rtp live slot jarwo

Mendampingi Putri Serangga

Transmart Gandeng Grab Mudahkan Masyarakat Belanja Online******

Transmart menggandeng Grab Indonesia melakukan inovasi demi memudahkan pengalaman belanja online untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Vice President Corporate Communications PT Trans Retail Indonesia Satria Hamid mengatakan inovasi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

Lihat Juga : CT Turun Tangan Pimpin Transformasi Transmart, Langsung Bukukan Untung

Satria mengatakan inovasi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ternyata sudah terbiasa dengan belanja online karena pandemi Covid-19.

"Masyarakat telah terbiasa memenuhi kebutuhan hariannya dengan cara berbelanja online semasa pandemi," ujar Satria.

Selain itu, menurutnya, inovasi ini perlu dilakukan sebagai bagian dari transformasi bisnis ritel yang sempat terdampak tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Harapannya, inovasi ini dapat menjadi kebangkitan industri ritel ke depan.

"Seluruh pelaku bisnis ritel yang terdampak akibat pandemi Covid-19 yang lalu, kini berpacu untuk mengejar ketertinggalan sebelumnya," kata Satria.

Tak hanya melakukan inovasi belanja online, Transmart juga telah menerapkan inovasi untuk meningkatkan belanja offline di toko cabang.

Salah satunya dengan menghadirkan Baby Corner atau area kebutuhan anak dengan tampilan yang menarik dan dilengkapi area bermain atau playground.

Lihat Juga : Transmart Gencar Lakukan Inovasi di Tengah Persaingan Bisnis Ritel

Baby Corner ini sudah tersedia di Transmart Emporium, Jakarta Utara dan rencananya juga akan hadir di Transmart Cempaka Putih.

"Nikmati pengalaman belanja di Transmart dan berikan kebahagiaan bagi buah hati dengan bermain di playground yang kami sediakan, gratis dengan hanya berbelanja di Transmart," terang Satria.

Transmart juga akan memberikan inovasi lain yang berhubungan dengan tren Korean food, energi ramah lingkungan, hingga event untuk masyarakat berkumpul.

"Kami sudah menghadirkan berbagai inovasi baru bagi konsumen kami, selain itu juga ada banyak kejutan baru yang akan kami berikan dalam waktu dekat," pungkasnya.

Riasan merah di seluruh dunia

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan protagonis tanpa batas

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah perangkat lunak antivirus

Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua******

Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal kasus penyerangan pesawat Susi Air PK - BVY di Lapter Paro, Papua.

Ditjen Perhubungan Udara telah menerima laporan awal terkait kasus penyerangan pesawat milik maskapai Susi Air PK-BVY pada hari ini, Selasa (7/2) pukul 06.17 waktu setempat (LT) di Lapangan Terbang (Lapter) Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

"Berdasarkan laporan, pesawat PK-BVY rute penerbangan perintis Timika - Paro take off normal dari Bandara Timika pukul 05.30 LT, dan landing pukul 06.17 LT di Lapangan Terbang Paro," kata Adita Irawati selaku Juru Bicara Kemenhub melalui keterangan resmi.

Ia mengatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak keamanan TNI AU. Rencananya pihak TNI AU akan terbang kembali melintasi Lapter Paro untuk membantu observasi keadaan di sana.

Di samping itu, Ditjen Perhubungan Udara juga memerintahkan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke terus memonitor dan menyampaikan kondisi terkini pada kesempatan pertama.

Pesawat Susi Air PK BVY dilaporkan dibakar di Paro, Nduga, Papua. Managing Director Susi Air Nadine Kaiser menyebut pesawat mendarat dengan aman di airstrip Paro. Lalu, 2,5 jam kemudian ELT pesawat atau pemancar sinyal darurat aktif.

"Dan confirmed pesawat dibakar," kata Nadine saat dihubungi.

Pihak Susi Air pun kini tengah menelusuri keberadaan pilot dan penumpang pesawat PK BVY.

Kuasa hukum Susi Air Donal Fariz menyatakan sampai saat ini maskapai belum mengetahui secara pasti lokasi pilot dan penumpang.

"Kami menelusuri keberadaan pilot yang sampai jam ini belum bisa dipastikan lokasinya secara tepat, termasuk para penumpang yang menaiki pesawat," kata Donal.

Ia mengatakan Susi Air tengah berkoordinasi dan pihak otoritas terkait untuk mempercepat pengusutan dan penanganan peristiwa kebakaran pesawat tersebut.

Ia mengatakan Susi Air juga mengecek dugaan sabotase dari pihak tertentu terhadap pesawat.

"Kami berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk membantu mempercepat proses mengetahui kejadian tersebut, keberadaan pilot, dan kejadian yang terjadi pagi ini," ucapnya.

Ia berharap keberadaan pilot dan penumpang bisa segera dipastikan.

Sementara itu, Polda Papua akan menerjunkan tim ke Bandara Distrik Paro untuk mengusut kebakaran yang terjadi pada pesawat Susi Air itu.

"Kita baru dapat informasi, ini mau dikonsolidasi. Secepatnya kita akan kirimkan anggota," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Kombes Faizal Rahmadani.

