casino terpercaya

Sistem ahli nujum

Bos Kripto FTX Sam Bankman******

PendiriFTX Cryptocurrency Exchange Sam Bankman-Friedmenyesal mengajukan permohonan bangkrut ke pengadilan Amerika Serikat(AS) pada 11 November 2022 lalu.

Mengutip Reuters, Kamis (17/11), hal tersebut disampaikan Bankman-Fried dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh Vox.

Bankman-Fried juga dikatakan akan menghidupkan kembali perusahaannya. Ini tercermin dari perusahaan yang telah menunjuk lima direktur independen baru di masing-masing perusahaan utamanya. Ini untuk menunjukkan bahwa perusahaan tidak jadi bangkrut.

Dalam wawancara ini, Bankman-Fried juga menyampaikan akan bertanggung jawab atas proses keributan terkait pengajuan permohonan kebangkrutan Bab 11 FTX yang telah dilakukan. Pihaknya pun memiliki dua pekan untuk mengumpulkan US miliar untuk menyelamatkan perusahaan.

"Pada dasarnya itulah yang terpenting (mengumpulkan uang) selama sisa hidup saya," kata Bankman-Fried.

Sebelumnya, saat perusahaan mengajukan bangkrut banyak nasabah melakukan penarikan dari token yang dibuat oleh Sam Bankman-Fried itu secara besar-besaran dan menyebabkan harganya turun drastis.

Token FTX termasuk salah satu dari 383 aset kripto yang dimuat dalam Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Berkantor pusat di Bahama, FTX adalah sebuah perusahaan pedagang token atau aset kripto yang memiliki produk derivatif dan spot trading secara global serta didirikan di Antigua dan Barbuda pada 2019. FTX memiliki lebih dari satu juta nasabah dan merilis FTX Token sebagai produknya.

[Gambas:Video CNN]

Orang kaya yang saleh

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi penulis di Azeroth

Buruh Jadi Korban PHK Buntut Orderan Sepatu Anjlok Nyaris 50 Persen******

Pengusaha sepatu menyebutkan jumlah buruhyang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terus bertambah. Hal ini dikarenakan menurunnya permintaan industri yang hampir menyentuh 50 persen.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan sebanyak 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini.

"Kalau yang terdampak PHK, data kami itu baru ada delapan perusahaan. Itu pun sudah di angka 25.700 (karyawan). Potensinya di Desember nanti akan terus bertambah sampai mungkin awal tahun depan," jelas Firman kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brand semua pegang inventori, kemudian pabrik kita juga sedang di-hold dulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Firman menegaskan PHK ini beda dengan isu relokasi pabrik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak 2015. Menurutnya, perusahaan yang punya dua pabrik dengan perbedaan wilayah upah minimum (UMP/UMK) harus mengorbankan salah satunya.

"Jadi karena pabrik yang terkena dampak penurunan order, yang satu di UMK tinggi di Tangerang, Banten lalu satunya lagi di Jawa Tengah. Dengan kondisi penurunan ini, yang pasti akan dikorbankan pertama, yang bebannya paling berat adalah di daerah yang UMK-nya tinggi," tuturnya.

"Makanya PHK ini masih berkisar di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang, Banten, Karawang, dan sebagainya. Namun, ada juga PHK di daerah yang upah minimumnya rendah, tapi mereka gak punya pabrik di daerah dengan UMK tinggi," sambungnya.

Kendati, Firman enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut. Ia hanya ingin isu PHK karyawan tersebut tidak bias dengan adanya kabar relokasi beberapa pabrik ke Jawa Tengah.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

Menko Airlangga Dorong AWS Dukung Pembangunan SDM di Indonesia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah berkomitmen untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan persaingan ekonomi dunia ke depan. Salah satunya diupayakan melalui pertemuan dengan delegasi dari Amazon Web Services (AWS) di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).

Airlangga menilai, pembangunan SDM sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu prioritas. Oleh karena itu, ia pun menyarankan agar AWS dapat membangun pusat pendidikan di Indonesia.

"Dukungan AWS dalam capacity buildingSDM Indonesia tentunya akan membawa manfaat besar bagi kedua pihak," ujar dia dalam keterangannya, Rabu (16/11).

"Pemerintah Indonesia juga menawarkan AWS untuk melakukan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang difokuskan pada ekonomi digital guna mendukung transformasi digital di Indonesia," imbuh Airlangga.

Di sisi lain, Vice President for Global Public Policy AWS, Michael Punke, pun menyambut baik himbauan yang disampaikan oleh Airlangga. Terlebih, beberapa perusahaan di Indonesia telah menggunakan jasa AWS,

"AWS berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital Indonesia dengan membangun dan mengoperasikan Pusat Data di Indonesia (untuk kawasan Asia Pasifik), dengan investasi sebesar US miliar dalam periode 15 tahun ke depan," paparnya.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain Ketua Komisi I DPR RI, Sesmenko Perekonomian, Ketua Umum KADIN, Wakil Ketua III KADIN Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Internasional, serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah.

Sementara Michael Punke didampingi oleh Head of Public Policy Asia Pacific & Japan AWS, dan Head of of Public Policy Indonesia AWS.

