slot gacor malam hari ini

Ji Youjiang Yuchu

Melihat Manfaat Dana Haji Usai Menag Usulkan Biaya Haji 2023 Rp69 Juta******

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumasmengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji(BPIH) 2023 sebesar Rp98.893.909,11 per jemaah.

Biaya itu rencananya 30 persennya atau Rp29.700.175,11-nya akan diambilkan dari komponen manfaat optimalisasi dana haji. Sementara itu, Rp69 juta lainnya akan berasal dari pembiayaan yang dibayar jamaah haji. 

BPIH 2023 itu kontras bila dibandingkan BPIH 2022 lalu yang sebesar Rp98.379.021,09. Saat itu, komposisi BPIH  yang dikenakan kepada calon haji sebesar Rp39.886.009,00 atau 40,54 persen.

Yaqut beralasan pengurangan nilai manfaat dana haji ini untuk menyeimbangkan antara jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat haji di masa yang akan datang.

Ia menjelaskan, pembebanan biaya haji harus menjaga likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

Lalu apa sebenarnya Dana Haji dan manfaatnya sehingga pengurangannya membuat ongkos naik haji yang dibebankan ke jemaah menjadi meningkat?

Mengutip UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, Dana Haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam.

Dana itu dikelola oleh Badang Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dalam mengelola keuangan itu, BPKH diberikan kewenangan memanfaatkan dana haji untuk penyelenggaraan ibadah haji, operasional BPKH, penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH Khusus ke PIHK, pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan.

Berkaitan dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji, besarannya ditetapkan setelah mendapat persetujuan DPR.

Sementara itu bila melihat laporan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)  per akhir 2022, dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang Rp158,79 triliun.

Serupa, nilai manfaat yang diperoleh sepanjang 2022 juga melampaui target dengan realisasi Rp10,08 triliun.

Sementara, dalam laporan keuangan semester I 2022 yang dilansir dari situs bpkh.go.id, dana itu untuk belanja perjalanan ibadah haji (PIH) dengan kategori Biaya PIH (BPIH) sebesar Rp3,76 triliun dan subsidi PIH sebesar Rp3,52 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Secara akumulatif, total belanja dana PIH adalah Rp7,29 triliun atau baru sekitar 42,83 persen dari pagu yang dianggarkan yaitu Rp17 triliun. Jika dirinci, anggaran untuk BPIH sebesar Rp7,9 triliun dan subsidi PIH Rp9,1 triliun.

Sedangkan, belanja untuk dana abadi umat dalam bentuk program kemaslahatan mencapai Rp42,87 miliar.

Kemudian diikuti dengan belanja operasional BPKH yang meliputi belanja pegawai Rp64,1 miliar; belanja operasional kantor Rp39,2 miliar; dan belanja modal Rp442 juta.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan  penempatan dana haji di perbankan per Desember 2022 mencapai Rp48,97 triliun. Jumlah ini lebih dari dua kali kebutuhan dana untuk penyelenggaraan ibadah haji per tahunnya.

Fadlul menjelaskan bahwa BPKH bahkan sanggup untuk memberikan kontribusi kepada jamaah haji senilai kurang lebih Rp20 triliun dengan asumsi kuota yang berangkat mencapai 100 persen.

Pakar hebat dari dunia lain

Lebih dari 3 Ribu Hektare Sawah di Kudus Puso karena Banjir Lama******

Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tidak hanya berdampak pada pemukiman penduduk, tapi lahan tanaman padiseluas 3.489 hektare juga mengalami puso akibat tergenang dalam waktu lama.

"Ribuan hektare lahan tanaman padi yang puso tersebut tergenang banjir hingga tanggal 15 Januari 2023 yang tersebar di sejumlah kecamatan. Mulai dari Kecamatan Jati, Mejobo, Kaliwungu, Jekulo, dan Undaan," kata Kasi Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Arin Nikmah, Minggu (22/1) seperti dikutip dari Antara.

