link slot aman dan terpercaya

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Operasional Tol Cisumdawu Dibatasi Mulai 06.00******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membatasi jam operasional Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) menuju arah Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) saat mudik dan balik Lebaran 2023.

Pembatasan dilakukan mulai pukul 06.00 wib hingga 15.00 WIB.

"Saya mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik untuk memanfaatkan jalan tol tersebut. Karena ada pembatasan, tolong manfaatkan jendela waktu dari jam 6 pagi sampai 3 sore, kalau mau ke Cisumdawu maksimal jam 3 sore. Artinya kalau sudah lewat jam 3 sore, harus lewat rute Cipularang ke Cipalinya," kata Ridwan Kamil, mengutip Antara, Rabu (12/4).

Sedangkan untuk arus balik diberlakukan skema yang sama yakni satu arah dari Cirebon dan Jawa Tengah ke Jakarta.

"Setelah 18 yang ke Jakarta akan ditutup karena Tol Cipali disatuarahkan dari arah Jakarta, sehingga satu arah ke Cirebon dan Jawa Tengah," kata dia.

Sebelumnya, Ridwan Kamil sempat meninjau kesiapan Tol Cisumdawu yang akan menunjang pergerakan kendaraan masyarakat pada saat arus mudik dan balik Lebaran 2023 di Kabupaten Sumedang.

Pengguna jalan Tol Cisumdawu dapat menuju Tol Cipali untuk bergabung dalam arus besar jalur utara menuju Cirebon dan Jawa Tengah pada 15 April 2023.

"Mulai 15 April, Cisumdawu sudah bisa tembus ke arah Kertajati bertemu di Cipali. Namun karena belum 100 persen, maka tembusnya bersifat satu arah, karena kepadatan akan mengalir ke arah mudik, Jawa Tengah, Cirebon," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali Naruto

Zara, Levi's Cs Jadi Brand Paling Dicari di Pasar Pakaian Bekas******

Laporan industri tahunan ThredUp dan GlobalData mengungkap Madewell, Zara, Urban Outfitters, Free People, Anthropologie, Abercrombie & Fitch, dan Levi'smenjadi merek paling dicari di pasar pakaian bekas. Bahkan, nilai jual kembali atau bekas mereka menjadi yang terbaik dibanding merek lain.

Harga jual kembali atau bekas merek-merek itu juga bisa lebih mahal dibanding Louis Vuitton, Chanel, dan Gucci bekas.

Laporan itu menyebut pakaian bekas adalah pasar yang berkembang pesat dan diproyeksi mencapai penjualan US miliar atau setara Rp1.043 triliun (asumsi kurs Rp14.911 per dolar AS) pada 2027, meningkat dari US miliar atau setara Rp656 triliun pada 2023.

CEO ThredUp James Reinhart mengatakan faktor ekonomi makro yang sulit, termasuk inflasi barang konsumen yang melambung, telah mendorong popularitas pasar pakaian bekas.

Pada saat yang sama, kata dia, inflasi juga mendorong kenaikan harga barang-barang bekas sekalipun.

"Harga naik secara luas sama seperti di tempat lain di ritel," katanya seperti dikutip dari CNN Business, Rabu (12/4).

Reinhart menyebut rata-rata pembeli pakaian bekas berfokus pada nilai dan brand kelas menengah tadi.

Di antara merek tersebut, laporan itu menunjukkan 30 persen dari 20 merek teratas menawarkan program penjualan kembali mereka sendiri.

Direktur Pelaksana GlobalData Neil Saunders mengatakan peritel tradisional juga menyediakan segmen penjualan kembali dan benar-benar mendorong pasar pasar pakaian bekas.

[Gambas:Video CNN]

"Kami mengharapkan peningkatan adopsi di ritel karena barang bekas menjadi lebih dari gaya hidup konsumen," katanya.

Laporan tersebut mengatakan sebanyak 88 merek meluncurkan program penjualan kembali khusus mereka sendiri pada 2022, meningkat 244 persen dari tahun 2021.

