pinjol 50 juta

slot gacor 69 841Jutaan kata 980747Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol 50 juta》

KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, bukan hanya bertumpu pada aparat penegak hukum.

“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.

Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.

“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.

Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.

Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.

“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.

“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.

Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Erick Thohir hormati keputusan Ahok mundur dari Pertamina******

Pak Ahok kontak saya bahwa beliau ingin bergabung ke tim Ganjar-Mahfud. Itu pilihan. Kita, ‘kan, negara demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir menghormati keputusan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). “Pak Ahok kontak saya bahwa beliau ingin bergabung ke tim Ganjar-Mahfud. Itu pilihan. Kita, ‘kan, negara demokrasi,” kata Erick ketika ditemui usai acara Memilih Masa Depan di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Sabtu. Ketika ditanya terkait siapakah sosok yang akan menjadi pengganti Ahok, Erick mengatakan masih mencari figur tersebut. “Belum, 'kan, baru kemarin. Nanti kita cari yang baik,” ujarnya. Pada Jumat (2/2), Ahok di akun sosial medianya mengumumkan bukti surat pengunduran dirinya. Dalam unggahan tersebut, terlihat surat dengan dengan logo PT Pertamina. "Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," kata Ahok dalam keterangan fotonya. Ia menyebutkan pengunduran diri ini terkait dengan dukungannya terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. "Hal ini agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politik saya," ujar Ahok.

Baca juga: Pertamina benarkan Ahok ajukan surat pengunduran diri
Baca juga: Ahok mundur dari Pertamina, Ganjar: Saya terima kasih Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa komisaris maupun direksi BUMN yang terlibat dalam kampanye partai politik maupun tim pemenangan calon presiden harus mundur dari jabatan. Erick menyampaikan, Kementerian BUMN telah mengeluarkan surat kepada seluruh karyawannya untuk segera mengundurkan diri lantaran hal tersebut sudah tercantum dalam aturan di kementerian.

Baca juga: Ganjar sangat optimistis gandeng Ahok untuk suara pemilih Jakarta
Baca juga: Hasto: Ahok satu spirit dalam mengedepankan etika dan politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Forum Keluarga Besar IPB serukan demokrasi bermartabat******

Kota Bogor (ANTARA) - Forum Keluarga Besar IPB University menyampaikan seruannya untuk mendorong proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum (pemilu) berlangsung tertib, aman dan damai.

Guru Besar IPB Haryadi Kartodihardjo mengatakan untuk praktik demokrasi yang bermartabat, ada lima poin dalam seruan yang mewakili para guru besar dan mahasiswa IPB University, pertama, kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila.

“Kedua, kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan check and balanceantara pemerintah dan DPR atau DPD yang baik,” kata Haryadi saat membacakan sikap Forum Keluarga Besar IPB University, di Bogor, Sabtu.

Poin ketiga menurut Haryadi, pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat.

Dia mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat.

“Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Haryadi menjelaskan poin kelima adalah sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan serta tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat.

“Keluarga besar IPB akan terus semangat mengabdi dan bekerja keras untuk kejayaan negeri ini,” ujarnya.

Dia mengatakan IPB sebagai kampus rakyat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, obyektivitas, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi.

Selain itu menurut dia, IPB menjunjung tinggi keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, dan senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan.

Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi
Baca juga: Jokowi menilai petisi akademisi bagian dari demokrasi

Pewarta: Shabrina Zakaria/M Fikri Setiawan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：sangsultantoto、pinjol ojk limit besar、max liga77

Terkait：ampmbet、seribu mimpi 85、daftar nama situs slot gacor、mahirqq、6d sdy、rtp ollo4d、foto maxwin slot、mickey slot88、hoki4d slot、bet slot gacor

---

---

bab terbaru：cara nyicil akulaku（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07