angka jitu roulette

Pelarian Tuan Giveta

Benarkah 200 Ribu Penumpang Terancam Jika Impor KRL Jepang Batal?******

PT KCI berencana mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dariJepang. Wacana impor muncul karena 10 rangkaian KRL pada tahun ini dan setidaknya 16 rangkaian tahun depan tidak layak lagi dioperasikan sehingga harus dipensiunkan.

Rencana tersebut disebut bakal membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk karena berpotensi tidak terlayani dengan optimal.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan jika armada berkurang maka kemungkinan layanan transportasi tersebut bakal terganggu. Menurutnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebenarnya masih bisa memaksimalkan jumlah kereta yang ada apabila 10 rangkaian kereta yang pensiun tak bisa digantikan.

Namun, Anne tetap khawatir pengurangan layanan tetap akan terjadi.

Sebelum pandemi covid-19, KCI mampu mengangkut 1,2 juta penumpang dengan 92 kereta dan sekitar 106 rangkaian kereta. Artinya, apabila 10 kereta yang pensiun tadi tidak bisa digantikan, KCI masih punya 96 rangkaian kereta.

Di sisi lain, penumpang KCI saat ini jumlahnya baru cuma sekitar 800-900 ribu orang saja per hari.

"Kalau dibilang cukup ya mungkin cukup, cuma kalau jam sibuk tetap hal yang krusial di pengelolaan commuter. Kalau ini siap nggak (dipensiunkan) ya siap, tapi ada kenyamanan pelayanan yang berbeda," kata Anne.

KCI sebenarnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun ke PT Inka. Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kemudian mengungkapkan keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, DPR kemudian menyebut BPKP merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekas dari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mereka klaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua, dianggap oleh review BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah. Tapi berdasar hasil review mereka, ada potensi pembengkakan anggaran karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan pemerintah bebas menentukan kebijakan yang hendak diambil, baik itu impor KRL bekas, impor KRL baru, maupun memesan dari PT Inka. Menurutnya, saat ini situasi sudah emergencydan keputusan harus segera diambil agar ratusan ribu penumpang tetap bisa terangkut oleh KRL.

Ia mengatakan selama ini terlalu banyak perdebatan mengenai impor KRL di mana para politisi juga ikut terlibat, tetapi tidak ada yang memberikan solusi.

"Orang tidak paham tapi berdebat, sok dia yang paling tahu. Politisi berdebat tapi tidak memberikan solusi. Jadi sekarang saya sudah serahkan ke pemerintah silahkan mau impor, beli baru, beli bekas silahkan," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Agus mengatakan jika mengimpor KRL bekas dari Jepang harganya hanya 10 persen dari harga KRL baru. Kalau KRL diretrofit maka harganya 50 persen dari harga yang baru.

Sedangkan kalau memesan dari PT Inka baru bisa selesai pada 2025. Maka dari itu, Agus sebenarnya lebih setuju untuk mengimpor KRL dari Jepang karena harganya lebih murah dan kualitasnya masih bagus.

"Kalau Inka sekarang bisa keluarkan ya pasti saya tidak menyarankan untuk beli bekas. Saya menyarankan beli bekas karena emergencydan uangnya KCI tidak ada," kata Agus.

"Tapi saya karena perdebatan enggak jelas apalagi masuk politisi, saya sudah capek. Jadi saya bilang silahkan mau beli bekas dari manapun, beli baru dari manapun, beli dari Inka, silahkan," ujarnya.

Ia pun mempertanyakan hasil review BKPK yang menyatakan KCI selama ini melakukan penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Menurutnya, BPKP tidak bertugas mengaudit soal teknis rangkaian kereta.

Agus mengatakan rangkaian kereta pada beberapa lineseperti Bogor yang padat penumpang kurang karena emang sarananya terbatas.

"BPKP kan mengauditnya keuangan, bukan mengaudit teknis. Oke katakan dia bisa mengaudit teknis, ya dilihat kenapa Bogor begitu, kenapa Bekasi gitu, orangnya banyak harusnya kan ditambah (kereta)," katanya.

Penggunaan Kendaraan Pribadi Berpotensi Meningkat

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Pedagang Sebut Harga Pangan Saat Ramadan Turun Lantaran Daya Beli Lesu******

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) membenarkan saat ini harga beberapa komoditas panganturun setelah sempat naik tinggi di awal Ramadan. Penurunan ini disebabkan lesunya daya beli masyarakat.

Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menyebut daya beli masyarakat turun drastis dibandingkan Lebaran tahun lalu.

"Dibanding tahun kemarin, tahun ini mengalami penurunan hingga 21 persen. Walaupun begitu, kami berharap dengan adanya gaji ke-13 dapat meningkatkan daya beli masyarakat di fase kedua Ramadan," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (6/4).

"Kami berharap agar pemerintah lebih fokus menyelesaikan persoalan-persoalan harga pangan di saat fase kedua atau Lebaran," ujarnya.

