februari adalah cabai merah dengan andil 0,09 persen, telur ayam ras 0,04 persen, serta daging ayam ras 0,02 persen.

Khusus untuk komoditas cabai merah, inflasi tercatat di setiap level perdagangan, di mana inflasi pada produsen pedesaan sebesar 4,56 persen, grosir 16,01 persen, dan eceran 17,78 persen.

Kenaikan harga cabai merah di tingkat eceran sejalan dengan kenaikan harga di produsen pedesaan dan grosir.

Adapun inflasi komoditas telur dan daging ayam ras didorong oleh kenaikan harga pakan ternak ayam, yang mengalami inflasi 0,36 persen untuk bahan pakan dedak, 0,80 persen untuk jagung pipilan, 0,04 persen untuk bekatul, dan 0,22 persen untuk bungkil.

Diketahui, inflasi bulanan Februari tercatat sebesar 0,37 persen mtm. Sementara inflasi tahunan mencapai 2,75 persen (year-on-year/yoy) dan inflasi tahun kalender 0,41 persen (year-to-date/ytd).

Baca juga: BPS catat impor beras pada Januari 2024 capai Rp4,3 triliun

Baca juga: BPS: Neraca perdagangan Indonesia Januari 2024 surplus lagi

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Han Feng Su Yingxue

interslot188

Niat Saudi dirikan paviliun dekat makam Napoleon picu kehebohan******

Jakarta (ANTARA) - Arab Saudi sedang berunding untuk membangun paviliun nasional selama Olimpiade Paris di kompleks Invalides yang di dalamnya terdapat makam Napoleon, kata Kementerian Pertahanan Prancis pada Kamis. Rencana ini dikritik sejumlah anggota parlemen Prancis.

“Ada diskusi yang sedang berlangsung atas permintaan Saudi,” kata Kementerian Pertahanan yang menjadi pemilik gedung dan pekarangan The Invalides.

“Ada persyaratan ketat yang belum dipenuhi oleh pihak Saudi,” tambah Kementerian Pertahanan Prancis.

Banyak negara mendirikan paviliun sementara selama Olimpiade 2024 untuk promosi nasional serta ruang penggemar dan acara-acara resmi.

Anggota parlemen berhaluan kanan Nathalie Serre mengangkat masalah ini di parlemen pada Rabu.

Dia menyebut Invalides sebagai “harta arsitektur, penuh simbolisme dan sejarah negara kita”. Dia mengingatkan bahwa bangunan tersebut juga berisi rumah sakit militer.

“Arab Saudi membawa masalah khusus karena catatan hak asasi manusianya, tapi meskipun desa tersebut berada di Denmark atau Kanada, masalah sama bakal terjadi,” kata dia kepada AFP pada Kamis waktu setempat.

“Ada hal yang tak boleh dijual atau demi menghasilkan uang, dan menurut saya Invalides adalah salah satunya.”

Baca juga: Kampung atlet Olimpiade Paris diresmikan lebih awal

Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa setiap dana yang terkumpul dari proyek ini akan disalurkan ke museum tentara dan rumah sakit di dalam Invalides yang kubah emasnya merupakan salah satu fitur paling menarik dalam cakrawala Paris.

Jenazah Napoleon dimakamkan di sana pada 1861, empat puluh tahun setelah kematiannya di pulau terpencil Saint Helena di tengah samudera Atlantik.

Monumen tersebut memang sudah dijadikan tempat kegiatan peragaan busana, namun Serre mengatakan berbeda jika disewakan ke pihak asing.

Menteri Urusan Veteran Patricia Miralles menandaskan segalanya masih belum pasti sehingga tidak ada yang harus dilakukan.

Olimpiade Paris diadakan pada 26 Juli-11 Agustus, yang kemudian diikuti Paralimpiade pada 28 Agustus-8 September.

Baca juga: Prancis Alami Lonjakan Permintaan Perjalanan Menjelang Olimpiade Musim Panas 2024-Terbanyak dari Amerika
Baca juga: Empat atlet surfing Indonesia berburu tiket Olimpiade di Puerto Rico

Pewarta: Jafar M Sidik
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

slot casino

Sandiaga targetkan 20 persen pelaku usaha miliki sertifikasi******

Tangerang (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan standardisasi dan sertifikasi untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai 20 persen dalam 10 tahun ke depan.

"Saat ini standardisasi baru mencapai satu persen. Maka itu kita mengajak berbagai pihak untuk meningkatkan standardisasi di sektor pariwisata mencapai 20 persen hingga 10 tahun ke depan. Ada peningkatan 10 kali lipat," kata Menteri Sandiaga dalam keterangannya di Tangerang, Kamis.

Ia mengungkapkan standardisasi dan sertifikasi yang dimiliki pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif banyak terfokus di Jakarta dan sekitarnya. Harapannya ke depan bisa tersebar ke seluruh wilayah nusantara karena banyak destinasi yang berskala global.