Pihaknya mencatat lahan tanaman padi yang tergenang akibat banjir pada awal Januari 2023 mencapai 3.756 hektare, namun yang mengalami gagal panen seluas 3.489 hektare. Sedangkan potensi kerugiannya berkisar Rp50,1 miliar.

"Penghitungan potensi kerugian tersebut merupakan rata-rata karena varian umur tanaman padi yang puso bervariasi," ujarnya.

Lihat Juga : Sejumlah Wilayah Aceh Terendam Banjir, Ribuan Warga Mengungsi

Sementara itu ketinggian genangan banjir yang terjadi juga bervariasi. Ketika genangan berlangsung terlalu lama, batang tanaman padi dipastikan membusuk alias puso.

Dinas Pertanian dan Pangan Kudus juga sudah mengajukan bantuan benih kepada Pemerintah Pusat dan sebagian diajukan klaim asuransinya karena ada yang mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Tanaman padi puso yang mengikuti program AUTP seluas 407 hektare, sedangkan yang diusulkan mendapatkan bantuan benih karena dampak perubahan iklim ke Kementerian Pertanian seluas 3.401 hektare.

Lihat Juga : Jokowi Sapa Ganjar di Solo, Warga NU Bersorak-sorai

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

YLKI Minta Pemerintah Bentuk Pengawas Perlindungan Konsumen Properti******

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membuat pengawas perlindungan konsumen properti.

Pasalnya, dari aduan konsumen individu sepanjang 2022, sektor perumahan menempati posisi keempat dengan 7,3 persen. Persentase ini menunjukkan 64 individu dari total 882 keluhan melapor pada YLKI terkait masalah perumahan.

Secara rinci masalah terbesar dari perumahan adalah refund atau pengembalian dana sebesar 27 persen, diikuti pembangunan mangkrak 21 persen, dokumen yang tidak terpenuhi 15 persen, dan lainnya.

Selain itu, menurutnya, berdasarkan UU Np 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, mestinya kementerian sektoral harus membuat peraturan teknis terkait perlindungan konsumen,

"Kementerian PUPR mestinya mengeluarkan aturan atau pedoman teknis perlindungan konsumen di sektor perumahan, dan ini jadi acuan bagi pengembang dan konsumen ketika membeli properti dan ada masalah," ungkapnya.

Sudaryarmo mengungkapkan persoalan dalam bidang perumahan selama 10 tahun terakhir terus berulang. Bahkan, lima tahun belakangan keluhan terkait perumahan selalu masuk dalam lima besar. Salah satu alasannya adalah praktik pre-project selling yang marak dilakukan.

"Jadi developer bisa jual rumah sebelum unit itu jadi. Ini yang banyak menimbulkan persoalan. Titik kritisnya ada di pemasaran dan jaminan hukum, konstruksi, dan pembangunan, ini konsumen minim perlindungan," paparnya.

Selain itu, beberapa tahun terakhir tren aduan konsumen berubah dari mayoritas di hunian horizontal atau rumah tapak menjadi hunian vertikal semacam apartemen serta rumah susun.

Masalah yang paling banyak terjadi adalah delivery atau serah terima unit dan sertifikasi. Dalam hal sertifikasi terdapat dua aktor yang kerap bermasalah yaitu developer atau pengembang dan pemerintah daerah.

Masalah yang datang dari Pemda paling banyak adalah ketiadaan peraturan daerah (Perda) Pertelaan. Artinya, Pemda tersebut memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) tanpa memiliki perda pertelaan.

"Jadi ketika dibangun, dan diserahterimakan, konsumen bayar lunas, sertifikat satuan rumah susun itu tidak bisa diproses karena tidak ada Perda. Ini harus jadi perhatian, kalau belum punya Perda Pertelaan ya jangan kasih IMB hunian vertikal," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Peri dokter ajaib

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp1,022 Juta per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,022 juta per gram pada Rabu (18/1). Harga emas Antam per gram ini anjlok Rp10 ribu dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Bahkan, harga pembelian kembali (buyback) turun Rp12 ribu, dari Rp940 ribu menjadi Rp928 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp561 ribu, 2 gram Rp1,98 juta, 3 gram Rp2,95 juta, 5 gram Rp4,88 juta, 10 gram Rp9,71 juta, 25 gram Rp24,16 juta, dan 50 gram Rp48,24 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,03 persen menjadi US.909,3 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot turun 0,01 persen di US.908,5 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas hari ini akan melemah. Pertumbuhan ekonomi China yang melambat menjadi salah satu sentimen negatif.

