pinjaman online tenor 36 bulan

Dewa Kaisar Wu Nian

DPR Ancam Jemput Paksa hingga Sandera Bos Meikarta Jika Mangkir Lagi******

DPR mengancam akan menjemput paksa Bos PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta dengan bantuan Polri hingga ancaman sandera 30 hari jika mangkir lagi dari panggilan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengungkapkan ancaman tersebut dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang tidak dihadiri oleh perwakilan Meikarta. Ia merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Saya pikir dudukan UU jelas. DPR sebagai lembaga tinggi negara dan seluruh rapat yang terjadi di gedung ini punya aturan hukum yang jelas. Kalau saya, ketimbang berpolemik sekarang, orangnya (Meikarta) juga tidak ada, kami ingatkan UU 17/2014," katanya dalam RDPU di Komisi VI DPR RI, Rabu (25/1).

Kemudian di pasal 73 ayat 2 dijelaskan setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Lalu, pasal 73 ayat 3 menegaskan dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan.

"Nah, terkait warga masyarakat di (pasal 73) ayat 4, dalam hal badan hukum dan atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara RI," Martin membaca pasal 73 ayat 4.

"(Pasal 73) ayat 5 dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," sambungnya membaca pasal 73 ayat 5.

Usulan tersebut disetujui oleh Nyat Kadir dari Fraksi NasDem. Menurutnya, pihak Meikarta masih bisa diberi keringanan berupa pemanggilan hingga tiga kali sebelum DPR memutuskan membentuk panitia khusus (pansus) Meikarta.

Di lain sisi, Nyat mempertanyakan soal kasus Meikarta yang tak kunjung usai. Bahkan, ia mempertanyakan apakah ada kemungkinan hipnotis yang dilakukan pengembang Meikarta dalam kasus ini.

"Saya mau tanya, ini model bisnis macam apa ini? Kalau kita bayar cash barangnya langsung kita ambil. Gimana bisa ketipu gitu? Ini ada hipnotis atau gimana kira-kira?" kata Nyat.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menanggapi ucapan Nyat. Berdasarkan data yang diperoleh Daeng dari aduan salah satu konsumen Meikarta, ada yang sudah membayar cash pada 2017, tapi tak kunjung menerima unit hingga sekarang.

"Tapi diberikan dua penawaran. Pertama, dari harga yang disetujui Rp285 juta itu dikembalikan dengan potongan Rp63 juta atau diganti unit yang harga Rp480 juta. Jadi nambah uang pindah unit, tapi saya juga gak tahu kapan jadi unitnya," ungkap Daeng.

Ia menegaskan ini adalah tindak penipuan dari Meikarta kepada konsumen. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang merasa superpower, merasa punya kekuatan untuk bisa mengatur semuanya.

Selain itu, Daeng menuturkan bahwa pihak pengembang bahkan sudah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) meski belum serah terima unit.

"(Harga apartemen) Rp285 juta, biaya profesinya Rp2 juta, DP Rp26 juta, uang pelunasannya Rp257 juta, PPN 10 persen. Ini belum akad kredit, tapi PPN sudah dibayar. Makanya perlu dicek apakah PPN yang sudah diambil itu sudah disetorkan ke negara atau tidak? Artinya kalau mereka melakukan ini ada modus," tutur Daeng.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

BPKH Sebut Nilai Manfaat Bakal Habis 2025 jika Biaya Haji Tidak Naik******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya hajitahun ini.

Ketua BPKH Fadlul Imansyah memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

"Jadi (penyelenggaraan) 2025 itu kita sudah mengambil pokok setoran awal dari calon jemaah haji yang berangkat. Jadi kalau 2023-2024 asumsinya kita pakai skema 60-40 dengan 60 persen nilai manfaat, itu 2025 sudah mengambil nilai pokok investasi dari setoran awalnya," papar Fadlul.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya mengelola dana haji calon jemaah dengan penempatan di investasi surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar 70 persen dan sisanya di deposito perbankan syariah nasional. Menurutnya, dana yang berada di deposito ini pun telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Untuk itu, Fadlul pun menegaskan bahwa BPKH tidak berinvestasi secara langsung di bidang infrastruktur. Pasalnya, Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan jika biaya haji 2023 tetap dipaksa dinaikkan, dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kita nggak ada direct investment ke infrastruktur. Kita masuknya ke surat berharga syariah negara. Karena dia investasi syariah dari negara, maka otomatis yang menjamin ya negara. jadi kalau aman atau nggak, Insyallah aman," paparnya.

Sementara, Fadlul mengungkapkan pentingnya investasi sebesar maksimal 30 persen di deposito perbankan merupakan komponen penting. Sebab, perbankan syariah menjadi mitra BPKH dalam membayarkan biaya haji kepada pemerintah Arab Saudi.