Ia mengatakan SNI Nomor 9042 atau Sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan atas pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan yang dilakukan saat pandemi COVID-19.

Sertifikat standar usaha pariwisata diterbitkan Lembaga Sertifikasi (LSPr) Usaha Pariwisata menjadi bukti tertulis penerapan standar usaha oleh pelaku usaha yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.

"Jangan sampai nanti ganti pimpinan dan pemerintahan maka ganti kebijakan. Saya harap standardisasi ini menjadi prioritas. Apalagi ada kasus kecelakaan dan kebersihan yang belum sesuai kaidah," kata Sandiaga.

Ia juga mengajak pemerintah daerah ikut serta dalam pengawasan sesuai kewenangan yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kondusif secara lebih efektif dan sederhana.

“Akhirnya standardisasi ini bukan hanya perlindungan bagi wisatawan saja, tapi juga untuk para pekerja, pelaku usaha di sektor parekraf sendiri. Jadi ini perlindungannya untuk semua,” ujarnya.

Baca juga: Menparekraf siapkan transisi standardisasi usaha pelaku parekraf

Baca juga: Menparekraf tekankan pentingnya SDM kompeten demi peningkatan parekraf

Baca juga: Kemenparekraf genjot kunjungan wisatawan domestik dengan promo wisata
 

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila Xingtian

sekar slot

47 warga Rawa Terate mengungsi akibat banjir******

Sedangkan wilayah yang sudah surut berada di sembilan RT

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat sebanyak 47 warga Kelurahan Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur mengungsi akibat terdampak banjir yang dipengaruhi curah hujan tinggi.

"Sebanyak 47 jiwa itu mengungsi di tenda BPBD tepatnya halaman PT United Tractors," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Terkait hal itu, jelas Isnawa, BPBD DKI Jakarta telah mengirimkan bantuan logistik berupa air mineral empat dus, biskuit 12 kaleng, selimut 20 lembar, mukena 10 buah, sarung lima buah, paket sandang sebanyak 20 paket, paket kebersihan keluarga sebanyak 11 paket, terpal lima buah, matras 20 buah, sabun 20 batang, dan barang-barang lainnya.

Isnawa menuturkan berdasarkan hasil pemantauan pada Jumat pukul 07.00 WIB, BPBD mencatat genangan mengalami penurunan dari tujuh menjadi enam ruas jalan dan empat RT atau 0.013 persen dari 30.772 RT yang terendam banjir.

Empat RT yang terendam banjir yakni satu di Semper Barat, Jakarta Utara dengan ketinggian 45 centimeter (cm) yang diketahui penyebabnya lantaran curah hujan tinggi.

Kemudian, tiga RT di Pegangsaan Dua, Jakarta Utara dengan ketinggian 40 centimeter (cm) yang diketahui penyebabnya lantaran curah hujan tinggi.

Adapun enam jalan tergenang yakni Jalan Manyar, Tegal Alur (Jakarta Barat) dengan ketinggian 10 cm, Jalan Kelapa Hibrida, Pegangsaan Dua (Jakarta Utara) dengan ketinggian 20 cm, Jalan Cakung Cilincing Raya, Sukapura (Jakarta Utara) dengan ketinggian 30 cm.

Lalu, Pasar Sukapura, Sukapura (Jakarta Utara) dengan ketinggian 15 cm, Jalan Terusan Kelapa Hybrida, Sukapura (Jakarta Utara) dengan ketinggian 20 cm, dan Jalan Belibis, Semper Barat (Jakarta Utara) dengan ketinggian 45 cm.

"Sedangkan wilayah yang sudah surut berada di sembilan RT di Tegal Alur dan dua RT di Rawa Terate," tambahnya.

Adapun jalan tergenang yang sudah surut yakni Jalan Raya Prepedan, Kamal (Jakarta Barat), Jalan Komplek Green Garden (Duta Buah), Kedoya Utara (Jakarta Barat), Jalan Kamal Raya, Tegal Alur (Jakarta Barat), Jalan Muhajar, Sukabumi Utara, (Jakarta Barat) serta Jalan Percetakan Negara II, Johar Baru (Jakarta Pusat).

Jalan Cempaka Putih Raya (Rumah Makan Shukaku), Cempaka Putih Barat (Jakarta Pusat), Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Baru (Jakarta Pusat), Jalan Cempaka Putih Tengah, Cempaka Putih Timur (Jakarta Pusat), Depan Ruko ITC Cempaka Mas Letjen Suprapto, Sumur Batu (Jakarta Pusat), Jalan Rawamangun Selatan, Pisangan Timur (Jakarta Timur).