"Tidak lupa juga kami mengingatkan agar fase ketiga, pasca Lebaran itu juga harus mendapat sentuhan yang lebih maksimal dari pemerintah sehingga harga pangan dapat terselesaikan dengan baik," imbuhnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut stok pangan aman jelang Lebaran. Selain pasokan memadai, harga beberapa kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging ayam dan bawang juga turun. Hanya daging sapi yang harganya naik.

Hal itu ia ungkapkan usai memantau pasokan dan harga bahan pokok bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4) kemarin.

"Kita lihat tadi urusan pasokan tidak ada masalah, harga juga justru banyak yang turun. (Harga) telur turun, (daging) ayam turun, daging ayam turun, beras juga turun, bawang juga turun. Yang naik daging (sapi), naik dikit," kata Jokowi usai blusukan di pasar.

Menurutnya, penurunan harga sejumlah bahan pangan ini akan memperkuat daya beli masyarakat.

"Saya kira ini baik, sesuai dengan pantauan BPS kemarin memang terjadi deflasi. Ini bagus, dalam posisi mau Lebaran tapi harga harga turun," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Klan Badai

Pemerintah Ancam Importir Baju Bekas Penjara 10 Tahun******

Pemerintah mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menurutnya, impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce,Kamis (6/4).

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

"Jadi sanksinya ini ada beragam, ada untuk importir dan pedagang yang ada di e-commerce anggota idEA," jelas Plt Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang.

Adapun hari ini, Teten mengundang stakeholder terkait untuk rapat bersama di kantornya mengenai 'Penanganan Konten dan Penjualan Impor Pakaian Bekas Ilegal Melalui E-Commerce, Marketplace, Social Commerce dan Media Sosial'.

Dalam rapat ini hadir perwakilan dari Kepolisian RI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika serta para E-Commerce anggota idEA.

[Gambas:Video CNN]

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

Benarkah 200 Ribu Penumpang Terancam Jika Impor KRL Jepang Batal?******

PT KCI berencana mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dariJepang. Wacana impor muncul karena 10 rangkaian KRL pada tahun ini dan setidaknya 16 rangkaian tahun depan tidak layak lagi dioperasikan sehingga harus dipensiunkan.

Rencana tersebut disebut bakal membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk karena berpotensi tidak terlayani dengan optimal.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan jika armada berkurang maka kemungkinan layanan transportasi tersebut bakal terganggu. Menurutnya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sebenarnya masih bisa memaksimalkan jumlah kereta yang ada apabila 10 rangkaian kereta yang pensiun tak bisa digantikan.

Namun, Anne tetap khawatir pengurangan layanan tetap akan terjadi.

Sebelum pandemi covid-19, KCI mampu mengangkut 1,2 juta penumpang dengan 92 kereta dan sekitar 106 rangkaian kereta. Artinya, apabila 10 kereta yang pensiun tadi tidak bisa digantikan, KCI masih punya 96 rangkaian kereta.

Di sisi lain, penumpang KCI saat ini jumlahnya baru cuma sekitar 800-900 ribu orang saja per hari.

"Kalau dibilang cukup ya mungkin cukup, cuma kalau jam sibuk tetap hal yang krusial di pengelolaan commuter. Kalau ini siap nggak (dipensiunkan) ya siap, tapi ada kenyamanan pelayanan yang berbeda," kata Anne.

KCI sebenarnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun ke PT Inka. Masalahnya, PT Inka ternyata baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kemudian mengungkapkan keputusan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, DPR kemudian menyebut BPKP merekomendasikan pemerintah menolak impor KRL bekas dari Jepang.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengatakan ada 3 dasar utama BPKP tidak menyarankan impor tersebut.

Pertama, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mereka klaim mampu mengangkut penumpang dengan armada kereta yang ada. Berdasarkan data 2019 ada 1.078 unit armada KRL yang mengangkut 336,3 juta penumpang.

Kini, armada KCI bertambah menjadi 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang turun ke angka 273 juta orang.

"Kedua, dianggap oleh review BPKP, KCI ini ada penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Contoh line Bogor dan line Cikarang padat, kok hanya diberikan 8 gerbong? Seharusnya lebih dibandingkan line Serpong dan line Tangerang yang tidak terlalu padat penumpangnya," tutur Andre kepada CNNIndonesia.com, Rabu (5/4).

Ketiga, Andre mengatakan review BPKP menyebut biaya beli KRL bekas memang murah. Tapi berdasar hasil review mereka, ada potensi pembengkakan anggaran karena biaya perawatan dan suku cadang. Sehingga jatuhnya opsi impor KRL bekas dari Jepang tetap butuh biaya besar dan sebaiknya KCI membeli kereta baru.