Poshmark mengatakan merek kelas menengah seperti Nike, Free People, Zara, dan J.Crew adalah beberapa label yang paling dicari di bursa pakaian bekas.

"Di lingkungan yang sering kali dipenuhi kemewahan, dulu ada semacam stigma seputar mengenakan merek kelas menengah, tetapi sekarang lebih fleksibel untuk mengatakan bahwa celana kargo Anda berasal dari J.Crew daripada mengatakan Anda memakai tas Prada," kata Pakar Merchandising dan Kurasi di Poshmark Chloe Baffert.

Ia mengatakan merek yang terjangkau sedang mengubah gaya masyarakat dan secara efektif memanfaatkan media sosial untuk menunjukkan bagaimana mereka tetap selaras dengan tren terkini.

"Merupakan hal yang membanggakan (bagi konsumen) untuk mengatakan bahwa Anda sedang tren dan sesuai anggaran," katanya.

Saya orang suci

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

Bos KAI Buka Suara soal Rencana Impor KRL Bekas Jepang******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia(KAI) Didiek Hartantyo buka suara soal kelanjutan rencana imporKRL bekas dari Jepang.

"Kan kemarin Pak Wamen (Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo) sudah ngomong, tunggu habis Lebaran," kata Didiek singkat di Apartemen Samesta Mahata Margonda, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4).

Kelanjutan impor KRL bekas Jepang memang sempat diungkap Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan bakal tetap mengajukan izin impor meski tidak disarankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Mungkin 10-12 train set. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu ketua BPKP dan nanti ada menko marves, menperin, mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/4).

Ia mengakui memang ada penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Oleh karena itu, impor KRL tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut di 2023.

Kemudian, pemenuhan rangkaian KRL untuk 2024 akan dilakukan dengan skema retrofit sebelum akhirnya membeli hasil produksi INKA pada 2025. Tiko mengatakan pihaknya dan kementerian/lembaga (K/L) terkait bakal menyiapkan rencana kerja detail.

Sementara itu, Tiko menegaskan sumber impor KRL untuk 2023 akan tetap sama dan dilakukan pendanaan melalui PT KCI. Namun, keputusan baru akan diambil setelah Lebaran 2023.

"Sumbernya sama, spek sudah jelas kok. Ini masalah izin saja. Memang saat ini posisi izin untuk itu, izin impor permanen gak dikasih, dianggap tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tetap dengan pendanaan KCI, tetap," tutur Tiko.

"Nggak, nggak keburu (keputusan impor KRL sebelum lebaran) karena sudah mau liburan. Mungkin setelah lebaran. Awal Mei lah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

TransJakarta Buka******

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta Mohamad Indrayana buka-bukaan soal isu kenaikan tarif Trans Jakarta Rp5.000 di jam sibuk. Ia mengatakan keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami dalam hal ini PT Transportasi Jakarta mengikuti keputusan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Indrayana saat dihubungi, Selasa (11/4).

Ia mengatakan survei yang digelar TransJakarta di media sosial soal penyesuaian tarif bertujuan untuk mengetahui respons pelanggan.

"DTKJ memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi tarif sesuai Perda No 5 tahun 2014," katanya.

Sebelumnya, PT TransJakarta melakukan survei soal kenaikan tarif TransJakarta dan mikrotrans.

Melalui akun twitter resminya, TransJakarta mengajak pengguna untuk mengisi survei tersebut hingga 13 April mendatang.

TransJakarta menyatakan kenaikan tarif merupakan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta.

"Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis Tranjakarta, Senin (10/4).

CNNIndonesia.commencoba mengakses survei itu. Di bagian awal, pengguna diminta untuk mengisi identitas dan penilaian terhadap layanan TransJakarta selama ini.

Lalu pengguna salah satunya diberi pertanyaan 'bagaimana jika TransJakarta reguler naik menjadi Rp5.000?'.

Ada juga pertanyaan 'bagaimana jika layanan (mikrotrans) Jaklingko naik menjadi Rp1.000?'