Jalan Pemuda (Arion Mall), Rawamangun (Jakarta Timur), Jalan Jendral Ahmad Yani, Kayu Putih, (Jakarta Timur), Jalan Cempaka Putih Timur 11, Kayu Putih (Jakarta Timur), Jalan Cipinang Baru, Cipinang, (Jakarta Timur), dan Jalan Yos Sudarso, Sunter Jaya (Jakarta Utara).

Jalan Danau Indah Raya, Sunter Jaya (Jakarta Utara), Jalan Raya MOI, Kelapa Gading Barat, (Jakarta Utara), Jalan Raya Gading Kirana (Depan RS Mitra Keluarga Kelapa Gading), Kelapa Gading Barat (Jakarta Utara), Jalan Gaya Motor II, Sungai Bambu (Jakarta Utara), dan Jalan Raya Cilincing Depan (NPCT 1), Kali Baru (Jakarta Utara).

Jalan Tanah Merdeka, Kali Baru (Jakarta Utara), Jalan Kalibaru Barat 1, Kali Baru, (Jakarta Utara), Jalan Kalibaru Barat 4, Kali Baru (Jakarta Utara), Jalan Agung Karya (Depan PT Dunex), Sungai Bambu, Jakarta Utara, dan Jalan Pegangsaan 2, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara.

Jalan Taman ST, Tanjung Priok (Jakarta Utara), Jalan Pelepah Elok, Kelapa Gading Barat (Jakarta Utara), Jalan Kramat Jaya (Depan Islamic Center), Tugu Utara (Jakarta Utara), Gang 8 Blok R Rw. 07, Kel. Semper Barat (Jakarta Utara), dan Jalan Syech Nawawi Al Bantani Depan Halte Kebon Baru, Semper Barat (Jakarta Utara).

Jalan Raya Cipinang (Titik Kenal RS Persahabatan), Cipinang (Jakarta Timur), Jalan Krama Yudha, Rawa Terate (Jakarta Timur), Jalan Mindi, Lagoa, (Jakarta Utara), Jalan RE. Martadinata, Tanjung Priok (Jakarta Utara), dan Jalan Gading Putih Raya Utara, Kel. Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara).

Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading Barat (Jakarta Utara), Jalan Beulevard Raya (Depan MKG), Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara), Jalan Boulevard Raya, Pegangsaan Dua (Jakarta Utara), Jalan Biru Laut, Kelapa Gading Timur (Jakarta Utara), dan Depan Rusunawa RT019/RW04, Semper Barat (Jakarta Utara).

Jalan Gereja Tugu RW06 (samping PLN), Semper Barat (Jakarta Utara), Jalan Cacing Depan PT Justus, Semper Barat (Jakarta Utara), Jalan Sungai Brantas Raya, Semper Barat (Jakarta Utara), dan Jalan Mangga, Tugu Utara (Jakarta Utara).
Baca juga: BNPB: Banjir di Jakarta bisa cepat teratasi
Baca juga: PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta
Baca juga: Banjir juga landa kawasan perkantoran di Jalan Pangeran Tubagus Angke

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

peradaban yang jauh

usernesia

Harga Samsung Galaxy F15 dan M14 4G bocor******

Jakarta (ANTARA) - Samsung Galaxy F15 akhirnya resmi diluncurkan di India pada hari Senin, 4 Maret 2024 setelah cukup banyak informasi bocor dalam beberapa waktu terakhir.

Ponsel tersebut mungkin akan dirilis bersamaan dengan M14 4G, yang sudah bisa dilihat pada akhir Januari di situs dukungan Samsung.

Melansir Gsmarena pada Kamis (29/2), harga untuk kedua perangkat ini di India dibocorkan oleh akun Abhishek Yadav melalui aplikasi X.

Baca juga: Samsung "unpacked" lebih awal untuk Galaxy Z Flip6 dan Z Fold6

Baca juga: Samsung tawarkan Galaxy XCover 7 dan Tab Active5 untuk dukung kinerja

Galaxy F15 akan dijual mulai dari 13.499 Rupee India atau sekitar Rp 2,5 Juta dengan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB.

Pembeli juga dapat membayar 1.000 Rupee atau hampir Rp 200 ribu lebih untuk mendapatkan tambahan RAM 2GB.

Harga pertama akan menjadi 11.999 Rupee (Rp 2,2 Juta) setelah penawaran.

Sementara itu, Galaxy M14 4G akan dijual mulai dari 9.499 Rupee (Rp 1,8 Juta) dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB. Akan ada juga versi RAM 6GB dan penyimpanan 128GB seharga 12.499 Rupee (Rp 2,3 Juta).

Informasi ini tampaknya berasal dari dokumen internal resmi Samsung yang ditujukan untuk mitra ritel perusahaan.


Baca juga: Samsung Galaxy S24 sudah terjual satu juta unit lebih di Korea Selatan
 

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

menjadi seekor anjing

sempurnamaxwin

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024