[Gambas:Video CNN]

Naga Terkutuk

Respons Korban Indosurya Cs soal Omongan Jokowi: Jangan Retorika Saja******

Korban kasus asuransi danKoperasiSimpan Pinjam (KSP) merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait nasabah asuransi yang bercerita hingga menangis karena uangnya tak bisa kembali.

Iman, salah satu korban KSP Indosurya mengatakan pernyataan Jokowi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Namun, ia meminta tindakan nyata dari pemerintah.

"Tindakan harus tegas. Jangan hanya retorika saja," kata Iman kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (7/2).

Padahal sebelumnya dua petinggi Indosurya itu ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim.

Bagi Iman, hal terpenting saat ini adalah bagaimana agar uang korban bisa kembali. Namun hingga kini belum ada kejelasan terkait uang mereka.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal Pesawat Susi Air yang Dibakar di Papua

Ia pun berharap permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan lepas dua petinggi Indosurya bisa membuahkan keadilan bagi korban.

"Harapan saya dengan kasus Indosurya lagi proses kasasi di MA (Mahkamah Agung), semoga MA tidak masuk angin dan korban mendapat rasa keadilan," ujar Iman.

Senada, korban asuransi Wanaartha, Tara, mengatakan keinginan nasabah agar uangnya dikembalikan memang sudah disampaikan Jokowi. Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut dari pernyataan dari kepala negara itu.

"Pertanyaan kami, apa tindak lanjutnya pernyataan tersebut? Apakah bapak presiden segera meminta Bareskrim lebih tegas atau apalah istilahnya terhadap para buron?" tanya Tara.

Ia juga mempertanyakan apakah Jokowi akan meminta Kejaksaan Agung menyerahkan dana nasabah sebesar Rp2,4 triliun yang disita karena dikaitkan dengan Jiwasraya. Lalu, apakah Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat membuat anggaran belanja khusus untuk menangani korban asuransi.

Tara juga meminta pertanggungjawaban kinerja OJK yang dinilai tidak bisa menyelesaikan kasus Wanaartha selama tiga tahun terakhir, tetapi malah mencabut izin usaha perusahaan asuransi tersebut.

"Apakah begini cara menyelesaikan yang baik? Di mana kehadiran negara untuk memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Mengapa hanya korban Jiwasraya yang diurusi," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan banyak korban kasus asuransi yang bercerita sambil menangis kepadanya agar uang nasabah bisa kembali. Keluhan itu tidak hanya dari satu tempat saja, tetapi berbagai wilayah yang ia kunjungi.

Adapun asuransi yang ia maksud adalah Jiwasraya, Asuransi Bumiputera, Wanaartha, Indosurya dan sejumlah masalah di industri jasa keuangan lainnya.

"Indosurya, Wanaartha, unit link. Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat yang nangis. Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik," katanya saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2023, Senin (6/2).

Jokowi mengatakan pengawasan yang benar-benar ketat diperlukan supaya kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan terjaga. Pasalnya, kalau sampai kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan runtuh, itu bisa berdampak besar.

[Gambas:Video CNN]

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Nasib Pekerja di Jepang, Tak Naik Gaji 30 Tahun Meski Kebutuhan Naik******

Hideya Tokiyshi memulai karir sebagai gurubahasa Inggrisdi Tokyosekitar 30 tahun yang lalu itu akhirnya memutuskan berhenti bekerja. Pasalnya, ia tidak tahan dengan gaji yang tidak naik sementara kebutuhan terus meningkat.

Sebagai gantinya, ia pun memilih untuk menulis buku.

"Saya merasa beruntung, karena menulis dan menjual buku memberi saya aliran pendapatan tambahan. Jika bukan karena itu, saya akan tetap terjebak dalam lingkaran upah yang sama," ucap Tokiyoshi seperti dikutip dari CNN Business, Senin (6/2).

Hal ini pun membuat standar hidup masyarakat jepang mengalami kejatuhan. Terlebih saat inflasi di Negeri Sakura terus melambung.

Tercatat, inflasi Jepang mencapai 4 persen (yoy) pada Desember 2022 lalu. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 41 tahun terakhir.

Pemerintah pun tak tinggal diam untuk mengatasi kesulitan yang dialami para pekerja. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mendesak pengusaha untuk membantu para pekerja memenuhi biaya hidup yang lebih tinggi.

Bulan lalu, ia meminta perusahaan untuk menaikkan gaji pada tingkat di atas inflasi. Beberapa perusahaan pun telah menuruti perintah ini.

Gaji karyawan di Jepang memang tidak mengalami kenaikan secara signifikan dalam 30 tahun terakhir.

Data dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan pada 2021 gaji rata-rata di Jepang mencapai US.711. Sementara, gaji rata-rata pada 1991 mencapai US.866.

Para ahli telah menunjukkan serangkaian alasan upah yang stagnan tersebut. Pertama, Jepang telah lama menikmati harga-harga kebutuhan yang rendah. Deflasi dimulai pada pertengahan 1990-an.

Hal tersebut terjadi karena yen yang kuat sehingga menekan biaya impor.

"Selama 20 tahun terakhir, pada dasarnya, tidak ada perubahan dalam inflasi harga konsumen," kata Ekonom Senior OECD Müge Adalet McGowan.

[Gambas:Video CNN]