findaya pinjaman online

Sang Penyihir dalam Film dan TV

Pekerja China di Morowali Adukan Tempat Kerja ke Komnas HAM******

Firma Hukum AMAR & Kantor Hukum Kepentingan Umum mengungkapkan tiga pekerja asal China PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah mengadu ke Komnas HAMkarena kondisi tempat kerja yang buruk.

"(Pekerja) menderita banyak kerugian fisik, psikologis, finansial atas reputasi mereka sebagai manusia," kata firma yang mewakili pekerja tersebut seperti dikutip dari CNA, Jumat (24/2).

Firma itu menyebut pekerja IMIP mengalami kondisi tempat kerja yang buruk termasuk kurangnya peralatan keselamatan dan pernapasan yang tepat. Selain itu, pekerja juga bekerja berjam-jam tanpa istirahat dan pemotongan gaji.

Ketua Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan saat ini pihaknya tengah mempelajari aduan dari pekerja tersebut.

"Memeriksa, mengusut, memantau pelanggaran hak di wilayah IMIP, apakah itu pekerja migran atau pekerja Indonesia," katanya.

Indonesia telah mendorong mewujudkan ambisinya untuk mengembangkan wilayah Sulawesi Tengah menjadi pusat baterai kendaraan listrik regional karena cadangan nikelnya yang kaya.

Lebih dari selusin kesepakatan senilai lebih dari US miliar telah ditandatangani dengan produsen global termasuk Hyundai, LG dan Foxconn hanya dalam waktu tiga tahun. Perusahaan China adalah investor besar lainnya di kawasan ini.

Namun industri ini bukannya tanpa masalah. Bulan lalu, kerusuhan pecah di provinsi yang sama di pabrik peleburan nikel milik Industri Nikel Jiangsu Delong China. Kerusuhan ini menewaskan dua orang, termasuk seorang warga negara China.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke dunia roh

Tingkat Hunian Apartemen Sewa di DKI Naik 2,1 Persen Usai PPKM Dicabut******

Jakarta Property Highlight mencatat tingkat hunian apartemensewa di DKI Jakarta pada semester akhir 2022 naik tipis 2,1 persen ke level 60,9 dibanding semester sebelumnya. Rata-rataharga sewaapartemen juga tumbuh 0,99 persen secara tahunan (yoy).

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan meredanya pandemi yang ditandai dengan pencabutan PPKM, membuat bisnis sewa apartemen bangkit perlahan di akhir 2022.

"Kedatangan warga negara asing (WNA) dari Jepang, India, Korea untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia berdampak positif terhadap perbaikan performa subsektor apartemen sewa pada semester kedua tahun 2022," kata Syarifah dalam keterangan resmi, Kamis (23/2).

Di akhir 2022, pasokan apartemen sewa naik menjadi 9,395. Menurut Syarifah, jika dilihat hingga 2028 maka masih akan ada 1,876 unit baru masuk ke pasar.

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip mengatakan pertumbuhan ekonomi RI juga berdampak positif terhadap bisnis sewa apartemen. Namun, ia mewanti-wanti faktor eksternal juga akan berdampak pada sektor ini.

"Kekhawatiran resesi global memberikan kewaspadaan tersendiri yang terekam dari belum optimalnya performa apartemen sewa di akhir tahun 2022," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

raja papan ketik

Pemerintah Geber PP DHE Agar Duit Ekspor RI Tak Dinikmati Singapura******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto tengah menggeber penyelesaian peraturan pemerintah (PP) terkait devisa hasil ekspor (DHE). Pasalnya, hasil ekspor komoditas sumber daya (SDA) Indonesia selama ini dinikmati perbankan Singapura.

Regulasi yang didorong ditujukan untuk ekspor SDA dan hilirasinya. Peraturan teknis ini akan menggantikan PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. 

"Semua DHE masuk sistem keuangan Indonesia, ambang batas atau thresholddi atas 250 ribu. Disimpan di dalam negeri minimal bulan, minimal 30 persen ditahan," kata Airlangga di acara CNBC Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2).

Menurutnya, perbankan di dalam negeri siap mengakomodir kebijakan baru ini. Bahkan, dua bank internasional yang beroperasi di RI menyatakan siap kalaupun DHE disimpan lebih dari tiga bulan.

"Disiapkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) untuk devisa, yang diharapkan bisa bersaing dengan Singapura," ungkapnya.

Ia menambahkan penerapan kebijakan DHE baru ini akan diberikan masa transisi selama tiga bulan.

Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi tahun ini mencapai Rp1.400 triliun dan pada 2024 targetnya naik menjadi Rp1.600 triliun. Karena itu, pemerintah mereformasi beberapa sektor, salah satunya DHE SDA.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

Harga Emas Antam Muram ke Rp1,015 Juta per Gram Hari ini******

Harga emasPT Aneke Tambang (Persero) alias Antambertengger di Rp juta per gram pada Kamis (23/2). Harga emas ini turun Rp4.000 ribu per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya sebesar Rp1,019 juta per gram.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp4.000 per gram, dari Rp904 ribu menjadi Rp900 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp557,5 ribu, 2 gram Rp1,97 juta, 3 gram Rp2,93 juta, 5 gram Rp4,85 juta, 10 gram Rp9,64 juta, 25 gram Rp23,98 juta, dan 50 gram Rp47,89 juta.

Kemudian, untuk harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange (Comex) turun 0,43 persen menjadi US.833 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot naik 0,06 persen menjadi US.826 per troy ons.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas harga emas berpotensi untuk berbalik arah menguat pada perdagangan hari ini. Hal tersebut karena hasil pertemuan The Fed memberikan sinyal beragam, tidak hawkish maupun dovish.

"Harga emas diperkirakan akan rebound setelah dalam risalah pertemuan FOMC, sebagian besar pejabat The Fed ingin terus menaikkan suku bunga dalam kecepatan 25 bps dan sebagian kecil menginginkan kenaikan 50 bps," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang US.815-US.840 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Zaman kuno

Kripto Jagoan Menghijau Lagi, Bitcoin Kokoh di US Ribu******

Mayoritas asetkripto teratas kompak naik padaperdaganganKamis (23/2). Bitcoin menguat tipis, diikuti koin-koin jagoan lainnya.

Mengutip coinmarketcap.com, Bitcoin bertengger di harga US.471 per keping setelah menguat 1,1 persen.

Harga Ethereum juga meningkat 1,3 persen ke US.668 per koin. Namun dalam sepekan, koin berkapitalisasi pasar terbesar kedua ini turun 0,9 persen.

Penguatan juga terjadi pada XRP dan cardano, masing-masing sebesar 1,6 persen dan 1,1 persen. Keduanya dihargai US<句子>,39 per koin.

Polygon yang dalam beberapa hari terakhir konsisten naik, masih melanjutkan tren penguatan. Kini harganya US,41 setelah naik 3,1 persen.

Sementara itu, tiga koin stabil tetap di harga US per keping. Ketiganya adalah Tether, USD Coin, dan Binance USD.

Kripto sendiri masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]