"Kalau 30 persen itu kita tarik dari perbankan nasional syariah bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Perbankan syariah nasional ini mitra kami sebagai bank pembayar biaya ibadah haji, jadi apa yang mereka kumpulkan otomatis harus kita gunakan prinsip resiprokal," ucapnya.

Meski demikian, Fadlul menegaskan pihaknya siap dengan keputusan pemerintah untuk penggunaan nilai manfaat tahun ini.

"Kalau pertanyaannya, diputuskan semisal jadi Rp50 juta (nilai manfaat), prinsipnya kalau itu keputusan bersama, kita (BPKH) siap. Kalau kemudian nanti kita harus melakukan formulasi ke depan kita akan bicarakan mitigasi untuk 2025 itu (semisal) nilai simpanannya habis, kita akan diskusikan bersama-sama dengan Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR," tegas Fadlul.

[Gambas:Video CNN]

dewa dan setan

Strategi KADIN Dukung Target Investasi Pemerintah 2023 Rp1.400 Triliun******

Pencapaian investasi Indonesia pada 2022 sebesar Rp1.207,2 triliun atau atau meningkat sebesar 34,0 persen jika dibandingkan dengan 2021.

Hal ini disampaikan Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia pada acara konferensi pers realisasi Triwulan IV Kementerian Investasi. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum KADIN bidang Investasi, Tony Wenas.

Menyikapi hal itu, KADIN Indonesia sangat mengapresiasi kerja keras Pemerintah dan sinergi yang telah dibangun melalui public private partnership antara Pemerintah dan KADIN untuk mewujudkan target investasi Indonesia.

Kunjungan itu bertemu langsung dengan para menteri, CEO dari korporasi global, pelaku pasar, kamar dagang dan industri, hingga calon-calon investor di berbagai negara tersebut untuk menjajaki berbagai peluang investasi.

Selain melalui gencarnya promosi investasi ke luar negeri, pencapaian target investasi ini juga tidak terlepas dari suksesnya Presidensi Indonesia di KTT G20 dan B20 Summit pada November lalu.

Pencapaian tersebut mendapat sambutan positif dari investor dunia, bahkan B20 Summit menjadi ajang tersukses sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010.

"Ini adalah wujud nyata public private partnership antara Kementerian Investasi dan KADIN Indonesia. Kami bekerja sama serta bahu membahu dalam mempromosikan Indonesia sebagai negara destinasi investasi yang strategis," kata Wakil Ketua Umum Bidang Investasi KADIN Indonesia Tony Wenas, Kamis (26/1).

Di awal Januari ini, Kementerian Investasi telah mengumumkan rencana target investasi Pemerintah sebesar Rp1.400 triliun pada 2023 ini.

Target tersebut mencerminkan optimisme yang didukung berbagai aspek, terutama konsistensi target angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 persen selama tahun 2023.

KADIN Indonesia telah mempersiapkan strategi untuk mendukung pencapaian target tersebut di tengah ancaman resesi ekonomi global.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,72 persen di triwulan III tahun 2022, target inflasi tahun 2023 terkendali diperkirakan di bawah 4 persen, jumlah usia produktif yang tinggi, serta melimpahnya sumber daya alam yang belakangan ini menjadi primadona akan sangat menarik bagi para calon investor, baik asing mau pun domestik," kata Tony Wenas.

Salah satu strategi pencapaian target investasi tersebut adalah dengan mendukung kebijakan hilirisasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, termasuk melalui pembangunan smelter dan ekosistem industri hilir lainnya.

"Kami percaya, sekalipun ada ancaman resesi ekonomi global tahun 2023, para investor bisa melihat Indonesia sebagai a-must-to-invest country untuk menanamkan modalnya. Sinergi yang lebih kuat melalui public private partnership akan membangun kepercayaan investor, dan yang lebih penting lagi meningkatkan iklim investasi yang lebih sehat sehingga target investasi tahun 2023 bisa tercapai," tambah Tony Wenas.

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Dirut Garuda Protes DPR Minta Harga Tiket Turun: Nanti Kita PKPU Lagi******

Direktur Utama PT GarudaIndonesia Tbk Irfan Setiaputra berkelakar pihaknya berpotensi mengalami Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) jika DPR terus meminta harga pesawat untuk jemaahhajitahun ini diturunkan.

Candaan itu berlangsung di tengah rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR hari ini, Kamis (25/1) membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Mulanya, anggota DPR Fraksi PKB Marwan Dasopang meminta Garuda segera memastikan perkiraan harga pesawat yang akan digunakan jemaah haji tahun ini. Marwan pun berharap harga yang diajukan oleh Garuda bisa ditekan hingga lebih murah.