"Harga emas diperkirakan masih turun oleh koreksi teknikal dan aksi profit taking. Data pertumbuhan yang lemah dari China pada hari Selasa memicu kekhawatiran akan permintaan," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.890 per troy ons dan resistance US.920 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal batin Jinyi

Profil Purwono Widodo, Dirut Baru Krakatau Steel******

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkatPurwono Widodo sebagai Direktur Utama PT Krakatau SteelTbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (18/1).

Purwono ditetapkan sebagai direktur utama, setelah sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) sejak 4 Januari 2023 usai Silmy Karim, direktur utama sebelumnya, dilantik sebagai Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mulai Januari 2023.

Purwono adalah orang lama di Krakatau Steel. Ia menjadi bagian direksi sejak 2017 setelah diangkat sebagai Direktur Pemasaran pada RUPS tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada 29 Maret 2017.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan, Purwono sempat menjabat sebagai General Manager Pemasaran PT Krakatau Steel (2004-2006), dan General Manager Penjualan PT Krakatau Steel (2006-2008).

Ia juga pernah menjadi Direktur Komersial PT KHI Pipe Industries (2008-2013), Direktur Utama PT KHI Pipe Industries (2013-2017).

Sedangkan untuk jenjang pendidikan, pria berusia 58 tahun ini menyelesaikan pendidikan terakhir di Magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia (1997).

Berikut susunan direksi terbaru Krakatau Steel:

Direktur Utama: Purwono Widodo
Direktur SDM: Sriyani Puspa Kinasih
Direktur Keuangan & Manajemen Resiko: Tardi
Direktur Komersial: Melati Sarnita
Direktur Infrastruktur & Penunjang Bisnis: Djoko Muljono
Direktur Pengembangan Usaha & Portofolio: Agus Nizar Vidiansyah

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

DPR Singgung Kekuatan Oligarki dalam Kasus Meikarta******

Anggota Komisi VIDPRAndre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus ApartemenMeikarta di mana konsumen tak kunjung menerima unit sejak 2019.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) tahun 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay4 tahun," ujar Andre dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rabu (18/1).

Andre juga menyinggung PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre pun menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

Ke depan, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holderterkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

"Komisi VI DPR RI mengusulkan rapat gabungan Komisi VI, Komisi VII dan Komisi IX bersama mitranya untuk menyelesaikan masalah korban penipuan Apartemen Meikarta untuk melawan kezaliman oligarki," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Konsumen Apartemen Meikarta mengatakan tidak lagi menginginkan huniannya diserahkan. Mereka memilih pengembalian uang (refund) yang sudah mereka serahkan secara cash kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek, maupun secara kredit kepada bank.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana.

Aep menjelaskan konsumen yang membeli apartemen Meikarta baik secara cash maupun kredit tak kunjung menerima unit yang awalnya dijanjikan pada 2018-2020 lalu. Sampai saat ini hunian tersebut masih mangkrak dan sebagian masih berbentuk tanah.

Sejak gagal terima unit, Aep mengatakan konsumen sudah berusaha meminta penjelasan kepada PT MSU, namun tidak ada penyelesaian yang jelas. Aep menyebut selama ini konsumen hanya dipertemukan dengan sales Meikarta, sedangkan manajemen perusahaan tidak pernah menemui konsumen.

"Kami terus secara persuasif mendatangi pihak Meikarta, tapi tetap dihadapkan dengan salesnya. Kebetulan manajemen nya tidak mau turun. Dengan kata-kata 'kami komitmen akan terus melanjutkan pembangunan'. Seperti itu terus, tetap tidak ada kepastian penyelesaian unitnya," ujar Aep.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Corporate Communication Lippo Karawaci Paulus, tetapi yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]