erek erek bisu

Jiang Qiao Zhanyi

Bahlil Klaim 70 Persen Warga Pasir Panjang Rempang Siap Direlokasi******

Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim sekitar 70 persen warga Pasir Panjang,Rempang, Batam, Kepulauan Riau siap bergeser ke Tanjung Banun.

Hal tersebut terungkap saat Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menerima perwakilan warga Rempang di salah satu Masjid yang terletak di Tanjung Banun, Kota Batam pada hari Jumat (06/10).

"Saya menerima aspirasi dari Pasir Panjang. Dari saudara kita di Pasir Panjang sudah 70 persen mereka setuju untuk dilakukan pergeseran," ungkap Bahlil seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (8/10).

Dalam kunjungannya ke Tanjung Banun, Bahlil juga menerima aspirasi dari masyarakat Rempang. Setidaknya ada dua hal yang disampaikan oleh masyarakat pada pertemuan tersebut. Pertama, permintaan untuk pergeseran dilakukan di Dapur 3. Kedua, tentang kepastian penggantian rumah yang nilainya lebih mahal daripada yang disediakan oleh pemerintah.

Terkait permintaan pertama, Bahlil menyebut akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya lokasi pergeseran memang direncanakan di Dapur 3. Namun karena juga ada aspirasi masyarakat yang lokasinya ingin di dekat pantai, pemerintah membuat kebijakan mengubah lokasi pergeseran ke Tanjung Banun.

"Saya sudah tinjau lokasi Dapur 3, itu tanjakannya tinggi sekali. Saya sengaja jalan kaki, tidak naik mobil supaya Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ikut saya jalan kali. Untuk perahu nelayan jauh sekali. Maka kemudian, kita fokus cari tempat dekat pantai, jadi lokasi relokasi inilah (Tanjung Banun) yang saya tinjau," tutur Bahlil.

"Tapi aspirasi ini kami terima. Saya pertimbangkan," terang Bahlil kepada warga.

Terkait dengan kepastian penggantian rumah, Bahlil meyakinkan warga untuk tidak meragukan komitmen pemerintah. Menurutnya, jika nilai rumah yang disediakan oleh pemerintah lebih murah, maka pemerintah akan mengganti selisihnya.

"Contoh sekarang, rumah ini kan yang diganti (oleh pemerintah) tipe 45. Harganya 120 juta. Terus kalau bapak ibu punya rumah ada 500 juta. Itu (penilaian) tidak berdasarkan BP Batam tapi berdasarkan konsultan yang akan menilai yaitu KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik)," ungkap Bahlil.

Di tempat yang terpisah, Bahlil tidak menepis bahwa masih ada masyarakat yang belum setuju untuk bergeser.

"Ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau bergeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik," ungkapnya.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan lima lokasi prioritas yang akan bergeser dalam tahap pertama pengembangan Rempang Eco-City. Lokasi prioritas tersebut mencakup kampung Pasir Panjang, Blongkeng, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Pasir Merah. Secara total, di lima kampung tersebut terdapat 961 KK.

Kementerian Investasi mengklaim warga yang sebelumnya menolak bergeser, sebagian telah menyatakan setuju untuk pindah dan akan segera menempati hunian sementara. Dari seluruh KK di lima kampung tersebut, tercatat sudah 341 KK yang secara sukarela menyatakan mau melakukan pergeseran.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

Menimbang Keamanan Pasokan Beras Usai Jokowi Sorot Stok Bulog Kurang******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog masih kurang hingga saat ini.

Ia mewanti-wanti produksi beras dalam negeri berkurang lantaran kemarau panjang el nino. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bakal ada impor beras lagi hingga akhir tahun.

"Memang masih kurang sehingga dari stok yang ada di Bulog saat ini 1,7 juta ton, masih menambah lagi, sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton," kata Jokowi di Subang, Minggu (8/10).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata beras kualitas medium I dan II masing-masing dipatok Rp14.600 dan Rp14.350 per kg pada Selasa (10/10) ini. Harga ini sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp10.900 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super atau premium I dan II saat ini masing-masing dipatok Rp15.900 dan Rp15.250 per kg. Angka ini juga sudah melebihi HET beras premium, yakni Rp13.900 per kg.

Menyadari hal tersebut, Jokowi pun memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Ia ingin Bulog mengguyur pasar ritel, pasar tradisional, dan pasar induk dengan cadangan beras di gudang.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 30 kg kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sejak September hingga November 2023. Bansos tersebut diberikan kepada 21,3 juta KPM dengan total 640 ribu ton beras.