Irfan mengaku pihaknya transparan dalam melaksanakan pemberangkatan jemaah haji setiap tahun. Menurutnya, secara rutin perusahaannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan keuntungan yang didapat dalam taraf wajar.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa komponen bahan bakar memakan 40 persen penentu biaya penerbangan haji.

Menurutnya, pada musim haji tahun lalu saat membuat kontrak kerja dengan Kementerian Agama, kedua pihak sepakat harga bahan bakar pesawat berada di 84,9 sen per liter. Tetapi, ketika keberangkatan harga bahan bakar ternyata mencapai 112 sen per liter.

"Ini adalah konsekuensi yang ditanggung garuda dan waktu itu memang Kementerian Agama minta harga realistis, tapi saat terbang itu 112 sen," katanya.

Irfan mengaku terbuka untuk menyesuaikan harga dengan berbagai perhitungan. Meskipun ia mengakui sejumlah elemen biaya penerbangan ikut meningkat di Arab Saudi.

Elemen itu antara lain ground handling yang naik 40 persen, pelayanan petugas visa naik 35 persen, dan kenaikan 25 persen untuk komponen lain semacam landing charge.

[Gambas:Video CNN]

uap baja dan api

RK Pamer Capaian Investasi Jabar Rp174 T pada 2022, Tertinggi Nasional******

Gubernur Jawa BaratRidwan Kamil memamerkan capaian investasiyang diraih Jawa Baratpada 2022 mencapai Rp174,6 triliun.

Dengan capaian tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan serapan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tertinggi di Indonesia.

"Di akhir 2022 investasi yang masih Rp174 triliun, jadi agak bingung harusnya dunia slow downtapi ternyata walau covid, investor senang ke Jawa Barat," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2023 di Jakarta, Kamis (26/1).

Sebagai gantinya, Emil menunjukkan data yang mengungkapkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan penurunan orang miskin terbanyak, yakni 17.360 orang sepanjang Januari-September 2022.

Angka ini jauh lebih baik dibanding DKI Jakarta yang hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin sebanyak 7.110, Lampung 6.820 orang, Sumatera Utara 6.100 orang, dan Bengkulu 4.300 orang.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase orang miskin di Jawa Barat memang turun. Tercatat, presentasi warga miskin mencapai 8,06 persen pada Maret 2022, kemudian turun menjadi 7,98 persen pada September 2022.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi loli dan mainkan game

PT MSU Soal Gugat Konsumen Meikarta Rp56 M: No Comment******

Pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama(MSU) menolak berkomentar usai menghadiri sidang perdana gugatan perdata terhadap 18 orang konsumen Meikarta dengan tuntutan senilai Rp56 miliar.

Sidang yang berlangsung di PN Jakarta Barat itu diputuskan ditunda dan akan dilanjutkan pada 7 Februari mendatang. Alasannya, karena 6 alamat tergugat tidak jelas, di mana ada yang sudah pindah dan tidak sesuai.

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya. No comment, nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.comdi lingkungan PN Jakbar, Selasa (24/1).

Sementara itu, Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan menjelaskan sebelum sidang bahwa dari 18 tergugat ada 2 orang yang bukan merupakan anggota komunitas. Selain itu, baru sekitar 10 orang yang mendapatkan relaasalias surat panggilan sidang hari ini.

Selepas sidang, Rudy menegaskan bahwa 6 tergugat alamatnya tidak jelas dan 2 orang lain bukan merupakan anggota PKPKM. Ia juga menekankan tidak mengetahui siapa tergugat yang bukan anggota komunitas tersebut.

"Dari data yang dibacakan majelis hakim untuk para tergugat, 6 orang datanya tidak jelas dan 2 orang bukan anggota komunitas yang kami tidak tahu makhluk dari mana," katanya kepada wartawan di kompleks PN Jakbar.

"Kami tergabung dalam komunitas ini telah dilakukan seleksi, fit and proper test. Kami tidak mau asal rekrut orang, rupanya dia bukan korban Meikarta, dia hanya akan menunggangi komunitas kami yang notabene akan mempertahankan haknya, tidak lebih dan kurang," sambungnya.

Di lain sisi, Ketua PKPKM Aep Mulyana merinci anggota komunitas yang diketuainya ada 120 orang. Kendati, ia tak menjelaskan secara rinci siapa 2 orang tergugat yang bukan berasal dari PKPKM tersebut.

Meski begitu, PKPKM menegaskan bahwa tuntutan mereka tetap sama seperti yang diungkapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI 18 Januari lalu, yakni meminta refund alias pengembalian dana.

"Tidak banyak permintaan kami. Refundharga mati, itulah komitmen dari komunitas," tegas Kuasa Hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Rudy Siahaan.

[Gambas:Video CNN]