[Gambas:Video CNN]

Cinta rahasia itu membuat ketagihan, menyayangi istrimu itu beracun

Perlukah Tarif TransJakarta Naik Jadi Rp5.000 di Jam Sibuk?******

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta berencana menaikkan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan di saat jam sibuk.

Wacana kenaikan tarif ini terlihat dari akun twitter TransJakarta yang mengajak pengguna mengisi survei sampai 13 April mendatang, apakah setuju dilakukan penyesuaian.

Rencana kenaikan ini berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang melihat tarif TransJakarta tidak pernah naik sejak 2007.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dibahas hingga saat ini.

"Belum, masih dibahas," kata Heru di Jakarta Timur.

Kenaikan tarif ini memang tanpa alasan yang pasti. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta juga masih tetap memberikan subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) setiap tahunnya.

Lihat Juga : Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai

Tahun lalu, Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp3,9 triliun dari rencana awal Rp3,5 triliun.

Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta ini memang terlalu mendadak dan tanpa alasan yang jelas.

Kendati, ia menilai wacana kenaikan tarif wajar dilakukan jika pemerintah mengurangi subsidi atau kerugian perusahaan cukup besar.

Toh, sampai saat ini subsidi yang diberikan tetap besar dan mempertimbangkan jumlah pengguna yang bakal menggunakan moda transportasi umum tersebut setiap tahunnya.

Lihat Juga : Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT

Karenanya, ia menekankan jika TransJakarta ingin menaikkan tarif, maka harus mengutarakan alasannya dengan jelas.

"Pertimbangan kenaikan ini harus jelas dasar argumentasinya. Apakah karena subsidi dikurangi atau ada kebijakan lain terkait biaya operasional yang makin mahal atau tinggi atau terkait dengan bisnis plan dari TransJakarta," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, masyarakat pun bisa mempunyai gambaran bahwa tarif memang harus naik. Jangan sampai kenaikan tarif justru menurunkan jumlah pengguna transportasi umum.

Apalagi, meski beberapa masyarakat setuju kenaikan tarif karena akan tetap lebih murah dibandingkan transportasi lain. Namun, pasti tetap ada pelanggan yang memang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membayar tarif lebih besar dari saat ini.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

"Kalau dinaikkan, sementara pendapatan masyarakat tidak banyak yang berubah ini akan jadi beban karena tarifnya akan menambah biaya pengeluaran atau mengurangi kesejahteraan karena tingginya biaya transportasi," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma secara menilai kenaikan tarif TransJakarta sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, tarifnya tak berubah sejak 16 tahun lalu.

"Dengan layanan yang sudah cukup luas seperti sekarang ini, sepertinya tidak fair kalau kita masih mempertahankan tarif yang ada," kata dia.

Jika dihitung dengan kenaikan inflasi sejak 2007 sampai sekarang, penyesuaian tarif dari Rp3.500 - Rp4.000 menjadi Rp5.000 sangat tepat. Namun, memang kenaikan ini bisa dibarengi dengan peningkatan layanan, seperti integrasi lebih luas dengan moda transportasi lainnya.

"Penyesuaian tarif suatu keniscayaan, di mana kita mendorong TransJakarta untuk terus memperluas layanan dan integrasi tarif dengan moda lain secepatnya dapat terlaksana," jelasnya.

Dengan integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi lain, tujuan pemerintah untuk masyarakat lebih banyak berpindah ke kendaraan umum akan makin cepat terwujud. Sehingga, kemacetan juga bisa berkurang terutama di DKI Jakarta.

"Layanan yang terintegrasi ini, akan lebih menarik minat untuk berpindah menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya," imbuhnya.

Adapun untuk besaran kenaikan tarif ideal setelah tidak ada perubahan sejak puluhan tahun lalu, Andyka menilai harus menunggu hasil survei yang dilakukan oleh TransJakarta.

"Harus dipastikan pakai survei preferensi dulu mbak untuk angka pastinya," pungkas Andyka.

Kondisi Keuangan TransJakarta