Lantas, sejauh mana keamanan cadangan beras RI setelah Jokowi mengklaim pasokan Bulog kurang?

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai cadangan beras Bulog yang saat ini mencapai 1,7 juta ton itu cukup riskan. Apalagi, el nino membuat musim hujan di sentra-sentra produksi padi mundur.

Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan mundur sekitar 60 hari. Artinya, musim tanam dan musim panen raya juga mundur.

"Ini membuat musim paceklik jadi lebih lama. Tambah sekitar dua bulan," kata Khudori kepada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan panen raya baru terjadi pada April atau awal Mei 2024. Padahal, di awal tahun permintaan beras bakal tinggi.

Maklum, pada Februari 2024 ada Pemilu. Pada masa menjelang Pemilu, kata Khudori, banyak partai politik atau calon legislatif (caleg) yang membagi-bagikan sembako.

Lalu, Maret ada Ramadan dan disusul Idulfitri pada April.

Khudori pun berpendapat jika pada Desember 2023 tidak ada bantuan pangan beras, diperkirakan pada Januari 2024 harga komoditas ini akan tinggi. Namun, ia belum bisa memperkirakan berapa tepatnya harga beras pada periode tersebut.

Yang pasti, Khudori mengatakan harga itu akan makin tinggi jika pemerintah tak melakukan intervensi. Karenanya, ia juga memprediksi pemerintah bakal kembali memberikan bansos beras selama tiga bulan seperti saat ini pada Januari-Maret 2024.

Di sisi lain, kebutuhan beras pun bakal makin tinggi. Belum lagi, kebutuhan operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Dengan kalkulasi ini, praktis pemerintah tidak punya banyak pilihan. Mengandalkan pengadaan dari produksi domestik mustahil," imbuh Khudori.

Idealnya, kata Khudori, penyerapan gabah/beras dilakukan dari produksi dalam negeri. Tapi sejak awal tahun Bulog kesulitan melakukan penyerapan karena harga di pasar jauh meninggalkan harga pembelian pemerintah (HPP).

Adapun HPP untuk gabah dan beras yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut, gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000 per kg, gabah kering panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg, dan gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg.

Lalu, gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg, dan beras di gudang Perum Bulog Rp9.950 per kg. Sedangkan, harga beras saja saat ini sudah mencapai level Rp15 ribu per kg.

"Dalam kondisi demikian, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan ya impor. Saya sebenarnya tidak setuju impor. Akan tetapi, dalam situasi seperti ini negara tidak boleh berjudi dengan ketidakpastian," kata Khudori.

Menurutnya, negara harus memastikan punya stok beras memadai. Namun demikian, tambahan impor 1,5 juta ton seperti kata Jokowi terlalu besar.

Dalam hal impor, selain volume atau jumlah harus dihitung cermat, waktu kedatangannya juga mesti dipastikan tidak meleset. Khudori menyebut hal itu perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan mudarat.

"Kalau ini dilakukan, pemerintah punya senjata untuk menahan harga tidak melonjak tinggi," imbuhnya.

Khudori menambahkan bahwa dalam garis kemiskinan, andil harga beras itu sekitar 20-an persen. Dengan kata lain, kalau harga beras naik, mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan akan jatuh miskin.

"Mereka yang miskin akan semakin miskin," ucap Khudori.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tak Perlu Panik

Pemecahan

Pengusaha Respons Langkah MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak permohonan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Adapun permohonan tersebut diajukan oleh 15 organisasi serikat pekerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menuturkan dengan ditolaknya permohonan itu, polemik tentang ketenagakerjaan bisa diakhiri.

Lebih lanjut, Bob mengatakan persoalan saat ini adalah tentang bagaimana cara meningkatkan nilai tambah tenaga kerja RI.

Apalagi, kata dia, jumlah angkatan kerja Indonesia cukup berlimpah, yakni 140 juta orang. Namun, sebanyak 60 persen dari jumlah tersebut, tingkat pendidikannya masih di level SD dan SMP.

Oleh karena itu, Bob menyebut pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menjadi solusi meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia.

"Kemudian juga melalui program sertifikasi, sehingga SDM (sumber daya manusia) kita bisa menjadi driverpergerakan ekonomi kita ke depan," imbuh Bob.

Ia menambahkan saat ini banyak negara maju yang menghadapi krisis jumlah angkatan kerja. Sementara, di Indonesia jumlahnya berlimpah.