"Sekarang putusan ada di tangan pemerintah. Kepala BPKP Ateh (Muhammad Yusuf Ateh) sudah menyerahkan hasil audit itu ke Pak Menko Marves Luhut, 27 Maret lalu. Kami telah mendengar hasil audit itu, untuk itu kami Komisi VI berencana memanggil Kementerian BUMN, KCI, dan KAI. Rencananya pekan depan," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengatakan pemerintah bebas menentukan kebijakan yang hendak diambil, baik itu impor KRL bekas, impor KRL baru, maupun memesan dari PT Inka. Menurutnya, saat ini situasi sudah emergencydan keputusan harus segera diambil agar ratusan ribu penumpang tetap bisa terangkut oleh KRL.

Ia mengatakan selama ini terlalu banyak perdebatan mengenai impor KRL di mana para politisi juga ikut terlibat, tetapi tidak ada yang memberikan solusi.

"Orang tidak paham tapi berdebat, sok dia yang paling tahu. Politisi berdebat tapi tidak memberikan solusi. Jadi sekarang saya sudah serahkan ke pemerintah silahkan mau impor, beli baru, beli bekas silahkan," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Agus mengatakan jika mengimpor KRL bekas dari Jepang harganya hanya 10 persen dari harga KRL baru. Kalau KRL diretrofit maka harganya 50 persen dari harga yang baru.

Sedangkan kalau memesan dari PT Inka baru bisa selesai pada 2025. Maka dari itu, Agus sebenarnya lebih setuju untuk mengimpor KRL dari Jepang karena harganya lebih murah dan kualitasnya masih bagus.

"Kalau Inka sekarang bisa keluarkan ya pasti saya tidak menyarankan untuk beli bekas. Saya menyarankan beli bekas karena emergencydan uangnya KCI tidak ada," kata Agus.

"Tapi saya karena perdebatan enggak jelas apalagi masuk politisi, saya sudah capek. Jadi saya bilang silahkan mau beli bekas dari manapun, beli baru dari manapun, beli dari Inka, silahkan," ujarnya.

Ia pun mempertanyakan hasil review BKPK yang menyatakan KCI selama ini melakukan penempatan rangkaian pada lineyang tidak sesuai kepadatan penumpang. Menurutnya, BPKP tidak bertugas mengaudit soal teknis rangkaian kereta.

Agus mengatakan rangkaian kereta pada beberapa lineseperti Bogor yang padat penumpang kurang karena emang sarananya terbatas.

"BPKP kan mengauditnya keuangan, bukan mengaudit teknis. Oke katakan dia bisa mengaudit teknis, ya dilihat kenapa Bogor begitu, kenapa Bekasi gitu, orangnya banyak harusnya kan ditambah (kereta)," katanya.

Penggunaan Kendaraan Pribadi Berpotensi Meningkat

sistem generasi dewa laki-laki

Palang Merah Akan Pangkas 1.500 Pekerja Imbas Kurangnya Pendanaan******

Organisasi Nonprofit Palang Merah Internasionalmengumumkan akan memotong 1.500 pekerjaan dalam satu tahun ke depan.

Mengutip AFP, Selasa (4/4), keputusan ini dilakukan dalam upaya untuk memangkas ratusan juta biaya karena kekurangan pendanaan.

"Kira-kira 1.500 pekerjaan di seluruh dunia harus dipotong dalam 12 bulan mendatang," kata Komite Internasional Palang Merah.

Keputusan PHK yang terjadi di Palang Merah Internasional menambah rentetan perusahaan termasuk organisasi yang melakukan pemangkasan pekerja akhir-akhir ini.

Sebelumnya, restoran cepat saji McDonald's juga menutup sementara kantornya di Amerika Serikat pada pekan ini.

Hal itu dilakukan karena perusahaan tengah bersiap mengumumkan keputusan untuk melakukan PHK karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan pastoral di Amerika

Hasil Audit BPKP: Biaya Impor KRL Bekas yang Diajukan KCI Tak Akurat******

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan biaya impor KRL bekas dari Jepangyang diajukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) tidak akurat.

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto. Ia mengatakan Kemenko Marves sudah menerima laporan audit itu sejak 29 Maret 2023.

Menurutnya, temuan BPKP mengatakan bahwa estimasi biaya impor dari PT KCI yang akan dibayarkan kepada Japan Railway tidak akurat karena tidak berdasarkan survei harga.

Selain itu, Seto menyebut BPKP juga melakukan klarifikasi dengan pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan akan menambah biaya.

"Hasil klarifikasi dengan Pelindo, kontainer yang tersedia hanya 20 feetdan 40 feet.Sehingga pengangkutan dan pengiriman kereta harus menggunakan kapal kargo. Ini tentu bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasi dengan akurat," sambung Seto.

Oleh karena itu, Seto mengatakan Kemenkomarves berpegang teguh pada hasil audit BPKP dan tidak merestui impor KRL bekas dari Jepang. Ia juga menyebut jajaran eselon I Kemenkomarves sudah menggelar pertemuan membahas hasil audit ini.

Seto mengatakan kesepakatan dari Kemenkomarves adalah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

"Kami meminta dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan akan pensiun. Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor. Dari hasil review BPKP sudah cukup jelas, kita akan mengacu pada hasil review," tandas Seto.

[Gambas:Video CNN]