Bagikan catatan sejarah

Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP******

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak PP Nomor 36 Tahun 2022 yang menjadi dasar penetapan kenaikan upahminimum provinsi (UMP) dan kabupaten (UMK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan dasar perhitungan yang bisa digunakan adalah PP No 78 Tahun 2015. Sebab, PP tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus.

"Inflasi secara umum mencapai 6,5 persen. Oleh karena itu, harus ada penyesuaian antara harga barang dan kenaikan upah. Kalau menggunakan PP 36, kenaikannya hanya 2-4 persen. Ini maunya Apindo. Mereka tidak punya akal sehat dan hati. Masak naik upah di bawah inflasi," ujar Said lewat keterangan tertulis, Rabu (16/11).

Ia meminta agar hal itu dipertimbangkan dengan menghitung inflasi serta pertumbuhan ekonomi. Menurut dia, ketika menggunakan PP 36/2021, maka nilai kenaikan UMP/UMK akan berada di bawah inflasi. Sehingga daya beli buruh akan semakin terpuruk.

Lebih jauh, ketua Partai Buruh itu mengungkapkan perhitungan pengupahan menggunakan PP 36/2021 mempertimbangkan resesi global dan 25 ribu buruh yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Padahal, kenyataannya tak ada resesi di Indonesia.

"Resesi itu terjadi jika dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya negatif. Sedangkan saat ini pertumbuhan ekonomi kita selalu positif," papar Said.

Ia mengatakan inflasi 6,5 persen adalah inflasi umum. Secara khusus, konsumsi yang kenaikannya signifikan adalah makanan di angka 15 persen, sektor transportasi naik lebih dari 30 persen, dan sewa rumah sebesar 12,5 persen.

"Kalau inflasi 6,5 persen dan pertumbuhan ekonomi 4-5 persen, yang paling masuk akal, angka kompromi kenaikan UMP atau UMK adalah di atas 6,5 persen hingga 13 persen," terang Said.

Selain itu, ia menilai PP 36/2022 tak bisa digunakan karena mengacu pada UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

"Dengan demikian, karena PP 36/2021 adalah aturan turunan dari UU Cipta Kerja, maka tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam penetapan UMP/UMK," imbuh Said.

Jika PP itu tak digunakan, maka dasar yang bisa digunakan pemerintah untuk menetapkan UMP dan UMK adalah PP No 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Said menegaskan apabila Menaker memaksakan menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, buruh akan melakukan aksi bergelombang dan membesar. Bahkan, ia mengancam mogok nasional pada pertengahan Desember. Mogok ini diklaim akan diikuti oleh 5 juta buruh di seluruh provinsi.

"Puluhan pabrik akan setop berproduksi, kalau Apindo dan pemerintah memaksakan. Kami yakin Menteri Tenaga Kerja menggunakan dasar-dasar yang rasional, tidak menggunakan PP Nomor 36 tahun 2021, tapi PP Nomor 78 Tahun 2015," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Korea Selatan Banting Harga Apartemen, Murah Meriah******

Harga apartemen di Korea Selatanmerosot 1,2 persen pada Oktober 2022. Penurunan itu merupakan yang terbesar untuk setidaknya 19 tahun terakhir atau sejak 2003.

Dilansir Reuters, Rabu (16/11), Dewan Real Estat Korea mencatat penurunan harga terjadi lantaran kenaikan suku bunga hipotek terus menurunkan permintaan.

Di ibu kota Seoul, harga apartemen turun 1,24 persen, tercepat sejak Desember 2008. Hal itu memperpanjang kerugian selama sembilan bulan berturut-turut.

Penurunan harga memperkuat proyeksi Bank Sentral Korea Selatan (BoK) akan memperlambat laju kenaikan suku bunga dalam beberapa pekan mendatang.

Pasar memperkirakan BoK akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 24 November, setelah memberlakukan total kenaikan 250 basis poin sejak Agustus tahun lalu untuk menahan inflasi.

Lonjakan biaya hidup mengikis pendapatan rumah tangga dan menggelapkan prospek konsumsi di ekonomi terbesar keempat di Asia, di mana pengeluaran swasta menyumbang kira-kira setengah dari produk domestik bruto.

Analis memperkirakan hanya satu atau dua kali kenaikan suku bunga oleh BoK untuk sisa tahun ini dan 2023 menjadi 3,25 persen atau 3,5 persen.

"Secara historis, pasar properti telah menjadi salah satu variabel terpenting bagi kebijakan moneter Korea Selatan, karena terkait erat dengan utang rumah tangga negara, yang merupakan rasio tertinggi di dunia terhadap PDB," ujar ekonom DB Financial Investment Moon Hong-cheol.

Berdasarkan data Institute of International Finance, rasio utang rumah tangga terhadap PDB Korsel mencapai 102,2 persen pada kuartal II lalu.

"Pengetatan yang berlebihan dapat mengakibatkan dampak yang tidak dapat diubah, dan untuk soft-landing pasar properti, BOK harus secara tepat mencerminkan kondisi pasar dalam keputusan kebijakan moneternya," tambah Moon.

Selain di Korsel, lesunya pasar properti juga terjadi di sejumlah negara, salah satunya China.

Karenanya, Pemerintah China meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti yang tengah 'babak belur'.

Pihak regulator perbankan dan bank sentral mengeluarkan 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

[Gambas:Video CNN]