Bob mengingatkan para pemangku kepentingan harus saling mendukung peningkatan kualitas SDM yang sudah dimiliki.

"Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kerja sama lebih baik lagi dengan serikat pekerja dan pemerintah, serta pemerintah daerah," pungkasnya.

MK menolak permohonan uji formil Perppu Cipta Kerja menjadi UU.

Permohonan yang diajukan 15 organisasi serikat pekerja ini terdaftar dengan Nomor Perkara 54/PUU-XXI/2023.

Adapun permohonan diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional; Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - SPSI; Federasi Serikat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat.

Lalu, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan; Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia; Gabungan Serikat Buruh Indonesia; Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia; Serikat Buruh Sejahtera Independen '92; Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman; dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Salah satu petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan UU Nomor 6 Tahun 2023.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membaca amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10).

Anwar menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.

Cerita Aneh dari Azeroth

Berbeda dengan Rupiah, IHSG Perkasa ke 6.992 Saat Israel******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.992 pada Senin (10/10). Indeks saham menguat 30,73 poin atau 0,45 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,9 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 291 saham menguat, 234 terkoreksi, dan 222 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 2,43 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,94 persen. Sedangkan indeks Kospi Korea Selatan turun 0,26 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa bergerak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 1,7 persen, indeks DAX di Jerman menguat 1,53 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 1,14 persen.

Senada, bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,53 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,68 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,3 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

Baju Impor Bekas Rp40 M Akan Dibakar Jumat Besok******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas akan memusnahkan pakaian bekas imporsenilai Rp40 miliar pada Jumat (13/10) besok.

Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dalam penegakan hukum di bidang perdagangan soal larangan impor pakaian bekas ilegal.

"(Barang) ilegal itu sudah menguasai 20-30 persen pasar, termasuk pakaian bekas. Ini akan kita tindak. Karena kalau pakaian bekas dijual Rp2.000-Rp5.000, mati dong? Itu sampah luar negeri ditaruh di sini," kata Zulhas saat mengunjungi ITC Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Sebelumnya Zulhas juga sudah melakukan pemusnahan pakaian bekas impor di berbagai daerah. Ia telah memusnahkan sebanyak 824 bal senilai Rp10 miliar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur beberapa bulan lalu.

Selain itu, ia juga telah memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas yang diduga asal impor dawi wilayah Pekanbaru, Riau dengan nilai Rp10 miliar.

"Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap perdagangan dan impor pakaian bekas yang dilakukan secara berkelanjutan. Ini juga sebagai bentuk respons semakin maraknya perdagangan pakaian bekas yang diduga asal impor," ujar Zulhas, Senin (20/3).

Dia pun mengimbau agar masyarakat Indonesia lebih mengutamakan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Ketua Umum PAN itu juga menyebut jika minat konsumen terhadap pakaian bekas impor menurun, maka industri pakaian dalam negeri bisa dilindungi dan berkembang.

Larangan impor pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

Lahan Pertanian Menyusut di Tengah Kenaikan Tanah Kebun Sawit******

Lahan pertanian di Indonesia semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Padahal saat ini tengah terjadi fenomena El Nino.

Imbasnya, harga beras pun kian melonjak. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan permasalahan harga beras naik terletak pada kesulitan penggilingan dalam mendapatkan gabah kering panen (GKP).

"Challenge-nya hari ini, saudara kita penggiling padi tidak dapat GKP dengan cukup dan harga pastinya akan naik," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/8).

CNNIndonesia telah berupaya mencari data terbaru lahan pertanian. Namun publikasi data terbaru hanya ditemukan sampai 2019.

Sementara itu, lahan pertanian kerap beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman berdampak pada sejumlah aspek, seperti turunnya produksi pertanian, investasi di bidang pengairan menjadi tidak optimal, dan berkurangnya ekosistem sawah.

Pada 2021 lalu, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bahkan mencatat ada 150 ribu hektare lahan pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi nonpertanian. Padahal, lahan yang tersulap baru 30 ribu hektare pada 1990.

Sebelumnya pada 2019, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan Indonesia telah kehilangan 650 ribu hektare lahan sawah.

Di tengah penurunan lahan pertanian itu, lahan perkebunan kelapa sawit justru naik setiap tahunnya.

Pada 2015, luasnya 11,2 juta hektar, lalu naik ke 14 juta hektar (2017), 14,3 juta hektar (2018), 14,4 juta hektar (2019). Kemudian bertambah lagi ke 14,5 juta hektar (2020), dan 16,8 juta hektar (2021-2023).

[Gambas:Video CNN]