rtp rupiah138

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Tol Dalam Kota Bandung Dibangun Lagi Usai 17 Tahun Mangkrak******

JalanTol Dalam Kota Bandungatau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dipastikan akan lanjut dibangun usai sempat mangkrak 17 tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan tol dalam kota akan dilanjutkan demi mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

"Untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, kami sepakat untuk melanjutkan Bandung Intra Urban Toll Road," ujar Basuki, dikutip dariAntara, Rabu (28/2),

"Jadi kita lelang segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," tuturnya.

Tak hanya Tol Dalam Kota Bandung, dalam pertemuan itu, Basuki juga membicarakan komitmen PUPR untuk membantu percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur di Jawa Barat.

Setidaknya, ada empat kesepakatan lainnya antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.Pertama,soal peningkatan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor.

Namun, menurut Basuki, komitmen ini harus disertai dengan upaya Pemprov Jabar melanjutkan jalan khusus tambang. Kini pihaknya menunggu skema yang tengah disusun oleh Pemprov Jabar terkait pembangunan jalan khusus tersebut.

Kedua, terkait jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas). PUPR menargetkan pemenang lelang bisa diketahui pada Juli 2024 agar proses pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dilaksanakan.

Basuki menambahkan pihaknya mendapat laporan saat ini akan dilanjutkan adendum kualifikasi dan penambahan desain jalan tol terpanjang tersebut.

Ketiga,dengan adanya Instruksi Presiden Jalan Daerah, PUPR memastikan akan ada peningkatan anggaran bagi perbaikan jalan provinsi, kabupaten kota di Jawa Barat.

"(Anggaran) akan jauh lebih besar dibanding 2023. Usulannya ada Rp1,2 triliun untuk perbaikan jalan Inpres di Jawa Barat ini," tutur dia.

Keempat,inpres air minum dan pengelolaan air limbah yang menurut Basuki bisa dimanfaatkan Provinsi Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

Aku membunuh Long Aotian

Netizen Sebut Ahok Kuda Putih Jokowi, Ini Sebabnya******

Salah satunya adalah Ahok dan Anies Bawedan. Masih hangat dalam ingatan tentang kasus penistaan agama yang menimpa Ahok. Mantan Gubernur DKI itu dilaporkan atas tuduhan penistaan agama jelang Pilkada DKI 2017. Imbasnya, Ahok divonis penjara selama dua tahun.

Usut punya usut, ternyata ada satu pernyataan Ahok yang membuat netizen membuat teori demikian. Pernyataan tersebut sempat menjadi caption unggahan Ahok di momen ulang tahun Presiden Jokowi pada tanggal 21 Juni 2023 lalu.

Dalam foto yang diunggah, mantan Gubernur DKI tersebut tampak tertawa lepas dengan Jokowi. Bahkan, Ahok menyinggung masalah loyalitas. Ahok mengatakan bahwa sebagai kawan dari Jokowi, dia akan selalu loyal.

“Selamat ulang tahun ke-62 Bapak Presiden @jokowi, Tetap sehat dan selalu ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai seluruh hidupnya. Panjang umurnya dan diberkati dalam hidupnya. A Friend is always loyal,” tulis Ahok di akun Instagramnya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menampik anggapan yang menyebut Ahok merupakan Kuda Troya atau kuda putih dari Jokowi. Anggapan tersebut menilai Jokowi sengaja menempatkan Ahok untuk mencegah kubu Ganjar bergabung dengan kubu Anies ke depan.

“Enggak ada kuda putih. Tapi itu [dukungan Ahok ke Ganjar-Mahfud] mengejutkan, kemungkinan besar mengejutkan Pak Jokowi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Terungkap, Ini yang Bikin Netizen Yakin Ahok “Kuda Putih” Jokowi”

Sun Wukong yang paling kerasukan

Tarif Tol Jakarta******

TarifTol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ) terbaru akan diterapkan dalam waktu dekat. Tarifnya naik meski belum diumumkan kapan akan berlaku.

Penerapan tarif tol tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2024.

Daftar tarif tol Jakarta-Cikampek terbaru diumumkan oleh anak usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Transjawa Tol, melalui akun Instagram resmi @official.jmtransjawa pada Selasa (27/2).

Berikut daftar tarif tol Jakarta-Cikampek dan Tol MBZ terbaru:

1. Jakarta IC-Pondok Gede Barat/Pondok Gede Timur

- Golongan I naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500

- Golongan II naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000

- Golongan III naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000

- Golongan IV naik dari Rp 8.000 menjadi Rp11 ribu

- Golongan V naik dari Rp8.000 menjadi Rp11 ribu

2. Jakarta IC-Cikunir, Jakarta IC-Bekasi Barat, Jakarta IC-Bekasi Timur, Jakarta IC-Tambun, Jakarta IC-Cibitung, Jakarta IC-Cikarang Barat

- Golongan 1 naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.500

- Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu

- Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu

- Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu

3. Jakarta IC-Cibatu, Jakarta IC-Cikarang Timur, Jakarta IC-Karawang Barat

- Golongan I naik dari Rp12.500 menjadi Rp16.500

- Golongan II naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500

- Golongan III naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500

- Golongan IV naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500

- Golongan V naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500

4. Jakarta IC-Karawang Timur, Jakarta IC-Dawuan, Jakarta IC- Kalihurip, Jakarta IC-Cikampek

- Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp27 ribu

- Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500

- Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500

- Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu

- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Pemerintah Perlu 2,5 Juta Sapi Perah Demi Wujudkan Program Susu Gratis******

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan (ID FOOD) mengungkapkan Indonesia membutuhkan 2 juta sapi perah untuk mewujudkan program bagi-bagi susu gratis calon presiden Prabowo Subianto.

Bila tidak, maka impor susu bakal melonjak.

Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Dirgayuza Setiawan mengatakan saat ini sapi perah dalam negeri hanya 400 ribu ekor. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Itu belum memperhitungkan tambahan kebutuhan program susu gratis. Kalau semua proteinnya benar-benar dari susu, maka kita butuh sekitar 2 juta-2,5 juta sapi perah aktif," ujarnya usai acara CNBC Economic Outlook, Kamis (29/2)

Menurutnya, ID FOOD sudah mengusulkan penambahan sapi perah di dalam negeri sejak lama. Namun, kemungkinan baru akan dilaksanakan oleh presiden baru nanti.

"Itu nanti pemerintah yang akan datang yang membuat kebijakan supaya sektor produksi susu di Indonesia bisa menggeliat," jelasnya.

Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Berdasarkan data ID FOOD, Indonesia masih sangat ketergantungan susu impor (powder milk). Hal ini tercermin dari impor susu mencapai 80 persen dari seluruh kebutuhan dalam negeri.

Karenanya, ia menilai jika impor sapi perah tidak dilaksanakan, maka impor susu bakal melonjak tajam. Adapun susu yang diimpor Indonesia dalam bentuk bubuk.

"Saya belum tahu nanti kebijakan presiden baru akan seperti apa, tapi kita yakin beliau dan timnya tidak akan membiarkan kita terus-menerus melakukan importasi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]